berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum...Pasal 28G UUD 1945:(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawahkekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungandari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuatsesuatu yang merupakan hak asasi.(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuanyang merendahkan derajat martabat manusia

/PN Mtrhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuktidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun...Pasal 3 ayat (2) Undangundang No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia:...8etiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum...Pasal 4 Undangundang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia:...hak

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakul sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surutadalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun dan oleh siapapun...Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia:..setian orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhakmenuntut dan memperoleh perlakuan

serta perlindungan yang samasesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum...Pasal 18 ayat (1) Undangundang No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia:...Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karenadisangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidakbersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatusidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yangdiperlukan untuk pembelaannya, sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan...Pasal 75 huruf d

;Bahwa, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tindakanyang sudah dilakukan oleh TERMOHON adalah sewenangwenang,melanggar hukum, memperkosa hak asasi manusia serta melanggarPerkap No. 12 tahun 2009.Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon KetuaPengadilan Negeri Mataram agar segera mengadakan SidangPraperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hakhak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai denganPasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada KetuaPengadilan Negeri cq.

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005 terbit Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor: C30025HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Oktober 2005 Tentang Pengesahan AktaPendirian Perseroan Terbatas PT.TUNAS MANDIRILUMBIS.3.

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor C30025 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Oktober 2005tentang PengesahanAkta Pendirian Perseroan Terbatas, yang mengesahkanAkta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis, sesuaidengan aslinya dan diberi tanda P2;. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor503.3/214/PRODA/XI//2005 atas nama perusahaan PT.

Tunas MandiriLumbis, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 September 2013,diberi tanda T.14;Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr.Tanggal 9 April 2019, dalam perkara antara Marsite, dkk (66 orang) sebagaiPara Penggugat melawan PT.

Tunas MandiriLumbis, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 September 2013,diberi tanda T.23;Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Perseroan Terbatas PT.

Tunas MandiriLumbis, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 September 2013,diberi tanda T.36;. Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 106/TMLNNK/X/2018 yangdibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2018 oleh PT.

Doris Sylvanus Kota Palangka Raya bahwakepalamanusia tanpa badan, dengan hasil123aKepala manusia tanpa badan terbungkus plastik warna hitam,Jenazah menggunakan anting emas di telinga kanan berbentuk lingkaranTerlihat tandatanda pembusukan, tampak belatung berukuran kurang lebihsatu sentimeter berwarna hitam di bagian dalam tulang tengkorak.Kepala;Kepala bagian kiri hanya tersisa tulang tengkorak, tidak didapatkanjaringan kulit atau rambut ;Rambut : lurus, warna hitam, panjang dua puluh lima sentimeter

Doris Sylvanus Kota Palangka Raya bahwakepalamanusia tanpa badan, dengan hasil :1 Kepala manusia tanpa badan terbungkus plastik warna hitam,2 Jenazah menggunakan anting emas di telinga kanan berbentuk lingkaranHal. 15 dari 39 hal. Put.

puluh lima sentimeter ;c Bagian yang tertutup rambut : tidak ada luka ;d Dahi: tidak ada luka ;e Mata kanan: tampak sisa bola mata ;f Mata kiri : tampak sisa bola mata ;g Hidung: tidak ada luka ;h Mulut: tidak ada luka ;i Dagu: tidak ada luka ;j Pipi: tidak ada luka ;k Telinga kanan : tidak ada luka ;1 Telinga kiri : hilang ;1 Setelah jaringan kulit dilepas dari tulang tengkorak tampak bekuandarah di dahi kanan dan belakang telinga kanan ;m Otak sudah tidak ada ;Kesimpulan : telah diperiksa kepala manusia

No. 868 K/Pid/2013i Dagu: tidak ada luka ;Pipi : tidak ada luka ;k Telinga kanan : tidak ada luka ;1 Telinga kiri : hilang ;m Setelah jaringan kulit dilepas dari tulang tengkoraktampak bekuan darah di dahi kanan dan belakangtelinga kanan ;n Otak sudah tidak ada ;Kesimpulan : telah diperiksa kepala manusia tanpa badan, pada pemeriksaandidapatkan bekuan darah diduga akibat kekerasan benda tumpul sebelumkematian.Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 206/PRCRM/RSUD/VIII/2012tanggal 23 Agustus 2012 dari

