Ditemukan 91422 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-08-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/Pdt/2011 Tanggal 16 Agustus 2011 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain
37 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain
Direktorat Kekayaan Negara Lainlain, berkedudukandi Gedung Juanda , Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin No.1 JakartaPusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Indra Surya, SH.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. DirektoratKekayaan Negara LainLain (in casu Tergugat) ;Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 241 K/Pdt/2011Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, kiranya cukup jelas bahwaPemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan Republik IndonesiaCq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara q.
Direktorat Kekayaan Negara LainLain (in casu Tergugat) secara hukum patut dituntut untuk melanjutkan kembalitransaksi Jual Beli sesuai persetujuan dan/atau kesepakatan yang telah dibuatoleh PT Bank Mashill Utama, Tok. dengan Penggugat sebelum Bank MashillUtama, Tbk dibekukan dan oleh karena itu secara hukum Penggugat layakmendapatkan hak untuk diprioritaskan sebagai Pembeli ;Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak penawar dan/ataucalon pembeli yang beritikad baik atas Aset Bank berupa sebidang
Fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa rencana Tergugat untukmelakukan pelelangan atas asset sengketa tersebut dan hal itu diakuioleh Tergugat sendiri dalam dalil jawaban Tergugat pada Pokok Perkarabutir 6 yang menegaskan bahwa : "apabila Penggugat berrnaksudmembeli asset dimaksud maka harus mengikuti tata cara dan harga yangditetapbkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalampelepasan atas kekayaan Negara" ;c.
Register : 24-08-2016 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN BOGOR Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Bgr Tanggal 4 Oktober 2017 — Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
170 — 45
170 — 45
Direktorat Jenderal kekayaan Negra Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor telah melakukan perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan Surat No.S-Pen-398/WKN.08/KNL.03/2011 tanggal 19 September 2011 cacat yuridis dan tidak mengikat untuk melaksanakan lelang atas jaminan kredit milik debitur yaitu:a. SHM No.840/Desa Cibuluh, atas nama Wiyanta dan luas tanah 3.650 m2 gambar situasi tanggal 20 Juli 1994 No.9680/1981;b.
Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Putus : 23-08-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 PK/PDT/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER, DK
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER, DK
., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Klampis SemoloTimur XlIl, Nomor 07, Semolowaru, Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2016;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;1.Lawan:KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK ~ INDONESIA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER,berkedudukan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan,Lantai 3, Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat cq Jalan
WIDODO SUNARKO selaku PEJABAT LELANG PADAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJEMBER, beralamat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara DanLelang Jember, Jalan Slamet Riyadi, 344 A, Jember;2. LUBENAH, S.H., selaku NOTARIS/PPAT KABUPATENBANYUWANGI, berkantor di Jalan A.Yani 81 Banyuwangi;3.
Bahwa kemudian oleh Tergugat satu, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 653dan Sertifikat Hak Milik Nomor 654 tersebut telah dimohonkan kepadaTergugat dua dan Tergugat tiga untuk menjual tanah tersebut dengan caraHalaman 3 dari 22 hal.Put.Nomor 436 PK/Pdt/2017lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember (KPKNL Jember);.
danVI untuk membayar biaya perkara secsara tanggung renteng dalamkedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 438 K/Pdt/2015 tanggal 28 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi:Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal KekayaanNegara, Kantor Pelayanan Kekayaan
Putus : 05-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613 K/Pdt/2021 Tanggal 5 April 2021 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BATAM, dkk.
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BATAM, dkk.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARACq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) BATAM, berkedudukan diJalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji)Batam Centre, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yangdiwakili oleh Hady Purnomo selaku Diektur Hukum danHubungan Masyarakat Kementeria Keuangan, dalam halini memberi kuasa kepada: 1. Syukri Asyhadhy, KepalaKPKNL Batam, 2. Dedy Christanto, Kepala Seksi Hukumdan Informasi KPKNL Batam, 3.
Putus : 19-03-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2369 K/Pdt/2011 Tanggal 19 Maret 2012 — WILUYO VS DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL, DKK
116 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILUYO VS DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL, DKK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTORWILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL, berkedudukandi Jalan KS. Tubun Nomor 12, Kota Tegal ;2. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk., DANAMON SIMPANPINJAM UNIT PASAR PETARUKAN, berkedudukan di JalanKartin) Nomor 71A Kecamatan Petarukan, KabupatenPemalang ;3.
