EFFENDI VS GUBERNUR SUMATERA UTARA

Titi Rante Padang Bulan Medan yangbertindak baik secara bersamasama dan ataupun sendirisendirisebagai Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Pebruari 2014 selanjutnya disebut sebagai ...... eeePENGGUGAT ;GUBERNUR SUMATERA UTARA ; berkedudukan di Jalan P. DiponegoroNo.30 .Medan dalam hal Ini diwakili oleh :1 Nama : ABDUL JALIL, SH,MSP, Kepala Biro2 Nama : ERWINSYAH, S.H.MH, Kabag Bantuan3 Nama : MANGIHUT NADEAK, S.H.

. ; 6 Nama : Winda Diana Silitonga,SH,.MH Staff ;7 Nama: Rini Widiastuty, SH,MHum Staff ; Baik sendirisendiri maupun bersamasama untuk mewakiliGubernur Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : No.180/2913/2014, tertanggal 27 Maret 2014,selanjutnya disebut sebagai...................

Dengan demikian surat keputusan Tergugat telah bersifatfinal dan telah menimbulkan akibat hukum.Ill Tenggan k lam pengajuan nBahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera UtaraNomor : 170/381, tanggal 20 Januari 2014 tersebut diatas di ambil olehFransiskus adek Penggugat atas suruhan Penggugat dari Biro OTDAKantor Gubernur Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014penggugat terima faxnya dan Penggugat sampai di Medan pada tanggal 7Februari 2014 Penggugat terima Surat

Effendi Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan ;Bahwa dari judul Objek Gugatan sesungguhnya telah dapat dimaklumidengan jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain adalah berupa Surat biasa yanglazim dilakukan dalam lintas kerjasama antar instansi yang dalam hal iniGubernur Sumatera Utara selaku Kepala Pemerintahan Provinsi Sumatera Utaradengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas nama institusiKejaksaan ;Bahwa surat yang diterbitkan Tergugat sebagai tindak lanjut dari maksudsurat permintaan yang disampaikan

DALAM PENUNDAAN :Menolak Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari SuratGubernur Sumatera Utara Nomor : 170/381 tanggal 20 Januari 2014 PerihalPersetujuan Tertulis Untuk Melakukan Pemanggilan, Permintaan Keterangandan Penyidikan Serta Penahanan Terhadap Sdr. Effendi Ketua DPRDKabupaten Nias Selatan tersebut ;Il.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN (PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, DKK

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Cq.GUBERNUR SUMATERA SELATAN dkk vs 1. MULIADA LINDY dkk

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Cq.GUBERNURSUMATERA SELATAN : Alamat Jalan Kapten A.RivaiPalembang, dalam hal ini diwakili Kuasa HukumnyaARDIANSYAH, SH. Advokat dari Law office Syailendra,SH. & Ardiansyah, SH. Advocates and Legal Consultants,Jalan Sekip Bendung Ir.Melati No.485 RT.17 Palembang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2014,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semulaTURUT TERGUGAT I;2.

klaimTerbanding/Penggugat dalam gugatannya atas tanahtersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslahdinyatakan ditolak, akan tetapi Majelis HakimPengadilan Negeri palembang yang memeriksa danmengadili perkara a quo sama sekali tidakmempertimbangkan dalil Pembanding IJ tersebut;Bahwa pada faktanya berdasarkan keterangan saksisaksi dari Terbanding yaitu Hutapea dan NanangZainuri (vide putusan No.81/Pdt.G/2013/PN.PLGhalaman 30) yang pada pokoknya menerangkan bahwapada tahun 1992 Pemerintah Provinsi Sumatera

KecamatanSeberang Ulu I Kotamadya Palembang, Daerah TingkatI Palembang dengan demikian pada kenyataan tanahhalaman 39 dari 49 halaman Pts No.49/PDT/2014/PT.PLGmilik Pembanding II seluas 2.282 M2 dengan Suratpengakuan Hak diatas kertas zegel tahun 1984 tanggal24 Desember 1985 atas nama Anang Yusuf yangdiperoleh membeli dari ahli waris Anang Yusufsebagaimana Akta Pengoperan Hak No.02 tanggal 12Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Iskandar,SH.M.Kn tersebut tidak pernah dibebaskan baik olehPemerintah Provinsi Sumatera

SUMATERA UTARA ATAS NAMA GUBERNUR SUMATERA UTARA, DK

MISWAN, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.Tanom Dusun IV Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang KuisKabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;Masingmasing dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harfid Dwi Antoni,SH., dan Aulia Zufri, SH., Keduanya Advokat & Konsultan Hukum padaLembaga Bantuan Hukum Verzet, berkedudukan di Jalan Karya Gg. SosroNo. 33 Lk.

