PUTUSANNOMOR 0006/Pat.G/2016/PA.BskDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalampekara cerai gugat antara ;PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 Ilmu Sejarah,pekerjaan Dosen (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal diKABUPATEN TANAH DATAR, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 llmu Sejarah

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Penggugat telahmendapatkan izin dari atasan Penggugat dengan nomor surat: NOMOR,tertanggal 10 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ilmu SosialUniversitas Negeri Padang;2.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;Subsidair:Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (exAequo et Bono).Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat danTergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai denganmaksud PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990

Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan PenggugatDosen Fakultas Ilmu Sosial Negeri Padang;Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 0006/Padt.G/2016/PA.BskBahwa dalil Penggugat point 2, 3 dan 4 yang berhubungan dengan perkawinan,dan tempat tinggal setelah pernikahan, serta selama pernikahan telah dikaruniaianak 1 (satu) orang;Bahwa dalil Penggugat point 5 benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugatyang rukun dan harmonis selama 1 tahun 11 bulan, pada bulan Februari 2015mulai terjadi perselisihan

Saksi :1.SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaBalai Pelestarian Cagar Budaya, tempat kediaman di KABUPATEN TANAHDATAR, saksi adalah bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan padatanggal 30 Maret 2015, dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 1 orang;Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumahtangga di Padang ;Bahwa

dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:Xxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 08 Agustus 1983, agamaIslam, pekerjaan Karyawan BUMN, PendidikanStrata Il, tempat kediaman di Jalan Mahoni Nomor422 Perumnas Kulim Indah, Rt. 003 Rw. 011,Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, KotaPekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Pemohon ;melawanXxx, tempat dan tanggal lahir Lirik, 25 Juni 1991, agama Islam,pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di JI.

Sri Wartini binti Bonari, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan WahoniNomor 422, RT.003 RW.018, Kelurahan Rejosari, Kecamatan TenayanRaya, Kota Pekanbarudi bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon dan saksikenal dengan Termohon ;Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Rgt Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suamiistri, menikah pada bulan Juni 2012 yang lalu

Negeri Sipil(Guru di Belilas) dan anak tersebut tinggal bersama neneknya diAir Molek; Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Bank di Pekanbaru ;2.

Dan disamping itu kondisi Termohon yang baru saja diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (Sebagai Guru) adalah salah satupertanda bahwa Termohon adalah wanita baik, berpendidikan dan cerdasdan profesi serta penghasilan Termohon tersebut juga untuk kepentinganmasa depan anak Pemohon dan Termohon, agar bisa membantu Pemohonsebagai ayah untuk membiayai kebutuhan anak tersebut nantinya ;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka majelisberpendapat bahwa Termohon tidak dapat dipandang telah lalai

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri dalam mengajukan gugatancerai ini selain harus tunduk pada UndangUndang Perkawinan Nomor 1Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975tentang Peraturan Pelaksana UU Perkawinan Juncto INPRES No,1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tetapi harus tunduk danpatuh pada : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

KnususnyaPasal 3 yang menyebutkan :(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh Izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugatatau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagaiTergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukanpermintaan secara tertulis;(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karenaTergugat menjalin cinta dengan perempuan lain ; Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat danTergugat bertengkar ketika kami bertiga di mobil Penggugat, Tergugatdan saksi sendiri mereka bertengkar ; Bahwa pada saat itu saksi menasehati mereka berdua ; Bahwa sepengetahuan saksi juga ada, karena hutang angsuranmobil mereka, saksi mendengar bertengkar juga karena itu ; Bahwa Penggugat sekarang tinggal dan bekerja di Langkatsebagai Pegawai

Negeri Sipil, sedangkan Tergugat di Medan LabuhanHalaman 10 dari 17 hal.

