ROMLAH, DKK VS KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN (P2B) PROVINSI DKI JAKARTA;

;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/ Pengacarapada Kantor Abdullah Lubis & Associates, berkantor di Jalan HosCokroaminoto, Nomor 1C, Cileduk Raya, Larangan Indah,Tangerang 15154, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11Maret 2013;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBANBANGUNAN (P2B) PROVINSI DKI JAKARTA, tempatkedudukan di Jalan Taman Jatibaru, No. 1, Tanah Abang, KotaAdministrasi Jakarta Pusat;Selanjutnya memberi kuasa kepada

Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2009 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunandinyatakan:Pasal 1 angka 14:Suku Dinas Perizinan Bangunan yang selanjutnya disebut Suku DinasPBK adalah Suku Dinas Perizinan Bangunan pada Kota Adminstrasi;Pasal 39 ayat (1):Suku Dinas PBK mempunyai tugas Pelayanan Perizinan Bangunan,kelaikan bangunan serta pengelolaan data dan sistem informasi padalingkup Kota Administrasi;Pasal 39 ayat (4) huruf g:Lingkup Pelayanan Perizinan

Bahwa selain itu sesuai Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf b KeputusanGubernur Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk PelaksanaanPenyelenggaraan Reklame disebutkan:Pasal 13 ayat (1):Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebin dahulu mendapat izintertulis dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;Pasal 13 ayat (2) huruf b:Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalahKepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (sekarang KepalaSuku Dinas Perizinan Bangunan pada Kota Adminstrasi

AGUSWANDI TANJUNG vs melawan:KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA

Hasyim Ashari No. 125,Jakarta Pusat, Rumah Susun Hunian dan Non Hunian ITC Roxy Mas,Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat,pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding / Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANPROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru I,Jakarta Pusat.Selanjutnya memberi kuasa kepada: Agustin Susanto, S.H., MadeSuarjaya, S.H., Yayan Yuhanah, S.H. M.H., Budi Hartono, S.H.

DKI Jakarta, yang pada saat itubernama Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Prov. DKI Jakarta,menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 17401/IMB/1994, tanggal 2 Mei1994, dan Keterangan Membangun (KM) No. 289/KM/P/2002, tanggal 27Desember 2002, pada lokasi dimaksud untuk renovasi / perubahan pada Lantai 4(empat) dan 5 (lima) Bangunan Pertokoan / Kantor / Hunian, yang dimohonkanatas nama PT.

Hasyim Ashari ( RoxyMas ) Kelurahan Cideng kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusatditerbitkan oleh Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan BangunanKotamadya Jakarta Pusat ( sekarang menjadi Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat );Bahwa kewenangan untuk penerbitan surat Keputusan a quo telah dilimpahkan dariTergugat kepada Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya( sekarang menjadi Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota11Administrasi

) sesuai ketentuan DIKTUM PERTAMA angka 8 KeputusanGubernur KDKI Jakarta Nomor 331 tahun 1995 tanggal 28 Maret 1995 tentangPelimpahan Wewenang Kepada Suku Dinas Pengawasan Pembangunan KotaDaerah Khusus Ibukota Jakarta di Kotamadya Untuk Melaksanakan Sebagian TugasDinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta yangmenyebutkan sebagai berikut;Pelimpahan wewenang kepada Suku Dinas Pengawasan pembangunan Kota diKotamadya untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengawasan PembangunanKota

Dan PenertibanProvinsi DKI Jakarta dahulu Dinas Penataan Dan Pengawasan Bangunan ProvinsiHal. 13 dari 17 hal.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH, dan II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH tersebut;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALABADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH, dk VS NAZARUDDIN, dkk

PUTUSANNomor 1223 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:I.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALABADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cqKEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH,selaku Tim Audit Penyelesaian Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) pada Badan Nasional Penanggulangan BencanaAlam (BPBA), berkedudukan

(SAAFPP Tahun 1996) belum pernah dilakukan Uji Materil(Judicial Review) di Mahkamah Agung RI;Selain itu, Putusan Judex Facti tersebut telah salah menerapkan hukummengenai standar audit yang digunakan oleh Pemohon Kasasi/semulaTergugat V;Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI NomorPER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Pengawasan InternPemerintah (SAAPIP) tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan auditkinerja dan audit investigatif;Halaman 49 dari 79 Hal.

Nomor 1223 K/Pdt/2016Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI NomorPER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Pengawasan InternPemerintah (SAAPIP) menyatakan bahwa:Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapatdikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opiniatas kewajaran penyajian laporan kKeuangan sesuai dengan prinsipakuntansi yang diterima umum;2.

Nomor 1223 K/Pdt/2016Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RINomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit PengawasanIntern Pemerintah (SAAPIP) secara tegas telah mencantumkan bahwaStandar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SAAPFP)tahun 1996 merupakan referensi dalam menyusun Standar AuditPengawasan Intern Pemerintah (SAAPIP);Sehingga Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (SAAPIP)tersebut tidak pernah mencabut Standar Audit Aparat PengawasanFungsional Pemerintah

PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN' REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA, cq KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH, danll. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor111/PDT/2014/PT BNA., tanggal 20 Februari 2015, yang menguatkanHalaman 76 dari 79 Hal. Put.

FARDI THOMAS DAN ONDIR THOMAS ; KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA ; ERWIN SALIM

DONGBANG DEVELOPMENT, ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.,

DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAANDEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.1.,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 51, Jakarta 12048, yang dalam hal inidiwakili oleh kuasanya : 1. Sunarno, SH.,MH.,pekerjaan Kepala Biro WHukum Depnakertrans, 2.Sahat, SH.,MH., pekerjaan Kabag Penyuluhan danBantuan Hukum, Biro Hukum, Depnakertrans, 3.Parwito, SHigM OT 5 Kabag Hukum dan KLNSetditjen. PPK, Depnakertrans, 4.

,Penggugat menyatakan menolak dan telah Penggugatsampaikan kepada Pengawas' Ketenagakerjaan DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga kerjaanDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl, JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta 12048, melaluiSurat No. 030/BR/IV/07 tertanggal 25 April 2007 (BuktiHal. 11 dari 21 hal. Put.

Pengertian Keputusan TUN (Tata UsahaNegara) berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1986Pasal 1 angka 3 adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negarayang berdasarkan peraturan perundang undangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individual danfinal, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.Karena obyek yang menjadi sengketa adalah tentangkeabsahan Penetapan Pengawasan Ketenaga kerjaanPenetapan

Bahwa = Penetapan dari Pegawai Pengawas dariDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia (Depnakertrans Rl) Nomor : 95/PPKNK/IV/2007 yang diterbitkan oleh TermohonPeninjauan Kembali a/n Termohon PeninjauanKembali II (Yulianus Rumaketty , dkk), bahwaPenetapan Ulang Pengawasan KetenagakerjaanDepnakertrans RI Nomor : 95/PPKNK/IV/2007 yangditerbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali Hal. 19 dari 21 hal. Put.

No. 28PK/TUN/201020ditetapkan semula tanpa tanggal, akan tetapisetelah Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikanSurat No. 030/BR/IV/07 tertanggal 25 April 2007 danditerima tanggal 26 April 2007, kemudian' sejakditerimanya Surat dari Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 26 April 2007 Pengawasan KetenagakerjaanDepnakertrans RI menyampaikan kembali penetapantersebut yang telah diberi atau dibubuhi tanggalsurat dengan No. 57/PPKNK/IV/2007 tertanggal 26April 2007 +Perihal Klarifikasi Penetapan UlangPengawasan

Ariobimo Laguna Perkasa;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Dki Jakarta

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI vs PHOENIX COMMODITIES Pvt. Ltd

(willekeur).f Bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah atas bukti hak danmenurut ketentuan Perundanganundangan.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (KepalaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (dahulu ) Tipe A2Makassar (sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan

LatuharhariNo. 19 Menteng, Jakarta untuk dan atas nama Hukum PhonixCommodities Pvt.Ltd.;3 Memerintahkan Kepada Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang ) KepalaKantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya PabeanMakassar) untuk mencabut Surat Keputusan No. S1238/WBC.15/KPP.O1/ 2010, tertanggal 26 Oktober 2010, Hal: Permohonan Reeksportatas gula = yang ditimbun di Gudang JI. Ir.