Wiluyo, dan 2.Patriyah selanjutnya disebut Jaminan II ;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009 bertempat di KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal, Jalan KS TubunNomor 12 KotaTegal, Tergugat menjual lelang Jaminan dan II, namunhanya terjual JAMINAN II, pemenang lelang adalah Tergugat Ill denganharga Rp. 350.100.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus ribu Rupiah) ;b..4 Bahwa, penjualan lelang tersebut sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad), yaitu :4.11 Melanggar
Menyatakan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2009 bertempat di KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal, Jalan KS TubunNomor 12 Kota Tegal telah menjual lelang Jaminan dan II berdasarkanPengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dikeluarkanPT.
Putus : 29-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 K/Pdt/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, DK
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, DK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAcq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA SEMARANG cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Mangun SarkoroNomor 141, Surakarta;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAcq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAcq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAKARTA III, berkedudukan di Jalan PrapatanNomor 10, Jakarta Pusat, keduanya dalam hal ini memberikankuasa kepada Dr.
., LL.M dan Rekan, ParaPegawai pada Biro Bantuan Hukum di Kantor Wilayah VIIDirjen Kekayaan Negara Jakarta dan Kantor PelayananKekayaan Negara serta Lelang Jakarta III serta Para Pegawaipada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang diHal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 42 K/Pdt/2014KasasiSurakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober2013;3 LIE RUDIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan PattimuraNomor 80, Surakarta;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IlI/ParaTerbanding;Mahkamah
Atas alasantersebut menunujukkan penentuan harga limit yang dilakukan Termohon Kasasi Idan II tidak dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam PerMen Keuangan Nomor180/PMK.06/2009 tentang oleh Penilaian Barang Jaminan dan/atau BarangKekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia PengurusanPiutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Register : 27-09-2011 — Putus : 12-09-2011 — Upload : 27-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 61/Pdt.G/2010/PN.Ska Tanggal 12 September 2011 — YUDIK KURNIANTO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL IX DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA , DKK
93 — 25
93 — 25
YUDIK KURNIANTO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL IX DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA , DKK
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqMENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAcq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cqKANWIL IX DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAANNEGARA SEMARANG cq KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA . yangdalam hal ini diwakili oleh kuasanyaSugiyanto, SE.,M.Si, Moh. Arif Rochman, SH.Masirin, SH dan Indriani Rositowati, SHberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27April 2010, nomor: SKU108/MK.6/2010.Selanjutnya disebut SODAS a basse ssinne sexwas on caenercmrs2.
Setelah dokumen lengkapmaka berdasarkan pasal 7 Vendu Reglement jo.Peraturan Menteri Keuangan Nomr : KEP102/PMK.01/2008Tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Kekayaan Negara, dimana obyeksengketa berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Surakarta. KPKNL Surakarta tidakboleh menolak permohonan lelang di wilayah kerjanyasepanjang permohonan lelang telah lengkap persyaratannya:.
Bahwa kami sebagai Tergugat III dalam perkara ini selakupembeli/pemenang lelang atas pelelangan dari KantorPelayanan Kekayaan Negara dan lelang Surakarta yang diadakanpada tanggal 18 Pebruari 2010; serta kami telah menerimarisalah Mang No. 86 / 2010 oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan lelang Surakarta tertanggal 18 Pebruari 2010 ;Ds Bahwa obyek sengketa tersebut telah dilelangkan oleh PTBank Danamon Indonesia Tbk Jakarta c.q PT Bank DanamonIndonesia tbk Kanwil O07 Jateng dan Daerah IstimewaYogyakarta
c.q PT Bank Danamon Indonesia tbk Kantor CabangSolo Sudirman c.q Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar KotaSragen melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danlelang Surakarta, bahwa kami telah dinyatakan sebagaipemenang yang sebagaimana dalam Risalah lelang No. 86/2010tertanggal 18 Pebruari 2010 ;3.
Putus : 03-11-2010 — Upload : 01-11-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 327/Pdt/2010/PT.Smg Tanggal 3 Nopember 2010 — WILUYO melawan DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGA, dkk
49 — 14
49 — 14
WILUYO melawan DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGA, dkk
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANGKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL, Beralamat di Jl. KS. Tubun Nomor 12 Kota Tegal ; 2. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, DANAMON SIMPAN PINJAMUNIT PASAR PETARUKAN), 7 "7 272Beralamat di Jl. Kartini no. 71A Kecamatan Petarukan, KabupatenPemalang ; 3.