XVI Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat KotaMedan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/LBHV/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Penggugat dan Il;Lawan1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara atas nama GubernurSumatera Utara yang beralamat di JI. P. Diponegoro No. 30 MedanSumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semulaTergugat ;2.

Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang atas nama Bupati DeliSerdang selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang beralamat di Jl.Negara Lubuk Pakam Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Utara yang menurut paraPenggugat tidak layak dan tidak adil ;Bahwa perihal besarnya nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanamanyang terkena pembebasan untuk kepentingan proyek pembangunan jalanarteri akses Bandara Kualanamu di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis,Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut telah dengantegas dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah KabupatenDeliserdang (Tergugat II) Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor847 Tahun 2011 yang menetapkan besarnya

(Dua Ratus Dua PuluhRibu Rupiah) tiap meter persegi, tidak termasuk tanah ex HGU PTPNIIyang kemudian dijadikan dasar perhitungan besarnya ganti rugi yangdituangkan dalam daftar nominative yang pembayaran ganti ruginyadibebankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq.

Penggugat:
DPP APINDO Sumatera Utara
Tergugat:
Gubernur Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Cq. Gubernur Sumatera Selatan VS 1. INDRA MULIAWAN dkk

PU TUS ANNomor 46/PDT/2013/PT.PLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Cq. Gubernur Sumatera Selatan, alamatJalan Kapten A. Rivai, No.3 Palembang, dalam hal ini diPengadilan Negeri diwakili oleh Kuasanya H. MuktiSulaiman, SH, M.

., Gautama Gandhi, SH danHisbullah, SH, M.Si yang kesemuanya pegawai KantorGubernur Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai, No.3Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11September 2012, nomor 3459/II/2011, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12September 2012 yang didaftarkan dibawah Nomor : 135/SK/2012/PN.Sky, untuk tingkat banding diwakili olehArdiansyah, SH Advokat dari Law Office Syailendra, SH& Ardiansyah, SH. Jl. Sekip Bendung Lr.

, yang terletak di Jalan Poros Ampera,Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin,Provinsi Sumatera Selatan, sesuai menurut Sertipikat Hak Milik No. 3374/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 678/Sungai Kedukan/2005, denganbatasbatas : Sebelah Utara/Depan dengan tanah yang ada Pipa Pertamina; Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Hasan (Penggugat II); Sebelah Barat/Kiri dengan tanah Rohmat; Sebelah Timur/Kanan dengan Jalan Poros Ampera.3.

,PALW1.2., dan P.IL1.3., bahwa tanah sengketaadalah milik para Terbanding dahulu paraPenggugat, terletak di RT.27, Kelurahan SungaiKedukan, Kecamatan Rambutan, KabupatenBanyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, bukan diKelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I,Kota Palembang, sesuai keterangan saksi M. JarsiTolip, Ketua RT. 27 Kelurahan Sei Kedukan,Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin,Propinsi Sumatera Selatan, dan keterangan saksiM.

Kota Palembang,berdasarkan bukti T.1, T.3, T.4, T.5 dan T.6., di daerah Kelurahan 5, 8, 15,16 Ulu, dan Plaju Darat, Kecamatan Seberang Ulu I dan II, Kota Palembang,sesuai menurut kesaksian Zulanun Tarmizi sebagai anggota Tim, dan bukandi daerah Kelurahan Sei Kedukan, Kecamatan Rambutan, KabupatenBanyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA ; DR. RM. HM. SUPRIANTO,dkk

PUTUSANNomor 1121 K/PDT/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cg. GUBERNURSUMATERA UTARA, diwakili oleh Gubernur Sumatera Utara, H.SYAMSUL ARIFIN, SE., berkedudukan di Jalan DiponegoroMedan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada T.

II Desa Dagang Kerawan, Kecamatan TanjungMorawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,dalam hal ini memberi kuasa kepada JUMONO, SH., dan kawankawan, para Advokat, berkantor di Jalan Puri Nomor 1, Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2011,Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;dan1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNGMORAWA Cq. DIREKTUR UTAMA PT.

