Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohontersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untukmelaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor:B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021.4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pulamenjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.5.

Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TempeKabupaten Wajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021, tanggal 18Maret 2021.8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor:460/671/DINSOSP2KBP3A tanggal 23 Maret 2021.8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/162/Pusk.Tp tanggal23 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PuskesmasTempe;8.4.

Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe KabupatenWajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021. Bukti tersebut bermeteralcukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.

nn nnn nnn nnn nnn n nen nn ne Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ; Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Marpaung ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Darwan (Alm) ; Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Marbawi ;Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195

Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 ;4.

Kota Baru Kota Jambi, SHM No 7512 tahun 1999berdasarkan Akta Jual beli No 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 (buktiP.8), yang mana berdasarkan bukti P.8 tersebut menerangkan.... ;4.

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barangberkegerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207HIR atau Pasal 225 RBg ; Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disitadan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg ; Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita

eksekusi hanyadapat didasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal206 (6) RBg) jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik barang, dengandemikian bahwa Penyewa, Pemegang hipotik atau creditverband, tidakdibenarkan mengajukan perlawanan ; Bahwa Pelawan dan Pelawan II memperoleh sewa dari TerlawanTersita (Oktovianus Kalami), bahwa Pemilik tanah adat yang sah adalahMarga Kwaktolo Ulim yang telah melepaskan tanah kepada TerlawanPenyita berdasarkan putusan perkara nomor 46/Pdt.G/ 2016/PN.Son diPengadilan

Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoirdan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasabahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi hanya dapatdidasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal 206 (6) RBg) jadihanya dapat diajukan oleh pemilik barang,

No. 1819 K/Pdt/2005Bahwa atas kemauan Tergugat sendiri, dan sewaktu Penggugat beradadi Pontianak (KalBar) dan bahkan sampai sekarang Penggugat tidak bisamasuk rumah lagi, maka pada tanggal 14 September 2001 Tergugatmengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang denganregister perkara No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG, dan perkara perceraian tersebuttelah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang putusannya telahberkekuatan hukum tetap (Bukti P4) ;Bahwa Penggugat sangat khawatir harta gono

(Perhatikanhalaman awal tentang duduk perkara dan halaman terakhir, halaman 16 dariputusan tersebut) ;Bahwa utangutang tersebut dibuat pada masa sewaktu antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri, sejak 15September 1995 (perhatikan Akta Perkawinan No. 040/WNIA/1995, bukti P1 = T5) hingga tanggal 18 Oktober 2001 (perhatikan putusan PengadilanNegeri Tangerang No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG/Putusan Perceraian.

Semua namabarang/asset telah dibantah dalam proses peradilan di dalam perkaraNo. 195/Pdt.G/2001/PN.Tng, sehingga Penggugat/Termohon Kasasiyang harus membuktikannya ; P4, bukanlah bukti atas hak/oukan bukti atas hak tanah karena barupengikatan, hanya fotocopy dan tidak dicocokkan dengan aslinyaHal. 13 dari 17 hal. Put.

Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :Perlawanan terhadap Putusan juga dari orang lain yang menyatakanHal 4 dari 95 halaman. Putusan Nomor: 08/PDTSUSGugatan LainLain/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.

Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 206 ayat (6) RBG, maka perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet) mengenai boedel harta pailit, tersebut harus diajukan terhadapkurator melalui Pengadilan Niaga Dalam perkara a quo, diajukan melaluiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Mahkamah Agung RI melalui PutusanNomor: 46K/ PDT/2007 tanggal 16 Mei 2007 dalam pertimbangannya padahalaman 45 angka 4 menyatakan bahwa :Bahva dengan memperhatikan pengertian kepailitan

sebagai sita umumtersebut diatas, Pasal 1 butir 1, Pasal 3 ayat 1 beserta penje/asannya,Pasal 7 butir 1, Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 299 Undangundang Nomor37Tahun 2004 serta Pasal 195 ayat 6 HIR, maka Mahkamah Agungberpendapat perlananan oleh pihak ketiga (derden verzet) mengenaibudel pailit, tersebut harus diajukan terhadap kurator mela/ui Pengadi/anHal 5 dari 95 halaman.

Nurseri) tanggal 22 Januari 2021 sejumlah uang Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang telah disetujui oleh semua Ahli Waris sesuaipasal 195 ayat 3 KHI Kompilasi Hukum Islam, telah diregister di LurahTangkerang Timur Nomor : 04/590/TTI/2021 tanggal 27 Januari 2021 danHim. 3 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrCamat Tenayan Raya Nomor : 091/590/TR/2021 tanggal 28 Januari 2021seluas 318,31 m.

