Ditemukan 26003 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA TARAKAN Perdata Agama Perceraian
Register : 02-04-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PA TARAKAN Nomor 173/Pdt.G/2015/PA Trk
Tanggal 4 Mei 2015 — Pemohon dan Termohon
16 — 1
  • telah terpenuhi ketentuansebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989;Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyerahkan SuratKeputusan Walikota Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Proses Percerainyang dikeluarkan oleh Walikota Tarakan, maka Majelis Hakim menilai bahwaPemohon telah memenuhi Ketentuan Administrasi Kepegawaian
Pengadilan PA SUMEDANG Perdata Agama
Upload : 01-03-2013
Putusan PA SUMEDANG Nomor 150/Pdt.P/2011/PA.Smdg
ANTIMAH binti SAR’AN
7 — 0
  • Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara,tanggal 25 Oktober 2010 Nomor: 001592/KEP/KR.III/KC.300/A/10 an.SUHRO ATANG, bermaterai cukup, yang oleh Ketua diberi tanda (P.2);3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 10.1715.2009.01.00028 dari CamatKecamatan Situraja Kabupaten Sumedang tanggal Maret 2005, bermateraicukup, yang oleh Ketua diberi tanda (P.3);4. Foto copy Surat Kematian an. SUHRO ATANG Nomor 474.3/11/Des.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Register : 28-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 860 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
305 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Huruf g Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001, bahwa Pit. tidak memilikikewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 860/B/PK/Pjk/2021mengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan,penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya;2.
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Putus : 03-06-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN KALABAHI Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Klb
Tanggal 3 Juni 2016 — - BERTIMIUS BOLANG LEM
81 — 36
  • Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :Il.1324/45007/KEP/IV/2001/T tertanggal 4 Mei 2001 an. DORKAS BOLANG,diberi tanda P2;3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5303KM030320160002, tertanggal8 Maret 2016 an. DORKAS BOLANG, diberi tanda P3;4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 140/59/DP/IIV2016 tertanggal 4Maret 2016 an. DORKAS BOLANG,, diberitanda P4;5.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 15-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 239/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 12 Nopember 2014 — Pembanding/Penggugat : Usni Thamrin Tawang, SE
Terbanding/Tergugat : Bupati Kab. Jeneponto, Dkk
Terbanding/Tergugat : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Jeneponto
Terbanding/Tergugat : Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 15 Nasara
Terbanding/Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kab. Jeneponto
28 — 14
  • FIRMAN SUKING, SH,NIP:19760922200601 1 011, Jabatan :Kasubag Umum dan Kepegawaian, Alamat :Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga,2. SYAMSUDDIN, L.SE, MM, NIP : 19700323198901 1 O01, Jabatan : Sub BagianKeuangan, , Alamat : Jl. Abd.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : NOVIE IRWIEN BIN ANUAR AR Diwakili Oleh : NOVIE IRWIEN BIN ANUAR AR
Terbanding/Penuntut Umum I : NOVRIANSYAH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ADRIANSYAH, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum III : DEDI JANUARTO SIMATUPANG, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : BAMBANG WIRATDANY, SH
66 — 33
  • Kepala Bagian, yang terdiri atas : Bagian Umum & Kepegawaian= Bagian Keuangan.Hal. 3 dari 163 hal. Put.No.13/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR= Bagian Hubungan Langganan= Bagian TeknikE.
    untuk ditindaklanjuti Bagian Umum & Kepegawaian menerima surat permohonanpembayaran untuk dimasukan kedalam data register pengajuan &menyerahkan surat permohonan pembayaran tersebut kepada BagianBendahara dan menyerahkan ke Bagian Kas & Pembukuan untukHal. 5 dari 163 hal.
    Put.No.13/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR Pemohon mengajukan surat permohonan pembayaran dandiketahui oleh masingmasing Kepala Bagian Kemudian memasukan surat permohonan pembayarankepada Bagian Umum & Kepegawaian untuk ditindaklanjuti Bagian Umum & Kepegawaian menerima suratpermohonan pembayaran untuk dimasukan kedalam dataregister pengajuan & menyerahkan surat permohonanpembayaran tersebut kepada Bagian Bendahara danmenyerahkan ke Bagian Kas & Pembukuan untuk disiapkanSurat Perintah Bayar ( SPB ) dan Bukti
    Kepala Bagian, yang terdiri atas : Bagian Umum & Kepegawaian.= Bagian Keuangan.= Bagian Hubungan Langganan.= Bagian Teknik.E.
    Put.No.13/PID.SUSTPK/2019/PT.PBRdiketahui oleh masingmasing Kepala Bagian ; Kemudian memasukan surat permohonan pembayarankepada Bagian Umum & Kepegawaian untuk ditindaklanjuti ; Bagian Umum & Kepegawaian menerima surat permohonanpembayaran untuk dimasukan kedalam data registerpengajuan & menyerahkan surat permohonan pembayarantersebut kepada Bagian Bendahara dan menyerahkan keBagian Kas & Pembukuan untuk disiapkan Surat PerintahBayar ( SPB ) dan Bukti Pengeluaran Bank (BPB ) Surat Perintah Bayar
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 03-02-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 12/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
1.Pudiyanto
2.Suhartanto
3.R. Satriya Wibawa
4.Aris Sumartono
5.Liem Kiong Hoo
6.Hans Gito Handoko
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
308 — 152
  • Bahwa obyek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimanadiatur didalam UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara dijelaskan yang menjadi obyek gugatan adalahSengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidangtata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata denganbadan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundanganyang
    Prasetijo NIP. 120067832 Pegawai PerusahaanJawatan Kereta Api tertanggal 19 Juli 1984 (Fotokopisesuai dengan aslinya); Surat Kematian No. 23/IV/2000 tertanggal 05 April 2000atas nama Prasetyo Siswo Handoyo (Fotokopi sesuaidengan aslinya); Rekening Seri IC No. 2143 tertanggal 03/01/05 yangditerbitkan oleh Sub Divisi Properti & Periklanan SeksiProperti 6 Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :008066/KEP/KR.I/KC.400/B/2009 tentang PenyesuaianPensiun
    A/95 tertanggal 11 Nopember 1995atas nama Tartana (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil tertanggal 611984atas nama Tartana (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Kematian Nomor : 19/05/VI/09 tertanggal 19/6/2009(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :007464/KEP/KR.I/KC.400/B/2013 tertanggal 25 Juli 2013atas nama Siti Rahaju (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Kutipan Akta Kematian No.AM.0013939 tanggal 20Oktober 2017 (Fotokopi
    DaerahInspeksi 6 Dari Eksploitasi Tengah Nomor : 1.6/127/Rd/6019 Nop 1960 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :008413/KEP/KR.I/KC.400/A/2008 tentang PenyesuaianPensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil DanJanda/Dudanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor14 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 atas namaSoemarsono (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Bukti Penerimaan Kas tanggal 31 Dec 2004 (Fotokopi darifOtOKOPI); 2 oon nn nnn nn nnn nnn nen n nen nen ne n
    SPPT PBB tahun 2019 dengan nama wajib pajak Prasetyo Siswandoyo dantelah dibayar pada tanggal 25 September 2019 (vide bukti P18);Hal. 57 dari 65 Putusan Nomor:12/G/2020/PTUN.Smg10.11.12;13.14.15.16.Surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan DKA Daerah Inspeksi 6Eksplotasi Tengah No. 1.6/21/Rd/73 tanggal 1581973 kepada Tartono(orang tua Penggugat 2) (vide bukti P19);Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentangPenyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil ke dalamPeraturan Pemerintah
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 26-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 1408/Pdt.G/2020/PA.Nph
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 18
  • Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negaraatas nama Suami Pemohon (suami Pemohon) dengan Nomor:XXXXXXX menerangkan bahwa suami Pemohon adalah seorangPegawai Negeri Sipil yang mendapat tunjangan pensiun. Fotokopitersebut telah bermeterai serta telah dinazegelen. Setelahdicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan, ternyata cocok. OlehKetua Majelis diberi kode P.4;5.
    Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangansaksi (di persidangan) harus dinyatakan terbukti dalil permohon bahwaSuami Pemohon Pemohon yang bernama Suami Pemohon tersebut telahternyata meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2020 disebabkan sakit,sehingga dipandang beralasan dan telah berdasarkan hukum a quo(Suami Pemohon) tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode P.4 merupakan fotokopiKeputusan Kepala Badan Kepegawaian atas nama suami Pemohon.
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata Agama Perceraian
Register : 03-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN AMLAPURA Nomor 80 / Pdt.G / 2017 / PN.Amp.