Bahwa objek perkara Eks HGU PTPNII yang terletak di DesaDagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, KabupatenDeli Serdang, Propinsi Sumatera Utara telah habis masaHal. 13 dari 45 hal Put.

Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara yang berkedudukan di JalanSisingamangaraja Km. 10,5 Nomor 60Medan Propinsi Sumatera Utara adalahsalah alamat, karena Kepolisian NegaraR. adalah Kantor/Lembaga Kepolisianyang seharusnya adalah Kapolri selakuPejabat Kepolisian Negara R.! Cq. KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara jugakeliru dan salah yang seharusnya adalahKepala Kepolisian Daerah SumateraUtara;2.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakamdalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAHPROPINSI SUMATERA UTARA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA tersebutharus ditolak;Hal. 43 dari 45 hal Put.

Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Poros Ampera Desa/Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdiri :a.

INDRA MULIAWAN HARDI MULIAWAN, HASAN -lawan-Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Cq. Gubernur Sumatera Selatan

Selatan tanggal 02 Maret 2011, yang di tanda tanganSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diberi tanda P.I.2;Foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kota Palembang kepada sdr.DG.

Sumatera Selatan (a.n Tergugat)kepada Penggugat II No: 593/0636/I/2011, Perihal: Pembangunan WaterTheme Park diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal101112131402 Maret 2011 yang ditanda tangani Sekretaris Daerah Provinsi SumateraSelatan, diberi tanda P.II.4 ;Foto copy surat dari SEKDA Prov.

Sumatera Selatan (a.n Tergugat)kepada Penggugat II No: 593/0645/1/2011, Perihal : Pembangunan WaterTheme Park diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggalO01 Maret 2011 yang ditanda tangani Sekretaris Daerah Provinsi SumateraSelatan, diberi tanda P.II.5;Foto copy dari foto copy surat dari Tergugat yang ditanda tanganiSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin No.593/4104/I/2006, perihal penjelasan atas tanah sdr.Wedi dan sdr.

Sumatera Selatan (a.n. Gubernur)kepada INDRA MULIAWAN tanggal 02 Maret 2011, No.593/0642/1/2011, diberi tanda T.8 ;9 Foto copy surat dari SEKDA Prov. Sumatera Selatan (a.n. Gubernur)kepada HARDI MULIAWAN tanggal 02 Maret 2011, No.593/0645/1/2011, diberi tanda T.9 ;10 Foto copy surat dari SEKDA Prov. Sumatera Selatan (a.n.

milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 2Maret 2011 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bukti PIII.1 yang merupakan photo copy Sertipikat Hak Milik No. 3375 tanggal 14 Desember2009, Surat Ukur No. 775/S.

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI tersebut;

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI, dalam hal ini diwakili olehJuwi Hakim, Direktur PT. Sumatera Plastik Industrikewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Langsa,Nomor 1, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten DeliSerdang;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Sarono, S.H.,kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Advokat Sarono, S.H. & Associates, beralamat di JalanMerbau Lt.

Sumatera Plastik Industri)jelas dan final;6.

Sumatera Plastik Industridengan PT. Wijaya Kesuma Bintang (PT.WKB) tertanggal 9 September2011, dimana dalam kontrak dengan PT. Wijaya Kesuma Bintang (PT. Wkb)pada Pasal 3 disebutkan huruf (i) Pihak Pertama (PT.

Sumatera Plastik Industriuntuk di dengar jawabannya terhadap Nota PemeriksaanNomor 9657/DTKTR/SU/2013 yang = apabila tidakdilakukan maka pada poin 3 jelas disebutkan akan diproseske tingkat berikutnya. Bahwa Surat Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor10607/DTKTR/SU/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihalTindak Lanjut Nota Pemeriksaan belum mengakibatkanakibat hukum berupa sanksi bagi Penggugat;.

Sumatera PlastikIndustri batal demi hukum sehingga mengakibatkanperalihan hubungan kerja Sdr. Berman Gultom dari PT.Wijaya Kusuma Bintang menjadi hubungan kerja denganPT. Sumatera Plastik Industri. Dimana sesuai dengan Pasal13820 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian kerjaadalah:1. Kesepakatan;. Kecakapan;23. Adanya Objek yang diperjanjikan;4.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA atas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA, dk

PUTUSANNomor 1174 K/PDT/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.MISNI, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sena, KecamatanBatang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;MISWAN, bertempat tinggal di Jalan Tanom, Dusun IV,Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, KabupatenDeli Serdang Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada: HARFID DWI ANTONI, S.H., dan kawankawan

XVI, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan MedanBarat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2014;Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;LawanSEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARAatas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA, beralamat diJalan P.