Oleh karena itu Tergugat memohonkepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulueksepsi kompetensi absolut yang Tergugat ajukan.Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatan Penggugattertanggal 13 Januari 2011, bahwa Penggugat pada pokoknyamempermasalahkan mengenai surat Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A2 Makassar (sekarang Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar) Nomor S 1238/WBC.15/KPP.01/2010 tanggal 26 Oktober

danPelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) KepalaKantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya PabeanMakassar) No.

Ltd. ;4 Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) Kepala KantorPengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar),untuk menerbitkan Surat Keputusan melakukan Reeksport atas gula milikPhonix Commodities Pvt.Ltd. yang ditimbun di Gudang JI. Ir.

pengawasan yayasan perguruan rakyat pancurbatu,dk x pembina yayasan perguruan rakyat pancurbatu, dk

KEPALA SUB DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN, DINAS BANGUNAN, PEMERINTAH KOTA SURABAYA ; ANITA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH VS FAKHRUR RAZIE;

PUTUSANNomor 204 K/TUN/KI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSIKALIMANTAN TENGAH, tempat kedudukan di Jalan AdonisSamad Nomor 18, Palangka Raya 73111;Dalam hal ini diwakili oleh Syaifudin Tagamal, S.H. dankawankawan, dan Parluhutan Sinaga, S.E., C.A. CfrA.

Bahwa Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak termasuk dalamkategori informasi yang dikecualikan karena proses penyelidikan danHalaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 204 K/TUN/KI/2018ditentukan UndangUndang Komisi Informasi Publik juncto PeraturanPemerintah Nomor 61 tahun 2010 juncto UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tersebut di atas, maka Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan NomorSR617/PW15/4/2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak termasukkategori informasi yangg dikecualikan;5.

ZAERON UL ANSOR;KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

., warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat,beralamat Jalan Raya Penggilingan PIK Blok G No. 57 Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Juni 2013, Untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LawanKEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

April14.Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat PerintahBongkar Nomor : 239/SPB/SDPPB/2013, tertanggal 02 Mei 2013, telahmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenadidalam Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun2006 Tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan PemerintahanDaerah dari Gubernur Kepada Walikota/Bupati KabupatenAdministrasi, Camat dan Lurah pada pasal 20 huruf b disebutkanWewenang Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi dibidangPenataan dan Pengawasan

KETUA BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK);PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : KETUA BADAN PENGAWASAN ~ PASAR MODAL DANLEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAMLK),berkedudukan di Gedung Departemen Keuangan R.I No. 14,Jalan Lapangan Banteng Timur Raya, Jakarta Pusat 10710,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DUDI KARNELA ;KHOIRUL MUTTAQIEN; SABAR WAHYONO ;ISKANDARSYAH

HENDRA ISKANDAR;KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Petojo VIY VII No.9Cideng Jakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai .........beeen eee te tee ee et ee nent ee neneeenenees PENGGUGAT;LAWAN:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berdudukan di JalanRaya Kembangan Gedung Walikota Jakarta Barat Blok B.

DKK
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

HERU SOKOCO;KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Hamka No. 1,Larangan Utara, Larangan, KotaTangerang, Banten, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 18 NopemberHalaman 1 dari5 halaman Penetapan Nomor : 219/G/2013/PTUNJKT.2013, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ; =MELAWAN:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBANBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,berkedudukan di Jalan Prapanca RayaNomor 9, Blok B, Lantai 7, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagaiTERIGUGAT 9 essctesconst seaman enemaensPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

DKK
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Yayasan Panti Rahardja;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dasar GugatanObyek Sengketa dalam Gugatan adalah merupakan keputusanTUNHalaman 3 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKT1.Bahwa obyek sengketa di dalam gugatan aquo adalahSurat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Tergugatsebagai badan atau penjabat yang melaksanakan urusanpemerintahan di bidang pengawasan dan penertibanbangunan untuk daerah Provinsi DKI, yakni SK KepalaDinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta No. 88/2009 tertanggal30 Juli 2009 tentang Pencabutan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan TIDAKADA SATU KETENTUAN/PASAL YANG MENYATAKAN' BAHWAKEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENCABUTAN IJIN PENGGUNAANBANGUNAN ADA PADA KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DANPENERTIBAN KOTA ADMINISTRASI C.Q. JAKARTA PUSAT.18.