;c Bagian yang tertutup rambut : tidak ada luka ;d Dahi: tidak ada luka ;e Mata kanan : tampak sisa bola mata ;f Mata kiri : tampak sisa bola mata ;Hidung : tidak ada luka ;Mulut : tidak ada luka ;i Dagu: tidak ada luka ;Pipi : tidak ada luka ;k Telinga kanan : tidak ada luka ;1 Telinga kiri : hilang ;m Setelah jaringan kulit dilepas dari tulang tengkoraktampak bekuan darah di dahi kanan dan belakangtelinga kanan ;n Otak sudah tidak ada ;Kesimpulan : telah diperiksa kepala manusia tanpa badan, pada

NAWAWI, tinggal di Kp.Lemah Abang , Rt.07/03, Desa WarungJaud, Kecamatan Kasemen, KabupatenSerang Banten, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya AHMAR IHSAN, SH danFAUDJAN MUSLIM, SH Advokat / Pengacaradari Kantor Pusat Advokasi Hukum danHak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesiaberalamat di Gedung Persaudaraan Hajilantai 4 Jln.

cara dan metodeyang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait denganmemperhatikan syarat syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertapengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datanguntuk memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya Persyaratan adalahStandar atau ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegahpangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, bahayafisik, biologis, merugikan, membahayakan manusia

Dasar Hukumnyaadalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang KeamananMutu dan Gizi Pangan;Bahwa yang dimaksud dengan Minuman berdasarkan peraturanperundangundangan adalah bagian yang berasal dari sumber hayatidan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukansebagai minuman yang dikonsumsikan manusia termasuk bahantambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam prosespenyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman dan yangmenjadi dasar hukumnya adalah Undang undang

(dua puluh delapan koma tiga puluhtujuh persen) sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil PengujianBalai POM di Manokwari Nomor: LHUMKW/20.111.99.13.08.0053.K/PANGAN/2020 yang telah kamiserahkan kepada pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba PolresKaimana;Bahwa Sampel barang bukti Pangan berupa 2 botol plastik @600 mlminuman beralkohol/keras jenis sopi milik Terdakwa tersebut tidakmengandung Metanol (negatif Metanol), minuman beralkohol/minumankeras jenis sopi tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia

membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secaraberlebihan. selain itu, produk pangan olahan berupa minumanberalkohol/minuman keras jenis sopi tersebut dibuat atau diproduksidengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik(CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatanminuman beralkohol, dimana orang yang membuat ataumemproduksinya pun tidak memiliki kKeahlian di bidang pembuatan atauproduksi pangan olahan sehingga sangat berbahaya dan bisa berakibatfatal bila dikonsumsi manusia

Jadi meskipun kadarEtanol yang terdapat pada Minuman Keras jenis Sopi tersebut masihtermasuk dalam batasan yang diperbolehkan (tidak melebihi batasanmaksimal) namun apabila minuman beralkohol tersebut dikonsumsisecara berlebihan oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupunjangka panjang diantaranya dapat menyebabkan menurunnya ambangkesadaran (mabuk), gangguan koordinasi otot atau penglihatan kabur,pernafasan melambat, terjadinya keracunan, gangguan kesadaran /koma, tekanan darah dan suhu badan

nafkah atau tempat tinggal;Menimbang, bahwa pada hakikatnya nilai, ukuran, dan takarankeadilan juga tidaklah mutlak/ absolut yang identik harus selalu samarata, artinya adil dalam segala sesuatu sampai dalam hal yangsekecilkecilnya karena hal tersebut jelas diluar batas kemampuanmanusia tetapi adil dalam konteks ini adalah menempatkan sesuatupada haknya dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup masingmasing dan keadilan yang memang masih dalam batasbataskemampuannya, sebab Allah SWT tidak memberi manusia

terhadap apa yangterdapat dalam hati mereka, karena itu janganlah kamu terlaluHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.TLG.cenderung kepada yang kamu cintai artinya janganlah kamumemperturutkan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan yangmenyimpang dari syariat;Menimbang, bahwa Imam Albukhari berkata a/ adiu bainannisa (bersikap adil diantara para isteri), kemudian Imam Ibnu Hajarmenjelaskan makna ucapan Imam Bukhari yaitu adil yang dinafikkandalam ayat ini (adil yang tidak mampu dilakukan manusia

dalampoligami adalah menyamakan semua isteri dalam kebutuhan merekadengan pemberian yang layak bagi masingmasing dari mereka, jikaseorang suami telah menunaikan bagi masingmasing dari paraisterinya (kebutuhan mereka berupa pakaian, nafkah/ biaya hidup danbermalam dengannya secara layak) maka dia tidak berdosa denganapa yang melebihi semua itu, berupa kecendrungan dalam hati ataumemberi hadiah (kepada salah satu dari mereka);Menimbang, bahwa Imam Al qurtubi berkata Allah Swtmemberitakan ketidakmampuan manusia

untuk bersikap adil diantaraisteriisterinya yaitu menyamakan dalam kecendrungan hati dalamcinta, berhubungan intim dan ketertarikan dalam hati, dalam ayat iniAllah Swt menerangkan keadaan manusia bahwa mereka secara asal(penciptaan) tidak mampu menguasai kecendrungan hati merekakepada sebagian dari isteriisterinya melebihi yang lainnya, olehkarena itu Rasulullah Saw berkata (dalam doa beliau) :sro8 Iie pgl Jom of J 29 ai Lui Cs puts all Jgwy vy ISel Vo cdoi Load cnioli Mo Mol LousArtinya : Ya Allah

Quraish Shihab berpendapat keadilandalam cinta ada dua macam yaitu cinta yang lahir atas doronganperasaan dan akal, dalam poligami yang tidak mungkin diwujudkanadalah keadilan dalam cinta berdasarkan perasaan sedangkan cintayang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia yaitumemperlakukan isteriisteri dengan baik, membiasakan diri untukmenerima kekurangankekurangannya dan memandang semua aspekyang ada padanya bukan hanya aspek keburukan atau kebaikannyaSaja;Menimbang, bahwa untuk mendukung adanya

Memiliki, mempunyai, membawa suatu senjata tajam / penusuk;Ad.1. unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telahmelakukan tindak pidana itu adalah EPI HIDAYAT Bin UJANG EFENDI yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalamperkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyidikan daripenyidik,mendengar jawabanjawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, JaksaPenuntut Umum didalam pemeriksaan

persidangan ini, Terdakwa EPI HIDAYATBin UJANG EFENDI dapat memberikan jawabanjawaban dengan lancar,tegas, jelas dan secara kontinyu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atausubjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata barangsiapa ;Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.kKot Halaman 12 dari 22Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa tersebut sudahterpenuhi;Ad. 2.

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Ad.1. unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telahmelakukan tindak pidana itu adalah EPI HIDAYAT Bin UJANG EFENDI yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalamperkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyidikan daripenyidik,mendengar jawabanjawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, JaksaPenuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan

ini, Terdakwa EPI HIDAYATBin UJANG EFENDI dapat memberikan jawabanjawaban dengan lancar,tegas, jelas dan secara kontinyu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atausubjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata barangsiapa ;Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa tersebut sudahterpenuhi;Ad. 2.

