agar menolak permohonankasasi dari Para Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasitanggal 29 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2019dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengattidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasari

diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undangundang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan ke dua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa perkara ini juga telah melalui upbaya mediasi denganmediator Muna Kabir, S.HI sesuai amanat Pasal 154 RBg dan dipertegasdengan pasal 2 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 akan tetapi upayaperdamaian maupun mediasi tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1.Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2015, berdasarkan kutipan aktanikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXKXKXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXXX tanggal11 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal

maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGA = i ees wear ut ers army acs es en ; masingmasingDEMMNAMA 5 viccceecccsececeeceeuecseeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Ataudiajukan kepadaKetuaPengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntutumumyang menghentikanpenyidikan atau penuntutanberkedudukan5, Bahwa, mendasari dari Posita (1, 2, 3, dan 4) dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebut diatassehingga PRA PERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYAberdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala KejaksaanNegeri Brebes Nomor : PRINT 01/0.3.30.4/Fd.1/04/2018 pada tanggal 12 APRIL 2018, PEMOHON danTERMOHON memiliki kedudukan hukum dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo

Bahwa, mendasari dari Posita (6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, dan 29) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN aquo dan berdasarkan Fakta Fakta Hukum tersebut diatassehingga sangat beralasan menurut hukum dan sangatberdasar menurut hukum TIDAK ADA IKTIKAD TIDAK BAIK /NIAT JAHAT DARI PEMOHON SECARA MELAWAN HUKUMDENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAUORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MAUPUNMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN KESEMPATANATAU SARANA YANG ADA PADANYA

/PN..Bbs.34.0 Bahwa, mendasari dari Posita (31, 32, dan33) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebutdiatas sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasarmenurut hukum dalam Perkara Pidana dugaan Tindak PidanaKorupsi Bantuan Excavator Merk Komatsu PC 130 F 7 dariKementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesiauntuk kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) Muncul JayaKelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes KabupatenBrebes Tahun 2016 TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGANNEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam BeritaNegara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.sehingga PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON CACAT SECARAFORMIL40. ~ Bahwa, mendasari dari Posita (37, 38, dan39) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebutdiatas sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasarHalaman 21 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018.

Bahwa, mendasari dari uraian uraiansesuai dengan fakta fakta hukum yang ada dalam Posita (B,C dan D) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo,sehingga sangat beralasan menurut hukum dan sangatberdasar menurut hukum PEMOHON DITETAPKANTERSANGKA OLEH TERMOHON TANPA 2 (DUA) ALATBUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM oleh karenanyaPENETAPAN PEMOHON sebagai TERSANGKA yangdilakukan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH Berdasarkan Posita (A, B, C, D, E, F dan G) dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebut diatas, sehinggasangat

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatane Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan.e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,30karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatane Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan.e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,30karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas DasarHukumnya.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelasmenjelaskan perihal dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground), sehingga dengandemkikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusive).Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rincidan jelas perihal, atas dasar apa Penggugat , Tergugat dan Tergugat IImelakukan jual

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan faktaatau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatanyang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima..

Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas DasarHukumnya.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelasmenjelaskan perihal dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground), sehingga denganhalaman 21 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDGdemkikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusive).Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rincidan jelas perihal, atas dasar

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan faktaatau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatanyang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.C.

PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempattinggal selama kurang lebih 5 bulan.10.Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGATternyata sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sertadiridhoi Allah sulit untuk tercapai.11.Bahwa perceraian merupakan alternatif satusatunya yang terbaik bagiPENGGUGAT, dari pada mempertahankan ikatan tali perkawinan dankeutuhan rumah tangga yang menyimpang dari maksud dan tujuanperkawinan.12.Bahwa yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawatanak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu itu adalahkarena tingkah laku Tergugat yaitu antara lain sebagai berikut:a) Bahwa Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohanianak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karenatabiat jelek Tergugat dalam mendidik anak.

Pasal 102 ayat 1 KompilasiHukum Islam perkara a quo adalah termasuk kewenangan PengadilanAgama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundangan yangberlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karenaitu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan AgamaSurabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Pemohon

Tahun 2006,dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkaraini merupakan kompetensi Pengadilan Agama;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1, 2 dan 4)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusahasecara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidakberhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 01 Oktober 2014 Nomor :128/Pid.B/2014/PN.Rap, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukummajelis hakim tingkat pertama yang mendasari

Jo.Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula denganketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahuntt2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi: Perubahan yangmenyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan Pengadilan Agamasecara absolute mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dankarena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka perkara ini termasuk perkara voluntair ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

2012tanggal 13 April 2012 sejumlah Rp454.091.000,00 (fotocopy terlampir), yang PemohonBanding terima pada tanggal 30 April 2012 maka dengan ini Pemohon Bandingmengajukan banding ke Pengadilan Pajak Atas Surat Penetapan Kembali Tarif,sebagaimana diatur pada Pasal 95 dari UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta Pasal35, Pasal 36, dan Pasal 37 dari UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;A Adapun alasanalasan yang mendasari

Adapun alasanalasan yang mendasari pengajuan banding ini adalahsebagai berikut:1. Bahwa Surat Keputusan Terbanding tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, sesuai suratKeputusan Terbanding Nomor KEP83/WBC.03/2012 tanggal 13 April2012 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kepala Kantor WilayahBea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat;2. Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak iniadalah sebesar Rp2.848.154.000,00,3.

Bahwa adapun alasanalasan yang mendasari pengajuan banding ini adalahsebagai berikut:1. Bahwa surat Keputusan Terbanding tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, sesuai SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP1944/WBC.05/2011 tanggal 23November 2011 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan CukaiKepala Kantor Wilayah DJBC Sumbangsel;2. Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak iniadalah sebesar Rp635.727.000,00;3.

Bahwa PENGGUGAT tidak mendasari dalam mengajukangugatan wanprestasi yang menyatakan pihak TERGUGAT tidakmembayar prestasi nya baik secara keseluruhan maupun sebagiankepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT telah melakukanHalaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2020/PN Cbibeberapa kali pembayaran terhadap hutang nya kepada PENGGUGAT(Bukti T01);4.

sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara jugamengajukan eksepsi sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak mendasari

gugatanwanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar prestasi nyabaik secara keseluruhan maupun sebagian kepada Penggugat dikarenakanTergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran terhadap hutang nyakepada Penggugat (Bukti T1);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Tergugat,Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebutdi atas, setelah Majelis mempelajari Eksepsi Tergugat mengenai Penggugattidak mendasari

Cilacap;Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua)orang yang bernama Suratman dan Imam Hartono;Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu,hanya kebetulan saja saat pulang dari sawah sudah ada tiga temannya dirumahnya, setelah kumpul, Terdakwa dan 2 orang temannya yang bernamaSURATMAN dan IMAM

Cilacap;Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua) orangyang bernama Suwarno (pemilik rumah) dan Imam Hartono;Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, hanyakebetulan saja saat terdakwa Suwarno pulang dari sawah, terdakwa dan ImamHartono sudah ada di rumah Suwarno, setelah kumpul, Terdakwa

Cilacap;e Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;e Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua)orang yang bernama Suwarno (pemilik rumah) dan Suratman;e Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu,hanya kebetulan saja saat terdakwa Suwarno pulang dari sawah, terdakwa danSuratman sudah ada di rumah Suwarno, setelah kumpul, Terdakwa

Bersifat final, artinya sudah definitif karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum atau tidak membutuhkanpersetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan KTUN; 22 0nn nnn no nn nner neBahwa KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur PapuaNomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 tersebut diatastidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar melakukanTindakan Faktual dilapangan karena mendasari peraturan yangtidak Sah dengan sendirinya KTUN berupa Surat Perintah TugasGubernur

TERGUGAT II yakni Kasat dan Anggota Satpol PP Provinsi Papuamenerima perintah dan wewenang bersifat Delegasi melakukanHalaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.tindakan faktual dalam bentuk Penggeledahan dan Penyitaanbarang milik PENGGUGAT, dengan mendasari Surat PerintahTugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9Februari 201 75 ~~ nnn nnn nn nnn nnn nnnSurat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SETtanggal 9 Februari 2017 diterbitkan berdasarkan Perda

Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) huruf b, UU APNo. 30 tahun 2014 bahwa dalam melakukan Tindakan Faktualdilapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 yang mendasari PerdaGubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013, dan dalam Surat PerintahTugas in casu TERGUGAT II berkedudukan sebagai KoordinatorLapangan merangkap sebagai anggota Satpol PP Provinsi Papua.Sehingga kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan tugasdilapangan berdasarkan