tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang buktidibawa ke Polres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya.Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor397/SP.10055/1/2020 tanggal 09 Januari 2020 atas nama RICKI BENGAWANalias RIKI bin DARWIN BENGAWAN, berupa 7 (tujuh) bungkus kecilserbuk kristal putih diduga shabu terbungkus plastic bening denganberat bruto 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram.Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Nomor :207

Pid.Sus/2020/PN Sbgurine terdakwa RICKI BENGAWAN alias RIKI BENGAWAN als RIKI BINDARWIN BENGAWAN REAKTIF mengandung AMPHETAMINE.Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:397/SP.10055/1/2020 tanggal 09 Januari 2020 atas nama RICKI BENGAWANalias RIKI bin DARWIN BENGAWAN, berupa 7 (tujuh) bungkus kecil serbukkristal putin diduga shabu terbungkus plastic bening dengan berat bruto 0.64(nol koma enam puluh empat) gram.Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Nomor :207

Lab. :207/NNF/2020 tanggal 15 Januari 2020;3.

Lab. : 207/NNF/2020 tanggal 15 Januari 2020 menyatakanbarang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi kristal putihdengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Lampiran NarkotikaGolongan pada nomor urut 61 (enampuluh satu) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan

Lab. : 207/NNF/2020 tanggal15 Januari 2020 menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klipberisi kristal putin dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalahbenar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Lampiran NarkotikaGolongan pada nomor urut 61 (enampuluh satu) UndangUndang RI No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanperbuatan materiil mana yang lebih tepat dipenuhi oleh Terdakwa dalammelakukan kegiatan narkotika

SOPIAH, MURYADI, MARZUKI, MARNAH,saksi ROKIP Bin SANUSI, LAMIN dan MURSYIDIE, selaku pemilik bidangtanah sekitar seluas 13,4 hektare bukti kKepemilikan girik C.207 Persil 18 S.lldan 1016 D.Il atas nama DJIUN Bin RIKET yang terletak di Jalan GustiHal. 5 dari 76 hal. Put.

SOPIAH, MURYADI, MARZUKI, MARNAH, saksiROKIP Bin SANUSI, LAMIN dan MURSYIDIE selaku pemilik bidangtanah sekitar seluas 13,4 hektare berdasarkan bukti kepemilikan GirikC.207 Persil 18 S.Il dan 1016 D.Il atas nama DJIUN Bin RIKET yangterletak di Jalan .

TOLOLIU meminta dibuatkan 2 (dua) Akta Jual Beli Tanahdan Pengoperan Hak atas pembelian dan pengoperalihan objek tanahyang dibeli dari Ahli Waris DJIUN Bin RIKET bukti kepemilikan GirikC.207 Persil 18 S.Il dan 1016 D.Il atas nama DJIUN Bin RIKET yangterletak di Jalan .

Surat No:2188/1.711.1 dari Walikota Jakarta Timur tertanggal 20Maret 1997, perihal Pengukuran tanah girik C No.207 a.n Djiun binRiket terletak di JI Gusti Ngurah Rai Kel Klender. ..........T 11.12.

seluas 13,5 ha Girik C. 207 Persil 18 S.IIdan 1016 D.Il yang terletak di Jalan Gusti Ngurah Rai Kampung SumurKresek RT. 01 dan RT. 10 RW. 10, Kelurahan Klender, Kecamatan DurenSawit, Jakarta Timur, antara ahli waris Djiun bin Riket berjumlah 17 orangkepada Terdakwa dan Alfrest J Tololiu.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48254/PP/M.X V/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Ketetapan PaKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00114/207/07/504/11 tanggal 10.2011 Masa Pajak April 2007 yang mana sesuai surat yang Penggugat ajukan perihal PermohonanPembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat 1 huruf b

yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pa:Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu gugatanPenggugat tidak dapat diterima;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundaundangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan JaMasa Pajak Maret 2007 Nomor: 00114/207

XXXXXKabupaten Tasikmalayadan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah merasakankebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniaiketurunan ;Bahwa sejak bulan Juli 207 rumah tangga Penggugat dengan Tergugatmulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkanTergugat kurang membei nafkah wajib kepada Penggugat;Bahwa pada bulan Juli 207 perselisihan antara Penggugat dan Tergugatterjadi kembali yang penyebabnya masih sama yaitu Tergugat kurangmembei nafkah

dibawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Ssaksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karenasaksi adalah tetangga Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yangmenikah pada tanggal 18 Juli 2009 yang sampai saat ini belumbercerai; Bahwa Penggugat dan Tergugat setelan menikahbertempat tinggal bersama di desa Cintabodas KecamatanCulamega; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semularukun dan harmonis serta namun belum dikaruniai keturunan ; Bahwa sejak bulan Juli 207