BAHWA KETENTUAN MENGENAIKEWENANGANPENGGUNAAN BANGUNAN DIMILIKIyang diterbitkanPenataantanggalGubernurdalam7 ~~ TahunPengawasanAdministrasimaka secarakewenangandan Tata Kerja Dinas Pengawasan danUNTUK MELAKUKANOLEHJAKARTA SEHINGGA TERGUGAT DALAM2009DKI JAKARTA.atas, Ijin Menggunakandengan sesuai Keputusandan Pengawasan Bangunan3 Desember 2008 adalahProvinsi DKI Jakartaketentuan pasal 71991 dan bukandan PenertibanJakarta Pusat sehinggahukum hal tersebutGubernur Provinsi DKIKEWENANGAN TERSEBUT SECARAJELAS

Menteng,Jakarta Pusat ; (Foto copy sesuai denganaslinya) ;Halaman 49 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKTP 3P 4P5Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Kota AdministrasiJakarta Pusat Nomor 694/1.785 tanggal 13Juli 2008 serrihal Peringatan PenggunaanBangunan Berubah Fungsi ; (Foto copy sesualidengan aslinya) ;Surat AHP Nomor 141/AHP/JHA BYSDA/VI11/2009 tanggal 14 Agustus 2009perihal Tanggapan terhadap Surat KeputusanKepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi

Pemberian Izin dimaksud disesuaikan dengan IzinHalaman 67 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKTPenggunaan Bangunan sebagai Rumah Sakit yang berakhirpada tanggal 14 Desember 2008 ;Bahwa, kemudian terbit Izin Penggunaan Bangunan Nomor3083/IPB/2008 tanggal 03 Desember 2008 oleh KepalaSuku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Pusat (Bukti P2) ;Bahwa, bukti T17 berupa Surat Pemberitahuan KepalaSuku Dinas Pengawasan kepada Penggugat bahwa akandilaksanakan pemeriksaan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, dkk.

Pengawasan intern terhadap perencanaan danpelaksanaan pemanfaatan aset negara/ daerah, d. Pemberiankonsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dantata kelola terhadap instansi/ badan usaha/ badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis, e.

Pengawasan terhadapperencanaan dan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan yang dapatmenghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga,audit klaim, audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, audit penghitungankerugian keuangan negara/ daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi, f.

Pengoordinasian dan sinergipenyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara/ daerah dan pembangunan nasional bersamasama denganaparat pengawasan intern pemerintah lainnya, g. Pelaksanaan reviu ataslaporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat, h.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkanpenugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan, j.Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasijabatan fungsional auditor, k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan,penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistempengendalian intern pemerintah, .

Pembangunan dan pengembangan,serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan ataspenyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/ Lembagadan Pemerintah Daerah, m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP, dan n. Pembinaan danpelayanan adminisirasi umum di bidang perencanaan umum,ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumahtangga;20.

BAGUS SUTARTO vs KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

. ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Para advokatpada Surya Ning Taji LAW FIRM berkedudukan di GedungAstranawa, Jalan Gayungsari Timur Nomor : 35 Surabaya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 DesemberI pence innennnnennannSelanjutnya disebut : PENGGUGAT/PEMBANDING MELAWAN :KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR, TempatKedudukan Jalan Raya Juanda No. 38 Sidoarjo ; Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : 1.

YUDHA PRASETIA BHAKTI, SH. ; 17.NASRUDWN, SH. ; 18.WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, SH. ; Kesemuanya Kewarganegaraan' Indonesia, PegawaiNegeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor33 Jakarta dan Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo No.38 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKK18/SU04/2/2015, tanggal 8 September 2015 ; Selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING $5Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahIMGIND ACA jesse

Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta cq. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung; Antonius Mulyadi alias Mulyadi Adi