Ditemukan 60414 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;; Suwarno vs i. kepala kantor pertanahan kota semarang. Ii. kementerian pertahanan ri;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 26-02-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 37/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 15 Mei 2018 — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR cq. BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, dkk
38 — 14
  • KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR cq. BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, dkk
    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq.DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR cq. BALAIWILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, Beralamat di JalanFrans Seda, Bundaran PU Kota Kupang, selanjutnya disebutTerbanding semula Tergugat ;2. PEMERINTAH RI cq. PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR cq.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT cq.
    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT cq. KEPALA DINAS PEKERJAANHalaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT KPGUMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALADINAS PENGAIRAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURcq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 14-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL RI., II. PT. ANEKA TAMBANG, TBK VS I. PT. KARYA MURNI SEJATI 27., II. PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS., III. PT. HAFAR INDOTECH;
773 — 1140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL RI., II. PT. ANEKA TAMBANG, TBK VS I. PT. KARYA MURNI SEJATI 27., II. PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS., III. PT. HAFAR INDOTECH;
    ., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala BiroHukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 05.Ks/06/DJB/2018, tanggal 15 Mei 2018;PT ANEKA TAMBANG TBK, beralamat di Jalan T.B.Simatupang Nomor 1, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Chandra M.
    DIREKTURJENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGISUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, II. PT ANEKATAMBANG Tbk;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 34/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 11 April 2019 yangHalaman 8 dari 10 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/TUN/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — JARASMAN SIHOMBING DAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
480 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JARASMAN SIHOMBING DAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
    Jarasman Sihombing, jabatan Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta;Termohon Peninjauan Kembali;DanDIREKTUR JENDERAL MKEKAYAAN INTELEKTUAL,DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan diJalan H.R. Rasuna Said Kav. 89, Kuningan, Jakarta Selatan12190;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — MARSONO vs DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN Para Turut Termohon : 1. INSIN SUTRISNO., 2. NGATINAH., 3. TRI HANDAYANI., 4. FAHIMAH;;
85 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARSONO vs DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN Para Turut Termohon : 1. INSIN SUTRISNO., 2. NGATINAH., 3. TRI HANDAYANI., 4. FAHIMAH;;
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Putus : 15-01-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 76/PDT/2012/PTK
Tanggal 15 Januari 2013 — Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Nusa Tenggara Timur C.Q. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere
41 — 14
  • Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Nusa Tenggara Timur C.Q. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere
    DirekturJendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia CQ. KepalaKantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HamProvinsi Nusa Tenggara Timur C.Q. Kepala KantorImigrasi Kelas II Maumere, berkedudukan di JalanAdi Sucipto No. 24 Waioti Alok Timur, Maumere,Kabupaten Sika pasessessesseseresteeeseenc eesDalam hal ini diwakili oleh kuasa Marianus Moa, SH,Marianus Renaldy Laka, S.H, dan FalentinusPogon, S.H, ketiganya Tim Penasehat Hukum dariKantor LBH.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 23/Pdt/2020/PT TTE
Tanggal 7 Juli 2020 — Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
110 — 0
  • Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 14-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447 K/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA diwakili oleh : Ev. Diane Evapora Siburian, D.Th;
229 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA diwakili oleh : Ev. Diane Evapora Siburian, D.Th;
    DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 89,Kuningan, Jakarta Selatan 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Fathlurachman, S.H.,M.M., jabatan Direktur Merek dan Indikasi Geografis,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Mei 2018;ll.
    Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanDirektur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.HI.06.0303 tertanggal15 Februari 2018, perihal Pembekuan Merek Pentakosta TerdaftarNomor IDM000461745, sampai adanya putusan berkekuatan hukumtetap dalam perkara ini:6.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 4/PDT/2021/PT TTE
Tanggal 23 Februari 2021 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA LAWAN UMIAN MAKPAL, DKK
144 — 35
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA LAWAN UMIAN MAKPAL, DKK
    PUTUSANNomor 4/PDT/2021/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERIcq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATENHALMAHERA UTARA, dalam hal ini diwakili oleh IR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA., IV. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
47 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA., IV. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 6/PDT/2020/PT. TTE
Tanggal 18 Maret 2020 — KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA vs RUDI SUMAMPOW, DKK
65 — 28
  • KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA vsRUDI SUMAMPOW, DKK
    KEMENTERIAN DALAMNEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq.KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATIHALMAHERA UTARA, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1A,Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara,dalamhalini memberi kuasa kepada:1. SILVANUS BUNGA, S.H.,M.H., Staf Khusus Bupati Bidang Koordinasi2.3.4.Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;HAIRUDIN DODO, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR PERSYARATAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRISL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI., II. PT. JAKARTA TOURISINDO;
139 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR PERSYARATAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRISL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI., II. PT. JAKARTA TOURISINDO;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat selaku Direktur Persyaratan Kerja DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Kementerian Tenaga Kerja RI, berupa Surat Keputusan DirekturJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Nomor KEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentang PerjanjianKerja Bersama antara PT Jakarta Tourisindo dengan SP. PAR.
    menyelesaikan perkara ini:Menetapkan perkara a quo dilanjutkan;Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dari perkaraSengketa Tata Usaha Negara ini;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi selaku PejabatTata Usaha Negara, dengan Jabatan Direktur Persyaratan KerjaDirektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementerian
    Tenaga Kerja Republik Indonesia, berupaSurat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI, NomorKEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentang Perjanjian Kerja Bersamaantara PT Jakarta Tourisindo dengan SP PAR PT Jakarta Tourisindo(SP PAR JAK TOUR), FSP PAR REF PT Jakarta Tourisindo Unit KerjaGrand Cempaka Resort & Convention Hotel.
    SP PAR REF HotelCempaka Jakarta, Tanggal 18 Mei 2018:Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi selakuPejabat Tata Usaha Negara, dengan Jabatan Direktur Persyaratan KerjaDirektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, untukmencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga KerjaRepublik Indonesia, Nomor KEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentangPerjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/TF/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — DIREKTURAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS 1. PT. DAYA GUNA GEMILANG., 2. PT. HANRI SEJAHTERA LAMBERA DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;;
63 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTURAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS 1. PT. DAYA GUNA GEMILANG., 2. PT. HANRI SEJAHTERA LAMBERA DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;;
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Wanprestasi
Putus : 08-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 13 /PDT /2020/PT.TTE
Tanggal 8 Mei 2020 — Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan,bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan
208 — 80
  • Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan,bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan
    Kementerian Dalam Negeri Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah KabupatenHalmahera Selatan Cq.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 04-07-2010 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3155/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 14 April 2011 — ARIESCORP LUPEX >< KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
26 — 0
  • ARIESCORP LUPEX >< KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-12-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231 PK/PDT/2023
Tanggal 20 Desember 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 06-09-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 207/G/KI/2018/PTUN.JKT
Tanggal 18 Desember 2018 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : TJANDI WONGSONEGORO
252 — 133
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : TJANDI WONGSONEGORO
    Masyarakat, Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kementerian Keungan RI;Ajeng Susilowati., Pelaksanaan Seksi Barang Milik Negaralll D, Subdit Barang Milik Negara Ill, Direktorat Barang MilikNegara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Kekuangan RI;Aditya Febrianto., Pelaksanaan Seksi Penyuluhan danLayanan Informasi, Subdit Hubungan Masyarakat,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KementerianKeuangan RI;Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada kantor Kementerian
    karena Tidak adaKepastian Hukum, Maka Saksi dari Kementerian Agraria Wajib di Hadirkan,Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum.
    Bahwa Termohon Keberatan dahuluPemohon Informasi Pernah Mengajukan Surat Nomor 906, Tanggal: 8Juni2018,Perihal: Permintaan Kepastian Hukum yang di Tujukan Kepada MenteriAgraria Bapak Sofan Djalil dan PPID kementerian Agraria dan telah diterimaoleh Kementerian Agraria pada Tanggal; 28Juni2018, kini waktu telah lewathampir 3 bulan lamanya , ternyata Tidak ada Respon atau Kementerian AgrariaTidak dapat Memberikan Kepastian Hukum.
    SK Nomor 365/KM.6/2016 TentangPenetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Pariwisata.b.
    Pariwisata, kemudian tahun 2016 dipanggil oleh ombudsmanHalaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 207/G/KI/2018/PTUNJKT.selain Kementerian Pariwisata juga ada dari kementerian ATAPPN terkaitadanya surat pengaduan Pak Tjandi ke Ombudsman.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-01-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 07-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Juli 2020 —
Tergugat:
1.Kementerian Dalam Negeri
2.Kementerian Keuangan
36 — 0

  • Tergugat:
    1.Kementerian Dalam Negeri
    2.Kementerian Keuangan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 21-12-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 102/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 22 Oktober 2012 — Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;Antoni Fernando
134 — 98
  • Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;Antoni Fernando
    .; : Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya danPeran Masyarakat (selaku PPID Kementerian PU);: Ir. WASKITO PANDU, MSc.; : Kepala Pusat Komunikasi Publik, SekretariatJenderal, Kementerian Pekerjaan Umum (selakuWakil PPID I); : Ir. DANIS HIDAYAT SUMADILAGA, M.Eng.Sc.; : Kepala Pusat Pengolahan Data, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pekerjaan Umum (selaku Wakil PPIDHIm 1 dari 38 hlm Perkara No. 160/G/2011/PTUNJKTJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan.
    Nama: Kepala Bagian Bantuan Hukum IJ, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;: Ir. YANI SULIASTRI SIREGAR, Dipl.HE.; : Kasubdit Wilayah I, Direktorat Sungai dan Pantai,Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan: Dra.
    .; =: Kepala Bidang Humas, Pusat Komunikasi Publik,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;: NILAWATI LUBIS, SH.MM.; : Kepala Bagian Hukum dan Perundang UndanganSekretariat Direktur Jenderal Sumber Daya Air,Kementerian Pekerjaan Umum; : HIKMAD BATARA REZA LUBIS, SH.MH., : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bidang SumberDaya Air, Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;: MILA KAYANTHI, SH.
    Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 156/KPTS/M/2011 pada tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Organisasidan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka pelayanan informasidi lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi tanggung jawabPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);b. Bahwa semua informasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umumdapat diakses melalui website www.pu.go.id; c.
    2010 tentang Kedudukan, Tugas,Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, DanFungsi Eselon I Kementerian Negara;16.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 02-05-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 112/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Juni 2016 — .; INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;
111 — 45
  • .;INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;
    Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jalan Cikini Raya No. 117 JakartaPusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: KEMENTERIAN
    Indra Surya, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ;2. Didik WHariyanto, S.H., M.M., Kepala BagianBantuan Hukum pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ;Hal 1 dari 8 hal Put No.112/B/2016/PT.TUN.JKT 3. Limar Marpaung, S.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum B pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ;4. Arif Purwadi Satriyono, S. H., Penangan PerkaraIB Tk. pada Bagian Bantuan Hukum Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ;5.
    Il pada Bagian Bantuan Hukum BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilihdomisili hukum pada Kantor Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan,beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15Kementerian Keuangan, Jalan Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666 PK/Pdt/2017
Tanggal 17 Desember 2019 — PT MERBAU PELALAWAN LESTARI vs KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (DAHULU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA)
628 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT MERBAU PELALAWAN LESTARI vs KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (DAHULU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA)
    indutriprimair hasil hutan PT Merbau Pelalawan Lestari yang dilaksanakan padabulan April 2007 bekerja sama dengan Lembaga Penilai Independen(LPI) Mampu PT Tiara Kreasi Hutan yang menyimpulkan bahwaPemohon Peninjauan Kembali telah melakukan seluruh kegiatanpembangunan hutan tanaman sehingga tidak ada rencana percepatanpembangunan hutan tanaman dengan tata ruangnya, bukti PK6;12.Surat Kajian legalitas Teknis oleh Tim, dari Institut Pertanian BogorNomor 268/K13.5/PL/2007 tanggal 15 Mei 2007, bukti PK7;13.Surat Kementerian