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84176/PP/M.IIA/16/2017, tanggal 30 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan' seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00077/KEB/WPJ.14/2016,tanggal 12 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2011, Nomor 00075/207

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00077/KEB/WPJ.14/2016, tanggal 12 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2011, Nomor 00075/207/1 1/725/15, tanggal 29 April 2015, atasnama PT Multisarana Avindo, NPWP 01.350.580.5725.000,beralamat di Jalan Raya Bakungan RT 14, Desa Bakungan LoaJanan, Kutai Kartanegara, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00077/KEB/WPu.14/2016, tanggal 12 Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2011, Nomor 00075/207

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51169/PP/M.XVIII.A/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelishalaman dari 9 halaman: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP499/WPJ.06/2012 tanggal 20April 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Nomor 00020/207/09/071/11 tanggal 27 April 2011 Masa PajakDesember 2009;: bahwa

aksesterhadap Bursa Berjangka Jakarta;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas data dalamberkas banding dan yang diserahkan dalam persidangan serta penjelasanTerbanding dan Pemohon Banding di dalam persidangan Majelis telahmelakukan Rapat Musyawarah, dan menyimpulkan halhal sebagai berikut:bahwa Terbanding pada sidang tanggal 29 Januari 2013 menyerahkan LHP danKKP Nomor LAP23/WPJ.06/KI.0705/2011 tanggal 21 April 2011 yang terkaitdengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nomor 00020/207

sesuaikuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperUndangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP499/WPJ.06/2012 tanggal 20April 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Nomor 00020/207

Kabupaten Barru sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor 16/207/VII/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUAKecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 10 Juli 2012.2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telahmembina rumah tangga selama satu bulan di rumah orang tua Penggugat diLembae (Barru) dan tidak dikaruniai anak namun Penggugat dan Tergugattelah melakukan hubungan layaknya suami istri.3.

tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatan Cerai, Penggugat telahmengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/207

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidakdapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu secara hukumTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian danuntuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, makaPenggugat dibebani pembuktian.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor 16/207/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat

Uraian Banding tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111623.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00184/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor: 00062/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00184/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2013 Nomor: 00062/207/13/059/15 tanggal 25 November 2015,atas nama: PT.

2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00184/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2013 Nomor: 00062/207

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriberdasarkan perkawinan yang sah secara hukum merujuk padaAkta Nikah Nikah Nomor: 207/33/X/1990 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiuntanggal 2a Oktober 1990;. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai 1 orang anak laki laki yang diberi nama BUDISANTOSO lahir di Madiun, 22 September 199l1dan sekarangtinggal bersama Tergugat;.

Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana dalam akta perkawinan nomor: 207/33/X/1990yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare,Kabupaten Madiun putus karena perceraian;3.

kepada pihakPenggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akantetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untukumum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan5 dari 11 hal Put. 1171/Pdt.G/2010/PA.Kab.MnPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugattanpa ada perubahan; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilgugatannya, Kuasa Penggugat dalam persidangan telahmenyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan AktaNikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 207

dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa dalam Surat Banding Nomor : 060/ACC/III/2012 tanggal 13 Maret 2012,Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut ini:Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 634/B/PK/PJK/201 7Bahwa berkenaan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP1201/WPJ.20/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tentang Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00024/207

berdasarkan uraian di atas, seharusnya SKPKB PPN Masa PajakJuni 2005 adalah nihil dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 15.375.139.920 PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp =: 1.537.513.992 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp (1.552.267.970)PPN kurang (Lebih Bayar) Rp (14.753.978)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp (14.753.978) Jumlah PPN yang harus dibayar Rp Nihil Bahwa untuk memenuhi syarat formal banding, Pemohon Banding telahmelunasi SKPKB PPN Nomor: 00024/207

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.44481/PP/M.XVIII/16/2013, tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1201/WPJ.20/2011 tanggal 28Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2005 Nomor:Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 634/B/PK/PJK/201 700024/207

April 2013 harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44481/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 16 April 2013 yang menyatakan :Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1201/WPJ.20/2011 tanggal 28Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2005 Nomor :00024/207

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanseluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP1201/WPJ.20/2011 tanggal 28 Desember 2011,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2005 Nomor:00024/207

Sukajadidepan Bangunan rumah No. 207 Kota Bandung atau setidak tidaknya di tempat lain yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Keias I A Bandung yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karenakelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lainmeninggal dunia yaitu korban SITI SARIPAH (almh), perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut.

