Pasal115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin mengajukangugatan perceraian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)Nomor KPts.800/BKPPPK/IV/2015/006 yang dikeluarkan oleh Bupati KepulauanMeranti Provinsi Riau bertanggal 30 April 2015, maka dengan demikian ketentuanyang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.Hal. 9 dari 16 Hal. Put.

Perkara No. 110/Pdt.G/2015/PA Slp.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Mei tahun 2011 antara

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dantidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelaisebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyaihalangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39,40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Syarat wali nikah sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali agrab (yanglebin dekat derajat kekerabatannya) dari wali abad (yang lebih jauh derajatkekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkandalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalamPasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab danqabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi PresidenRI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Hal. 11 dari 17 Hal. Pen.

Pasal 6 ayat (2)Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalilsyarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, makaakad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan, sehingga dalildalil permohonan Para Pemohon telahterbukti, kecuali mengenal pencatatan perkawinan dan wali nikah

Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/KotaKetentuan tersebut menjabarkan terkait hieraki peraturanperundangundangan yang bersifat berjenjang yang antara peraturanyang bawah harus harmonis dan sinkron dengan peraturan yang diatas.

PDAM TKR sejak adanyaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan segalaperubahanperubahannya hingga saat ini sebagaimana diatur dalamPerpres No. 16/2018 telan berpedoman dan menerapkanketentuanketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, termasuk PERDIRPDAM TKR No. 060/2018 tetap mengacu pada Perpres No. 16/2018sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) PERDIR PDAM TKR No.060/2018:Huruf b

Bahwa Peraturan Direksi sebagaimanatersebut dalam huruf a mengacu' padaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempatatas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemenintah;c.

Bahwa Peraturan Presiden sebagaimanadimaksud dalam huruf b telah dicabut denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sehingga PeraturanDireksi sebagaimana tersebut dalam huruf aharus diubah dan disesuaikan.Pasal 15 ayat (1) PERDIR PDAM TKR No. 060/2018, mengatursebagai berikut:(1) Halhal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalamPeraturan Dilreksi ini mengacu pada peraturanperundangundangan yang berlaku mengenai PengadaanBarang/Jasa.Hal

ini dikarenakan prinsipprinsip pengadaan barang/jasapemerintah yang diatur sejak Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdengan segala perubahanperubahannya sampai dengan PerpresNo. 16/2018 sangat baik untuk diterapkan oleh PDAM TKR, yakni:a.

Bahwa setelah Penggugat mengetahui sebagian tanah milik Penggugattersebut telah dipergunakan untuk Proyek Tol BogorCiawiSukabumi(BOCIMI), Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat yang kemudianberdasarkan penjelasan yang disampaikan dari Tergugat I, Tergugat menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.65 tahun 2006jo Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah(P2T) bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum makaselanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;b.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum termasuk ketika membebaskan tanah objeksengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat;Bahwa berdasarkan Segel Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Tanahtanggal 05 Januari 1998, Drs.PHS MARPAUNG (orangtua Penggugat)telah menjual sebidang tanah milik adat seluas 20.000 m2 kepada Drs.L.T.

Nomor 58 Tahun 2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 TentangPercepatan Pelakanaan Proyeks Strategis Nasional.7.

Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakanyang bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Jo.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasHalaman 54 dari 71 halaman Putusan No. 197/Pdt/2019/PT.BDG.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Strategis Nasional.Bahwa Turut Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolaktuntutan provisi Penggugat pada halaman

Cinta Ulama Pilih Prabowo, group #*2019PRABOWO PRESIDEN,group #*PRABOWOSANDI MENANG?

Pada media sosial WhatsApp (WA) tersebut, ditemukan beberapagroup diantaranya group ALL#IYAN PRESIDEN 2029 dan groupKorwil GPN Prov Bali.Halaman 39 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2019 /PN Dpsc.

Group Prabowo NKRI.59%.m)Group Konsolidasi ProjoPadi.n) Group Menanti Hasil KPU.dil, terdakwa tidak ingat lagi karena terdakwa ikut bergabung kurang lebihdengan 50an group di media sosial WhatsApp (WA).Bahwa terdakwa mengaku tidak begitu mengetahui terkait group WhatsApp(WA) ALL#IYAN PRESIDEN 2029, sepengetahuan terdakwa bahwa dalamgroup tersebut terdiri dari 247 orang peserta yang sebagian besar mendukungBapak PRABOWO SUBIANTO sebagai presiden RI.Bahwa terdakwa bergabung dengan group WhatsApp (WA

Cinta Ulama Pilih Prabowo, group#*2019PRABOWO PRESIDEN, group #*PRABOWOSANDI MENANG?