Diponegoro Nomor 30 Medan Sumatera Utara;SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANGatas nama BUPATI DELI SERDANG SELAKU KETUAPANITIA PENGADAAN TANAH, beralamat di Jalan NegaraLubuk Pakam Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara,Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telahmenggugat sekarang Para

Utara yang menurut Para Penggugat tidak layak dantidak adil; Bahwa perihal besarnya nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanamanyang terkena pembebasan untuk kepentingan proyek pembangunan jalanarteri akses Bandara Kualanamu di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis,Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut telah dengantegas dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah KabupatenDeliserdang (Tergugat Il) Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor847 Tahun 2011 yang menetapkan besarnya

nilai ganti rugi atas bidangbidang tanah tersebut yakni sebesar Rop220.000,00 (dua ratus dua puluh riburupiah) tiap meter persegi, tidak termasuk tanah ex HGU PTPNII yangkemudian dijadikan dasar perhitungan besarnya ganti rugi yang dituangkandalam daftar nominative yang pembayaran ganti ruginya dibebankan kepadaPemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq Dinas Jalan Dan Jembatan UnitPenanganan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku

INDRA MULIAWAN dkk VS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN c/q GUBERNUR SUMATERA SELATAN

No.12/PDT/20212/PT.PLGdi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A PalembangNo. 296/SK/ 2011/PN PLG tanggal 30 Mei 2011;LAWAN :PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN c/q GUBERNURSUMATERA SELATAN, beralamat Jl. Kapten A.

SumateraSelatan, sesuai menurut Sertipikat Hak Milik No. 563/Desa SungaiKedukan, Surat Ukur No. 74/Sungai Kedukan/2003, dengan batasbatas :e Sebelah Utara/depan dengan tanah HARDI MULIAWAN(PENGGUGAT II) / WEDI;e Sebelah Selatan/belakang dengan tanah HASAN (Penggugat IID;e Sebelah Barat/kiri dengan tanah ROHMAT;e Sebelah Timur/kanan dengan Jalan Poros Ampera.2 Penggugat II ada memiliki sebidang tanah seluas 11.460 M2, yangterletak di Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan,Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera

No. 564/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 75/SungaiKedukan/ 2003, dengan batasbatas :e Sebelah Utara/ depan dengan tanah INDRA MULIAWAN(Penggugat I) dan ROHMAT;e Sebelah Selatan/belakang dengan tanah ASWAR dan HASAN(Penggugat III);e Sebelah Barat/kiri dengan tanah HASMI;e Sebelah Timur/kanan dengan tanah INDRA MULIAWAN(Penggugat I), WEDI dan MUZAKIR.Dan sebidang tanah seluas 5.190 M2, yang terletak di Jalan Poros Ampera,Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin,Provinsi Sumatera

Penggugat III ada memiliki sebidang tanah seluas 15.415 M2, yang terletak diJalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan,Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Sertifikat Hak MilikNo. 3375/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 775/Sungai Kedukan/2009,dengan batasbatas :Sebelah Utara/depan dengan tanah HARDI MULIAWAN (Penggugat II) ; Sebelah Selatan/belakang dengan tanah INDRA MULIAWAN (PenggugatD; Sebelah Barat/kiri dengan tanah ROHMAT ; Sebelah Timur/kanan dengan

(Sepuluh milyar rupiah) kepada Para Penggugat, jikaTergugat tidak mematuhi putusan provisi ini.DALAM POKOK PERKARA :1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat.2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag),yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang.3 Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Poros Ampera Desa/Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, KabupatenBanyuasin, Provinsi Sumatera Selatan terdiri :a Tanah seluas 19.775 M2 seperti tersebut pada Sertipikat

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI (dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya JUWI HAKIM), Kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan di Jalan Langsa No. 1, Desa Purwodadi,Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkanAkta No. 41 tertanggal 4 Juni 1992. Dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya : SARONO, SH., KewarganegaraanIndonesia, Advokat, pada Kantor Advocat SARONO, SH &Associates, beralamat di Jalan Merbau Lt.