PUTUSANNomor 0081/Pdt.G/2019/PA.KIpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara CeralGugat antara:PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 16 Februari 1984,agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat kediaman di Jalan Pelita Lima RT. 26, RW. 23Kelurahan Kuala Pembuang

Il, Kecamatan Seruyan Hilir,Kabupaten Seruyan, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat tanggal lahir Sampit, 12 Mei 1962, agama Islam,pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempatkediaman di Perumahan Dinas Guru) SMKN1 KualaPembuang, Kelurahan Kuala Pembuang Il, KecamatanSeruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dipersidangan

Negeri Sipil, Penggugat dalam mengajukangugatan ini telah melampirkan Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor :XXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXX, tentang Pemberian IzinPerceraian atas nama Penggugat;Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaanperkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adaperubahan;Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapatdidengar

Negeri Sipil, Penggugat dalammengajukan gugatan ini telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXX,tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, sehingga ketentuansebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipiljo.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah tepenuhi;Menimbang, bahwa maskud dari surat gugatan Penggugat dapatdisimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalan gugatan cerai yangdilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum KabupatenSeruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan

Maka sejaksaat itu Pemohon dan Termohon hidup rukun dan baik sampai Pemohonterangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir tahun 2000 dan ditempatkan10di xxxxx, hingga Pemohon dimutasikan ke xxxxx pada bulan Oktober tahun2008;Bahwa sejak Pemohon pindah tugas di xxxxx sedikit demi sedikit sifatTermohon yang sering cemburu mulai muncul kembali.

Amg., tanggal 26 Maret 2014;Hal 5 dari 28 halBahwa berdasarkan laporan Mediator hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 tersebut,Mediator telah melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada hari dan tanggaltersebut, akan tetapi mediasi tidak berhasil;Bahwa sehubungan dengan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohontelah menyampaikan surat izin dari atasan Pemohon yang dikeluarkan oleh xxxxx,dengan nomor xxxxx tertanggal xxxxx, yang pada intinya memberikan izin kepadaPemohon untuk bercerai dengan Termohon

negeri sipil, yang menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiridianggap terlalu sedikit untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan pendidikan danhidup anakanak serta Penggugat Rekonvensi sendiri sebagaimana pertimbangan a quo,persentase mana pula menurut Majelis Hakim dinilai tidak terlalu tinggi apabila diukurdengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena antara tuntutan Penggugat Rekonvensi danpernyataan kesediaan Tergugat Rekonvensi, meskipun pernyataan

Negeri bersangkutan dan duapertiga (2/3)untuk bekas isteri dan anak,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo maka untuk selanjutnyaMajelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketigaanak sebesar 1/3 gaji dan tunjangan lainnya yang diakibatkan oleh status TergugatRekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hinggaanak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan a quo kepada Tergugat Rekonvensidihukum

pula untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1/3 gajidan tunjangan lainnya yang diakibatkan oleh status Tergugat Rekonvensi sebagaiPegawai Negeri Sipil, sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga PenggugatRekonvensi menikah lagi;Menimbang, bahwa jika diasumsikan dengan pendapatan gaji TergugatRekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil maka kepadanya diwajibkan membayarnafkah atas Anakanak sebesar 1/3 x pendapatan gaji dan tunjangan, dimisalkan 1/3 xGaji Pokok + tunjangan jabatan

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah sah mempunyai izinuntuk melakukan perceraian yakni sebagai Keputusan Bupati Tapin nomor :849/27Bang.2/BKPSDM tentang permintaan izin melakukan perceraiantanggal 27 April 2017..

Negeri Sipil, dansesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983,tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan berkewajiban untukmendapatkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang/ atasannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan surat dimaksudberupa Asli Surat Keputusan Keputusan Bupati Tapin Nomor: 849/27Bang.2/BKPSDM tentang permintaan izin melakukan perceraian yangHal. 7 dari 16 halaman

/Pdt.G/2017/PA.KdgTanggal 31 Mei 2017dikeluarkan oleh Wakil Bupati Tapin pada tanggal 27 April 2017, dengandemikian Penggugat telah memenuhi akan ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimanaPenggugat menggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandanganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengandalildalil pokok sebagai berikut:1.