1/ Pdt.G/ 2017/ PN Gpr tanggal 5Januari 2017 telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Halaman 1 dari 20 Putusan No.1/Pdt.G/2017/PN.GprBahwa, Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tahun 23 April 2007.Bahwa, menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Pasal 15 ayat(1) Pemberi Kerja secara bertahap wejib mendaftarkan dirinya danpekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan programJaminan Sosial yang diikuti.Bahwa, Peraturan Presiden

Melawan hukumyang merugikan Penggugat maka sudah sewajarnya kalau Penggugatmenuntut ganti rugi kepada Tergugat untuk mendaftarkan Penggugatsebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) dan Tergugat denganbiaya sendiri berkewajiban menanggung Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) Penggugatyang besaran nominalnya dihitung sesuai dengan yang dimaksud UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SistemJaminan Sosial Nasional dan Peraturan Presiden

bernomor 109/2013 yangdiundangkan Presiden tanggal 27 Desember 2013 dengan seketika dansekaligus selama Penggugat belum didaftarkan Tergugat sebagaiPeserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) ;Bahwa, dengan tidak mendaftarkannya Penggugat sebagai Peserta BPJSKetenagakerjaan (BPJS TK) yang merupakan kewajibannya berdasarkanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 TentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga Penggugat jugamengalami kerugian untuk membayar Advokat untukmewakili/mendampingi

Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha Makmur No.686/BUM/II/2011 tertanggal 01 Maret 2011, sehingga tidak benar jikaPenggugat menyatakan bahwa Penggugat menjadi karyawan Tergugatsejak 23 April 2007, dan atas dalil Penggugat yang demikian selayaknyauntuk Ditolak;Bahwa, sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UU No. : 24 Tahun 2011, Pemberikerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagaipeserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti ,serta Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden

Kediri, untuktahap pertama KSP Bina Usaha Makmur telah mendaftarkan 8 (delapan)karyawannya sebagai peserta BPUS, yaitu : Tri Setyono, Slamet, HandayaniSetiyo W., Heni Setya W., Frima Sudaryono, Masruki, Nanik Kristiana, danRudi Ali Mashar, pendaftaran BPJS karyawan secara BERTAHAP adalahhak daripada KSP Bina Usaha Makmur untuk mendaftarkannya sesuaidengan aturan yang telah ditentukan oleh Undang Undang No : 24 Tahun2011 serta Peraturan Presiden No. : 109 Tahun 2013, perlu diingat untukdapat mendaftarkan

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

dianggap Tergugat telah mengakui dalildalil gugatanPenggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugattidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yangdapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas,Hal. 15 dari 18 Hal. Put.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) alamat Tergugat danidentitas Penggugat dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannyasebagai

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkandengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnyaTergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;Hal. 7 dari 15 Hal. Put.

Perkara No. 066 /Pdt.G/2014 /PA Slp.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalilsyarak jis.

persidangan ;Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan aktaotentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat(bindende), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun1974 tentang Perkawinan jo. pasal 134 Instruksi Presiden

UndangUndang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan apabilarumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkanmudharat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (sakinahmawaddah wa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh AlIQuran dalam surahArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden

kedua tentang jatuhnya talak satu raj 7Pemohon kepada Termohon, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraiansebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (a), (d) dan (f)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (a), (d)dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Instruksi Presiden

sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka olehkarena Penggugat dan Tergugat tidak sepakat tentang besaran nafkah iddah yangdituntut oleh Penggugat maka dalam hal ini Majelis Hakim memertimbangkan bahwaapabila seorang istri ditalak raj oleh suaminya maka ia berkewajiban menjalankan17masa iddah dan seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantanistrinya tersebut selama masa iddah jika istrinya tersebut tidak nusyuz sebagaimanaketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Instruksi Presiden

berpendapat sebagai berikut ;19Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telahdikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 28 Juli 2011, danselama ini anak tersebut telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, hal mana tidakdipermasalahkan oleh Tergugat, maka Tergugat sebagai ayah terhadap anak tersebutberkewajiban untuk memberi nafkahnya sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 149 huruf (d)Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenaipemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dantidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalilHal. 13 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 105 /Pdt.G/2014 /PA Sip.syarak jis.

Agama, sebagaimana diubah keduakalnya dengan UndangUndang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansigugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhisyarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaDonggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakimberpendapat bahwa terhadap posita angka (satu) gugatan Penggugat telah terbuktisecara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalamsuatu perkawinan yang sah sebagai suamiistri, telah menikah pada tanggal 28 Maret2010, di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, danoleh karenanya Penggugat telah memiliki Legal Standing (Kapasitas) untuk mengajukangugatan

Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KeputusanMenteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi sepertidi atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing diantara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut:Lass Uasal 5 Ail G15 Aten ye IE Aiud CR GEE GgArtinya:"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada

Pasal 116 huruf (b)dan huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Hal. 11 dari 16 halamanPutusan No. 217/Pdt.G/2014/PA Dgl.Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerusantara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Shugraa;Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat)telah dikabukkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yangtelah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugatdiyatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan AgamaDonggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi HukumIslam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundangundangan di atas dapatdipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasanperceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisinan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Hal. 11 dari 16 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Karena itu Majelis Hakimmenyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal PengadilanAgama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam), Penggugat

Pasal143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat tanpakehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) bukti tersebut adalah aktaotentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dansesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keteranganSaksiSaksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang SaksiSaksi Penggugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguhsungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetap!

Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadidengan alasanalasan : huruf (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atauKarena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f).

Republik Indonesiamemberlakukan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang HargaJual Eceran BBM Dalam Negeri, yang pada Pasal 2 ayat (2) menetapkanharga minyak solar (gas oi!)

Pada Lampiran Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 jugamenetapkan Usaha kecil setelah diverifikasi instansi berwenang dapatdiberikan kebutuhan BBM paling banyak 8 (delapan) kiloliter/oulan/unitusaha kecil, serta Lampiran Il dan Ill Peraturan Presiden No. 55 Tahun2005 menetapkan Titik serah (custody transfer point) minyak solar (gas oil)untuk usaha kecil adalah pada stasiun pengisian BBM, oleh karenanyapenjualan BBM solar di SPBU menurut Peraturan Presiden No. 55 Tahun2005, hanya darat diberikan kepada

Karya Pratama Rekajaya yang tidak ada verifikasi tentangusaha kecil sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Presiden No. 22 Tahun2005 dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 yang telah jelasmelanggar hukum dan jelas ada perbedaan/selisin harga antara BBMbersubsidi dengan BBM industri sebagaimana ditentukan dalam PeraturanPresiden No. 22 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara atau menerapkan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2005 danPeraturan Presiden No. 55 Tahun 2005, pengurangan subsidi BBM dalamnegeri adalah dalam rangka meringankan beban keuangan negara dengantetap memperhatikan kepentingan masyarakat kurang mampu melaluiberbagai program peningkatan kesejahteraannya dan kepentingan umumyang dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut di atas sudah jelas, yaitupelayanan umum berupa rumah sakit, saranapendidikan/perguruan/pesantren, tempat ibadah, krematorium, sarana sosialdan

Robinson Taga, ST selaku ketua KelompokKerja Jasa Konstruksi yang tidak menyatakan pelelangan gagalpadahal mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam prosespelelangan 2 (dua) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan KeempatpadaPasal 118 Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 hurufb,c,e,f,g, Pasal 83 ayat (1) huruf (e).Bahwa Terdakwa

Tari,ST selaku PPK yang melaksanakanpekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan1)padahal mengetahui bahwa Terdakwa HENRY JHONSONS WENuUIbukanlah direksi yang tercantum dalam akta pendirian perusahaandan bukan sebagai pegawai tetap yang mendapat kuasa dari SuryaMekar Raya , bertentangan dengan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan BarangJasa Pemerintahpada Pasal 86 Ayat (5) dan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada Pasal 89 Ayat (2) dan (2a)2.

Robinson Taga, ST selaku ketua KelompokKerja Jasa Konstruksi yang tidak menyatakan pelelangan gagalpadahal mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam prosesPutusan No: 31/PID.SUSTPK/2017/PT KPG Halaman 17pelelangan 2 (dua) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan KeempatpadaPasal 118 Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 hurufb,c,e

Benliz Pacific diwilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130(sebelas ribu seratus tiga puluh) hektar, yang telah diterima olehTermohon pada tanggal 17 Juli 2020 sesuai Bukti Tanda Terima, jikaditinjau. dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansipermohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sehingga semestinya Termohon menjawabdan mengabulkan permohonan Pemohon a quo;Bahwa, disamping itu Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkanInstruksi

Presiden yang dipandang sebagai aturan moratoriumdibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk Bidang Energidan Sumber Daya Mineral yang berakibat terhambatnya prosespengurusan adminitrasi dan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,dan studi kelayakan dalam Kedua Wilayah Izin Usaha PertambanganEksplorasi a quo, Instruksis Presiden Republik Indonesia tersebutadalah:Halaman 11 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR18.17.1.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;17.2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;17.3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;17.4.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;17.5.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 jo.Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 jo. Instruksi Presiden Nomor 6Tahun 2017 jo.

Hakimberpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, maka gugatan Penggugat untukbercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang KompilasiHukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami WaAdilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu mendamaikan kdua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Hakimberpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, maka gugatan Penggugat untukbercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang KompilasiHukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami WaAdilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu mendamaikan kdua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.