Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasakhusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telahdiubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama LubukHalaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 83/Pat.P/2019/PA.LbsSikaping berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan perkaraitsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah

Halmana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 0350/Padt.G/2019/PA.SdnMenimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah

Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;2.

rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan

PA.Pdgsebagaiman diatur dalam pasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat permikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan

Ditegaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalamtahun 2012 s/d tahun 2015 mempunyai prinsip hidup yang berbeda dankeadaan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatkurang harmonis, sehingga apabila bertemu bertatap muka sering terjadipertengkaran dan percekcokan terusmenerus antara Penggugat denganTergugat didalam kehidupan rumah tangga dan karenanya mohonkepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan NegeriJambi untuk menyatakan beralasan menurut hukum : antara Penggugatdengan

Tergugat kurang harmonis dan sering terjadipertengkaran dan percekcokan terus menerus antara Penggugat denganTergugat didalam kehidupan rumah tangga dari tahun 2012 s/d tahun2015 serta serta selama + 4 tahun terhitung dari bulan September 2015s/d tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin dariTergugat, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa hati Penggugatdan hati Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi dankarenanya wajar untuk bercerai/diceraikan, sebagaimana ditegaskan

sesuaiPeraturan Perundang Undangan yang berlaku.Salah satu syarat yangwajid dicantumkan dalam APHT adalah Nilai Hak Tanggungan, olehkarena fungsi pencantuman Nilai Hak Tanggungan dalam APHT danHalaman 8 dari 60 Putusan Nomor 714Padt.Plw/2018/PN Jkt Brt124.20:26.27.implikasi pencantuman Nilai Hak Tanggungan adalah dalam kaitannyadengan Hasil Lelang Objek Hak Tanggungan adalah utuk menentukanBesaran Preferensi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan, sehinggaterdapat Kepastian Hukum;Bahwa sebagaimana telah ditegaskan

Kedudukan hukum pembeli lelangtersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RINo.1326/Sip/1980 tanggal 19 Agustus 1982 yang kaedah hukumnyamenyatakan sejak saat pelelangan dinyatakan jatuh kepada Tergugat dalamkasasi/Penggugat asal, pemilikan atas tanah dan rumah sengketa beralihkepada pembeli incassu Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal .3.

Kedudukanhukum pembeli lelang menjadi pemilik yang sah juga ditegaskan dalamYurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.1326/Sip/1980 tanggal 19Agustus 1982 yang kaedah hukumnya menyatakan sejak saat pelelangandinyatakan jatuh kepada Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal, pemilikanatas tanah dan rumah sengketa beralih kepada pembeli incassu Tergugatdalam kasasi/Penggugat asal .9.

eksekusi harus melalui gugat biasa ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1987No. 1157K/Pdt/1986 yang menegaskan :Perlawanan diajukan pada tanggal 26 Nopember 1984,padahal putusan yang dilawan sudah selesai dieksekusi padatanggal 13 November 1984, dengan demikian Perlawananterhadap Putusan yang sudah selesai dieksekusi harusdinyatakan tidak dapat diterima tanoa mengurangi hak Pelawanuntuk mengajukan gugat biasa ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Mei 1979 No.1237K/Sip/1975, dalam putusan ini ditegaskan

Kedudukan hukum pembeli lelangtersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RINo.1326/Sip/1980 tanggal 19 Agustus 1982 yang kaedah hukumnyamenyatakan sejak saat pelelangan dinyatakan jatuh kepada Tergugatdalam kasasi/Penggugat asal, pemilikan atas tanah dan rumahsengketa beralih kepada pembeli incassu Tergugat dalamkasasi/Penggugat asal .3.

telah ditegaskan adalahmilik Turut Termohon Kasasi;49.Bahwa selanjutnya Judex Facti telah keliru) menafsirkan bukti P16Termohon Kasasi, berupa surat dari Direktur Turut Termohon Kasasi kepadaDirektur Utama Pemohon Kasasi, tanggal 21 November 2007, karena suratdari Direktur Turut Termohon Kasasi kepada Direktur Utama PemohonKasasi, tanggal 21 November 2007, sebagaimana bukti P16 adalah buktiyang menerangkan kronologis luas tanah Turut Termohon Kasasi dan dalambukti P16 tersebut telah jelas dan tegas

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan telah ditegaskan bahwaRUPS dan/atau anggaran dasar dari suatu Perseroan adalah merupakanorgan perseroan terbatas yang tertinggi dimana organ ini mempunyai hakdan kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris. Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggididalam perseroan.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas ditegaskan bahwa RUPS dan/atau anggaran dasarmerupakan organ perseroan yang paling tinggi, sehingga berdasarkan haltersebut maka telah jelas dan tegas didalam perseroan Turut TermohonKasasi apa yang tercantum dan dinyatakan didalam Anggaran Dasar adalahaturan yang berlaku dan sah serta mengikat bagi para pemegang sahamTurut Termohon Kasasi, Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah ditegaskan adalah milik Turut TermohonKasasli;Bahwa adapun pemanfaatan dan penggunaannya sama sekali tidak terkaitdengan adanya perbedaan status kepemilikan antara Turut TermohonKasasi dengan pihak lain atau dengan demikian pemberian inbreng berupatanah seluas 8.181 m? sebagaimana tercantum dalam basic agreement telahdilaksanakan sepenuhnya secara menyeluruh.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas ditegaskan bahwa RUPS dan/atau anggaran dasarmerupakan organ perseroan yang paling tinggi, sehingga berdasarkan haltersebut maka telah jelas dan tegas didalam perseroan Turut TermohonKasasi apa yang tercantum dan dinyatakan didalam anggaran dasar adalahaturan yang berlaku secara sah serta mengikat bagi para pemegang sahamTurut Termohon Kasasi;90.Bahwa kepemilikan saham atas nama Pemohon Kasasi berdasarkananggaran dasar Turut Termohon

Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan : Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat,kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediamanbersama tanpa izin tergugat.4.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan : Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilanyang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat...6.

Bahwa perlu ditegaskan di sini, selain persoalan alasan cerai, ada yanglebin penting lagi, agar gugatan cerai dapat dikabulkan adalah apakahPenggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.7. Bahwa senyatanya terbukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisahrumah yang sudah terjadi sejak bulan Januari 2021;8.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

Putusan No. 133/Pdt.G/2017/PA.Pdlg Hal. 16 dari 22 halamanMenimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Menimbang, bahwa berdasarkan klasifikasi jawaban Tergugat di atas,dengan bertitik tolak dari prinsipprinsip hukum pembuktian dapat ditegaskan faktasebagai berikut :1. Dalildalil yang sudah diakui dinilai sebagai fakta yang sudah terbukti sehinggasudah tidak ada sengketa di antara para pihak;2. Dalildalil yang tidak dijawab dianggap diakui secara diamdiam serta dianggapsebagai suatu fakta yang tetap;3.

dandipertimbangkan secara seksama yakni Apakah tuntutan Penggugat dapatdikabulkan atau tidak, sehingga perlu dianalisis agar jelas dan runtut pertimbanganhukum selanjutnya;Menimbang, bahwa dalam menganalisis mengenai gugatan nafkah anakapakah berdasarkan hukum atau tidak, aspek hukumnya dapat dilihat dari sisipandang yakni apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajibanmemberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karenaanaknya dan seorang ayah karena anaknya.......Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41huruf (b) ditegaskan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yangbertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukananak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebutpengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban

Ditegaskan bahwasetiap kewajiban perdata dapat terjadi karena di kehendaki oleh pihakpihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat olehmereka ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundangundanganyang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan adalah hubunganHukum antara dua orang atau lebih dalam bidang/lapangan hartakekayaan.

MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian GugatanSederhana, pada pokoknya menegaskan bahwa dalam proses pemeriksaangugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi,rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, sehingga dengan katalain dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, makaputusan Hakim atas gugatan sederhana yang menerima segala prosespemeriksaan sebegaimana telah ditegaskan

Hakim mendengarkan danmemperhatikan keterangan para Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugatyang bernama IWAN SUGIANTO, PAHRURROZI, S.Sos. dan SAEFUDIN,S.Pd. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama yangdilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah dilakukan secaraterpisah, Tergugat yang satu dengan Tergugat lainnya tidak pernahmengetahui perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugatlainnya;Menimbang, bahwa mengenai syarat mengajukan GugatanSederhana telah ditegaskan

Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak dan keinginanTergugat Dalam Rekonpensi maka sebagaimana ditegaskan di dalamAl Qur'an yaitu Surat Al Bagarah ayat 241 yang artinya : "Kepadawanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yang bertakwa", dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Bab Pasal 1 ayat (j): "Mutah adalah pembenan bekas suami kepada isiri yang telahdijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya"

(tiga puluh juta rupiah).10.Bahwa selain Nafkah Mut'ah, Penggugat Dalam Rekonpensi punmeminta nafkah iddah kepada Tergugat Dalam Rekonpensi, hal inisebagaimana ditegaskan di dalam Al Qur'an yaitu Surat Al bagarahayat 228 yang artinya :"Vvanitawanita yang ditaiak handakiah menahan dir (menunggu) tiga kali quruTidak boieh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,Jika mereka beriman kepada Allah dan han akhirat.

Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"Lebih lanjut ditegaskan di dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) yaituPasal 152 : Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekassSuaminya kecuali ia nusyuz.Dengan demikian berasalan hukumapabila Penggugat Dalam Rekonpensi meminta nafkah Iddah kepadaTergugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh limaribu rupiah) X 3 (tiga) dalam sehari X 90 (Sembilan puluh) hari = Rp.6.750.000, (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).11.Bahwa selain uang Mut'ah

. / 2006Tanggal 26 Desember 2006Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan NetoSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c UU PPh.Pasal 2:Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan denganpenggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong PajakPenghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraanneto...Dalam Lampiran ditegaskan bahwa perkiraan penghasilan neto ataspenghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan denganpenggunaan harta adalah sebesar

Indonesia ke Pelabuhan di Indonesia; Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luarIndonesia.bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER178/PJ/2006tanggal 26 Desember 2006 mengatur antara lain:e bahwa Pasal 2 Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lainsehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yangHalaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 507/B/PK/PJK/2014dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belaspersen) dari perkiraan penghasilan neto;e bahwa dalam Lampiran ditegaskan

Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia, Pelabuhan di luar Indonesia ke Pelabuhan di Indonesia, Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luarIndonesia;o Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER178/PJ/2006tanggal 26 Desember 2006 mengatur antara lain : Pasal 2 Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lainsehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yangdipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima betaspersen) dari perkiraan penghasilan neto, Lampiran ditegaskan

permohonan Pemohon dan bukti P, pernikahanPemohon dan Termohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanMedan Helvetia, Kota Medan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasalinan penetapan ikrar talak perkara ini dikirim kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten DeliSerdang dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk didaftar dan dicatat dalamdaftar yang telah disediakan untuk itu, sebagaimana akan ditegaskan

slin Ayan) ois ) drial) Adit,Artinya : Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalamfalak rajl, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atasperempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwakesanggupan Tergugat rekonvensi untuk membayar uang iddah Penggugatrekonvensi sejumlah Rp 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selamamasa iddah sudah wajar dan layak serta telah memenuhi rasa keadilan) danakan ditegaskan

pensiunan Polisi danjuga masih ada tanggup jawap Tergugat Rekonvensi untuk membiayaikulliah kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi danoleh karena Tergugat rekonvensi juga di dalam persidangan tidak terbuktiterhutang maka Majelis hakim berpendapat sudah wajar dan layak sertatelah memenuhi rasa keadilan dikabulkan nafkah lampau PenggugatRekonvensi seperti kKesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut, hal manatelah sesuai dengan pasal 34 ayat 3 undangundang Nomor 1 tahun 1974sehingga akan ditegaskan

Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon denganTermohon, juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasadapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusahamembentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu ataprumah dan satu meja makan;Hal. 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sri.Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antaraseorang

hukum bagi hakim untukmengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon denganTermohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkanketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokokPemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu rajiHal. 15 dari 24 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sri.terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

artinya:Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminyamutah menurut yang maruf sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yangbertakwa.karena itu hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai inimerupakan inisiatif dari Pemohon maka hakim akan menetapkan kewajibanbagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai istri sebagaimanaakan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;Menimbang, bahwa mutah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan

masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalamkonpensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asasasashukum yang umum dan pokokpokok pikiran yang relevan dalam pertimbanganhukum konpensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalamrekonpensi sehinggga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukumrekonpensi ini;Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonpensi merupakan rangkaian dalilyang terdiri dari beberapa pokok dalil gugat yang dapat ditegaskan

Apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum;Menimbang, bahwa jika dilihat dari segala sudut pandang baik dari segi akal,adat maupun syariat memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban, bahkanmerupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri tentang kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajibanmemberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalamAlQuran surah AlBagarah ayat 233 :L....se0e.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayahkarena anaknya".......Halaman 15 dari 19 : Putusan nomor : 0903/Pdt.G/2016/PA.SubMenimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41huruf (b) ditegaskan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yangbertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukananak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban

Justru yang ditegaskan oleh SaksiFaktanya adalah Abdul Muis dan beberapa Ahli Waris Alm.WadhiyaPernah mendatangi Amuzi tergugat untuk melarang hanya Saksi LupaHalaman 10 dari 19 hal.Put.

Jika hal ini dikaitkan puladengan Keterangan Saksi Mizani yang jelas mengatakan bahwa AnakAngkat dari Yarona Lantongau adalah Ma Sarufa dengan dengan La Dilabukannya Ma Zamna, ditegaskan kembali jika Tanahnya YaronaLantongau hanya sebagai Batas pada sebelah Barat dengan sebelahUtara yang mana hal ini di akui saksi Hasiri dimana saksi membangunrumah diatas tanah milik Yarona Lantongau yang telah diberikan ataumenjadi bagian dari Kemenakan dalam hal ini Saksi Mizani;Selanjutnya dari Penajaman Bahasa

Nomor 2185 K/Pdt/2016Ladd:3.6Bahwa ditegaskan pula, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dantelah melanggar hukum acara dalam memeriksa dan memutus Perkara Aquo, oleh karena itu Penilaian Pembuktian oleh Judex Facti dalam perkaraAquo baik bukti surat maupun keterangan saksi dari TermohonKasasi/semuala Terbanding dan Para Tergugat terkesan syarat denganPenyimpangan Hukum seperti apa yang digambarkan tersebut diatas.Dimana Judex Facti didasarkan pada kesimpulannya semata bukan padaFaktaFakta persidangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassarpada tanggal 21 Maret 2018, tidak perna ada perubahan gugatan,dengan memasukan saudaranya Penggugat/ Pemohon banding padaHalaman 17 dari 29 HalamanPutusanNomor 247 PDT2018 PT Mkstingkat banding adalah tidak berdasar hukum, sehingga cukup beralasandan mendasar untuk ditolak atau dikesampingkan ; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Makassar, pada halaman 11 alenia pertama dari bawah dan padahalaman 12 alenia pertama dari atas ditegaskan

Dan pertimbangan lainnya pada halaman 12 alenia ketiga dari atas ditegaskan ;Menimbangb ahwa sebagaimna telah diuraikan dalam pertimbangandiatas ternyata gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak sehinggaeksepsi para Tergugat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara dalamgugatan juga terhadap dalil dalil Tergugat selebihnya tidak perludipertimbangkan lagi maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugatsudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima Niet Omvankelijk Verklaard.Bahwa apa yang

Bahwa Penggugat/ Pemohon banding mengaku telah berhasilmembuktikan seluruh dalil gugatan yang diperkuat oleh alat buktisurat dan saksi, yang ditegaskan pada huruf A besar pada Nomor; 1 sampai dengan Nomor 4 sebagai berikut :a.

merawat danmenyianyiakan anakanak tersebut sehingga dapat menggugurkan hak Penggugatsebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anakanak tersebut, maka sematamatademi kepentingan perkembangan jasmani dan rohani si anak, maka sesuai denganketentuan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Indonesia tersebut di atas,maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan Penggugatsebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap ketiga orang anak Penggugat danTergugat sebagaimana yang akan ditegaskan

Tergugat, namun sekiranya ditetapkan apa yang dituntut oleh Penggugat tentuakan memberatkan Tergugat, maka berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan sertauntuk memenuhi standar kebutuhan hidup saat ini maka sudah sepatutnya Tergugatdihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk biaya perawatan danHalaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2013/PA.PP.pendidikan untuk ketiga orang anak tersebut yang jumlah minimal setiap bulannyasampai anak tersebut dewasa/mandiri sebagaimana yang akan ditegaskan

memberi nafkah, makan dankiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah;Menimbang bahwa tentang besarnya tuntutan biaya nafkah selama masa iddahPenggugat tersebut, Majelis berpendapat tuntutan Penggugat dipandang terlalu besar,sedangkan ketidaksanggupan Tergugat dipandang sebagai bentuk tidak bertanggungjawabnya Tergugat, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan makasudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddahPenggugat yang sebesar sebagaiman yang akan ditegaskan