Ditemukan 1021591 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Usaha ilegal Ijin usaha Izin Persaingan usaha Usaha ilega - persaingan usaha Izin usaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-06-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2122 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 28 Juni 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA ; Ir. BUDI HARTOYO als BUDI bin SUNARDI (Alm)
353 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanjung Alam Jaya dan berdasarkan laporankegiatan pertambangan dari Perusahaan Pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut bahwa titik yang diambil termasuk di dalam arealtambang Pit 4 Desa Batang Sanyu, Kecamatan Sambung, KabupatenBanjar. Berdasarkan keterangan saksi GUSTI JUNIZAR bahwa PT. TanjungAlam Jaya selaku pemilik wilayah konsesi PKP2B hanya melakukan kontrakkerjasama dengan PT. Kalimantan Prima sebagai kontraktor pelaksana,sehingga PT.
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, maka menurut hemat kamiselaku Penuntut Umum yang menjadi unsur pembuktiannya adalahperbuatan Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan usahapenambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) sedangkan yangdimaksud Usaha Pertambangan sebagaimana Pasal 1 angka 6 adalahkegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan
    , serta pasca tambang ;Kemudian apabila dihubungkan dengan faktafakta dalam persidanganbahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan batu bara tanpaIUP (Ijin Usaha Pertambangan) tersebut yang masih dalam lingkuppengertian usaha pertambangan yaitu berdasarkan faktafakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutanbatu bara yang sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Erry tetahmenyepakati usaha batu bara lalu saksi Erry memberikan uang sebesarRp. 25,000.00, (dua
    Sufrianto, MP dari DinasPertambangan Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa dalam melakukankegiatan penambangan atau kegiatan pengangkutan batu bara harusmemiliki perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan (ILJP) atau pun kontrakkerjasama dengan pemilik IUP (PKP2B PT. Tanjung Alam Jaya), sehinggapenerapan Pasal 158 UndangUndang RI No. 4 Tahun 2009 TentangHal. 17 dari 20 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2009 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390K/TUN/2008
Tanggal 6 Februari 2009 — KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN PETISAH ; Drs. H. SUGANDI
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2007 — Upload : 21-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184K/TUN/2006
Tanggal 4 Mei 2007 — Bupati Banjar; PT Wesi Arthalokatama; Wibowo Soelianto Tjie
594 — 690 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-01-2007 — Upload : 03-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376K/TUN/2004
Tanggal 9 Januari 2007 — BAS SOETARTO ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
146 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pertambangan
Putus : 29-10-2018 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2261 K/Pid.Sus.LH/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — RAHIM TOMIA alias ONONG
430 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa RAHIM TOMIA alias ONONG telah bersalahmelakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa jinUsaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal37 huruf a juncto Pasal 48 huruf a UndangUndang Nomor 4 tahun 2009Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 2261 K/Pid.Sus.LH/2018tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang telahdidakwakan dalam dakwaan tunggal..
    Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa jinUsaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau jinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dakwaan tunggalPenuntut Umum;.
    PID.SUS/2018/PT AMB., tanggal 4 Juni 2018., yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN.Amb., tanggal 26 April 2018 sekedar mengenai lamanya tindak pidanayang dijatuhkan dan penyebutan kualifikasi tindak pidananya, yang amarselengkapnya adalah sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa RAHIM TOMIA alias ONONG telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan usaha
    penambangan tanpa ljin Usaha Pertambangan (IUP),Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK);2.
    Pertambangan (SIUP), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) dari yang berwenang, menurut Terdakwa ia sudah 3 (tiga) kalimembawa atau mengangkut air raksa atau mercury kepada kawannya diManado, Terdakwa membeli air raksa atau mercury dari masyarakatseharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perkilogram,kemudian menjual kepada temannya di Manado seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) perkilogram.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-01-2009 — Upload : 22-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215K/TUN/2005
Tanggal 5 Januari 2009 — PEJABAT BUPATI PASAMAN BARAT ; Drs. YASRI URIPSYAH ; EDISHAN, SH.,MM., Dkk
173 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 20-K/PM II-10/AD/III/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — M. Syahrir, Serka, NRP 3920854371172
122 — 44
  • Syahrir, pangkat Serka, NRP 3920854371172, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa IUP2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.b.
