PN Rapyang ada padanya untuk membantu Penggugat dalam menyelesaikanpermasalahan kredit tersebut dan terkesan mengabaikan win win solution;> Bahwa dengan tertundanya pembayaran angsuran setiap bulannya olehPenggugat dikarenakan Penggugat sedang mengalami kesulitan keuangan danperekonomian keluarga yang sedang memburuk, namun Tergugat tidakmemberikan kesempatan atas permohonan Penggugat, malah Tergugat saat iniakan dan /atau telah melakukan pelelangan dengan cara menyerahkan kepadaKantor Pelayanan Kekayaan

maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelumada Peraturan Perundangundangan yang mengaturnya, maka Peraturanmengenai Hyphotek yang diatur dalam HIR/Rbg berlaku terhadap EksekusiHak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanLelang melalui Pengawai Umum (pengadilan negeri);4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriRantauprapat) untuk memerintah kan Kantor Pelayanan Kekayaan

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permintaan lelang yang akandilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kisaran atas permintaan Tergugat terhadap agunan yang menjadi jaminanPenggugat kepada Tergugat berupa: Sebidang tanah dan bangunan seluas 29.607 M berikut segala yangada diatasnya, dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor593/450/SR/2017 tertanggal 25 April 2017, yang terletak di Malano DusunKampung Berangir Kecamatan Na.IXX Kabupaten Labuhan Batu Utara; Sebidang

Atas lahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatanhukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusanMahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturanumum karena telah di atur secara khusus dalam UU No 4 Tahun 1996mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melaluibantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang)/Tergugat II.Kewenangan Tergugat juga telah tertuang ataupun dipertegas di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan No.142/2017

Bahwa Sesuai Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996,yang secara tegas menyatakan :Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut Berdasarkan peraturan hukum diatas Tergugat sebenarnya dapatmenggunakan caracara penyelesaian pinjaman Penggugat melalui lelang keKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementrian KeuanganRepublik Indonesia C/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara C/qKantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto,beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., (Kepala Biro Bantuan Hukumpada Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan);2.

Edy Suyanto, S.H., M.H., (Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan);4.

Sri Supangati, S.H., (Pelaksana pada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengahdan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KementerianKeuangan);10.Aan Eko Ruswanto, S.E., (Pelaksana pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKNJawa Tengah dan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan);11.Didit Marwanto, S.E., (Pelaksana pada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN

Jawa Tengahdan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KementerianKeuangan);12.Slamet Fahrudin, S.ST., (Pelaksana pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKNJawa Tengah dan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan);13.Dwi Rosida Arini, (Pelaksana pada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengahdan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KementerianKeuangan);Untuk secara bersamasama atau sendirisendiri

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPurwokerto, yang beralamat di JI. Pahlawan Nomor 867 Purwokerto,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU26/MK.V/2017 tanggal 30Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHalaman 3 Putusan No. 378/Pdt/2017/PT SMGNegeri Banyumas pada tanggal 4 April 2017 dengan No.21/SK/2017.Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Ill semula TERGUGAT III;4. Purwito, S. Pd.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keppres Nomor 15 Tahun 2004dinyatakan bahwa segala kekayaan BPPN merupakan kekayaan negarayang dikelola oleh Menteri Keuangan;c. Bahwaterkait tugas dan wewenang BPPN tersebut, sebagaiimplementasinya, pada tahun 2000, BPPN telah mengambil alihpengoperasian dan pengendalian Bank Tamara karena ketika itu dinilaisebagai Bank yang bermasalah, sehingga statusnya menjadi bank takeover (BTO).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17tahun 1999 juncto Pasal 37 A ayat (3) C Undang Undang Nomor 10Tahun 1998, dinyatakan bahwa BPPN mempunyai wewenang antara lain:menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan ataskekayaan atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan Bank yangberada pada pihak manapun. Baik di dalam maupun di luar negeri;.

,yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk Permai,Kelurahan Srenseng (dahulu Meruya Udik), Kecamatan Kembangan(Kebon Jeruk), Jakarta Barat tersebut merupakan kekayaan Negara;.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugasdan Pembubaran BPPN, yang menyatakan bahwa dengandibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, semua kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;b. Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: segala putusan PengadilanHalaman 17 dari 27 hal. Put.