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir duaorang anak masingmasing bernama ahir pada tanggal 27Januari 2007 dan lahir pada tanggal 21 Agustus 2011;Hal 2 dari 22 hal Put No. 0932Pudt GeotsiPAa, Pik Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memenuhi aturansesuai dengan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 pasal 3 ayat 1( satu) yaitu mendapat izin bercerai dari pejabatfatasan Penggugat danPermohonan izin tersebut telah dikirim kepada atasan langsung penggugatdan Penggugat telah

PikBahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif gunamemenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983, di depan sidang telah menyerahkan Surat Pemberian Izinuntuk melakukan Perceraian tertanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak ;Bahwa Tergugat juga selaku

Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telahdiberi kesempatan untuk mengurus Surat Keterangan dari atasan gunamamenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi tidak menyerahkannya ;Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terdaftarpada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomerperkara 0933/Pdt/G.2015/PA,Ptk tanggal 07 September 2015, yang isinyatetap dipertahakan oleh Pengqugat ;Bahwa atas gugatan Penggugat

Oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal% Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa Tergugat juga berkedudukan sebagai PegawaiNegeri Sipil, telah diperintahkan untuk mendapatkan Surat Keterangan UntukHal 12 dari 22 hal. Put. No. Q93a/PaL G/20T1S/PA.

Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa perkembangan anak selalu berubah, tentu biayauntuk kebutuhan setiap tahun juga mengalami perubahan, artinya biayakebutuhan seorang anak mengalami perubahan sesuai dengan situasi dankondisi.

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubunganselaku Saudara sepupu Pemohon; Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yangmenikah pada tahun 2002 yang lalu; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon, dan mereka belum dikaruniai anak; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubunganselaku tetangga Pemohon; Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikahpada tahun 2002 yang lalu; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon, dan mereka belum dikaruniai anak; Bahwa awalnya tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonisakan tetapi

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusahamaksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan PemerintahNomor: 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil untukmelakukan perceraian harus mendapatkan surat jin melakukan perceraian daripejabat yang berwenang dan ternyata Pemohon di persidangan telahmenyampaikan surat jjin dimaksud

Negeri Sipil telan memperolehsurat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, olehkarenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya untuk melanjutkanpemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa suratsurat bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7, Majelis Hakimmenilai suratsurat bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara ini, olehkarenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dalampertimbangan hukum ini;Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon di mukasidang

Karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak terbuktinusyuz maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pantas dan wajardiberi nafkah iddah, sehingga kesanggupan Tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi memberi nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.9.00.000,(sembilan ratus ribu rupiah) harus ditambah besarannya, karena dalam hal inimajelis hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil dan saat ini menjabat sebagai kepala sekolah SDyang berpenghasilan

PUTUSANNomor 201/Pdt.G/2020/PA.Buk.eo aaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara:Xxxx, NIK 7202222012670001, Tempat dan tanggal lahir (umur) xxxx (52tahun), agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), tempat kediaman Keluarahan xxxx bertindak atasnama xXxxx, NIK 19737171997072001, tempat dantanggal lahir (umur) xxxx

(46 tahun), agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),tempat kediaman di xxxx berdasarkan Surat KuasaInsidentiil Nomor xxxx yang terdaftar dengan registerNomor xxxx sebagai Penggugat;melawanxXxxx, NIK:, tempat dan tanggal lahir (umur) xxxx (43 tahun), agama Islam,Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediamandi Kelurahan xxxx, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alat bukti surat

Negeri Sipil yangbersangkutan telah mendapat izin perceraian dari atasannya atau surat izin daripejabat yang berwenang sehingga ketentuan dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo.

PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi dalam perkara ini halmana yang bersangkutan telah menyerahkan izin perceraian dari atasannyasebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan Nomor:xxx tertanggal xxxx di persidangan;Bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan berusahamenasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya denganTergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalildalil gugatannya untuk berceraidengan

WISIANINGSI; Kartu Peserta Taspen, tertulis nama Pemohon adalah ENI WISIANINGSI; Kartu Pegawai Negeri Sipil, tertulis nama Pemohon adalah ENI WISIANINGSI; jazahijazah Sekolah, tertulis nama Pemohon adalah ENI WISIA NINGSI; Petikan Keputusan Bupati Sambas, tertulis nama Pemohon adalah ENIWISIANINGSI; Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumendokumenPemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta KelahiranPemohon, yaitu Nama Pemohon dan Tempat Lahir Pemohon agar data Pemohonmenjadi

Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil NIP: 198310282010012004, atas nama ENIWISIANINGSI, tanggal lahir 28 Oktober 1983, yang dikeluarkan olen KepalaBadan Kepegawaian Negara pada tanggal 01 Agustus 2012, diberi tanda P7;Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PN Sbs10.11.12.13.14.15.16.Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 OA 0a 0030888, atas nama ENIWISIA NINGSI, lahir di Putussibau pada tanggal 28 Oktober 1983, yangdikeluarkan oleh Kepala Sekolan Dasar Negeri No 38 Senyawan pada tanggal17

Negeri Sipil yang bekerja di KantorBupati Sambas sedangkan Saksi adalah karyawan honorer di tempat yang samatersebut;Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan kepersidangan adalah untuk mengubah atau memperbaiki nama dan tempat lahirPemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dari semula nama Pemohon tertulis ENIWISIA NINGSI diubah atau diperbaiki menjadi tertulis EN!

Saksi HARSI HARIP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan rekan kerjaSaksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupunsemenda dengan Pemohon;Bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di KantorBupati Sambas sedangkan Saksi adalah karyawan honorer di tempat yang samatersebut;Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PN SbsBahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan

Kartu Identitas Anak Nomor: 6101045806080001 (Bukti P17),nama Pemohon yang tertulis adalan ENI WISIANINGSI dan tempat lahir Pemohonyang tertulis adalah KAPUAS HULU;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MASTIKA, A.MD, alasanPemohon hendak memperbaiki nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohonadalah karena di Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon adalah ENI WISIANINGSI dan tempat lahir Pemohon adalah PUTUSSIBAU, namun dimulai sejakPemohon diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil, nama Pemohon

;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpermasalahan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulupersyaratan pengajuan perceraian yang melekat pada diri Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tertulis bahwastatus/Pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan PangkatPenata Tk.I (III/d), dan diterangkan pula oleh saksi 2 di persidangan bahwaPenggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berdinas pada DinasKesehatan Kabupaten Nabire;Menimbang, bahwa

untuk seseorang yang berstatus sebagai PNSapabila hendak melakukan perceraian pada dirinya berlaku PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS;Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN NabMenimbang, bahwa pada Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tersebutdisebutkan :1.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperolehizin atau Surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat ataubagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untukmemperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;3.

Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudahtidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu samalain.Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan SuratKeterangan Ghaib dengan Nomor 260/KPC/V1/2021, yang dikeluarkan olehKepala Kelurahan Paccinongang, tertanggal 17 Juni 2021.Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri

Negeri Sipil (Guru Madya pada SDI Perumnas, Kec.Rappocini, Kota Makassar), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yangmengajukan gugatan dan yang digugat cerai, sebagaimana dimaksud padaketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI.

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan atas pertanyaanKetua Majelis Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah KotaMakassar Nomor 862/2945/BKPSDMD/V/2021, yang ditandatangani oleh Drs.Andi Siswanta, Plt Kepala BKPSDMD Tentang Keputusan Pemberian IzinPerceraian, tanggal 07 Mei 2021;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan sarankepada Penggugat agar kembali rukun

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukumkepada Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bendahara Gaji pada KantorUPT Dinas Pendidikan Kec. Banawa), perihal kewajiban bagi Pegawai NegeriSipil yang mengajukan gugatan dan yang digugat cerai, sebagaimanadimaksud pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI.

Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan ataspertanyaan Ketua Majelis Pemohon telah menyerahkan Surat KeputusanKepala Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Banawa Nomor 1045/474.2/UPT.PBNW/2016, yang ditandatangani oleh Hasmin, S.Pd, Kepala Kantor UPT DinasHalaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.Pendidikan Kec.

Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/648/2017,tanggal 6 Februari 2017 tentang pemberhentian dengan tidakhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.T.NilfanSahari Harumi;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketaberupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor800/648/2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang pemberhentiandengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs.T.Nilfan Sahari Harumi;4.

Putusan Nomor 359 K/TUN/2018 Bahwa prinsip pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Aparatur SipilNegara) yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yangtelah Berkekuatan Hukum Tetap adalah tidak diperlukan lagipemeriksaan lanjutan oleh Atasan yang berwenang menjatuhkanhukuman, karena yang bersangkutan telah melaluipemeriksaan di Badan Peradilan; Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa a quodari aspek kKewenangan, prosedural maupun substansial sudahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang

Pekalongankemudian saksi Himatul Aliyah mengatakan kepada saksi Sumarni jika masukPNS (Pegawai Negeri Sipil) harusmelalui tes, mendengar hal tersebut kemudiansaksiSumarni terkejut dan kecewa dengan Terdakwa selanjutnya 2 (dua) hari.kemudian saksi Sumarni menemui Terdakwa untuk memintapertanggungjawaban ketika saksi Sumarni bertemu Terdakwa saat itu Terdakwamenyampaikan kepada Saksi Sumarni bahwa yang melakukan kesalahan adalahsdr.

Bahwa waktu itu saksi korban (Sumarni binti Iskak) harus menyerahkan uangkepada terdakwa dan uang tersebut akan diserahkan kepada orang dalam agaranaknya bisa diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KabupatenPekalongan.

Negeri Sipil) harus melalui tes, mendengar hal tersebut kemudiansaksi Sumarni terkejut dan kecewa dengan Terdakwa selanjutnya 2 (dua) harikemudian saksi Sumarni menemui Terdakwa untuk memintapertanggungjawaban ketika saksi Sumarni bertemu Terdakwa saat itu Terdakwamenyampaikan kepada Saksi Sumarni bahwa yang melakukan kesalahan adalahsdr.

Negeri Sipil) harus melalui tes, mendengar haltersebut kemudian saksi Sumarni terkejut dan kecewa dengan Terdakwaselanjutnya 2 (dua) hari kemudian saksi Sumarni menemui Terdakwa untukmeminta pertanggungjawaban ketika saksi Sumarni bertemu Terdakwa saat ituTerdakwa menyampaikan kepada Saksi Sumarni bahwa yang melakukankesalahan adalah sdr.

mohonputusan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Penggugattelah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidakhadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / Kuasanya, meskipunPengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilanpertama tertanggal 15 Agustus 2014 dan surat panggilan kedua tertanggal 29Agustus 2014 ;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (Pengawas PPAI), telahmenyerahkan Surat Ijin bercerai dari Pejabat yang berwenang dari KepalaKantor Kementrian Agama Kabipaten Lamongan, Nomor : Kd.15.18/Kp.07.6/94/SK/2014, tertanggal 20 Mei 2014, dengan demikian pemeriksaan perkara inidapat dilanjutkan;Bahwa, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Sambeng),tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak memberikankesempatan kepadanya untuk mengurus Surat Keterangan dari Pejabat yangberwenang;Bahwa Majelis

mengunjungi;Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohonputusan ;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas ;Menimbang bahwa, Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PengawasPPAI), telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan telah menyerahkanSurat Ijin bercerai dari Pejabat yang berwenang dari Kepala Kantor KementrianAgama Kabipaten Lamongan, Nomor : Kd.15.18/Kp.07.6/94/SK/2014,tertanggal 20 Mei 2014;Menimbang bahwa, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPSambeng), tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidakmemberikan kesempatan kepadanya untuk mengurus Surat Keterangan dariPejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatanya

di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurutsurat panggilan (Relaas) Nomor 1249/Pdt.G/2015/PA.Ptk tanggal 4 Desember2015 dan tanggal 21 Desember 2015 serta tanggal 5 Januari 2016 yang telahdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut,sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah,oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil yang masih aktif gunamemenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Penggugat telahmenyerahkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor835/10/BKD/2015 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraiantertanggal 23 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Gubernur KalimantanBarat;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan makausaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelistelah

Saksisaksi :1.Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan TergugatBahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang menikahpada bulan Mei 2014;Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahmilik Tergugat;Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;Bahwa, sejak awal pernikahan kehidupan rumah

goyah dan seringterjadi pertengkaran ;Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalahkarena Tergugat mempunyai kelainan sexual dimana Tergugat sukaberhubungan dengan sesama jenis (lakilaki) ;Bahwa Tergugat pernah mengakui kepada saksi bahwa Tergugatpunya hubungan dengan lakilaki lain ;Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 1(satu) tahun ;Bahwa, saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil;Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan TergugatBahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang menikahpada bulan Mei 2014 ;Bahwga setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahmilik Tergugat;Hal.4 dari 13 hal.Put.No.1249/Pdt.G/2015/PA.Ptk Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ; Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanyarukun

persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidakpernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untukdatang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnyasecara patut dan sah yang telah dibacakan di muka persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehatiPenggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (Staf PenataLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mendapatkanizin untuk mengajukan perceraian dari Bupati, Kabupaten Hulu Sungai Utara;Menimbang, bahwa Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipildilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sunga Utara, sehausnya jugamendapatkan surat keterangan dari atasannya, namun Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang,

Oleh karena itu Tergugat harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihatiPenggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Staf PenataLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mendapatkanizin untuk mengajukan perceraian dari Bupati, Kabupaten Hulu Sungai Utara,dengan demikian Penggugat sudah memenuhi Ketentuan yang termuat dalamPeraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990;Menimbang, bahwa Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipildilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sunga Utara, sehausnya jugamendapatkan surat keterangan dari atasannya, namun Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Buktisurat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberibukti (P.2);Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2017/PA.Pal, halaman 3 dari 11Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor tanggal 16Februari 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an.almarhumah Nip. 580 026 065.

di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka PengadilanAgama Palu berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, yang telah memenuhisyarat formil dan materiil, yang isinya menerangkan, almarhumah adalahanak kandung dari pasangan suami istri sahlahir pada tanggal enam belasApril seribu sembilan ratus tujuh puluh empat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, yang telahmemenuhi syarat formil dan materiil, yang isinya menerangkanalmarhumah berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil pada PemerintahKabupaten Mamuju Utara dan tercatat sebagai Peserta Asuransi SosialPegawai Negeri Sipil PT.

Menimbang, bahwaberdasarkan buktibukti dan keterangan saksisaksi, terbukti bahwa almarhumah Eka Permana Sari, pada saatPenetapan Nomor 154/Pdt.P/2017/PA.Pal, halaman 7 dari 11meninggal dunia pada tanggal 16 November 2013 dan yang menjadi ahliwaris, sSatusatunya adalah Pemohon sebagai saudara seibu darialmarhumah, dan tidak ada ahli waris selainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 dan keterangansaksisaksi, dinyatakan bahwa almarhumah sampai pada saat meninggaldunia, berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan tercatat sebagaiPeserta Tabungan Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.

WARISANTO dan IIN YULIANI, dan anak yang keduabernama: TEGAR UJIANTO SYAHPUTRA lahir di Blora, tanggal: 21Nopember 2008 terdaftar dan tercatat dalam Akte Kelhiran Nomor: 4814/TP/2009 anak dari suami istri bernama: WARISANTO dan IIN YULIANI ;Bahwa suami pemohon lahir di Blora tanggal: 27 Desember 1991 dan sudahterdaftar dan tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 9.866/DIS/1990tercatat bernama: WARIS ;Bahwa dalam ljasah suami Pemohon juga sudah tercatat bernama: WARIS ;Bahwa Suami Pemohon adalah Pegawai

Negeri Sipil dan dalam SKPegawai tercatat bernama: WARIS ;Bahwa suami pemohon pada tanggal: 17 Maret 2014 telah meninggal duniakarena sakit ;Bahwa Pemohon ingin merubah nama Suami Pemohon dalam Administrasikependudukan dan dalam Akte Kelahiran anakanak Pemohon dan dandalam Kutipan Buku Nikah Pemohon disesuaikan dengan Akte Kelahiranmaupun SK Pegawai suami Pemohon, karena Pemohon kesulitan padawaktu mengurus Pensiun Janda maupun untuk anakanak Pemohon ;Bahwa untuk sahnya perubahan nama Suami Pemohon

Negeri Sipil dan dalam SKPegawai tercatat bernama: WARIS dan suami Pemohon pada tanggal: 17Maret 2014 telah meninggal dunia karena sakit ;e Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah nama Suami Pemohon dalamAdministrasi kependudukan dan dalam Akte Kelahiran anakanak Pemohondan dan dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon disesuaikan dengan AkteKelahiran maupun SK Pegawai suami Pemohon, supaya nama suamiPemohon seragam, karena Pemohon kesulitan pada waktu mengurusPensiun Janda maupun untuk anakanak Pemohon ;

Negeri Sipil dan dalam SK Pegawaitercatat bernama: WARIS dan suami Pemohon pada tanggal: 17 Maret 2014telah meninggal dunia karena sakit ;Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama Suami Pemohon dalamKutipan Akte kelahiran anakanak Pemohon dan Kutipan buku NikahPemohon yang semula bernama: WARISANTO menjadi : WARIS supayanama suami Pemohon seragam, karena Pemohon kesulitan pada waktumengurus Pensiun Janda maupun untuk anakanak Pemohon ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, UndangUndangNo

Foto copy Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Aceh Utara NomorPeg.821.12/134/BKD/ tahun 2006 ;Menimbang, bahwa kesemua buktibukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P1sampai dengan bukti P8 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukupkecuali P2 tidak ada aslinya sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti suratdipersidangan ;Menimbang, bahwa disamping suratsurat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pulamenghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan

karena sakit pada tanggal 31 Desember 2017 ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas, Pemohon menyatakantidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon M.Ali yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :> Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun kelahiran isteriPemohon dari tahun 1973 menjadi tahun 1972 untuk pengurusan Taspen isteriPemohon ;> Bahwa isteri pemohon yang bernama Yusra dahulu sebagai Pegawai

Negeri Sipil dantelah meninggal pada tanggal 31 Desember 2017 karena sakit, maka tujuan pemohonmengajukan permohonanannya untuk pengurusan Tapen isteri Pemohon ;> Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan isteri pemohon telah mempunyai anak2 (dua) orang dan tinggal bersama pemohon di Lhokseumawe ;> Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Aceh Utara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatuapapun lagi dan mohon penetapan ;Menimbang

pemohon cukup beralasanuntuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan dikabulkan,maka sesuai dengan bunyi Pasal 52 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi kKependudukan permohonan pemohon tentang perubahan tahun kelahirantersebut, permohonan pemohon tentang perubahan tahun kelahiran isteri pemohon tersebutsudah sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah MenengahUmum Tingkat Petama, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dan SuratKeterangan Meninggal serta tahun Kelahiran dari Instansi Pelaksana yang menerbitkanpenetapan akta kelahiran in cassu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaLhokseumawe dan permohon harus memberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan Penetapan Pengadilan ini ;Menimbang, bahwa tentang segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini,dibebankan kepada pemohon;Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) UndangUndang R.