II No. 10DMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal14 Agustus 2013, selanjutnya disebut : PEENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA UTARA, Berkedudukan di Jalan Asrama Nomor : 143 Medan. Dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya :1. Nama =: FRANSISCO BANGUN, SH. MH.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);Jabatan : Kepala Bidang PerlindunganKetenagakerjaan;Alamat : Jl. Asrama No. 143 Medan;2. Nama : MANGATUR SIHALOHO,S. Sos.

diajukan oleh para pihak, dansuratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalamsalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 85/G/2013/PTUNMDN, tanggal 17 Desember 2013, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikut;MENGADILIDALAM EKSEPSI :e Menerima eksepsi Tergugat tentang Surat Keputusan Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 10607/DTKTR/SU/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tentang Tindak Lanjut NotaPemeriksaan terhadap PT. Sumatera Plastik Industri atas pengaduanSdr. BERMAN GULTOM yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding;3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut SuratKeputusan tentang Tindak Lanjut Nota Pemeriksaan terhadapPT.

Sumatera Plastik Industri Nomor 10607DTKTR/SU/2013tertanggal 2 Agustus 2013;4.

ARHAM FADOLI vs GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ANDRY TANZIL VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Telah menerima Surat Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :660/KPTS/II/2013 tanggal 6September 2013 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, tertanggal 4Nopember6. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat yang diajukanoleh para pihak ; 7.

OBJEK GUGATAN .Bahwa objek gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 660/KPTS/II/2013 tanggal6 September 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil danPeresmian Pengangkatan Sdr. Djoni sebagai Pengganti antar Waktu AnggotaDPRD Kota Lubuk Linggau Masa Jabatan Tahun 2009) B.

Bahwa Penggugat merupakan Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah KotaLubuklinggau yang dicalonkan oleh Partai Damai Sejahtera (PDS), yangdiresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau MasaJabatan Tahun 2009 2014 dengan Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor : 646/KPTS/II/2009 tanggal 17 September 2009; .

Selatan dengan mendasarkan surat Ketua DPRD KotaLubuklinggau dan surat Walikota Lubuklinggau tersebut telah menerbitkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 660/KPTS/II/2013 tanggal 6September 2013; Bahwa secara hukum, surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan a quo adalahcacat hukum karena didasarkan pada Surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau yangbertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran KPU danmendasarkan pada surat Walikota yang cacat hukum karena surat walikotatersebut

Djoni dari Partai DamaiSejahtera Kota LubukLinggau Kepada Gubernur Sumatera Selatan ( BuktiT1),Melampirkan :1. Surat Ketua DPRD Kota LubukLinggau tertangggal 16 Agustus 2013Nomor : 17/546/DPRDLLG/VIII/2013 Perihal : Pemberhentian danPergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Linggau atau An.Sdr Andry Tanzil kepada SDr Djoni kepada Gubernur Sumatera Selatanmelalui sdr Walikota LubukLinggau;2.

GUBERNUR SUMATERA UTARA VS Drs. SUTIONO

PUTUSANNomor 413 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Diponegoro Nomor 30 A Medan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H. Sulaiman,S.H., M.Si, Jabatan Kepala Biro Hukum dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2822/2018,tanggal 22 Maret 2018;Pemohon Kasasi;LawanDrs.

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 800/651/2017, tertanggal 6 Februari2017, tentang Menjatunkan Hukuman Disiplin Berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Drs.Sutiono, yang dimohonkan Penggugat;2.

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI; ROTUA ARITONANG

Bahwa Penggugat telah bekerja dengan Tergugat berdasarkanhubungan kerja dengan perusahaan selama 24 tahun dan bekerjadibagian pengikisan tali di Perusahaan Sumatera Plastik Industri (incasu Tergugat) ;DIROBAH DAN DIGANTI MENJADI :1.

Bahwa pengurus cabang Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi(LPHA) DPD K SP51 Sumatera Utara tidak boleh bertindak secara hukummewakili Penggugat karena surat tugas untuk mengajukan gugatanmewakili Penggugat tidak ada diberikan oleh ketua dewan penguruscabang Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi (LPHA) DPD K SPSISumatera Utara kepada kuasa Penggugat, sebelum gugatan PHI dibuatdan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Medan ;3.

gugatan berkapasitas sebagai kuasa dari Termohon Kasasi/Penggugat yangmewakili Lembaga Bantuan Pembelaan Hukum dan Advokasi(LPHA) DPD K KSPSI Sumatera Utara yang berkantor di JalanJend.

