Ditemukan 162187 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pilkada sumatera selatan Pt. sumatera makmur lestari Pt. bridgestone sumatera rubber estate; Suweno vs gubernur sumatera utara; Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Rektor universitas muhammadiyah sumatera utara (umsu) Gubernur sumatera barat vs herman sofyan;; Dermawan milaya vs gubernur sumatera utara;; Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan vs gubernur sumatera selatan;; Ir. rizal fathony vs gubernur sumatera selatan;
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 28-11-2013 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 254/PID.B/2013/PN.TG
Tanggal 28 Nopember 2013 — -FRIEDUANSYAH, S.Kep. Alias dr. SYAFRIL SYAH HASIBUAN Bin HADRIAN TASMIZ
156 — 45
  • Menetapkan Barang bukti berupa :----------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Ijazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan;- 1 (satu) lembar Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan;- 1 (satu) lembar Surat Tanda
    Utara Fakultas Kedokteran lulus tahun 2004 danmendapatkan :a Jjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri jazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanb Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah HasibuanDan kemudian langsung bisa melakukan praktik kedokteran.
    Berkas yang saksi kirimkan saat itu adalah:a Jjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri jazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanb Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriYazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanc Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril SyahHasibuan tanggal 26 Maret 2007d Beserta dokumen sertifikat kedokteran
    SYAHRIL SYAHHASIBUAN, terdakwa menggunakan dokumenYjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah HasibuanTranskrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah HasibuanSurat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril SyahHasibuan tanggal 26 Maret 2007Bahwa dokumen pendukung identitas
    SYAHRIL SYAH HASIBUAN,terdakwa menggunakan dokumend Jjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuane Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanf Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril SyahHasibuan tanggal 26 Maret 20073 Bahwa dokumen pendukung
    SYAFRIL SYAH HASIBUANdan dikirimkan data berupa fotokopi :256d lIjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Tjazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuane Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanf Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril SyahHasibuan tanggal 26 Maret 2007Dan dari data
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1509 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
68 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
    ./2018, tanggal 6 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERAUTARA, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, MadrasHulu, Medan Polonia, Medan 20152, yang diwakili oleh EdieRizliyanto, jabatan Direktur Utama dan Didi Duharsa, jabatanDirektur PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
    Putusan Nomor 1509/B/PK/Pjk/202100041/207/08/123/12 tanggal 14 Desember 2012 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00002/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 18 Februari 2013, atasnama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, NPWP01.100.437.1123.000, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 18,Madras Hulu, Medan Polonia, Medan 20152, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum
    Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP85/WPJ.01/2014 tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP1054/WPJ.01/2014 tanggal 18Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00036/207/09/123/13 tanggal 3 Mei 2013 Masa Pajak Desember 2009, atasnama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — CAHAYA TUNGGAL ABADI VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 2.2 PROVINSI SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT;
127 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CAHAYA TUNGGAL ABADI VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 2.2 PROVINSI SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 01-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/TUN/LH/2020
Tanggal 26 Nopember 2020 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
455 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    MedanSelayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di JalanPangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprillah Siregar, S.H., M.H.
    Putusan Nomor 153 PK/TUN/LH/2020Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara,berupa :Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 TENTANG PERUBAHAN
    /5/IV. 1/1/2017 TENTANGPERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATANPEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW(4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATENTAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PTNORTH SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 TENTANGPERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATANHalaman 2 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 153 PK/TUN/LH/2020PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW(4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATENTAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PTNORTH SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI2017;4.
    I SUMATERA UTARAOLEH PT NORT SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31JANUARI 2017:Mencabut Surat Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 TENTANG PERUBAHAN IZINLINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNANPEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANGTORU DARIKAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW (4X127,5 MW) DANPERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATEN TAPANULISELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT NORTSUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI 2017;Menghukum TERGUGAT untuk membayar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
72 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP104/WPJ.01/2014 tanggal 6 Februari 2014, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/08/123/12 tanggal14 Desember 2012 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00032/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 21 Desember 2012, atas nama:PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
    Putusan Nomor 1510/B/PK/Pjk/2021atas nama: PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara,NPWP: 01.100.437.1123.000, beralamat di JI. Imam Bonjol No.18,Madras Hulu, Medan Polonia, Medan 20152, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
    Peninjauan Kembali yangMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP104/WPUJ.01/2014 tanggal 6 Februari 2014, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/08/123/12 tanggal14 Desember 2012 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00032/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 21 Desember 2012, atas nama:PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Register : 13-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU) VS MUHAMMAD FACHRI ZENDRATO;
325 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU) VS MUHAMMAD FACHRI ZENDRATO;
    PUTUSANNomor 39 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauankembali telah memutus dalam perkara:REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERAUTARA (UMSU), tempat kedudukan di Jalan KaptenMukhtar Basri, Nomor 3, Medan 20238, Sumatera Utara:Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
    Dalam penundaan:1.Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU) Nomor 3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang SkorsingMahasiswa Fakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah SumateraHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2020Utara Atas Nama Muhammad Fachri Zendrato NPM 1207230142,tertanggal 24 Oktober 2017, sampai ada putusan pengadilan yangmemperoleh kekuatan hukum tetap;B. Dalam pokok perkara:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor 3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas TekhnikUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama MuhammadFachri Zendrato NPM 1207230142, tertanggal 24 Oktober 2017:3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan RektorUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing MahasiswaFakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara AtasNama Muhammad Fachri Zendrato NPM 1207230142, tertanggal 24Oktober 2017;4.
    Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Kembaliadanya novum yaitu surat bukti yang diberi tanda PK1 berupa suratpermohonan maaf dan pindah kuliah tersebut tanggal 16 Agustus 2018dibuat setelah diterbitkannya objek sengketa, maka objek sengketasecara prosedural tetap bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 SuratKeputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU) Nomor 1891/KEP/II/3AU/UMSU/2012, tentang PeraturanDisiplin Mahasiswa;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — ,M.Hum VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
127 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Hum VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    ., kewarganegaraanIndonesia tempat tinggal di Jalan HM Joni Gang SukarelaNomor 9 RT/RW 038/109 Kelurahan Teladan Timur,Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah PropinsiSumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ahmad Fadhly Roza, S.H.
    ., & AssociatesAdvocates And Legal Consulting, beralamat di Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprilla H. Siregar, S.H.,M.H., jabatan Plt.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 800/2862/2018, tanggal 14 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Solisitis Po Dachi, S.H., M.Hum;3.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 800/2862/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Solisitis Po Dachi, S.H., M.Hum;5.
    Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2862/2018,tanggal 14 Desmber 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Solisitis Po Dachi, S.H.,M.Hum;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4363 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Nopember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
183 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
    can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4363/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh BudiGunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4362 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
188 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
    version for further 0 days.PUTUSANNomor 4362/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — GUBERNUR SUMATERA SELATAN., II. IDRUS;
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA SELATAN., II. IDRUS;
    PUTUSANNomor 120 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:IRSAN YULIADI AUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Wanarata, RT 004 RW 001, DesaBatumarta Il, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OganKomering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan MantanAnggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, ProvinsiSumatera Selatan Fraksi Nasdem Periode 20142019;Dalam hal
    GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3,Palembang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Ardani, S.H., M.H.,jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiSumatera Selatan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 6275/II/2018, tanggal 17Desember 2018;ll. IDRUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Dr.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi, yaituKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 107/KPTS/II/2018tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Irsan Yuliadi Audi, S.H. danPeresmian Pengangkatan Sdr. Idrus sebagai Anggota DPRD KabupatenOgan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2014 2019, tertanggal6 Februari 2018;3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut keputusannya,yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 107 /KPTS/II/2018tentang Peresmian Pemberhentian Sdr.
    dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quomendasarkan pada surat pengunduran diri Penggugat dari Partai Nasdemsebagai Anggota DPRD Ogan Komering Ulu tertanggal 13 April 2016, yangkemudian ditindaklanjuti Pimpinan Politik Partai Nasdem denganmengusulkan Penggantian Antar Waktu Penggugat kepada Ketua DPRDKabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan surat No.149SI/DPPNasdem/IV/2016 Perihal : Usulan PAW, dengan tembusankepada Gubernur Sumatera
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-03-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 19-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2023
Tanggal 8 Juni 2023 — PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL (INSA) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
92 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL (INSA) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-01-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 B/PK/PJK/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 667 B/PK/PJK/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
73 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI (DPC FSB NIKEUBA) KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;
79 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI (DPC FSB NIKEUBA) KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 14-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2022
Tanggal 17 Maret 2022 — HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;
117 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5846 B/PK/PJK/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CITA SUMATERA AGUNG (d.h. PT CITA AGUNG)
25 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CITA SUMATERA AGUNG (d.h. PT CITA AGUNG)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-01-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 672 B/PK/PJK/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2006 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403K/TUN/2003
Tanggal 5 Oktober 2006 — KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DAERAH SUMATERA UTARA (KAPOLDA SUMUT) ; vs. Drs. AP. SIMANJUNTAK, MSi
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DAERAH SUMATERAUTARA (KAPOLDA SUMUT) ; vs. Drs. AP. SIMANJUNTAK, MSi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-08-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134K/TUN/2008
Tanggal 15 Agustus 2008 — JUANDI PANGARIBUAN SINAGA ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JUANDI PANGARIBUAN SINAGA ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 24-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/TUN/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — GUBERNUR SUMATERA SELATAN., II. M. YUNAN HELMI GHOZALI, S.IP.,M.Si;
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SUMATERA SELATAN., II. M. YUNAN HELMI GHOZALI, S.IP.,M.Si;
    PUTUSANNomor 251 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROSIDAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDesa Maju Jaya Kecamatan Pemulutan Selatan KabupatenOgan llir Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal diwakili oleh Kuasa Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.
    GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, ProvinsiSumatera Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Ardani, S.H., M.H.,Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiSumatera Selatan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 1572/II/2019, tanggal 19Maret 2019:ll. M. YUNAN HELMI GHOZALI,~ S.IP., M.Si.
    ,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IlRT.03 Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan,Kabupaten Ogan Ilir, pekerjaan Anggota DPRDKabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Rasyid, S.H.,kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, padaKantor Hukum Abdul Rasyid Rozali, SH. dan Rekan, ,Halaman 1 dari 8 halaman.
    Yunan Helmi Ghozali, S.IP., M.Si., Sebagai PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenOgan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 2019 tanggal 4 Juni 2018, sampaiadanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkaraini ;DALAM POKOK PERKARA:le2,Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor 323/KPTS/I/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Drs.Ahmad Yani, MM Dan Peresmian Pengangkatan M.
    Yunan HelmiGhozali, S.IP., M.Si., Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun2014 2019 tanggal 4 Juni 2018;Mewajibkan kepada Tergugat dahulu Terbanding sekarang TermohonKasasi untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor323/KPTS/I/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Drs. Anmad Yani,MM Dan Peresmian Pengangkatan M. Yunan Helmi Ghozali, S.IP.