Sukajadi depan Bangunan rumahNo. 207 Kota Bandung, antara kendaraan jenis Sepeda Motor Honda CBR No.Pol. D6387HS dengan kendaraan jenis Sedan Taksi No. Pol. D1935DG yangsedang di parkir dipinggir jalan.e Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang ngobrol denganrekan kerjanya sebagai sopir Taksi Gemah Ripah yang bernama Sdr. IWANSOMANTRI di dalam kendaraan Sedan Taksi No. Pol.

Sukajadi depan Bangunan rumahNo. 207 Kota Bandung, antara kendaraan jenis Sepeda Motor Honda CBR No.Pol. D6387HS dengan kendaraan jenis Sedan Taksi No. Pol. D1935DG yangsedang di parkir dipinggir jalan. Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang ngobroldengan rekan kerjanya sebagai sopir Taksi Gemah Ripah yang bemama Sdr.AGUS di dalam kendaraan Sedan Taksi No. Pol.

Sukajadi depanBangunan rumah No. 207 Kota Bandung, antara kendaraan jenisSepeda Motor Honda CBR No. Pol. D6387HS dengan kendaraanjenis Sedan Taksi No. Pol.

Sukajadi depan Bangunan rumahNo. 207 Kota Bandung, antara kendaraan jenis Sepeda Motor Honda CBR No.Pol. D6387HS dengan kendaraan jenis Sedan Taksi No. Pol. D1935DG;Bahwa Terdakwa berangkat duluan berboncengan dengan korban, denganmenggunkan kecepatan kurang lebih 60 s/d 70 Km /Jam dan masuk pada gigiperseneleng 4, setiba di Jl.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 411.000, (empat ratus sebelas nbu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 November 207 Masehi,bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kamiJAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRULALIM, S.H.L,M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum hari Rabu tanggal

08 November 207 Masehi,bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis Him. 4 dari 5 Him.Putusan Nomor 0738/Pdt.G/2017/PA.Dp .tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.ASWAD, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadimya'Pemohon danTermohon.

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut MajelisPut52564/ PP/M.XIA/16/2014PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif atasPajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp693.967.840,00;bahwa pokok sengketa yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 00027/207/09/216/11 tanggal 18April 2011 Masa Pajak Oktober 2009

yang masih harus dibayar 136,885,744.00 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan denganperkara ini;Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP 682/WPJ.02/2012 tanggal 11 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor: 00027/207

XITI/16/2013PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP953/WPJ.07/2011 tanggal 21 April 2011,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor:0018 1/207/08/056/10 tanggal 29 April 2010;bahwa koreksi atas Pajak Masukan berupa SSP Jasa Luar Negeri telah tepat, karenatidak ada aktifitas jasa manajemen yang dilakukan oleh Boart

jeliberketetapanuntukmengsunakankuasaPasal80aya(1)hurufUndanundangmo14Tahun200tentangPengadilanPajakuntukMengi :ngatmenolakbandinPemohonBanding;UndanundangNomo14Tahun200tentangPengadilanPajak,danketentuanperundangundanganlainnyasertMemut :uskanperaturanhukumyanberlakdanyanberkaitandenganperkarini,MenyatakanmenolakpermohonanbandinPemohonBandingterhadapKeputusaDirekturJenderalPajakNomoP953/WPJ.07/2O11tangga21ril201tentangkeberatanataSuratKetetapanPajakKuranBayarPajakPertambahanNilalBarangdanJasPenyerahaBKDan/AtaJun200Nomo00181/207

ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor32704/PP/M.XIV/16/2011, Tanggal 25 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiTerbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KEP06/WP4J.31/BD.04/2008 yang menolak permohonan Keberatan No. 022/SK/ABC/VIV2007 atas SKP No. 00042/207

7.066.162,00Pajak yang masih harus dibayar (Rp. 10,001,00)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 32704/PP/M.XIV/16/2011, Tanggal 25 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP06/WPUJ.31/BD.03/2008 tanggal 28 Mei 2008mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor:00042/207

memberikan putusan sebagai berikut :Bahwa merujuk pada penjelasan Pemohon Banding di atas danmerujuk pada dasar hukum yang ada maka dapat disimpulkan bahwa tidakterdapat penyerahan jasa keagenan/broker asuransi atau jasa pengurusanasuransi maupun penerimaan pendapatan komisi asuransi sebagaimanayang dimaksud oleh Terbanding, sehingga tidak terdapat Penyerahan BKPdan/atau JKP yang terutang PPN;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding mohon agar SKPKBPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00009/207

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84958/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00106/KEB/WPVJ.06/2016 tanggal 21 April 2016tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor:00009/207

kecuali bahwa besarnya sanksi administrasitergantung pada penyelesaian sengketa lainnya.Memperhatikan, Surat permohonan Banding, Surat Uraian Banding, HasilPemeriksaan berkas dalam persidangan.bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulanuntuk menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1596/WPJ.07/2011 tanggal 14 Juli2011 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 00156/207

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini.Memutuskan: Menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1596/WPJ.07/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atasSKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor :00156/207/08/056/10 tanggal 26 April 2010 Masa Pajak Mei 2008.

.1/16/2013, Tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1347/WPJ.07/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiHalaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 238/B/PK/PJK/2016Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00160/207

KEP1347/WPJ.07/2012 tertanggal 23Juli 2012 yang menyatakan menolak permohonan keberatan atas SKPKB PPNMasa Pajak Februari 2009 No.00160/207/09/056/11 tanggal 04 Mei 2011;Latar Belakang1. Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga)melakukan pemeriksaan pajak tahun 2009 atas seluruh jenis pajak berdasarkanSurat Perintah Pemeriksaan Pajak No. Prin.215/PL/WPJ.07/KP.0405/2010tanggal 30 Agustus 2010.

Sebagai hasil pemeriksaan pajak tersebut, KPP PMATiga telah menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00160/207/09/056/11 tanggal 4 Mei2011 dengan perincian sebagai berikut: Menurut SelisihNak BALAN Pemohon Banding Terbanding (Rp)(Rp) (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajaka.

Dalam keputusan tersebut, DJPmenolak keseluruhan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Bandingdan mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa seperti yangtertera dalam SKPKB PPN No.00160/207/09/056/11, dengan rincian sebagaiberikut: Uraian Semula (Rp) Ditambah / (Dikurangi) Menjadi (Rp)(Rp)PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 54.258.958 54.258.958Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan 54.258.958 54.258.958Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar 108.517.916 108.517.916 Dasar Dan Alasan Permohonan BandingDasar

KEP1347/WPJ.07/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang merupakan keputusan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakFebruari 2009 No. 00160/207/09/056/11 tanggal 04 Mei 2011 sebesarRp.108.517.916,00 tersebut seharusnya dikurangkan menjadi Rp. NIHIL.Perincian perhitungan berdasarkan permohonan banding ini adalah sebagaiberikut : No.

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Tanpa Nomortanggal 11 November 2013, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:FORMAL PENGAJUAN GUGATANDasar Pengajuan GugatanBahwa dasar Pengajuan Gugatan terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2230/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31 Oktober 2013tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor00002/207

Pasal 41 (1) Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya,seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasanalasanyang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atauKeputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat;ALASAN PENGAJUAN GUGATAN OLEH PenggugatAlasan Penggugat mengajukan gugatan adalah:1.Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP2230/WPJ.16/2013 tanggalpenerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB PPN Nomor 00002/207

Keputusan Tergugat Nomor KEP2230/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPNNomor 00002/207/10/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Penggugat;2.

SKPKB PPN Nomor 00002/207/10/824/13Dokumen pendukung lainnya akan Penggugat serahkan pada waktupersidangan;PENUTUPBahwa demikian Permohonan Gugatan ini dibuat, dengan benar danberdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;Bahwa dengan terpenuhinya syarat formal dan materi maka Penggugatberharap Pengadilan Pajak dapat mengabulkan seluruh permohonan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut54970/PP/M.1A/99/2014, tanggal O8 September 2014, yang telahberkekuatan hukum

Putusan Nomor 673/B/PK/PJK/2015MENGADILIMenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2230/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Februari 2010 Nomor 00002/207/10/824/13 tanggal 08 Mei 2013Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak, atasnama: Drs.

2015permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54977/PP/M.1A/99/2014 tanggal 8 September 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Formal Pengajuan Gugatan;1.Dasar Pengajuan Gugatan;Bahwa dasar pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP2237/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00009/207

1) Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat, ahli warisnya,seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasanalasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaanpenagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinandokumen yang digugat;Alasan Pengajuan Gugatan Oleh Penggugat;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah:1.Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP2237/WPJ.16/2013 tanggalpenerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB PPN Nomor 00009/207

Keputusan Tergugat Nomor KEP2237/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPNNomor 00009/207/10/824/13. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena permohonan Penggugat;2.

Putusan Nomor 672/B/PK/PJK/2015tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00009/207/10/824/13tanggal 8 Mei 2013.

Putusan Nomor 672/B/PK/PJK/2015 Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan WajibPajak Jenderal Pajak Nomor KEP2237/WPJ.16/2013 tanggal 31Oktober 2013, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPNNomor 00009/207/10/824/13.