Gatot Subroto No.181 Medan, maka kuasa TermohonKasasi/Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan harusmendapat izin atau menerima surat tugas yang sah dan resmi dariKetua Pengurus Cabang Lambaga Pembelaan WHukum danAdvokasi (LPHA) KSPSI Sumatera Utara ;3. Tentang Gugatan Kabur :Hal. 8 dari 14 hal. Put.

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI tersebut harus di tolak;Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihakpihak yangberperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undangundang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Hal. 13 dari 14 hal. Put.

SUMATERA RIANG LESTARI tersebut ;

SUMATERA RIANG LESTARI vs SUKIJAN

SUMATERA RIANG LESTARI, berkedudukan di Tanjung Datuk, No. 333Pekanbaru, diwakili oleh Ir. Rudi Hartono Sinaga dalam jabatan Direktur PT.Sumatera Riang Lestari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Wijaya, dankawan, berkantor di Jalan A. Yani Gang Pelita No. 17 A, RT. 05. RW. 01,Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Nopember 2011,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat,melawan:SUKIJAN, bertempat tinggal di Kubang Jaya, RT. 01.

SUMATERA RIANGLESTARI tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PekanbaruNo. 33/G/2011/PHI.PBR. tanggal 20 Maret 2012;MENGADILI SENDIRI :DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI :e Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 010/SPMHRD/PHK/III/ 2010 tanggal 17April 2010, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;3 Menyatakan secara hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SUMATERA HAKARINDO tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 146/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, tanggal 23 Februari 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 13 Oktober 2019;3.

PT SUMATERA HAKARINDO VS ENGKY YULIZER

----------------------------------- M E N G A D I L I --------------------------------DALAM EKSEPSI :----------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat Tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1060-7/DTK-TR/SU/2013,tertanggal 2 Agustus 2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;---------------------------------DALAM POKOK PERKARA :--------------------------------------------------

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA UTARA

Sumatera PlastikIndustri dengan PT.Wijaya Kesuma Bintang ( PT.WKB ) Tertanggal09 September 2011, dimana dalam kontrak dengan PT.WijayaKesuma Bintang (pt.

Sumatera Plastik Industri atasPengaduan benama BERMAN GULTOM yang diterbitkan olehTergugat ; . Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Tentang Tindak Lanjut Nota Pemeriksaan TerhadapPT. Sumatera Plastik Industri Nomor : 1060 7/ DTKTR/SU/2013 ~=Tertanggal 02 Agustus 2013 ;.

Sumatera PlastikIndustri tanggal 12 Juli 2013.

Sumatera PlastikIndustri ) maka segala hakhak Sdr. Berman GultomHal 25 Putusan Perkara Nomor : 85/G/2013/PTUNMDN2626menjadi tanggung jawab PT. Sumatera PlastikIndustri ;Bahwa salah satu yang menjadi hak Sdr.

Sumatera Plastik Industri) dengan Rinaldi,SH (selaku Direktur PT. Wijaya Kesuma Bintang/WKB)(Bukti P4) ;5. Fotocopy Kontrak Kerjasama antara Saman (selakuManager PT. Sumatera Plastik Industri) dengan Drs. S.Togatorop, MH (selaku Direktur PT. Sany TogaGemilang...... (Bukti P5) ;6.

MULYONO, S.H VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN

S.H.; Jabatan : Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum danHAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; M.

Chandra Eka Putra, S.H., M.H.; Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumatera Selatan; Kesemuanya adalah warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparatur SipilNegara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, beralamat pada BiroHukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan di Jalan KaptenA.

Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 20142019 danmenunjuk Sdr. Herman Rusul Yunus, SE, M.Si, sebagai anggota DPRD Kab. EmpatLawang Masa Jabatan 20142019; 2.

Bukti TI Inv.1Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.475/KPTS/I/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Sadr.Mulyono, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Sdr.

Selatan melalui Bupati Empat Lawang pada tanggal 13 Juli 2016(bukti T.I.Inv.6), selanjutnya Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) menerbitkan obyeksengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 475/KPTS/II/2016Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr.