Ditemukan 40600 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 207/
Register : 11-08-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731 C/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — PD PAM SEMARANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 731/C/PK/PJK/2014.Barang & Jasa Nomor : 00007/207/06/511/12 tanggal 4 Januari 2012 Masa Pajak Juli2006 ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, PDAM Kota Semarangmengajukan banding atas ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang & Jasa Masa Pajak Juli 2006 sebesar Rp.135.507.355, (Seratus tiga puluh limajuta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dikarenakan :aPDAM Kota Semarang melakukan pemasangan pipa dan meteran sematamatahanya sebagai alat
    DPP7.583.423.437 0 PPNSANKSITOTAL91.559.02443.948 .331 0o 135.507.355 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 44411/PP/M.IV/16/2013 tanggal 11 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP1409/WPJ.10/2012 tanggal 1 Oktober 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006 Nomor : 00007/207
    PAMSemarang.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterimapermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP1409/WPJ.10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006 Nomor :00007/207
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DANITAMA NIAGAPRIMA,
2925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 125/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86973/PP/M.XA/16/2017, tanggal 25 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2086/WPJ.04/2015 tanggal 15 September 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00027/207/10/064/14 tanggal 29 Agustus2014
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2086/WPJ.04/2015 tanggal 15 September 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00027/207/11/064/14 tanggal 29 Agustus 2014 Masa Pajak Juli2010, atas nama PT Danitama Niagaprima, NPWP01.346.766.7064.000, alamat Jalan Sultan Hasanuddin Nomor4748, Melawai, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh
    , bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP2086/WPJ.04/2015 tanggal 15 September 2015, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00027/207
Putus : 16-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1200 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Mei 2019 —
209 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP1691/WPJ.19/2014 tanggal21 Agustus 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1822/WPJ.19/2014 tanggal 12 September 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor00343/207
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1691/WPJ.19/2014 tanggal 21 Agustus 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak NomorKEP1822/WPJ.19/2014 tanggal 12September 2014, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00343/207/11/092/13tanggal 26 Juni 2013, sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00292/WPJ.19/KP.0203/2014 tanggal
    Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1691/WPJ.19/2014 tanggal 21 Agustus 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Terbanding NomorKEP1822/WPJ.19/2014 tanggal 12 September 2014, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor00343/207
Register : 26-08-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49240/PP/M.X/16/2013
Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12540
  • tentangJasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat dan Di Air Yang Tidak Dikenakan PajakPertambahan Nilai mengatur bahwa atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan diair tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor : SN22062012tanggal 22 Juni 2012 perihal Surat Pernyataan Pencabutan Banding atas Sengketa Bandingdengan Nomor Sengketa Pajak : 160574582008 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00017/207
    Desember 2008;bahwa atas surat pencabutan banding yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Majeliskemudian meminta tanggapan Terbanding;bahwa atas Surat Pernyataan Pencabutan Banding tersebut, Terbanding menanyakan alasanpencabutan banding Pemohon Banding;bahwa atas pertanyaan Terbanding, Pemohon Banding menyatakan melakukan pencabutanbanding karena sudah menyetujui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor:00017/207
    tidakdiperiksa lebih lanjut dan dihapus dari daftar sengketa;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP582/WPJ.04/2011 tanggal 31 Mei 2011tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor: 00017/207
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4386/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA
22257 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00045/KEB/WPJ.27/2016, tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2013 Nomor 00006/207/13/331/15, tanggal 26 Februari2015, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00016/WPJ.27/KP.0103/2015, tanggal 02 Juli 2015,atas nama PT Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000
    Putusan Nomor 4386/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013Nomor 00006/207/13/331/15, tanggal 26 Februari 2015,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00016/WPJ.27/KP.0103/2015,tanggal 02 Juli 2015 atas nama PT Budi Nabati Perkasa, NPWP01.657.339.6.331000
    ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00045/KEB/WPJ.27/2016, tanggal 27April 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013Nomor 00006/207
Putus : 06-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4122/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MOPOLI RAYA
4327 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118422.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00059/KEB/WPVJ.25/2017 tanggal 18September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00034/207
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00059/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 18 September2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2014Nomor 00034/207/14/105/16 tanggal 30 Agustus 2016 atas namaPT Mopoli Raya, NPWP 01.224.128.7105.000, dengan alamat diHalaman 3 dari 10 halaman.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00059/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 18 September2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor:00034/207
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
259 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP2234/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00006/207/10/824/13 BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Penggugat;bahwa Surat keputusan seperti tersebut diatas diterima olen Penggugat padatanggal 6 November 2013, sehingga menurut Penggugat batas waktupengajuan gugatan adalah selambatlambatnya 30 hari sejak surat diterimayaitu tanggal 5 Desember 2013;bahwa dengan demikian jangka waktu penerimaan surat dan jangka waktupengajuan
    KEP2234/WPJ.16/2013 tanggalpenerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB PPN Nomor 00006/207/10/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b Karena Permohonan Penggugat. tidak memenuhi syarat formal;Menurut Penggugat Tahun Pajak yang diperiksa adalah 2010 sehinggaUndangundang yang digunakan seharusnya adalah tahun yang sesuaidengan tahun pajak;Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan surat permohonan yangditerbitkan
    KEP2234/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor00006/207/10/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Penggugat;2.