Terdakwa;Halhal yang memberatkan :" Terdakwa EPI HIDAYAT Bin UJANG EFENDI, meresahkan masyarakat; Terdakwa merugikan saksi korban; Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa EPI HIDAYAT Bin UJANG EFENDI, berlaku~ sopandipersidangan; Terdakwa EPI HIDAYAT Bin UJANG EFENDI, mengakui dan menyesaliperbuatannya;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sematamata untukmembalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwadan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia

Cabang olah raga bola basket yang digeluti anak Penggugatmisalnya, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus CabangPERBASI baik dalam hal pengelolaan manajemen organisasi,administrasi, sumberdaya manusia dan finansialnya, termasukpembinaan, pengawasan, pelatihan maupun keselamatan dan jaminankesehatan altlit.Oleh karenanya tidak tepat menggugat Bupati Banyuwangi sebagai TergugatIll untuk mempertanggungjawabkan secara hukum atas akibat kecelakaanatlit dalam menjalankan aktifitas olahraga.Meski

Cabang olah raga bola basket yang digeluti anakPenggugat misalnya, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab PengurusCabang PERBASI baik dalam hal pengelolaan manajemen organisasi,administrasi, sumberdaya manusia dan finansialnya, termasuk pembinaan,pengawasan, pelatihan maupun keselamatan dan jaminan kesehatan atlit. Olehkarenanya tidak tepat menggugat Bupati Banyuwangi sebagai Tergugat III untukmempertanggungjawabkan secara hukum atas akibat kecelakaan atlit dalammenjalankan aktifitas olahraga.

diri Penggugat, selaku pihak yangmempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindakuntuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anaknya selaku atletbasket Kabupaten Banyuwangi;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan buktibukti yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata telah didapatsuatu fakta bahwa Para Tergugat, masingmasing merupakan organ yang harusbekerjasama untuk melakukan pengelolaan manajemen organisasi,administrasi, sumberdaya manusia

jawab (and with full sense ofresponsibility), dalam hubungannya dengan tindakan Para Tergugat yang belummelakukan upaya perawatan dan penyembuhan akibat cedera yang dialami olehanak Penggugat, sebagai derivative action yang lahir dari alas hak utama (aprimary right) selaku pihak yang berkepentingan atas kesembuhan anakPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa ternyata status hukum Para Tergugat dan kapasitashukumnya sebagai pihak yang melakukan pengelolaan manajemen organisasi,administrasi, sumberdaya manusia

untukmelindungi orangorang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalarsebenarnya tidak perlu terjadi (unreasonable risk);Menimbang, bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untukmenentukan apakah seseorang telah bertindak hatihati (itikad baik) yangmungkin dapat merugikan seseorang lain, yaitu sesuai dengan asas Theneigbour principle (sesama kita) dan The area of risk principle (asas ruanglingkup) yang pada kedua asas tersebut terkadung ukuran standar tingkah lakutertentu yang harus dipenuhi yakni manusia

harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barangHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Kfmsiapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau hij denganpengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orangsebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintapertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logisyuridisnya adalan manusia

Dari pengertian tersebut diatas, makaunsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindakpidana (subject strafbaar feit);Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,adalah subjek hukum yang bernama FRIDOLFUS NANGA alias LIDO adalahsebagai pribadi manusia (Natuurljk Persoons) dengan identitas sebagaimana dalamsurat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada suratdakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta

didalam rancanganundangundang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan padaorang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain, selanjutnyaperumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengajamerugikan kesehatan orang lain merupakan interprestasi otentik, doktrin menafsirkanpenganiayaan sebagai Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untukmenimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, sehingga luka terdapat apabilaterdapat perubahan bentuk badan manusia

dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaanyang mana tujuan pemidanaan bukanlah sematamata merupakantindakanpembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepadaTerdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkanperbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebin tegas pidana yang dijatuhkan ini bukanuntuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia

, akan tetapi lebih bersifatedukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukanperbuatan tersebut lagi, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upayaperbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial bagi Terdakwa dimana diharapkan agarTerdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan bergunadalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensiumum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukanHalaman 19 dari 22 Putusan

Bupati KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI, Perihal :Permohonan;11) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP. MANDOGE, FRONTKOMUNITAS INDONESIA SATU (FKI 1), No. 156/FKI1/Des/2016,tertanggal 21 Desember 2016, tujuan Kepada Bapak Hakim Boy,Perihal : Penyelsaian Ganti Rugi Tanah Warisan OP. JukkitManurung;12) Surat DEWAN PIMPINAN KEC. BP.

Perihal : Penyelsaian Tanah Warisan Op.Jukkit Manurung;16) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 10/BPM/LAI/04/2017, tertanggal 03 April 2017, Tujuan BapakBupati Kabupaten Asahan, Perihal : Pengaduan;17) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 21/BPM/LAI/06/2017, tertanggal 01 Juni 2017, Tujuan KepadaBapak Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia

Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 5.Bapak DPP Aliansi Indonesia , Perihal : Penyelsaian Tanah WarisanOP. Jukkit Manurung;19) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 35/BPM/LAI/02/2017, tertanggal O7Maret 2018, Tujuan BapakHakim Boy Dirut PT.

Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 5.Bapak Kapolri, 6.

JukkitManurung;26) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 39/BPM/LAI/03/2019, tertanggal 21 Maret 2019, Tujuan BapakKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, PerihalPemberitahuan;Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut bersifat tendensius yangmenimbulkan kesan seakanakan Penggugat tidak mentaaati peraturandan undangundang yang berlaku dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia, dan karenanya tindakan tersebut merupakan penghinaan

., Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib anak terdakwa menangis lalusaksi dan isteri terdakwa datang lagi kerumah kontrakan saat disanakorban sudah tidak ada lagi akan tetapi sekitar pukul 21.30 Wib Purbadatang lagi namun hanya duduk di teras depan rumah melihat korbandatang Tantaufik mengatakan ke saksi, isteri dan anak terdakwa agartepulang namun sebelum pulang terdakwa ada berkata menungso kiehebate sepiro, pokoke bengi iki enteng dening enyong (manusia inihebatnya seberapa, pokoknya malam ini habis

lalu korban menjawab mau buat tato manusia setengah dewasetelah mendengar perkataan korban lalu. terdakwa mengatakanmengatakan dirinya tidak bisa membuat tato manusia setengah dewasetelah itu korban berkata pada terdakwa masa itu saja kamu tidak bisa.Bahwa beberapa saat kemudian korban dengan Yudo berselisin pahamkemudian pertikaian itu dilerai Mario akan tetapi korban tidak menerimasikap mario hingga akhirnya mario marah dan hendak memukul korbandengan botol minuman namun oleh Yuda tangan mario

mendengar pertanyaan Terdakwa, korban menjawab dirinya maumembuat tato manusia setengah dewa mendengar permintaan korban,terdakwa berkata dirinya tidak bisa membuat tato seperti itu, yang kemudiankorban berkata pada terdakwa ah kamu buat gambar seperti itu saja tidakbisa, setelan berkata seperti itu tidak lama berselang Terdakwa dan Yodosempat bertengkar mulut lalu Mario mencoba untuk melerai pertengkaran ituakan tetapi korban merasa tidak suka dengan sikap Mario yang meleraipertengkaran itu, kKemudian

Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum(recht persoons), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkanperaturan perundang undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yangkedudukannya dipersamakan dengan manusia (Subyek hukum itu dibentuk karenakebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi ;Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalamperkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Eggy Jalesveva Affandy BinSlamet

kemudian korban mengatakan mau membuat tato manusia setengahdewa mendengar perkataan korban, terdakwa berkata kalau dirinya tidak bisamembuat tato seperti itu kemudian korban mengatakan masa buat tato seperti itusaja tidak bisa yang beberapa saat setelah berkata demikian ternyata korban danYudo terjadi perselisinan lalu mario mencoba untuk melerai akan tetapi korbanmerasa tidak senang dengan sikap mario yang melerai pertengkaran tersebuthingga Mario sempat tersinggung dan mau memukul korban dengan

No. 490 K/TUN2001sehingga perputaran ekonomi tidak jalan, hal mana melanda jugaterhadap kelangsungan bisnis dari Penggugat;Bahwa Penggugat masih mempunyai banyak deposit pekerjaanantara lain di bidang pengurugan tanah yang telah mendapat kepercayaandari pihak Jasa Marga dan juga dari pihak asing rekanan dari Inggris, namunkarena adanya krisis moneter dan krisis ekonomi, serta kejadiankejadianlain di luar Kemampuan manusia dengan adanya huruhara, unjuk rasa danlainlain yang secara langsung berimbas

S2482/WPN.03/KP.05/1998 tertanggal 22 Juli 1998 perihalPemberitahuan Lelang (Bukti P2) hanya bersandar kebijakan di luarkemampuan manusia tersebut (force majeur), yang Penggugat rasa tidaksesuai dengan azas keadilan, azas kelayakan dan azas kepatutan yangtermasuk dalam azasazas umum pemerintahan yang baik, dengan demikianKeputusan Tergugat tersebut adalah sewenangwenang (willekeur);Bahwa disamping itu juga Tergugat tidak mengindahkan ketentuan Pasal224 H.I.R yang mengatur tentang pelaksanaan lelang

dimilikipemohon tersebut dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1956;Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluargaatasnama Pemohon, menerangkan tentang biodata penduduk bahwa pemohonlahir di wANCI, pada tanggal 31 Desember 1956 (Vide bukti P1,) dengan namaLA SADIRI sehingga dari buktibukti surat tersebut dapat diketahui pemohontelah lama sejak lahir menggunakan tanggal 31 Desember 1956;Menimbang, bahwa aturan untuk membuat Paspor dalam Pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Menimbang, bahwa pemohon dalam mengajukan bukti surat terlihatjelas bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Induk Kependudukan,Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis, pada tanggal 31 Desember 1956pada bukti P1,;Menimbang, bahwa ternyata pemohon mengajukanperubahantanggallahir dalam paspor = milik pemohon dikarenakantanggallahirpbemohon yang tertulis dalam Paspor pemohon tanggal 23 Agustus1967 yang mana sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan huruf cPeraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Bahwa semasa hidupnya suami pemohon tercatat sebagai Veteran PejuangKemerdekaan Republik Indonesia, yang memperoleh tunjangan veteran sejaktanggal 9 November 1992, sesuai Petikan Surat Keputusan DepartemenPertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia DanVeteran Nomor : Skep073/03/31/AXX/X1/92;10. Bahwa pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan AgamaMasohi sebagai bukti yang sah untuk tujuan pengurusan pensiunan veteran suamipemohon pada PT.

Fotokopi Petikan surat Keputusan tentang pemberian tunjangan veteran RepublikIndonesia Nomor : Skep 073/03/31/AXX/XI/92 atas nama Tehuajo Abdul Muinyang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran,kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai denganaslinya serta bermeterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebutdengan tanda bukti (P.2);Selain mengajukan alat bukti surat, pemohon juga mengajukan alat bukti tigaorang saksi sebagai

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.i Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan denganakte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PernindunganAnak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejakkelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia

, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu) nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(2)

., Notaris di Jakarta; 3) Persetujuan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU50606.AH.01.02 Tahun 2009 Tanggal 20 Oktober 2009 TentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.Selanjutnya YOHANNES HENKY WIJAYA, Wakil Direktur UtamaPT. JAYA REAL PROPERTY, Tok memberikan kuasa dalam SuratKuasa Khusus No. 042/JRPDIR/HKMSK/VI/15 tertanggal 25 Juni2015 kepada : 1) SABAR M.

ProteindoKaryasehat Nomor 2 Tanggal 7 Nopember 2014 yang dibuatdihadapan Notaris Herry Julianto, SH, MKn di Kabupaten Bekasi dantelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam SuratKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU41031.40.22.2014. Tanggal 13 November2014 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PereroanPT.

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

lalu akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan primairTerdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 112 ayat (1) Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsur sebagai berikut :Unsur ke1 : Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnyamenunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu darisubjek hukum adalah manusia

;Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundangundangan dibuat olehdan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuanketentuan yangtercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), UndangUndang TentangNarkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, padadasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindakpidananya;Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidanadalam perkara ini, menurut