Tanggal 15 Juni 2017 — PERDATA PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
49 — 25
  • Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2013, antara Penggugat denganTergugat mendapat panggilan untuk kembali duperjelas untuk pemberianrekomendasi izin perceraian dimaksud bertempat di ruangan rapat SekretarisDaerah kabupaten karangasem sesuai dengan Surat Panggilan Nomor :8000/792/BKD, dan setelah pembicaraan disertai kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat tetap ingin mengakhiri hubungan suami istridengan cara bercerai, maka tim Pertimbangan Kepegawaian PemerintahKabupaten Karangasem mengeluarkan
    Rekomendasi Izin perceraian KepadaPenggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam berita Acara Rapat TimPertimbangan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Karangasem Nomor :800/920//BKD, tertanggal 8 Mei 2013 ; Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/ Pdt.G/ 2017/ PN.Amp.10.Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut sesuai dengan11ketentuan Pasal 3 PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danperceraian bagi Pegawai Sipil maka sebagai syarat Pegawai Negeri Sipil untukmelangsungkan
Pengadilan PA KAYU AGUNG Perdata Agama
Register : 04-09-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 453/Pdt.G/2014/PA.KAG
Tanggal 2 Oktober 2014 — Pemohon vs Termohon I s/d IV
9 — 3
  • Bahwa, Petikan Surat Kpirtusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 01 1621/KEP/KRVIVKC103/A/07 tanggal 16 Juli 2007, belum dapatdilakukan perfaaintnnya karena PT.
    Termohon II dan Termohon Illnomor: 1602131609130004 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering llirtanggal03 September 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend, telahdilegalisir, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok, lalu diparaf dandiberi tanda bukti (P.9);10.Foto copy Petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KadudayaanRepublik Indonesia nomor: C01364/KEP/13/98 yang diXeluarkan olehKepala Badan Administrasi dan Kepegawaian
Pengadilan PN MALINAU Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN MALINAU Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mln
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
92 — 45
  • Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan PENGGUGAT sebelumnya telahmemperoleh izin perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihnan dengan Nomor: 873.4/501/BKPP/VIII/2019;7. Bahwa oleh karena GUGATAN ini sanggat beralasan hukum,sebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 JoPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka PENGGUGAT mohon agarMajelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk meyatakan perkawinan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT agar putus karena Perceraian;8.
    Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajio memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara ini telah melampirkanSurat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:873.4/501/BKPP/VIII/2019 pada tanggal 13 Agustus 2019 yang ditanda tangani olehMarson, S.H., M.MP selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Malinau, untuk melakukan perceraian.
Pengadilan PA PALU Perdata Agama
Register : 27-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA PALU Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Pal
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4
  • Membebankan biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDERApabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya ;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 837.4/9470/BKD tanggal 7Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kepegawaian PropinsiSulawesi Tengah;Hal. 3 dari 12 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — MAGGIE PATTIRANE, SE vs BUPATI SERAM BAGIAN BARAT;
109 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara junctis Pasal 1 angka 17,Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, Termohon Kasasi/Tergugat Pejabatsebagai Pembina Kepegawaian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-09-2010 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/2010
Tanggal 27 September 2010 — ANDI MAPPATOBO, DKK VS BUPATI BANTAENG
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahyuddin, SSTP, Warganegara Indonesia, Jabatan KasiPengadaan Pegawai Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Bantaeng ;5. H.M.
    Memeriksa dan menentukan hasil ujian.Maka LJK Universitas Hasanuddin merupakan bagian dari tim penyusunanmeteri seleksi yang secara bersamasama dengan Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Bantaeng, Badan Kepegawaian Daerah PropinsiSulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan tugasseleksi hingga tahap akhir.
    Selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 25 Mei 2009terhitung sejak diketahui kebenaran scoring dari BKD Propinsi Sulawesi selatandengan demikian gugatan Para Penggugat belum lewat waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PeradilanTata Usaha Negara.10.Bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mengeluarkan Keputusantelah melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30Tahun
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2014 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 1 September 2014 — Pidana Korupsi - TJASIH HERLITA SARI
188 — 741
  • penempatan maupunpenarikan di Departemen Luar Negeri RI dilakukan melalui biroperjalanan yang telah ditunjuk dengan mekanisme pemesanan tiketsebagai berikut : e Setelah Departemen Luar Negeri mengeluarkan Surat Keputusanpenugasan pegawai dari Jakarta ke Luar Negeri (penempatan) ataupenugasan pegawai dari Luar Negeri ke Jakarta (penarikan), KepalaBagian Perjalanan Mutasi Pegawai dan Administrasi Pegawai BiroKepegawaian Departemen Luar Negeri membuat Surat Penunjukanyang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian
    ditunjuk Departemen Luar Negeri untukHal 7 dari 235 hal Putusan No.42/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.menyediakan tiket bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinassesuai rute perjalanan dinas yang dilakukan. ; e Bahwa mekanisme penagihan ke Biro Keuangan Departemen LuarNegeri dan pembayaran kepada Biro Perjalanan adalah sebagaie Penagihan terhadap perjalanan dinas ke Luar Negeri(penempatan) atau dari Luar Negeri (penarikan) yaitu: Setelahbiro perjalanan mengeluarkan tiket sesuai surat penunjukkanbiro kepegawaian
    ;Bahwa dalam proses penyediaan tiket bagipegawai Departemen Luar Negeri yangmelakukan perjalanan dinas mutasi untukpenarikan adalah :e Terdakwa yang berada di kios PANTRAVEL di Lingkungan DepartemenLuar Negeri menerima surat pemesanantiket dari Biro Kepegawaian Departemene Setelah menerima surat pemesananmaka terdakwa akan langsung membuatinvoice tagihan dengan cara melihatharga tiket perjalanan yang dipesansesuai harga IATA dan menaikkanharga 17 s/d 25% tanpa melakukanissud tiket ke kantor pusat
Pengadilan PA LUMAJANG Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 17-03-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PA LUMAJANG Nomor 0081/Pdt.P/2015/PA.Lmj
Tanggal 16 April 2015 — Pemohon I, II
13 — 2
  • Nurasan, yang telah dikeluarkan oleh KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, telah bermaterai cukup dantelah dicocokan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda P.7.;Bahwa disamping alat bukti sebagaimana tersebut diatas, Pemohon jugamengajukan dua orang saksi masingmasing :1.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 16-12-2010 — Putus : 13-01-2011 — Upload : 29-05-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 774 /Pdt.P/2010/PA.Sby
Tanggal 13 Januari 2011 — PEMOHON
11 — 1
  • Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri, kemudianMajelis Hakim menasehati agar tidak melanjutkan perkaranya ternyata Pemohon tetap padapendiriannya ; Menimbang bahwa kemudian Hakim membacakan Permohonan Pemohon dan Pemohonmenyatakan tetap pada pendiriannya Menimbang, bahwabuktibuktiyang diajukan dalam perkara ini adalah ; 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX,b ermaterai cukup cocok dengan aslinyaditandai dengan (P.1); 2 Foto copy Surat Keputusan Kepala badan Kepegawaian
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama
Register : 03-01-2011 — Putus : 20-01-2011 — Upload : 20-03-2011
Putusan PA BANGIL Nomor 0002/Pdt.P/2011/PA.Bgl
Tanggal 20 Januari 2011 — Pemohon
11 — 0
  • Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor00055/KRP/CY/235 14/2010 tanggal 05 Nopember 2010, (P.7;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 orangsaksi, yang masingmasing bemama:1. ee. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawanpabrik, tempat kediaman di Dusun Karangploso desa NgerongKecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;Saksi mengaku mengenal para Pemohon dan Tergugat karena saksi tetanggaPemohon. saksi tersebut bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahyang
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata
Register : 09-02-2015 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 9/Pdt.P/2015/PN Kgn
Tanggal 23 Februari 2015 — -MAR’ ATI
15 — 2
  • Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon telah mempunyai 1 (satu) oranganak, yang salah satunya anak perempuan bernama ANNISA NAJLA AFIFAH,lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 14 September 2012, dengan diterbitkanKutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6306LU011120120008, yangdikeluarkan oleh Kepala Kepegawaian Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu SungaiSelatan pada tanggal 02 Nopember 2012 ;.
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama
Register : 04-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Lbh
Tanggal 27 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 9
  • tidak pernah bercerai denganNursafa (ibu kandung Dewi Toti gani Arif); Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Gani Arif telahmelakukan pemalsuan identitas dalam buku kutipan akta nikah denganmengaku sebagai jejaka dan perawan, dan tidak pernah ada sidang itsbatNikah dari Pengadilan Agama terhadap perkawinan Pemohon; Bahwa, Pemohon tidak dapat menunjukkan putusan cerai dariPengadilan tentang perkawinan antara almarhum Ahmad Gani Arif denganistri pertamanya; Bahwa, telah keluar surat dari Badan Kepegawaian