557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Sebelah Timur dengan tanah Muis : 20mBahwa fotocopy akta wasiat tersebut diketahul sejak Para Tergugatmenyerahkan kepada Penggugat , kemudian Penggugat terkejut danmemberi tahu kepada Asrul dan adik Penggugat Risa Nofiani bahwa AktaWasiat itu muncul setelan almarhumah Nurseri meninggal ;Bahwa wasiat tersebut tidak sepengetahuan Penggugat sedangkanharta milik almarhuman Nurseri ( orang tua Penggugat ) habis diwasiatkan ,sehingga wasiat yang dimaksudkan menyalahi hukum pasal 195

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbrkeluarga (pasal 197 KHI huruf d); dipersalahkan telah menggelapkan ataumerusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat ; Pembuatan Akta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020 tersebut tidakdihadiri olen saksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat1 dan ayat 2 KHI; wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknyasepertiga dari harta warisan ; Bahwa sekarang harta warisan Pewasiat sudah menjadi milikharta Penggugat dibuktikan adanya Surat Pernyataan Ganti Rugi

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Surat Ke 2 AlBagarah ayat 180 menyatakan ; wasiat hanyadiperbolehkan maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan kecuali ahliwaris menyetujuinya ; Pasal 195 ayat 2 KHI menyatakan; wasiat hanya diperbolehkansebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali semuaahli waris setuju faktanya akta Wasiat nomor 6 tanggal 3 Juli2020 yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Djoenardi,SHtersebut tidak mencantumkan 1/3 bagian karenaNotarisnya non muslim sehingga tidak memahami

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrAkta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat dihadapan NotarisFransiskus Djoenardi SH adalah cacat hukum disebabkan tidak dihadiri olehsaksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat 1 dan ayat 2 KHI;wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisanserta pembuatan akta wasiat yang dibuat saat orang tua Penggugat( almarhumah Nurseri ) dalam keadaan sakit permanen yang terusmenerus sehingga sampai meninggal dunia;Menimbang

empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima)bulan;Menetapkan agar barang bukti berupa: 180 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia;Dirampas untuk Negara; 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubhisi KB 8970 DA warna kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suply Heru;Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1000, (seriou rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 195

Polisi KB 8970 DA bersifat imperative;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi PontianakNomor: 195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhipidana

No. 685 K/Pid.Sus/2010MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MARIANIalias ANI binti GUST BUJANG BONTI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan bahwa terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bontisebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah danmeyakinkan

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Edi Susilo mengalami luka lecetpada dahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung sebagaimana Visum EtRepertum Nomor : 445.5/195/2016 tanggal 26 April 2016 dari UPTDPUSKESMAS GABUS dengan kesimpulan terdapat luka lecet padadahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung, luka tersebut diakibatkanoleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut memerluka perawatan /berobat jalan dan korban tetap bisa menjalankan pekerjaannya (kategoriluka ringan) yang ditanda tangani oleh

Listanto memegangsaksi korban Edi Susilo dengan maksud agar tidak terjadi perkelahian,kemudian saksi Listanto meminta saksi Jumanto melepaskan terdakwa,setelah itu terdakwa dan korban pulang kerumah masingmasing, akibatperbuatan terdakwa saksi korban Edi Susilo mengalami luka lecet padadahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung, kemudian saksi korban EdiSusilo melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian untukmempertanggungjawabkan perbuatannya.Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.5/195

ABHpulang, kemudian ada sepeda motor lewat dan menyapa ber mulih yok (berpulang yo) dan dijawab ayah Anak yang berhadapan dengan Hukum Sopowi (siapa itu) dan dijawab Edi mendengar katakata tersebut Anak yangberhadapan dengan Hukum langsung berlari menghampiri Edi Susilo yangmasih diatas sepeda motor (membonceng) Joko Susilo dan langsungmemukul Edi Susilo sebanyak 4 kali tangan kanan 3 kali dan tangan kirisekali dengan tangan kosong mengepal ;Menimbang, bahwa beradasarkan Visum et Repertum Nomor445.5/195

Bahwa, Para Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap eksekusiperkara aquo didasarkan pada alasan kepemilikan : yakni sebagaipemegang hak milik atas sebidang tanah yang berdiri bangunandiatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1051 yang terletak diKecamatan Klojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVOKRISTIANA sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) jo. 208 HIR,Pasal 206 (6) RBg dan disyaratkan dalam Surat Edaran MahkamahAgung No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapatpleno

bagi pengadilan ( Romawi IlRumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 mengenai bantahan atasHalaman 8 dari 49 Putusan Perdata Nomor 128/Pat.Plw/2019/PN MIigsengketa tanah diperbaiki menjadi bahwa Para Pelawan mengajukanPerlawanan terhadap eksekusi perkara a quo didasarkan pada alasankepemilikan : yakni sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanahsebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1051 yang terletak di KecamatanKlojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVO KRISTIANAsebagaimana diatur dalam Pasal 195

Halaman 4 angka 5 semula bahwa oleh karena Para Pelawan adalahselaku pemegang hak ( pemilik dan penguasa ) atas nama IRA KRISTIANADAN IVO KRISTIANA ( Para Pelawan ) yang didasarkan pada Akta JualBeli tertanggal 19Juni2012, maka berdasarkan Pasal 195 HIR, Pasal 206( 6 ) Rbg Perlawanan ini dapat diajukan oleh Para Pelawan dengan dasarHak Milik atas objek perlawanan tersebut dan oleh karenanya perlawananini telah tepat dan benar serta beralasan hukum, diperbaiki menjadi bahwaoleh karena Para Pelawan

Perlu TERLAWAN tegaskan,berdasarkan hukum setiap pihak dapatdiperkenankan mengajukan perlawanan apabila pihak tersebut memilikikepentingan juga atas objek a quo yang mana hal tersebut sama sekali tidaktercermin dalam dalil perlawanan yang diuraikan PARA PELAWAN (Vide:Putusan Mahkamah Agung RI No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, SitaJaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepadapemiliknya untuk mengajukan derden verzet. jo Pasal 195 (6) HerzienInlandsch Reglement (HIR) menyatakan

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pengakuan para pelawandiatas sangat jelas bahwa para Pelawan tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan pelawanan karena Pelawan bukanlah pemilik objeksengketa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) dan7HIR,yang mengatur Perlawanan sita eksekutorial diajukan oleh pihakketiga atas dasar hak milik.Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089K/Pdt/1991 yang menjelaskan Sita Jaminan(CB) yang diletakan atasmilik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untukmengajukan

Yefriardi Wibisono, yang terletak di Jalan Darmo Permai selatanXVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanNasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006, dan telah ditegaskanjika Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan Pemegang hak yang sah atas tanahtersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat ( 6 ) HIR Jo. Pasal 206ayat 6 RBg, terdapat cukup alasan hukum jika Pelawan mengajukan PerlawananA. quo.

Yefriardi Wibisono, yang terletak di JalanDarmo Permai selatan XVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006,maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo. Pasal 208 ayat 6 RBg.Perlawanan ini harus diterima dan dikabulkan, dan Grosse Risalah Lelang Nomor: 1066/2012 tanggal 24 September 2012 dan atas Panggilan Aanmanning No. :40/EKS/2013/PN.

Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv,gugatan Perlawanan hanya semata mata ditujukan untuk :a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupunsita marital;b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 3.

;Dengan demikian Pelawan telah mencampuradukkan PerlawananPelaksanaan Eksekusi Pengosongan dengan pembatalan ielangEksekusi Hak Tanggungan atas dasar perbuatan melawan hukum;Eksekusi Pengosongan diatur di daiam Pasai 200 ayat (11) HIRatau Pasal 218 ayat (2) RBg, sehingga sesuai dengan pasal 195 ayat 6HIR maupun pasai 378 Rv, apabila seseorang keberatan atasdilakukannya eksekusi pengosongan maka dia dapat mengajukanPerlawanan, karena Perlawanan hanya sematamata ditujukan untuk :Page 59 of 72 Put.No

Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv, gugatanPerlawanan hanya semata mata ditujukan untuk : a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sitaMarital ; 22222222222 22b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 2.

. ;2, Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;3.

dengan Pasal 45Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat UkurNo.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195

/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, sehingga Penggugatseharusnya juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998 yang kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanNo.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PancajayaAnekakarsa ;Il.

(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SumateraUtara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal12=8=1998, yang terletak di Desa Lau Bakeri KecamatanHalaman 15PutusanPerkara No.44 / G/2018 /PTUNMDNNamorambe.Kabupaten Deli Serdang dengan batas tanah sebagai berikut Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ronet Ginting dan RobinsonTarigan ; Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke Kutalimbaru ; Sebelah Timur berbatas

Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;5.

kepada Tergugat agartanah dan rumah tersebut dibeli saja dengan menggunakan uanghasilkiriman Penggugat selama bekerja sebagai TKI di Taiwan, dan padaakhirnya sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atas tanah tersebuttersebut, berhasil dibeli dengan harga Rp. 13.000.000, ;Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiridi atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang berdiri, tumbuhdan tertanam di atas tanah tersebut, tercatat datam Petok No. 166, Persit No.195

Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yangberdiri di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang berdiri,tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut, tercatat daiam Petok No. 166,Persil No. 195, Kelas DIV, Luas +160 M2, atas nama XXX , terletakdusun Sumberjaya.

mendengarketerangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 September 2011, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4221/Pdt.G/2011/PA.Bwi. tanggal26092011, mengajukan cerai dengan alasan berikut:1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PejabatKantor Urusan Agama kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi pada tanggal 06 Mei1996 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 195

Bahwa, untuk mempersingkat : Tergugat mohon agar halhal terurai dalam eksepsidianggap terulang disini secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;Bahwa, Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat pada tgl 06 Mei 1996melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama KecamatanGenteng Kabupaten Banyuwangi dengan No Akte Nikah: 195/98/V/1996;Bahwa, setelah melaksanakan perkawinan Tergugat dan Penggugat telah hidup rukunlayaknya suami isteri masyarakat Indonesia

2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacapdengan Register Perkara Nomor: 5686/Pdt.G/2015/PA.Clp. tanggal 14Desember 2015, mengajukan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telahmelangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 1990 M,bertepatan dengan tanggal 14 bulan 10 tahun 1410H dihadapan pejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, sebagaimanatersebut pada Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.11.01.08/PW.01/195

SUMIYATI yang dikeluarkandari Kantor Camat Cipari, Kabupaten Cilacap, tanggal 07 Agustus 2015,Telah dinasegelen dan diberi materai cukup telah dicocokan dengan aslinyaoleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.1 ;e Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.01.08/PW.01/195/2014, tanggal09 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CipariKabupaten Cilacap, tanggal 22 Desember 2014, Telah dinasegelen dandiberi materai cukup telah dicocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelisdiberi tanda

2010 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 0284/Pdt.G/2010/PA.Bi. tanggal 15 Maret 2010 mengajukan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi dihadapanPegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, KabupatenBoyolali pada hari Rabu tanggal 7 September 1994, dengan mana setelahdilangsungkan akad nikah, Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak, sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor : 195

Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasahukumnya menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 7 Juni 2010 yang secara lengkaptermuat dalam berita acara persidangan tanggal 7 Juni 2010.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukanbukti surat sebagai berikut :1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 181177/00842tanggal 6 Juni 2005 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,selanjutnya ditandai dengan P.1.2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 195

Bahwa pada tanggal O5 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdangsesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/VII/2013 tertanggal 08 Juli2013;2.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/06/VII/2013 tertanggal 08Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PagarMerbau, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);Bukti Saksi1.

., tanggal 08 Juli 2021,telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugatdengan uraian/alasan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melangsungkanpernikahan pada tanggal O05 April 2014, berwalikan ayah kandungPenggugat lbnu Hakim dengan maskawin uang Rp 100.000, (Seratus riburupiah), Tergugat telah mengucapkan sighat taklik sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 195/II/IV/2014, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugatsebagai pasangan suamiistri;Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, danterhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap padagugatannya dengan ada tambahan dan perubahan sebagaiman tertuang dalamBerita Acara Sidang;Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang Nomor: 195

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012, Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Jalan Jurung,Kelurahan Pakan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, KabupatenHalaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.StbLangkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, ProvinsiSumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :195/16/III/2012, tertanggal 05 Maret 2012;2.

Bukti Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/16/III/2012 yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, ProvinsiSumatera Utara, tanggal 05 Maret 2012. Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakimtelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya,kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf KetuaMajelis;2.

Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2015 di ALAMAT, sesuai Kutipan AktaNikah nomor: 195/91/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;2. Bahwa tujuan dari pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa ada paksaandari pihak manapun, Sesuai dengan tuntunan ajaran dan syariat islam untukmembentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah;3.

Pemohon menyatakan tetapmempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohontanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidakdapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) ALAMAT, Nomor 195

.: 13/Pdt.G/2013/MSTkn.bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/10/VII/2005, tertanggal 11Juli 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatann, Kabupaten Aceh Tengah;. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugatberstatus jejaka;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/10/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelenoleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dipersidangan (P.2);Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :Halaman 4 dari 11 halaman.