BPPN menjadi kekayaan Negara yangdiserahkelolakan kepada Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 6.

Menyatakan sah dan berharga risalah lelang No. 953/2011 tertanggal 29 Desember tahun 2011 yang dibuat oleh pejabat lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta ;3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1723 seluas 129 m2 yang terletak di desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas nama Bambang Iswanto, SE dan Dra. Khunaifah ;4.

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, Penggugat mengikutilelang yang diadakan oleh Pejabat Lelang Kelas di KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta Jl. KiMangun Sarkoro No. 141 Surakarta, atas sebidang tanah danbangunan yang terletak di JI. Slamet Riyadi 196 A Tegalrejo RT01/ IV, Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, KabuapatenSukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik No. 1723 seluas + 129 m2atas nama Bambang Iswanto, SE. dan Dra.

Menyatakan sah dan berharga risalah lelang No. 953/2011tertanggal 29 Desember tahun 2011 yang dibuat oleh pejabatlelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurakarta ;3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah danbangunan HM. No. 1723 seluas + 129 m2 yang terletak di desaBegajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas namaBambang Iswanto, SE dan Dra.

Bahwa dalam surat gugatannya halaman 1, point 1 s.d 4Penggugat mendalilkan yang intinya bahwa Penggugatmengikuti lelang yang diadakan oleh Pejabat Lelang Kelas di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL )Surakarta di Jl.

Tanpamemasukkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKLN) Surakarta di JI. Ki Mangunsarkoro No. 141Surakarta sebagai pihak dalam perkara aquo, menjadikangugatan kekurangan Pihak ;Maka, terhadap gugatan yang nyatanyata mengandungcacat formil kekurangan Pihak yang demikian, sesuaihukum acara yang berlaku sudah seharusnya ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(nietontvakelijke verklaard) ;B. DALAM POKOK PERKARA1.

Bahwa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeunganNomor 93/PMK.03/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelalng,dalam Pasal 86 para pihak yang berkepentingan yangmenginginkan risalah lelang dapat meminta kepada KantorPelayanan lelang dan kekayaan Negara (KPKLN ) yangmelakukan lelang.

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan olehpelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Medan, adalah seperti/antara lain:e Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkansertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain. Apabila Tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalamperkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.9.

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Kabanjahe)untuk memerintahkan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Medan untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang memintakepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan);5.

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g). Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masakonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;h).

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VIIIBANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DANLELANG (KPKNL) BANDUNG, berkedudukan di Jalan AmbonNomor 1, Kota Bandung, diwakili oleh Menteri Keuangan RIdalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan,S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum pada SekretariatJenderal Kementerian Keuangan dan kawankawan, beralamatdi Gedung N Lantai II, Gedung Keuangan Negara Asia AfrikaNomor

Rp 5.000.000,00; +JU MI A ioc c ccc ecetreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesnneees Rp50.000.000,00;Sehingga dengan demikian saldo/sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah tinggal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Bahwa atas sisa hutang Penggugat yang hanya tinggal Rp50.000.000,00tersebut, alangkah terkejutnya Penggugat ternyata pada tanggal 1 Agustus2012 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara dan Lelang (KPKNL)Bandung (Tergugat Il) atas barangbarang jaminan tersebut secara diamdiam telah

Nomor 670 PK/Pdt/201710.11.12.13.14.Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (TergugatIl) tidak berhak dan tidak berwenang melakukan pelelangan atas objekperkara barang Jaminan, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pelelangan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 dariPerjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 21 Juli 2004 yang dibuat di hadapanMargareth Rosalia Suburastuti, S.H., yang mengatur bahwa: "Pihakpihakmemilih tempat tinggal umum dan tetap mengenai perjanjian kredit inidan segala

hak tanggungan tersebut di atasdengan segala akibatnya memilin domisili pada Kantor PaniteraPengadilan Negeri Bale Bandung di Kabupaten Bandung";Bahwa dari ketentuanketentuan tersebut nampak jelas bahwa para pihak(in casu Penggugat dan Tergugat ) telah menetapkan pilihan hukumnyayakni untuk penyelesaian mengenai kasus ini harus melalui PengadilanNegeri Bandung, termasuk jika terpaksa harus melakukan lelang pun harusmelalui Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan bukan melaluiKantor Pelayanan Kekayaan