    SKPKB PPN Nomor 00006/207/10/824/13;bahwa dokumen pendukung lainnya akan Penggugat serahkan pada waktupersidangan.PENUTUPbahwa demikian Permohonan Gugatan ini dibuat, dengan benar danberdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;bahwa dengan terpenuhinya syarat formal dan materi maka Penggugatberharap Pengadilan Pajak dapat mengabulkan seluruh permohonan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54974/PP/M.1A/99/2014, Tanggal 08 September 2014 yang telahberkekuatan
    hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP2234/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2010 Nomor : 00006/207/10/824/13 tanggal 08 Mei 2013Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak, atasnama : Drs.
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 552 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CITRANUSA INTISAWIT;
4120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 552/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put68956/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 2 Maret 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2433/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor00059/207
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2433/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008Nomor 00059/207/08/058/13 tanggal 9 Juli 2013, atas nama PTCitranusaIntisawit, NPWP 01.847.579.8058.000, alamatSudirman Plaza Indofood Tower Lt.11, Jalan Jenderal SudirmanKay.7678, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910001, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan
    ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2433/WPJ.07/2014 tanggal 1/7September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2008 Nomor 00059/207
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SUBUR ARUM MAKMUR;
5222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Oktober 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67816/PP/M.XIA/16/2016, tanggal 25 Januari 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP883/WPJ.02/2014, tanggal 08 Juli 2014tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00104/207
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP883/WPJ.02/2014, tanggal 08 Juli 2014 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00104/207/11/218/13 tanggal 31 Juli 2013, atas nama PT SuburArum Makmur, NPWP 01.496.349.0218.000, beralamat di SuryaDumai Group Building 5" Floor, Jalan Jenderal Sudirman Nomor395, Simpang Empat, Pekanbaru, Riau 28116 dan alamatkorespondensi di APL Tower Central Park, 28'" Floor
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP883/WPUJ.02/2014, tanggal 08 Juli 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April 2011, Nomor00104/207
Register : 21-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2235 B/PK/PJK/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. D&D PACKAGING INDONESIA;
3414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding tanggal 5 Maret 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put010875.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP03413/KEB/WPJ.07/2018tanggal 5 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00058/207
    Putusan Nomor 2235 B/PK/Pjk/20212018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak Februari 2013 Nomor 00058/207/13/052/17 tanggal 10 Juli2017 atas nama PT D & D Packaging Indonesia, NPWP01.882.489.6052.000 beralamat Jalan Angsana Raya Blok A2O2,Delta Silicon Park, Cikarang Selatan, terkait sengketa a quo, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00058/207/13/052/17 tanggal 10 Juli 2017atas nama PT D & D Packaging Indonesia, NPWP 01.882.489.6052.000 beralamat Jalan Angsana Raya Blok A2O2, Delta SiliconPark, Cikarang Selatan, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 936 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR MAS AGRO RESOURCESS AND TECHNOLOGY, Tbk
4018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 936/B/PK/Pjk/2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor00040/207/09/092/14 tanggal 30 Januari 2014, yang terdaftar dalam berkasperkara Nomor: 160875392009, atas nama PT Sinar Mas Agro Resourcesand Technology Tbk., NPWP 01.000.183.2092.000, beralamat di Sinar Mas2830 Jalan M.H.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2349/WPJ.19/2014, tanggal 13 November 2014, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor00040/207/09/092/14, tanggal 30 Januari 2014, yang terdaftardalam berkas perkara Nomor 160875392009, atas nama PT SinarMas Agro Resources and Technology Tbk., NPWP 01.000.183.2092.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2349/WPJ.19/2014, tanggal 13 November 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Desember 2009,Nomor: 00040/207
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PT. TRINSEO MATERIALS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian banding tanggal 24 Mei 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003062.16/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 03 Maret 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00184/KEB/WPUJ.07/2019, tanggal 11Januari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00078/207
    Putusan Nomor 31 1/B/PK/Pjk/2021Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013;(ob) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor00078/207/13/052/17, tanggal 24 November 2017;dengan segala akibat hukumnya; 8. Menyatakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2013 Pemohon Peninjauan Kembali yang masih harusdibayar adalah Nihil dengan uraian sebagai berikut:No.