Putus : 14-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/Pdt/2013 Tanggal 14 Mei 2013 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. DIREKTORATKEKAYAAN NEGARA LAINLAIN, berkedudukan di GedungJuanda I, Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat,dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Obor P. Hariara,S.H., dan Rekan, para Pegawai Biro Bantuan Hukum padaKantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia di GedungDjuanda Lantai 15, Jalan Dr.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Direktorat Kekayaan Negara LainLain (in casu Tergugat);Bahwa, berdasarkan halhal tersebut di atas, kiranya cukup jelas bahwaPemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan RepublikIndonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.
Putus : 18-06-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2482 K/Pdt/2014 Tanggal 18 Juni 2015 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA, DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN, Dkk
35 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA, DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN, Dkk
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA, DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN,berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai9, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24, Jakarta Pusatdiwakili oleh Menteri Keuangan RI u.b Sekretaris JenderalKiagus Ahmad Badarudin;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAANAGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanSultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, diwakili olehJaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasakepada Rawan M.S, S.H., M.H., dan
Putus : 16-12-2020 — Upload : 24-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3704 K/Pdt/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — ROHANIAH
Lawan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANWIL
DJKN JAWA BARAT, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BEKASI,
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROHANIAHLawanKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANWILDJKN JAWA BARAT, KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG BEKASI,
Putus : 02-05-2013 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 244/Pdt.G/2012/PN.Mks Tanggal 2 Mei 2013 —
20 — 4
20 — 4
JAMALUDDIN (penggugat) Lawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (tergugat)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGMAKASSAR, yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4Makassar, selanjutnya di sebut sebagai TERLAWAN /TERBANDING ; 22222 22 nenn concn cence ceceHal. 1 dari 6 hal. Put.No.293/PDT/2013/PT.Mks2. PT BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk CABANGSINJAI , yang berkantor di Jalan Persatuan Raya No. 97 KabupatenSinjai selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II / TERBANDING II sae Setelah membaca : 222 22 oon nn nnn nn nen enn nn nen ee nnn1.
Register : 07-11-2014 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 519/PDT.G/2014/pn.BDG.,. Tanggal 23 Juni 2015 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara LAWAN H. Prihadi S. Abdoessoeki, DKK
302 — 36
302 — 36
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara LAWAN H. Prihadi S. Abdoessoeki, DKK
Putus : 19-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426 K/Pdt/2014 Tanggal 19 Desember 2014 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO Melawan MUSLIMIN
163 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO Melawan MUSLIMIN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) PURWOKERTO, berkedudukan di JalanPahlawan Nomor 876, Kota Purwokerto, diwakili olehKiagus Ahmad Badaruddin selaku Sekretaris JenderalKementerian Keuangan Republik Indonesia qq. MenteriKeuangan Republik Indonesia qq. Pemerintah RepublikIndonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.
Tanggal 12 September 2012 Sertifkat Sertifikat Hak Milik Nomor 95 a/nMuslimin telah dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (Tergugat 3);b. Bahwa Hak Tanggungan Nomor 01743/2009 Peringkat Il berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 11 Agustus 2009 Nomor611/KJB/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ratnawati, S.H.(Tergugat 2) selaku PPAT telah di Roya senilai Rp87.500.000,00(delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);c.
Kementerian Keuangan Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah IX DirektoratJenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Purwokerto selaku (Instansi) atasan TergugatHal. 9 dari 30 hal.
Putusan Nomor 1426 K/Pdt/20142.2.2.3.Ill, Karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokertobukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian darisuatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila adatuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokertobukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badanyang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara,dimana salah satu
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah IXDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.
Putus : 24-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3757 K/Pdt/2020 Tanggal 24 Maret 2021 — DEDE ISKANDAR vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, dkk
78 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEDE ISKANDAR vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, dkk
Putus : 29-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2444 K/Pdt/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 — DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH X DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA SURABAYA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG JEMBER, DKK
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH X DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA SURABAYA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG JEMBER, DKK
Register : 08-12-2014 — Putus : 22-07-2015 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 884/Pdt.G/2014/PN Dps Tanggal 22 Juli 2015 — CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH XIV DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DENPASAR CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dkk.
59 — 22
59 — 22
CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH XIV DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DENPASAR CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dkk.
KANTOR WILAYAH XIV DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DENPASAR CQ.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL). berkedudukan di Gedung KeuanganNegara I. Jalan DR. Kusumaatmaja, Denpasar, yang dalam halini diwakili oleh Kuasanya sdr. WIN ANDOYO,SH,MH,ANDRI RACHMAWAN, SH, MKn, CHAIRUL ANAM.SH,RITA AMBAR SARI, SH, dan I GUSTI PUTUSUDARYANA..
ada disekitar objek tersebut.Bahwa harga tertinggi adalah nilait yang mungkin diserap olehMasyarakat, sedangkan harga terendah dilakukan penyesuaiandimana waktu penjualan per 17 Maret yaitu Rp.700. juta.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil sangkalannya,Tergugat I dan Tergugat III masingmasing mengajukan bukti suratBukti Surat Tergugat I: Surat Permohonan Lelang Ulang Eksekusi hak Tanggungan,tertanggal 20 April 2011 dari sdri Natalia Budihardjo yangdisampaikan Kepada Kepala Kantor Pelayanan kekayaan
Negara danLelang Denpasar dengan dilampiri Surat tentang Nilai Limit, diberitanda TI1 ;Surat Penetapan Jadwal Lelang Ulang tertanggal 13 Mei 2011 dariKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar,ditujukan kepada Natalia Budihardjo, diberi tandaSalinan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 7, tanggal 6 Januari2009, oleh Notaris/PPAT JS.Wibisono.SH, diberi tanda TI3;Sertifikat Hak Milik Nomor: 3510/Kel Renon, luas 928 m2,atas nama pemegang hak ODoktoranda Ayu Rai Sri Wulan,beserta Sertifikat
yang bersesuaian dengan bukti TI2telah terungkap fakta bahwa benar Tergugat II mengajukan permohonan lelangulang atas sebidang tanah berikut bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak MilikNomor 3510/Kel.Renon, Surat Ukur Nomor : 64/1999 tanggal 21041999, seluas928 m2, atas nama Doktoranda Ayu Rai Sri Wulan, terletak di Kelurahan Renon,Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan harga limitRp. 4.000.000.000, dan dengan dasar permohonan lelang ulang tersebut, KepalaKantor Pelayanan Kekayaan
Putus : 28-11-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 985 K/Ag/2022 Tanggal 28 Nopember 2022 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, b
197 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
197 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, b
Putus : 18-05-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1206 K/Pdt/2022 Tanggal 18 Mei 2022 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN), VS DJAMIL HUSIN SAGGAH DKK
108 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN), VS DJAMIL HUSIN SAGGAH DKK
Putus : 04-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2470 K/PDT/2011 Tanggal 4 Juli 2012 —
66 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V DEPARTEMEN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH VII JAKARTA vs BUPATI BANTUL
PUTUSANNomor : 2470 K/PDT/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam perkara :KEPALA KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA V DEPARTEMEN KEUANGAN RI, DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH VIIJAKARTA, berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10, Jakarta,dalam hal ini diwakili oleh DR. INDRA SURYA, SH.
Samadikun Hartono, dengan tembusankepada Lurah Desa Parangitritis, Kecamatan Kretek,Kabupaten Bantul dengan Nomor : S123/WKN.07/KP.05/P/2008 tertanggal 19 Agustus 2008 tentang keberadaanSertifikat HGB No. 5 berada di Kantor Kekayaan Negara danLelang Jakarta V ;19.Bahwa, Turut Tergugat II telah mengetahui Sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) No. 5 Desa Parangtritis tercatat atasnama PT.
Keputusan Presiden (Keppres) No. 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, yang menyatakanbahwa dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari2004, semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yangdikelola oleh Menteri Keuangan ;b. UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, yang melarang meletakkan sita atas aset Negara apalagimengalihkannya kepada pihak ketiga ;G.
Bank Modern dariDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui suratNo. S4474/KN/2008 tanggal 17 Juli 2008 ;19.Bahwa penyerahan pengurusan piutang oleh DJKN tersebutadalah dalam rangka tindak lanjut proses seluruh PKPSsetelah berakhirnya masa kerja BPPN, dan bukan hanyaterhadap Samadikun Hartono eks PT. Bank Modern saja ;20.Bahwa penyerahan pengurusan piutang Negara dari PKPS21a.n. Samadikun Hartono eks. PT.
NEGARA DAN LELANG JAKARTA V DEPARTEMENKEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTORWILAYAH VII JAKARTA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 67/PDT/2010/PTY., tanggal 3 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BantulNo. 32/PDT.G/2009/PN.BTL., tanggal 11 Februari 2010 ;MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi Turut Tergugat II ;Dalam Pokok Perkara :1.