Nomor 670 PK/Pdt/20173.4.Menyatakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung(KPKNL)/Tergugat Il tidak berhak dan tidak berwenang melakukanpelelangan atas objek perkara barang jaminan berupa tanah dan bangunanSertifikat Hak Milik Nomor 84/Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang,Kabupaten Bandung, Provnsi Jawa Barat, seluas 162 m?

Bahwa tidak benar Penggugat telah melaksanakan lelang hak tanggungan diKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, akantetapi yang benar adalah Penggugat hanya memberikan peringatan agarTergugat dapat menyelesaikan kewajibannya paling lambat tujuh hari kerjasejak tanggal 13 Juli 2016, sebagaimana ternyata dalam Peringatan IlNomor 001/SP1/20067/KSRN/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016;.

Bahwa Tergugat telah mengajukan dan melaksanakan lelang eksekusihak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kisaran yang bertentangan dengan yang peraturan perundangundangan dan merupakan perbuatan melawan hukum;10.Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara telah memberikan putusan Arbitrase pada tanggal 18 Juli 2016 denganNomor 86/BPSK/Arbi/BB/VII/2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI :1.

kepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan undangundang ini;Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yangpada Pasal (2) nya menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat;Bahwa dengan pengajuan permohonan parate eksekusi yangdilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui PerantaraKantor Pelayanan Kekayaan

Nomor 1010 K/Padt.SusBPSk/2016acaranya dari Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan adalahmerujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaaneksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melaluiPengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanandan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidakdilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua

penyerahankembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yangdibeli oleh konsumen;d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelakuusaha baik secara langsung maupun tidak langsung untukmelakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan denganbarang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barangatau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan

Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum PerseroanTerbatas, menjelaskan bahwa Jika demikian halnya, PerseroanTerbatas sebagai Badan Hukum (a creature of the law), yangmemiliki halhal berikut : mempunyai kekuasaan yang diatursecara tegas (express power) seperti untuk memiliki kekayaan,menggugat dan digugat atas nama Perseroan.Hal tersebut pun secara tegas dapat dilihat dalam YurisprudensiMahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 047K/Pdt/1998, tanggal 20Januari 1993.

Badanhukum memiliki kedudukan (legal standing) untuk menggugat dandigugat di muka Pengadilan, dan turut pula memiliki Kekayaantersendiri yang terpisah sifatnya dari harta kekayaan subjek laindisekelilingnya, baik itu pemilik, pengawas, ataupun Pengurus badantersebut.8.

Subekti badan hukumpada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapatmemililki hakhak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia,serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau menggugatdidepan Hakim.9. Bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang undangan dan pendapatahli di atas dapat dipahami bahwa badan dan pribadi memiliki hak dankewajiban yang tak dapat dipersamakan, terutama persoalan hartakekayaan.

Pemisahan harta kekayaan ini berkaitan erat dengantanggung jawab dengan gugatangugatan yang mungkin dialamatkankepada badan, seperti hutangpiutang. Pemisahan kekayaan ini jugabertujuan untuk saling melindungi hak kekayaan masing masing.Dengan pemisahan harta kekayaan ini pencampuran hak dankewajiban sebagaimana yang dilakukan PENGGUGAT dalam gugataninit dapat dicegah.

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalammelakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha denganmembayar angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredityang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen denganmelalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

mengenaieksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlakuterhadap eksekusi hak tanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yangmengharuskan lelang melalui Pegawai Umum(Pengadilan Negeri);Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yangmewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Mandailing Natal) untukmemerintahkan Kantor Lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) PadangSidimpuan) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yangmeminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan

Akibat hukum yang timbul dari karena lelang yang akan dan/atautelah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang Sidempuan, adalah seperti/antara lain: Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatasnama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik(SHM) ke atas nama orang lain; Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketadalam perkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh oranglain;Halaman 5 dari 25 hal Put.

Nomor 327 K/Pdt.SusBPSK/2017qd,10.11.12.Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akandan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang EksekusiHak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminanpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikanoleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, dengan cara melalui PerantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) PadangSidimpuan, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 64 Desa/Kel.

Buku II PedomanMahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan:Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, makasebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debiturdipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalankeluarnya;Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atautelah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yangmenjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelangmelalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

DirektoratJenderal Kekayaan Negara c.q.

Menyatakan Surat Penetapan hari dan tanggal lelangyang telah ditetapkan pada hari Rabu, 21 Desember2011 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Medan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok atas SHM No.156 Jalan Jamin Ginting DesaSumbul Kec. Kabanjahe Kab. Karo dapat dibatalkankarena tidak sesuai prosedur;3.

Fotocopy Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang di Medan No.S.1225/WKN.02/KNL.01/2010 tanggal 06Agustus 2010.

Fotocopy Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang di Medan No.S2629/WKN.02/KNL.01/2011 tanggal 21November 2011. Hal : Penetapan Jadwal Lelang, yang telahdiberi materai cukup dan telah di Nazegelen di Kantor Posdan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda wonnnnnn bukti T.1I23;24.

Fotocopy Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang di Medan No.S.1295/WKN.02/KNL.01/2012 tanggal 25 Juni2012. Hal: Penetapan Jadwal Lelang, yang telah diberi materaicukup dan telah di Nazegelen di Kantor Pos dan dilegalisirsesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda wannn nn 222 bukti T.134;35.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. DirektoratKekayaan Negara LainLain. Berdasar hal tersebut maka gugatan penggu gatharus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat bukanlah sebagaipemilik obyek sengketa. Hal tersebut sesuai dengan PutusanMA No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1979.4.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara , makasegala kewenangan terhadap aset Tim Likuidasi beralih kepada NegaraRepublik Indonesia yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal KekayaanNegara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.. Penyerahan aset PT. Bank Harapan Sentosa (dalam likuidasi) kepadaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dilakukansebagai pembayaran atas hutang PT. Bank Harapan Sentosa (dalamlikuidasi) kepada Negara Indonesia..

BankHarapan Sentosa (Dalam Likuidasi) beralin menjadi milik Negara danselanjutnya pengurusannya akan dilaksanakan sepenuhnya olehDirektorat Jenderal Kekayaan Negara. DJKN Kementerian Keuanganberhak untuk menyita, menggunakan, mengelola bahkan melakukanpenjualn melalui lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNo. 6 Tahun2006.

Dengan demikian secara otomatis semua aset (dalamlikuidasi) menjadi milik Negara.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pengelola asetaset Bankdalam Likuidasi, kKemudian menyerahkan Pengurusan Piutang PT.Diatesa Arwana kepada KPKNL Semarang dengan Surat PenyerahanPengurusan Piutang PT. Diatesa Arwana No. S1 1 18/KN/2009 tanggal25 Februari 2009.

Berdasar surat penyerahan dari Direkorat Jenderal Kekayaan Negaratersebut maka KPKNL Semarang menerbitkan Surat PenerimaanPengurusan Piutang Negara atas nama Agung Tedjo Santoso (DirekturPT. Diatesa Arwana) dengan Nomor : SP3N51/PUPNC.15.01/2009tanggal 06 Mei 2009.. Setelah Agung Tedjo Santoso (Direktur PT.

King Widyanto dan Yerika Tan) adalah sebagaipemegang saham mayoritas tunggal dan pengurusnya (direktur dan direkturutama);Bahwa apabila benar quod non (dalam hal ini tidak), Tanah danBangunan merupakan harta kekayaan pribadi dari Termohon Kasasi (alm.King Widyanto dan Yerika Tan), tidak terdapat perjanjian sewamenyewaantara Termohon Kasasi sebagai pemilik dengan Termohon Kasasi II yangmenggunakan tanah dan bangunan tersebut sebagai alamat domisili dankantor Termohon Kasasi Il (PT Indomas Bahari Makmur

), sehinggasesungguhnya tanah dan bangunan merupakan harta kekayaan dariTermohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur);Bahwa Judex Facti tidak pernah memberikan pertimbangan yang cukupatas faktafakta dan buktibukti yang diuraikan di atas, yang membuktikanbahwa meskipun tanah dan bangunan tercantum atas nama TermohonKasasi (alm.

King Widyanto), akan tetapi sesungguhnya tanah danbangunan merupakan kekayaan Termohon Kasasi II (P.T Indomas BahariMakmur) sehingga Termohon Kasasi bukan Pembantah yang baik danbenar;2. Putusan Judex Facti yang menyatakan Termohon Kasasi (alm.

Pemegang saham yang bersangkutan baik langsungmaupun tidak langsung secara melawan hukummenggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkankekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasiutang perseroan atau PT;Bahwa syaratsyarat yang menentukan pemegang saham dapatbertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan melebihi sahamyang dimilikinya tersebut telah di atas diatur secara jelas dan tegas dalamPasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun dalampertimbangan hukumnya

King Widyanto dan YerikaTan) sebagai pengurus perseroan (P.T Indomas Bahari Makmur) yangmelakukan perjanjian pengangkutan pupuk dengan Pemohon Kasasi dalamkeadaan dimana Termohon Kasasi II tidak memiliki harta kekayaan untukmenjamin kelangsungan transaksi tersebut, membuktikan bahwa TermohonKasasi (alm.

RIZAL
Terbanding/Tergugat II : Kementriaan Keuangan Ri Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Djkn Jawabarat Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara Tasikmalaya
Terbanding/Turut Tergugat I : KHOIRUL ANWAR ,SH,MK
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ciamis

Kementeriaan Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq Kepala KantorPelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Tasikmalaya,beralamat Kantor di Jalan Ir. H. Djuanda No. 19 KotaTasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai TerbandingIl semula Terlawan II ;3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Bank Rakyat1.

DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYATerbantah II berdasarkan Pengakuan Terbantah / Terlawan III datang kerumah menjelaskan telah dilakukan Pelelangan yang jatuhnya pemenanglelang Kepada Tergbantah /Terlawan dan SHM telah beralih kepadaTerbantah / Terlawan dan pihak Pembantah harus meninggalkan tempatdan menyerahkannya ;Bahwa pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYATerbantah/Terlawan Il tanpa sepengatahuan dan tanpa adapemberitahuan dahulu baik

lisan maupun surat secara tertulis ataupertelepon kepada Pihak Pembantah/Pelawan maupun suratpemberitahuaan dari pihak Bank BRI Kota Banjar ;Bahwa pihak Pembantah/Pelawan mempunyai Tunggakan cicilan sebesarRp.1.615.000.000 Satu Miliard enam ratus lima belas juta rupiahsedangkan berdasarkan Risalah Lelang jatuh lelang yang di ketahuisekarang ini dari Kutipan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negra danLelang Kota Tasikmalaya .tanggal 13 Juli 2018,Nomor : 500/34/2018sebesar Rp. 350.000.000 Tiga ratus

DAN LELANGNEGARA TASIKMALAYA Terbantah/Terlawan Il tidak memanggilmemeberitahukan secara resmi dengan surat kepada Pembantah/Pelawan dan memeberikan penjelasan secara terbuka transparan sesuaidengan aturan Hukum dan Perundang undangan yang berlaku agar dirasakan Adil bagi masrakat Pencari keadilan Khusunya Pembantah/Pelawan hal tersebut tidak dilakukan oleh KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYATerbantah II/Terlawan Il dan PT BANK RAKYAT INDONESIAPERSERO TBK , KANTOR Bank

DANHalaman 7 dari 52 Putusan Nomor 416/PDT/2019/PT.BDG17.18.LELANG NEGARA TASIKMALAYA Terbantah II /Terlawan II dan PTBANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK , KANTOR Bank RakyatIndonesia Kabupaten Ciamis TERBANTAH/TERLAWAN Ill tidakmelindungi pihak Konsumen sebagaimana di atur dalam Undang undangPerlindungan Konsumen ;Bahwa pelaksanaan Lelang berdasarkan Kutipan Lelang tanggal 13 Juli2018, Nomor : 500/34/2018.yang di lakukan oleh KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYATerbantah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI (KPKNL)

BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk,
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKJN cq Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor,
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BOGOR,

Tahap Layering (pelapisan) ;Adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yangberasal dari tindak pidana dengan pelakunya, sepertimentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan daripenyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuanganlain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mangaburkan asal usulharta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yangsah dan tidak sah dan perbuatan lainnya, dengan dilakukanlayering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapatmengetahui asalusul harta

kekayaan tersebut ;18.3.

dapat leluasamenggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpaHal. 133 dari 178 hal.

BahasyimAssifie, M.Si. yang memiliki harta kekayaan berupa uangtunaisebesar Rp. 60.992.238.206, dan USD 681,147.37 tidak bisamembuktikan hasil tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat(1), menyatakan : Hasil Tindak Pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh daritindak pidana : Korupsi ;Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas dihubungkan dengan Terdakwa Dr. Drs.

Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki harta kekayaan berupa uangtunai sebesar yaitu sebesar Rp. 60.992.238.206, dan USD681,147.37 adalah sangat wajar karena Dr. Drs.

(aset) PT SUNWAY KREASIHalaman 7 dari 75 Putusan No 79/Pdt.G./2017/PN JKt.Sel21,22.BESTINDO (Dalam Likuidasi) dengan memasukkan Tanah Terperkarasebagai kekayaan (aset) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (DalamLikuidasi) Sematamata berdasarkan keterangan, permintaan, saran ataukonfirmasi yang diberikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau olehSiapa pun tanpa meneliti secara cermat atau dengan mengesampingkanbegitu saja sertifikat tanda bukti hak atas Tanah Terperkara yangmerupakan bukti kepemilikan atas

tanah tersebut saat TERGUGAT hendak mencatat suatu bidang tanah sebagai kekayaan (aset) PTSUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);Bahwa tindakantindakan TERGUGAT yang secara diamdiam atau tanpaizin atau konfirmasi dari PENGGUGAT dengan tetap saja mencatatkan danmengumpulkan Tanah Terperkara sebagai aset PT SUNWAY KREASIBESTINDO (Dalam Likuidasi), dengan tetap saja berencana akanmelakukan penjualan atas Tanah Terperkara dalam rangka pemberesan(likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi

(CD) Pasal 149 ayat (1) VUUPT No. 40/2007:Kewajiban likuidatordalam melakukan pemberesanharta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputipelaksanaan:a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan danutang Perseroan;b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita NegaraRepublik Indonesia mengenai rencana pembagiankekayaan hasil likuidasi;C. pembayaran kepada para kreditor;pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepadapemegang saham; dane. tindakan lain yang perlu dilakukan dalampelaksanaan pemberesan kekayaan.Bahwa

terkait dengan kewajiban TERGUGAT selaku LikuidatorPT SKB untuk melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan(PT SKB), maka TERGUGAT I melakukan pencatatan danpengumpulan atas aset/kekayaan maupun utang PT SKBberdasarkan informasiinformasi atau datadata yangdiperoleh dan sesuai dengan dokumendokumen perusahaanPT SKB yang diterima oleh TERGUGAT sebagaimana terlihatHalaman 17 dari 75 Putusan No 79/Pdt.G./2017/PN JKt.Seldalam Berita Acara Serah Terima Penyerahan DokumenDokumenPerusahaan PT Sunway Kreasi

Perseroan (PT SKB), maka TERGUGAT melakukan pencatatan dan pengumpulan atas aset/kekayaan maupunutang PT SKB berdasarkan informasiinformasi atau datadata yangdiperoleh dan sesuai dengan dokumendokumen perusahaan PT SKByang diterima oleh TERGUGAT sebagaimana terlihat dalam Berita AcaraSerah Terima Penyerahan DokumenDokumen Perusahaan PT SunwayKreasi Bestindo tertanggal 1 September 2016.

PUTUSANNomor 76 PK/Pdt.SusHKI /2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) padapemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:KING POINT ENTERPRISE CO.

Putusan Nomor 76 PK/Pdt.SusHKI/2015untuk kelas barang 06 (enam) tanggal 22 April 2010, kepada Kantor Merek,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan Nomor AgendaD002010014821, untuk jenis barang: paku, sekrup dari logam,perlengkapan dari logam untuk jendela, perlengkapan pintu terpasang darilogam, barangbarang yang terbuat dari logam biasa tidak termasuk dalamkelas lain (terlampir 2);.

Bahwa Merek Tergugat meniru/mempergunakan identitas merek milikPenggugat (Bukti P48);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan jelas dan pastiPenggugat adalah Pemilik merek resmi dan Pemegang Hak Eksklusif darimerek dagang PATTA kelas 06;10.Bahwa diketahui oleh Penggugat ternyata tanpa seizin Penggugat , telah11.Terdaftar Merek PATTA atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merekpada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan

Apakah merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut dalam kelasbarang atau jasa yang sejenis dengan merek yang sudh terdaftar lebih dulu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 A dan P1 B ternyata bahwaPenggugat sekarang pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanPermohonan pendaftaran merek PATTA di Direktorat Merek, DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indoneisa pada tanggal 22 April 2010 dengan Nomor AgendaD002010014821 untuk kelas barang

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. DirektoratMerek telah menerbitkan Sertifikat Merek PATTA kelas 06 Nomor 473246 danHal. 17 dari 19 Hal.

., sebagai awal pelaksanaan Penjualan di mukaUmum/Lelang oleh Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Pelaksana Lelang KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo (Tergugat II ) yangdalam hal ini telah ditunjuk Saudara Sarwo Sugiarto, S.E., selaku Pejabat LelangKelas I pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo bedasarkanSurat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM/.09UP.11/1999., tanggal 8 Juni1999 dan dikukuhkan kembali dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor02/KM/06

cacat formil (error in persona), keliru pihak yang ditarik sebagaiTergugat III, karenaya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untukmenerima eksepsi Tergugat dan atau menyatakan gugatan Penggugat dan/ataumenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);Bahwa Penggugat sebenarnya sudah nyatanyata mengakui lelang yangdilakukan atas permintaan Pengadilan Negeri Pasuruan kepada KantorPengelolaan Kekayaan

Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabayacq. Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo selaku instansiHal. 9 dari 20 Hal. Put.

No. 2828 K/Pdt/201310atasan Tergugat II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSidoarjo bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian darisuatu badan hukum yang disebut negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan,maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo bukanmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yangmerupakan bagian dari badan hukum yang disebut negara, di mana salahsatu

Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabayacq. Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo.

PUTUSANNomor 842 K/Pdt.SusHKI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (pembatalanpendaftaran merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:JIMMY CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Pintu Kecil IIl/2DRT.004 RW.001 Kelurahan Roa, Malaka, Kecamatan Tambora,Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada DjokoTritjahjana, S.E., S.H., M.H., Advokat, berkantor di PerumSukun Pondok Indah Blok D4

Hoon Kim, President,berkedudukan di 88, ChukhangDaero 296 BeonGil, JungGu,Incheon, Republic of Korea, dalam hal ini memberi kuasakepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara Il,Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan JenderalSudirman Kavling 5253, Jakarta 12190, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 September 2017;Termohon Kasasi;DanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN

Judex FactiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa merek HOLIKA HOLIKA milik Penggugat telah didaftarkan diKorea pada tanggal 19 Oktober 2010 dan juga telah didaftarkan dibeberapa Negara (sebagaimana bukti P.6.a, P.8.b, P.9.a dan P.31.b),sehingga merek HOLIKA HOLIKA milik Penggugat adalah merekterkenal di luar negeri (beberapa Negara); Bahwa merek HOLIKA HOLIKA milik Tergugat terdaftar di DirektoratJenderal Hak Kekayaan