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00184/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 11Januari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakDesember 2013, Nomor 00078/207
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2817 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AGUNG PODOMORO LAND, TBK;
5428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 281 7/B/PK/Pjk/2019WPJ.07/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Masa Pajak November 2010 Nomor 00101/207/10/054/15tanggal 11 Juni 2015 atas nama PT Agung Podomoro Land Tbk., NPWP02.380.812.4054.000, beralamat di APL Tower Lantai 43, Jalan S.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01279/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 September2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00101/207/10/054/15 tanggal 11 Juni 2015 Masa Pajak November 2010,atas nama PT Agung Podomoro Land, Tbk, NPWP02.380.812.4054.000, beralamat APL Tower Lantai 43, Jalan S.Parman Kav 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan,Jakarta Barat 11470, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP01279/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 September 2016, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak November 2010 Nomor 00101/207
Register : 13-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 847 B/PK/PJK/2018
Tanggal 11 April 2018 — PT. GUNUNGSAWIT BINALESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85702/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2176/WPJ.07/2014 tanggal 25 Agustus 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 00036/207
    Mengadili sendiri dan membatalkan Keputusan Keberatan NomorKEP2176/WPJ.07/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 No. 00036/207/09/058/13tanggal 29 Mei 2013;3. Mengadili sendiri dan menyatakan PPN terutang yang harus dibayaroleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Rp1.617.470.;4.
    Putusan Nomor 847/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP2176/WPJ.07/2014 tanggal 25 Agustus 2014, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 00036/207/09/058/13tanggal 29 Mei 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.627.935.8058.000, adalah
Register : 05-04-2007 — Putus : 08-08-2007 — Upload : 24-04-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1145/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg
Tanggal 8 Agustus 2007 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
45
  • Pada tanggal 25 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang KabupatenMalang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/27/III/2003 tanggal 17 Maret 2003) ;2.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang KabupatenMalang Nomor : 207/27/MI/2003 Tanggal 17/03/2003 (P.D;b.
Register : 31-05-2013 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 26-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put- 52883/PP/M.IIIA/16/2014
Tanggal 3 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11124
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.52883/PP/M.IIA/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP303/WPJ.19/2013 tanggal 28 Februari 2013,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00141/207/10/051/12tanggal 24 April 2012;: bahwa
    hasilpemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP303/WPuJ.19/2013 tanggal 28Februari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor00141/207
Register : 24-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Tbh
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
237
  • SimpangKecamatan Kaapele FOV Riau. dibawah Kecamatan Pelangian pada ahun 2044:= Hahwa = nangetahul Panggugal dan iainctiibelgiih barmkaniasudan kari 1 (at) orang anak wath a lit 207, ra str bal on sabre teem sete inden ust ae 2017, seteiih mereka t seesa Tesgugat pera meninggaikan Penggugat dan sejak saat itu 1g Mereka sudah tidsk pernah inggal bersama lagi,bahkan mereka gudah tidak ada saling berkomunikasi lag):5 Batwa sakat mongetahui saat i Panggugat tna!
    perubahan kedua atas Undangandang Nomor 7 Tahun 1989, Tentangyi arate igen, J Pans 2 yt) Pear Pore Homo 0 Tahunque dapat dete, d dan renter kesslatannya dapat di er tim ngkan lebi mentah pada tangal 23 Janu 2044, nan hal bo Men ss talon ce ak tons pet te ae ae a que, nt ot a ah neemrumah tanga Penggugat dengan Targugat aiiaacome ane a EE ee Gahwa rumah tangas Penggupet dengan Tesgegat suns tidak rakvn Tergugat emote sitet pencembur th7 Temnant mien coma bahkan betiak kasar hinge maeudul buon Aan 207
Putus : 24-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3860/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — PT HOLI MINA JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3860/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00177/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2011 Nomor: 00064/207/11/507/15 tanggal 12 Oktober 2015, denganperincian sebagai berikut
    mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 06 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111445.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00177/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22 Desember 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor:00064/207
Register : 05-05-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor : 46 / Pdt. G / 2014 / PN. Kpj.
Tanggal 5 Mei 2015 — 1. H.ABDUL CHALIM 2. FERRY NOVIANTO 3. AGUS WIDJAJA 4. PT.BINDER BASE INTERNATIONAL
3414
  • Malang, tercatat atasnama FERRY NOVIANTO.( Anak Kandung TERGUGAT 1 )Sebidang tanah, SHM No.207, surat ukur no.00022/2002. Luas: 2.028 m2terletak di Desa Ngebruk, Kec.Sumber Pucung, Kab.Malang, tercatat atasnama : FERRY NOVIANTO.
    (Anak Kandung TERGUGAT 1 )Bahwa TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 mengakui adanya PutusanPerkara Perdata No.07/Pdt.G/2005/PN.Kpj ditahun 2005 mengakibatkankerugian bagi PENGGUGAT sebagai Pembali yang beritikat balk, karena 3bidang tanah (SHM: 205, 206, 207 ) diantara 4 SHM obyektanah yang telahHal. 2 dari 6 hal.
Putus : 11-01-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587/C/PK/PJK/2010
Tanggal 11 Januari 2011 — CV. TITON GARMENT & CRAFT vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK/Pdt/...Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor : 00080/207/05/541/08 tanggal 9Juli 2008 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, denganperhitungan sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :e Ekspor Rp. 4.157.982.860,00e Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriRp.11.047.807.430,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp. 15.205.790.290,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp. 1.104.780.743,00PPN yang kurang
    Pemohon Banding ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Nomor :Put.21879/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah berbunyi sebagai berikut :Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP272/WPJ.23/BD.06/2009 tanggal 11 September 2009tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor00080/207