207/Pdt.G/2008/PA.NGJ.

PUTUSANNomor : 207/Pdt.G/2008/PA.NGJ.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Nganjuk telah mengadili perkara perdata pada tingkatpertama dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Rental, tempat tinggal diKabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut PEMOHON?

;LAWANTERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal diKabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut TERMOHOWN ;Pengadilan Agama tersebut ; Setelah mempelajari suratsurat dan mendengar keteranganketerangan yang diajukandalam persidangan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2008 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjukpada tanggal 14 Pebruari 2008 dengan register perkara nomor : 207

207/PDT/2011/PT.MDN

PUTUSANNOMOR : 207 /PDT/2011/PTMDNDEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :BUHA MARPAUNG, umur 72 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaanPurnawirawan TNIAD, alamat di Jl. Mandau No. 17, Kel. PuloBrayan Darat H, Kec. Medan Timur, Propinsi Sum.

Hum, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 207/PDT/2011/PTMDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri HakimHakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh JAINAB, SH,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi

pembayaran PPN penjual dan tetap dapat mengkreditkan fakturpajak masukan oleh karena Pemohon Banding dapat membuktikan telah melakukanpembayaran PPN kepada penjual, yaitu CV Sari Indah;bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal21 Februari 2013 Nomor 16/CJ/0213/1181 yang pada intinya Pemohon Banding tidaksetuju atas Keputusan Terbanding Nomor KEP1604/WPJ.06/2012 tanggal 30 Nopember2012 yang menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari2010 Nomor 00001/207

sebagai berikut:UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan sengketa ini;MemutuskanMenyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1604/WPJ.06/2012 tanggal 30 Nopember2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor00001/207

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengarjawaban dari pihak Tergugat;Bahwa pada sidang ketiga (tanggal 28 Nopember 2017) dan selanjutnyaPenggugat tidak pernah hadir di muka sidang, sedangkan panjar biaya perkarauntuk pemanggilan telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Kisaran untuk menegur Penggugat agar menambah panjarbiaya perkaranya;Bahwa Panitera Pengadilan Agama telah mengirimkan surat tegurankepada Pemohon dengan Nomor W2A.11/746/HK.05/V1I/207

menambah lagi panjar biaya perkaranya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplahmerujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telahhabis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor W2A.11/746/HK.05/V1/207

Putusan Nomor 407 K/TUN/2021Nomor 00040/207/18/528/20, bertanggal 23 April 2020 atas nama PTSekar Bengawan, Keputusan Nota Perhitungan SPLB yang memotonghak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sejumlah yang tercantumdalam SKPKB PPN Nomor 00040/207/18/528/20 yaitu sebesarRp841.676.568,00;4.

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00103/KEB/WPJ.06/2016, tanggal 21 April 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor 00006/207/10/073/15,tanggal 29 Januari 2015 Rp375.549.762,00, sehingga perhitungan Pajakyang harus dibayar menjadi Nihil adalah sebagai berikut: PENGUS AHA KENAURAIANNS PAJAK 1. Dasar Pengenaan Pajak:a.

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84955/PP/M.XIVA/16/2017, 24 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00103/KEB/WPUJ.06/2016, tanggal 21 April2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor00006/207

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suamiisteri sah yang menikah pada tanggal24 Oktober 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta NikahNomor 207 / 40 / X/ 2000 tanggal 24 Oktober 2000 ;Hal. 1 dari 9Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah bergaulsebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;.

sehingga lebih mampu membiayai Shevila Intan Pramesti binti Pajar Subiantoro baikuntuk biaya hidup seharihari maupun untuk pendidikan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa :a Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3310240505760007tanggal 29 Oktober 2012 (tertanda P.1) ;b Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IT Nomor 3310245210750002tanggal 29 Oktober 2012 (tertanda P.1) ;c Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 207

dua orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Foto copyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan IJ, maka terbukti Pemohon I dan Iberdomisili di Gunungan RT.001 RW. 008 Desa Barenglor, Kecamatan Klaten Utara,Kabupaten Klaten yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, oleh karena itupermohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Klaten ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Fotocopy KutipanAkta Nikah Nomor 207

saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMajalengka Nomor : 2765/Pdt.G/2011/PA.Mjl tanggal 23 September 2011 yangpada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 28 Mei 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKabupaten Majalengka sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :207

berusaha mendamaikan dengancara menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali berumah tangga denganTergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil makapersidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kabupaten Majalengka Nomor : 207

diuraikan di atas yangmana terhadap semua bukti tersebut Penggugat telah membenarkannya dalampersidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan danpernyataan para saksi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti sebagaimana telah diuraikandi atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yangdapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan olehpara saksi serta bukti P1, fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :207

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003051.16/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 03 Maret 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00161/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 10 Januari 2019, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor00067/207

Putusan Nomor 247/B/PK/Pjk/2021Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013;(b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor:00067/207/13/052/17 tanggal 24 November 2017,dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2013 Pemohon Peninjauan Kembali yang masih harusdibayar adalah Nihil dengan uraian sebagai

Putusan Nomor 247/B/PK/Pjk/2021tidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00161/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 10Januari 2019 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2013 Nomor 00067/207/13/052/17 tanggal 24 November 2017 atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.061.782.7052.000; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan

mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Desember 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52697/PP/M.XVIB/16/2014, tanggal 22 Mei 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1168/WPJ.07/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor : 00530/207

Putusan Nomor 2645/B/PK/Pjk/202000530/207/09/052/11 tanggal 26 April 2011 Masa PajakSeptember 2009; atas nama: PT Chandra Asri qq PT ChandraAsri Petrochemical Tbk, NPWP: 01.339.979.5052.000 qq01.062.049.0092.000, beralamat di: Wisma Barito Pacific TowerA Lt. 7, Jl. Letjend. S. Parman, Kay. 6263, Jakarta Barat 11410;adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;c.

permohonan peninjauan kemballdari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP1168/WPJ.07/2012 tanggal 18 Juni 2012 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00530/207

PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama PurworejoNomor: 1381/Pdt.G/2015/PA.Pwr. tanggal 26 Nopember 2015 mengemukakan halhalsebagai berikut:1.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkanpernikahan pada tanggal 8 Mei 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Tengah, ProvinsiLampung sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

hadir di persidangan makajawaban terlampui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kepala Kantor Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Purworejo Nomor : XXXX Tanggal 24 September 2012(P.1.); Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KantorUrusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Lampung Tengah Propinsi LampungNomor : 207

menguatkan dalildalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagaibukti sah dan dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa saksisaksi tersebut menyatakan tidak sanggupmendamaikan Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkandengan saksisaksi Pemohon, maka telah terungkap faktafakta di persidangan yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 8 Mei 2004 sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor : 207

Putusan Nomor 934/B/PK/Pjk/2021 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor00038/207/09/092/14, tanggal 30 Januari 2014, yang terdaftar dalam berkasperkara Nomor 160875372009, atas nama PT Sinar Mas Agro Resourcesand Technology Tbk., NPWP 01.000.183.2092.000, beralamat di Sinar MasLand Plaza Menara 2 Lantai 2830, Jalan MH Thamrin Nomor 51Gondangdia, Jakarta Pusat sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Oktober

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2347/WPJ.19/2014, tanggal 13 November 2014, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor00038/207/09/092/14, tanggal 30 Januari 2014, yang terdaftardalam berkas perkara Nomor 160875362009, atas nama PT SinarMas Agro Resources and Technology Tbk., NPWP 01.000.183.2092.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2347/WPJ.19/2014, tanggal 13 November 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Oktober 2009,Nomor: 00038/207

2019telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Serang, dengan NomorHalaman 1 dari 10 putusan Nomor 961/Pdt.G/2019/PA.Srgxxx/Pdt.G/2019/PA.Srg, tanggal 23 April 2019, dengan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan Pernikahannya dengan wali nikah yang sah, dankemudian telah dicatat di Kantor Urusan Agama kecamatan BandungKabupaten Serang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor:207

Menyatakan Perkawinanantara Penggugat( xxxxx) Dengan Tergugat( xxxxxx) yangtelah dicatat di Kantor Urusan Agama kecamatanHalaman 3 dari 10 putusan Nomor 961/Pdt.G/2019/PA.SrgBandung Kabupaten Serang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor:207/38/V1/2014Putus karena Perceraian;3.

Penggugat dan Tergugat yang telahdiberi meterai yang cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinyaHalaman 4 dari 10 putusan Nomor 961/Pdt.G/2019/PA.Srgdengan Nomor 207/38/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatatNikah KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Serang (P1);B. Saksi:1.

PUTUSANNomor 207/Pdt.G/2013/PA Crp.BISMILLAAHIRRAHM AANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempattinggal di Kabupten Rejang Lebong, sebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, dahulubertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, namun sekarangtidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luarwilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa buktibukti surat dan saksisaksidi persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor:207/Pdt.G/2013/PA.Crp. mengemukakan

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku ;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadirsendiri, akan tetapi Termohont tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 207/Pdt.G/2013/PACrp.tanggal 24 April 2013 dan tanggal 24 Mei 2013, Termohont telah dipanggil secararesmi dan patut melalui Radio

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003053.16/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 3 Maret 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00185/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 11 Januari 2019, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00069/207

Putusan Nomor 359/B/PK/Pjk/2021(c) Surat (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor 00069/207/13/052/17, tanggal 24 November 2017,dengan segala akibat hukumnya;Ketetapan Pajak Kurang BayarMenyatakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2013 Pemohon Peninjauan Kembali yang masih harusdibayar adalah Nihil dengan uraian sebagai berikut: Jumlah Menurut No Uraian Wajib Pajak(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00185/KEB/WPUJ.07/2019, tanggal 11Januari 2019, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2013 Nomor 00069/207

Putusan Nomor 938/B/PK/Pjk/2021Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2426/WPUJ.07/2014, tanggal17 September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2008 Nomor 00060/207/08/058/13, tanggal 9 Juli 2013, atasnama PT Citranusa Intisawit, NPWP 01.847.579.8058.000, alamat SudirmanPlaza Indofood Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2426/WPJ.07/2014, tanggal 17 September 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008Nomor 00060/207/08/058/13, tanggal 9 Juli 2013, atas nama PTCitranusa Intisawit, NPWP 01.847.579.8058.000 adalah telahsesuai dengan ketentuan' peraturan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2426/WPJ.07/2014, tanggal 17 September 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juli 2008, Nomor00060/207

Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari Kota Bandungpada tanggal 13 April 2008, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/42/IV/2008 tanggal 14 April 2008;2.

itu Termohon tidak keberatan bercerai denganPemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah tidak disangkalTermohon, maka kepada Pemohon dan Termohon tidak dibebabni wajib bukti, namundemikian oleh karena Perkara iniadalah menyangkut bidang perkawinan, maka kepadaPemohon dan Termohon diperintahkan agar menghadapksan keluarga dan atau orangdekat dengannya untuk didengar keterangannya;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

ENAS NASRUDIN, SH., MH., akan tetapi telah gagal sehinggaketentuan pasal 130 HIR dan Perma Nomor Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalil Pemohon butir (1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :207/42/IV/2008 tanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Rancasari Kota Bandung (bukti P.1), yang diakui dan dibenarkan olehTermohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istriyang terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa alasan

207 P/AG/2012

PUTUSANNomor 207/Padt.G/2012/PA.kKr.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukanoleh :PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gedau Desa Batu RajaKecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat, selanjutnyadisebut

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan DahuluWiraswasta, bertempat tinggal Dahulu beralamat di Dusun GedauDesa Batu Raja Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal12 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KruiRegister Nomor 207

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat telah datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai3wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan no.207/Pdt.G/2012/PA.Kr tanggal 14 Nopember 2012 dan 5 Desember 2012,Tergugat telah dipanggil secara resmi

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85693/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP2183/WPJ.07/2014 tanggal 25 Agustus 2014,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor:00029/207

Mengadili sendiri dan membatalkan Keputusan Keberatan NomorKEP2183/WPJ.07/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00029/207/09/058/13tanggal 29 Mei 2013;3. Mengadili sendiri dan menyatakan PPN terutang yang harus dibayaroleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah NIHIL;4.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP2183/WPJ.07/2014, tanggal 25 Agustus 2014, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2009, Nomor:00029/207

Putusan Nomor 845/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85699/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2167/WPJ.07/2014 tanggal 22 Agustus 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00031/207/09/058/13tanggal 29 Mei 2013,

Mengadili sendiri dan membatalkan Keputusan Keberatan NomorKEP2167/WPJ.07/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00031/207/09/058/13 tanggal 29Mei 2013:3. Mengadili sendiri dan menyatakan PPN terutang yang harus dibayar olehPemohon Peninjauan Kembali adalah Rp1.698.451 ,00;4.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP2167/WPJ.07/2014 tanggal 22 Agustus 2014, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00031/207