    Bahwa berapapun skalanya kegiatan usaha penambangan dan penjualan hasiltambang berupa tanah urug di Dukuh Bambankerep Kel. Kedungpane Kec. Mijen KotaSemarang harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkanDinas ESDM Propinsi Jawa Tengah.p. Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari usaha penambangan danpenjualan hasil tambang berupa tanah urug di Dukuh Bambankerep Kel. KedungpaneKec.
    penggalian tanpa Izin Terdakwa juga telah melakukanpenjualan hasil usaha pertambangan tanpa Izin.Bahwa seharusnya Terdakwa mengurus Izin usaha penambangan ke instansiyang berwenang yang dalam hal ini adalah Dinas ESDM Jawa Tengah, jika Izinini sudah diajukan dan sudah dikeluarkan maka segala usaha yang akandilakukannya berkaitan dengan usaha pertambangan dari penambangansampai dengan penjualan hasil usaha pertambangan tidak akan menjadimasalah karena dalam Izin yang dikeluarkan akan memuat semuanya
    Pertambangan, sedangkanIPR adalah Izin Pertambangan Rakyat dan IUPK adalah lIzin Usaha PertambanganKhusus.
    Pamularsih Semarang,Terdakwa ditemui petugas yang Terdakwa lupa namanya, dan oleh petugastersebut Terdakwa dijelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan untukpenambangan di wilayah Kota Semarang sudah tidak keluar lagi sehinggaTerdakwa tidak memperoleh Izin Usaha Pertambangan..
    Bahwa benar selanjutnya satu unit alat berat Beegho/Excavator tersebut sejakbulan September 2014 mulai beroperasi melakukan usaha penambangan tanahurug di Dusun Bambankerep Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Barattanpa Izin Usaha Pertambangan dari pejabat yang berwenang dalam hal iniWalikota Semarang..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2006 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08PK/TUN/2002
Tanggal 28 Nopember 2006 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MANADO ; CLARA MARIA WALANDOUW ; MONNA YOSHEPIN R. WALANDOUW, dkk.
272 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 08 PK/TUN/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MANADO,berkedudukan di Jalan Pomorouw, Teling Atas Manado, dalam halini memberi kuasa kepada : H.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.816/Pinaesaan atasnama Jules Walandouw;3.
    Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara dalam sengketa inisejumlah Rp.123.000, (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraUjung Pandang, No. 62/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.Pdg, tanggal 12 Januari1999 adalah sebagai berikut : Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.39/G.TUN/1997/PTUNMDO, tanggal 28 September 1998, yang dimohonkanbanding tersebut ;MENGADILI
    ROY YOOPWALANDOUW tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara UjungPandang, No. 62/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.Pdg, tanggal 12 Januari 1999;DAN MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.816/Pinaesaan atasnama Jules Walandouw;Hal. 4 dari 6 hal. Put.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 08 PK/TUN/2002Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 08 PK/TUN/2002
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus
Register : 26-09-2011 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN MUARO Nomor 132/Pid.B/2011/PN.MR
Tanggal 3 Nopember 2011 — AGUS SUGIANTO Pgl AGUS
170 — 23
  • SUKARMAN (DPO) pada hari Senintanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu). yang masih dalam tahun2011 bertempat di Jorong Koto Kenagarian Gunung MedanKecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Muaro. yang berwenang memeriksa danmengadil i perkaranya, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpaIzin Usaha Pertambangan
    (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul22.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Sdr.
    Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdenganunsur unsur sebagai berikut Setiap Orang Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut sertaUnsur Setiap Orang :Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selakusubjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang dapatdianggap cakap dan
    SUKARMAN (DPO).Dengan demikian unsur ini telah terpenuhiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan PenuntutUmum telah terpenuhi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwadakwaan Penuntut Umumtelah terbukti secara sah dan meyakinkanoleh karenanya perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangantanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin pertambangan Rakyat(IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),.Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan
    AGUS telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Turut serta melakukan usaha penambangantanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin pertambanganRakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu) kepada terdakwa denganpidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan dendaRp1.000.000, (satu juta rupiah).3. Menetapkan apabila denda tidak dibayarkan maka akandiganti dengan kurungan selamai(satu) bulan;4.
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus
Register : 27-06-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PN MUARO Nomor 92/Pid.B/2012/PN.MR
Tanggal 15 Agustus 2012 — MUZAR YM PGL. MUZAR
30 — 2
  • MUZAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana
    ) PPno. 36 Tahun 2004.= BerdasarkanPasal 23 ayat 1UU RI No.22Tahun 2001tentang Minyakdan Gas Bumimenyebutkanbahwa kegiatanUsaha HilirMigas dapatdilaksanakanoleh BadanUsaha setelahmendapat = IzinUsaha dariPemerintah,yaitu :e Izin Usaha Pengolahane Izin Usaha Pengangkutane Izin Usaha Penyimpanane Izin Usaha NiagaIzin Usaha Hilir Migas dimaksud dikeluarkan oleh Pemerintah (cq.DirekturJenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber DayaMineral).e Bahwa ahlimenjelaskanbahwa bahanHalaman
    Unsur Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hiliryang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :1 Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumi dan gasbumi.
    bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :a Izin Usaha Pengolahanb Izin Usaha Pengangkutanc Izin Usaha Penyimpanand Izin Usaha NiagaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaterdakwa dan Joni Anwar Pgl.jon ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 April 2012sekira jam 00.30 WIB bertempat di jalan Lintas Sumatera didepan Pos Pol Lantas KiliranJao Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung karena mengangkut minyak tanahtanpa
    hilir yang mencakup pengangkutan, yang mana kegiatan usaha tersebuthanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha (badan usaha milik Negara, badan usaha milikdaerah, koperasi, usaha kecil, dan badan usaha swasta) setelah mendapat Izin Usaha dariPemerintah, sedangkan ijin yang diperlukan untuk itu adalah Izin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil laboratorium berupa TestReportLaboratorium dari PT.
    gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatanusaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan, dalam pasal ini telah terpenuhi ;36Ad.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-05-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pid.Sus-LH/2019
Tanggal 6 Mei 2019 — FERDYANTO TAMMU alias FARDY
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa FERDYANTO TAMMU alias FARDY bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan Usaha Pengangkutan dan NiagaGas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga GasBumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b dan huruf d junctoPasal 23 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi sesuai dalam dakwaan Alternatif Pertama;.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 22-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 22 Maret 2016 — Syaifudin Bin (alm) Musni
79 — 25
  • ABDUL ROZAK(keduanya anggota Polres Kediri) mendapatkan informasi dari masyarakatbahwa ada usaha pertambangan di sekitar Desa Puncu Kecamatan Puncu,selanjutnya kedua orang saksi tersebut melakukan pengecekan ke lapangan.Setelah memastikan bahwa lokasi usaha pertambangan ada di wilayahperkebunan Mangli, lantas kedua orang saksi segera bergerak ke lokasi dansesampainya di lokasi ternyata benar ada usaha pertambangan denganmenggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator warna kuning merkCaterpillar
    Selanjutnya dilakukan pengembangan,dan didapatkan nama terdakwa sebagai pemilik usaha pertambangan tersebut.Terdakwa melakukan usaha pertambangan tersebut dengan caramulanya terdakwa menghubungi dan berkomunikasi dengan saksi JONO bin(alm) WAGIRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku AdministraturPerkebunan/Sinder Kepala Perkebunan.
    pengangkutan dan penjualan serta pascaPRAIA i nana ere Bahwa izin usaha pertambagan adalah berupa IUP,IPR,IUPK semuanyauntuk melaksanakan izin untuk usaha pertambangan ;e Bahwa dasar dari izin izin tersebut adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 4tahun 2009 tentang Pertambangan meneral danBatubara 5 222222 nnn nnn nnn nnn nnn cn enne Bahwa berdasarkan pasal 34 UU Nomor 4 tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2)Peraturan Pmerintah Nomor 23 tahun 2010 kegiatan usaha pertambanganmineral dan batubara, bahwa
    pertambangan tanpa ijin di tanah yangberada di Wilayah Perkebunan PT Mangli Dian Perkasa, Dusun MangliDesa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;e Bahwa usaha pertambangan tersebut memperkerjakan 3 (tiga) orangpekerja yaitu saksi Yulianto bin Muhaimin adalah sebagai checkersedangkan saksi Suhariono dan saksi Pujianto adalah sebagai operator ;e Bahwa dari usaha pertambangan tersebut dihasilkan adalah pasir, grosokdan tanah urug kemudian dijual dengan harga yaitu pasir dijual denganharga Rp.160.000
    Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa usaha pertambangan tersebut memperkerjakan 3(tiga) orang pekerja yaitu saksi Yulianto bin Muhaimin adalah sebagai checkersedangkan saksi Suhariono dan saksi Pujianto adalah sebagai operator;Menimbang, bahwa dari usaha pertambangan tersebut dihasilkan adalahpasir, grosok dan tanah urug kemudian dijual dengan harga yaitu pasir dijualdengan harga Rp.160.000, per rit /truck, sedangkan untuk tanah urug dijualdengan harga Rp.100.000, 220 noon nn
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 20-01-2015 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor 200/Pid.B/2014//PN.Tjg
Tanggal 13 Januari 2015 —
55 — 17
  • Menyatakan Terdakwa AGUS MADIAN Bin AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Dari Pemerintah;2.
    seluruhlam pirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1Menyatakan terdakwa AGUS MEDIAN Als AGUS Bin AMAN, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan niagaBahan Bakar Minyak tanpa memiliki izin usaha
    PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa AGUS MEDIAN Bin AMAN pada hari Jumat tanggal 06 bulan Juni tahun2014 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun2014 bertempat di PT CHINA MACHINERY INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CORPINC di Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong atau setidak tidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, melakukan kegiatan niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa memiliki izin usaha
    per liternya dandijual saksi ALI RAHMAN kepada terdakwa dengan harga Rp 13.150 per liter.Bahwa PT KARYA JADI PERDANA MANDIRI bukan sebagai agen/ penyalur dariPertamina dan hanya sebagai pelanggan / konsumen dan terdakwa selaku direktur PTADIT PUTRA BORNEO telah menjual sebanyak 5000 liter solar dengan harga Rp13.450 per liter kepada PT CHINA MARCHINERY INDUSTRY FIFTHCONSTRUCTION CORP INC dimana terdakwa dalam melakukan penjualan / niagaBahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tidak memiliki ijin usaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/TUN/2019
Tanggal 9 April 2019 — GUBERNUR ACEH VS USAHA DAGANG (UD) SAWMILL HAKIM MERIAH;
136 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR ACEH VS USAHA DAGANG (UD) SAWMILL HAKIM MERIAH;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur AcehNomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018 Tentang PengenaanSanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer HasilHutan Kayu (IUIPHHK) AN. Usaha Sawmill Hakim Meriah diKabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurAceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018 TentangPengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.
    Usaha Sawmill HakimMeriah di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;4.
    Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh, dengan Putusan Nomor3/G/2018/PTUN.BNA., tanggal 5 Juli 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, dengan Putusan Nomor 183/B/2018/PTTUNMDN., tanggal 8November 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Gubernur AcehNomor 522/19/2018 Tanggal 25 Januari 2018 Tentang PengenaanSanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil HutanKayu (IUIPHHK) An. Usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten BenerMeriah Provinsi Aceh;4.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2019ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2019
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-12-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 95/Pid.B/2014/PN Bky
Tanggal 10 Desember 2014 — Pidana - TJHUNG DJUN TJIN Anak CUNG SAK KHOI
104 — 34
  • Menyatakan Terdakwa TJHUNG DJUN TJIN Anak CUNG SAK KHOI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN ; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 5.
    Milik Negara (BUMN) ;b Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;c Koperasi Usaha Kecil (KUK) ;d Badan Usaha Swasta (BUS) ;Dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 Ayat (2) PP No.36 Tahun 2004 Tentang Usaha Hilir Migas, syaratsyarat yang harus dipenuhiadalah :e Akta pendirian perusahaan / perubahannya yang ad mendapatpengesahan dari instansi berwenang ;e Profil perusahaan ;e NPWP;e TDP;e Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;e Surat Informasi Sumber Pendanaan ;e Surat Pernyataan Tertulis kesanggupan
    mikro, usaha pertanian, usahaperikanan, transportasi dan pelayanan umum ;Bahwa ahli menerangkan bahwa khusus untuk BBMbersubsidi, PT.
    yangdikategorikan sebagai bahan bakar minyak tertentu (BBMbersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolahdari minyak bumi dengan jenis standard dan mutu(spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu ;Mengenai titik penyerahan dan kepada siapa disalurkan / konsumen BBMnya(subsidi) dan tentang pengajuan harga jual eceran bahan bakar minyak jenisminyak tanah (kerosene), bensin premium dan minyak solar untuk keperluanrumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi
    Minyak Tanah 2.500 Terminal Rumah Tangga danTransit / Usaha MikroInstalasi /Depot02. Bensin Premium 6.500 SPBBM, Usaha Mikro, UsahaBunker / Agen Pertanian, UsahaBunker Perikanan, TransportasiTerminal dan Pelayanan Umum Transit / 16 Instalasi /Depot 03.
    telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengumpulkan dan menampung solarmaupun bensin/ premium tidak memiliki izin usaha penyimpanan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-02-2009 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1694K/PDT/2008
Tanggal 20 Februari 2009 — AHMAD KURNIA, dk ; H. TEUKU MOHAMMAD HASAN ; GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Cq. WALI KOTA PANGKALPINANG Cq. CAMAT KECAMATAN RANGKUI Cq. LURAH KELURAHAN MASJID JAMIK ; MUHAMMAD ISKANDAR
78 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-02-2004 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11/C/PK/PJK/2004
Tanggal 17 Februari 2004 — Pt. Locomotif Eka Sakti; Direktur Jenderal Pajak
134 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN
Kata Kunci : perizinan usaha, berbasis resiko, lembaga OSS
TUN/1/SEMA 1 2022
1012 — 0
  • Denganberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga OSS/Kepala BKPM,tetapi harus sesuai peraturan dasar ... [Selengkapnya]
  • removed">yang diberi kewenangan baik secara atribusi, delegasi, atau mandat,sehingga untuk menentukan Tergugat dalam sengketa tata usaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus HAM
Putus : 12-01-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2114 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 12 Januari 2011 — RUSWANDI alias WANDI bin JARKASIH
92 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Edi,Hamdi bin Umar Hilabi, Gamariana alias Umi dan Muhammad Ali Hilabi aliasHilabi (Terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah) pada hari Kamistanggal 25 Juni 2009 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009,bertempat di area Terminal Il D Bandar Udara Soekarno Hatta Tangerang atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tangerang, telah turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkanTKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan
    Abas dan Terdakwa Il Ruswandi aliasWandi menempatkan TKI tersebut tidak melalui Mitra Usaha di negara tujuan,yakni Negara Arab Saudi;Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 104 ayat (1) a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTangerang tanggal 22 Desember 2009 sebagai berikut:1.
    Ruswandi alias Wandi bin Jarkasih bersalahmelakukan tindak pidana "telah turut serta melakukan perbuatan pidanamenempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sesuai surat dakwaan JaksaPenuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM706/08/2009, tanggal 24 Agustus2009, dakwaan lebih subsidair;2. Menjatuhnkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;3.
    ABAS (alm.) alias JEFRI aliasBIBIR dan Terdakwa II RUSWANDI alias WANDI bin JARKASH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkan TKI tidakmelalui Mitra Usaha;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan;Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;Menetapkan barang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-03-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/TUN/2005
Tanggal 16 Maret 2006 — Ir. SURIADI HARDJA ; vs. Kepala Badan Pertanahan Nasional ; Ny. H. Ucu Sumiati alias Ny. H. Dulkapi ;
216 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap