Ditemukan 269342 data
80 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
286 — 188
Menghukum kepada Para Terlawan (Terlawan dan Terlawan Il) ParaPemohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk menanggung biayatimbul dalam perlawanan ini untuk seluruhnya;Dan/atau: Putusan lain yang seadiladilnya sesuai dengan rasa keadilanmenurut hukum dan terimah kasih;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa gugatan bantahan atau perlawanan (derden verzet) yang telah diajukanoleh Para Pembantah melalui kuasa hukumnya, berdasarkan
empat) GugatanBantahan Para Pembantah dalam perkara ini jelasjelas sangat sulitdimengerti dan diterjemahkan seeara hukum, karena dalildalil petitumnyabelum tuntas atau tidak selesai;Bahwa Pembantah dan Pembantah Il adalah Pasutri (pasangan suamiistri), Pembantah II adalah adik Kandung dari Terbantah III dan Terbantah IV(sekaligus selaku Termohon Eksekusi/Tergugat/Pembanding/PemohonKasasi dalam putusan perkara pokok yang sudah memiliki kekuatan hukumpasti (in kracht) tersebut di atas);Dalam gugatan bantahan
ini, Para Pembantah mendalilkan memiliki hakatas tanah objek yang diperkarakan atas dasar jual beli dengan AbdullahMuhammad (Terbantah IV/Termohon Eksekusi), jual beli mana didalilkansecara hukum adat (kuitansi) pada tanggal 10 Juni 2004 dengan hargaRp16. 000.000,00 (enam belas juta rupiah);Hal ini sudah tidak jelas dasar hukum, dan tidak lebih dari rekayasa dariPara Pembantah dan kuasa hukumnya untuk sekedar mencobamenghalangi eksekusi, dan jelas pula dalam gugatan bantahan/perlawananini bahwa,
Menolak seluruh bantahan Para Pembantah;4.
IbrahimSelatan : Jalan EkonomiBarat : Jalan Ekonomi, dan selanjutnya luas + 70 are tersebut tidaktermasuk dalam objek perlawan/bantahan oleh Para Pembantahkarena bukan haknya.Kelima:" Bahwa Judex Facti tidak sama sekali mempertimbangkan dengan PutusanPidana pada tanggal 29 Januari 2009 Nomor 3/PID.R/2009 PN.RBI terhadapTerdakwa yaitu: Terbantah I/Pemohon Eksekusi, dan selanjutnya pada tanggal1 Februari 2010, karena benar benar M.
452 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jambudipa RTO1/RW 03, Kelurahan/Desa Jambudipa, KecamatanCisaruaKabupaten Bandung Barat;Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikanputusan sebagai berikut:Dalam Provisi Menerima gugatan/bantahan yang diajukan oleh Penggugat; Menyatakan ditunda/ditangguhkan pelelangan ke2 yang akan
Menerima dan mengabulkan gugatan/bantahan Para Penggugat seluruhnya;2. Menetapkan dan memutuskan memberikan kesempatan kepada ParaPenggugat untuk dapat menjual sendiri aset tersebut dalam kurun waktu 1(satu) tahun ke depan;3. Menetapkan dan memutuskan ditunda/ditangguhkan pelelangan ke2 sampaidengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;4.
Menerima gugatan/bantahan yang diajukan oleh Penggugat: Menyatakan ditunda/ditangguhkan pelelangan ke2 yang akandilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sampai denganputusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara.1. Menerima dan mengabulkan guagtan/bantahan Para Penggugatseluruhnya;2. Menetapkan dan memutuskan memberikan kesempatan kepada ParaPengugat untuk dapat menjual sendiri aset tersebut dalam kurun waktu 1(satu) tahun ke depan;3.
302 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Bantahan ini adalah tepat dan beralasan;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan jujur;3. Menyatakan Pembantah adalah pihak yang mempunyai hak atas tanahSertifikat Hak Milik Nomor 598/Cilandak Barat seluas seluas 378 m2, SertifikatHak Milik Nomor 600/Cilandak Barat seluas 17 m? dan Sertifikat Hak MilikNomor 851/Cilandak Barat seluas 145 m?
Dalam Pokok Perkara: Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.959.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Halaman 3 dari 7 hal. Put.
Menyatakan Bantahan ini adalah tepat dan beralasan,;2. Menyatakan Para Pemohon PK semula Para Pembantah/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi adalah Pembantah yang benar dan jujur;3. Menyatakan Para Pemohon PK semula Para Pembantah/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi adalah pihak yang mempunyai hak atas tanahSertipikat Hak Milik Nomor 598/Cilandak Barat seluas 378 m?, Sertipikat HakMilik Nomor 600/Cilandak Barat seluas 17 m?, dan Sertipikat Hak Milik Nomor851/Cilandak Barat seluas 145 m?
204 — 0
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
306 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan bantahan Pembantah ini diajukan berdasarkan buktioutentik, maka putusan bisa dijalankan lebih dahulu (putusan sertamerta);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pembantah mohon kepadaPengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:TeMenerima dan mengabulkan gugatan bantahan (derden verzet) Pembantahuntuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;Menyatakan Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan sebidang tanah
Menyatakan menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik;3.
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor117/Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 6 Februari 2014 yang dimohonkanbanding tersebut;MENGADILI SENDIRI: Menerima dan mengabulkan gugatan bantahan (derden verzet)Pembantah untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar; Menyatakan Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan sebidang tanah seluas 197 m?
Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan putusan tersebutmengabulkan seluruh gugatan bantahan Pembantah, seakanakanHal. 9 dari 15 Hal. Put.
Menyatakan menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2.
160 — 50
Dalam Pokok Perkara:- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ; - Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.551.000,- (Satujuta limaratus limapuluh satu ribu rupiah) ;
Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima seluruhnya (nietontvankelijk verklaard);Dalam Provisi:Menyatakan menolak tuntutan Provisi dari Pembantah.Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan menolak bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima seluruhnya (nietontvankelijk verklaard);3.
dalam Risalah Lelang Nomor: 1021/2015 tanggal 10 November 2015.3.3 Bahwa mengingat hal yang dipermasalahkan oleh PEMBANTAH yaknipelelangan belum terjadi, maka alasan dalam BANTAHAN PEMBANTAHbelum terpenuhi sehingga BANTAHAN PEMBANTAH telah cukup untukdinyatakan prematur.
Menyatakan BANTAHAN PEMBANTAH tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard).Dalam Pokok Perkara:a. Menyatakan menolak BANTAHAN PEMBANTAH untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan BANTAHAN PEMBANTAH tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard);b. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 10 September 2015 yangdilakukan oleh Terbantah Il telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.c.
suatu bantahan dariPembantah menjadi Prematur karena yang dinilai dalam bantahan ini adalahapakah permohonan dan proses pelelangan sudah sesuai dengan aturan atauketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsimengenai bantahan Pembantah Prematur haruslah ditolak ;C.
Dalam Pokok Perkara.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa didalam jawabannya Terbantah dan Terbantah Il telahmembantah seluruh dalil dari bantahan, maka untuk memperjelas dan mempermudahuraiannya, yang menjadi pokok sengketa dalam bantahan ini adalah: Apakah proses pelaksanaan sebelum dan sesudah lelang dilaksanakan olehTerbantah Il atas permohonan lelang dari Terbantah telah sesuai denganprosedur dan aturan yang berlaku?
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 10
. , tanggal 7 Juni 2012, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;---------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI ;----------------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Terbantah dan Para Turut Terbantah ;--------------------------DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah dari para Pembantah dinyatakan tidak dapat
Jkt.Pst, tanggal 07 Juni 2012 dalamperkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI:e Mengabulkan eksepsi Terbantah dan para Turut Terbantah ;DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah dari para Pembantahdinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard) ; e Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara yangsampai dengan putusan ini diucapkan sebesar Rp. 941.000,(sembilan ratusempat puluh satu ribuTREN) mmMenimbang, bahwa
No.248/ Pdt/2014/PT.DKImemutus perkara ini namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akanmemperbaiki sekedar mengenai amar eksepsi yaitu mengabulkan eksepsiTerbantah dan Para Turut Terbantah ; 0220Menimbang, bahwa terhadap amar eksepsi aquo seharusnya PutusanPengadilan Negeri tidak menggunakan amar mengabulkan eksepsi tetapimenerima eksepsi, karena kedua istilah itu mempunyai akibat hukum yangREV I pm nn A A AMenimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yangditujukan kepada halhal yang
Bth/ 2011/ PN.Jkt.Pst. , tanggal 7 Juni = 2012, yangdimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut ; 2222 o nen nn nen n en ne cence nee n neeDALAM EKSEPSI ; Menerima eksepsi Terbantah dan Para Turut Terbantah ;DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah dari para Pembantahdinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard) ; Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayarbiaya perkara dalam keduaitingkat =~ pengadilan yang
121 — 24
/salah seorang Karyawati yang ikut di PHK tanpa diberi pesangon, dansetelah almarhumah meninggal dunia kemudian diwakili ahli warisnya (suaminya)dalam mengajukan permohonan Sita Eksekusi tertanggal 25 Oktober 2010, sehinggaseharusnya dalam perkara aquo ahli waris almarhumah harus ikut sebagai pihak tetapioleh Para Pembantah tidak diikutkan sebagai pihak, sehingga dengan demikianterbukti Bantahan Para Pembantah terbukti kekurangan pihak;e Bahwa karena Bantahan Para Pembantah terbukti kekurangan pihak
, makasudah seharusnya menurut hukum Bantahan aquo harus ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;Bantahan Para Pembantah Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel):e Bahwa Bantahan Para Pembantah Kabur dan Tidak Jelas ( ObscuurLibel) karena:1 Dalam Bantahan Para Pembantah, Terbantah II/THERESIA JAMANUdiikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo, padahal Terbantah II tersebut tidak lagibersamasama dengan Terbantah, Terbantah II sudah dibayar hakhaknya olehPT.Victor dan saat ini bahkan
menggunakan alamat yang sama (secara borongan) padahalpara Terbantahnya beralamat yang berbedabeda, membuktikan bahwa Bantahan ParaPembantah tidak jelas/kabur dan bertentangan dengan hukum acara ;5 Dengan demikian Bantahan Para Pembantah dalam perkara aquo jelasterbukti kabur dan tidak jelas, karenanya sangat beralasan untuk ditolak seluruhnyadan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;B.
Para Pembantah dan menolak dengan tegas Jawaban ParaTerbantah I s/d IX dan Turut Terbantah menyatakan bantahan kurang pihak dan tidakjelas dengan alasan sebagai berikut: Bahwa bantahan yang diajukan Para Pembantahtelah lengkap dan jelas oleh karena bantahan yang diajukan oleh Para Pembantahdidasarkan pada Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :03/2009 Eks tertangal 25 Oktober 2010 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kanEksepsi tersebut sebagai berikut
Victor Indah Prima;Menimbang, bahwa atas dalildalil bantahan Para Pembantah tersebut,Terbantah I, III s/d X dan Turur Terbantah menolak seluruh dalil dalil bantahan ParaPembantah, kecualai yang dengan tegas diakui kebenarannya;Menimbang, bahwa karena dalildalil bantahan Para Pembantah ditolak, makakepada Para Pembantah dibebankan untuk membuktikan dalil dalil bantahannyasepanjang yang ditolak atau dibantah tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kandalildalil bantahan
102 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima alasan gugatan bantahan dan mengabulkan selurun bantahanPembantah;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang jujur dan beritikat baik;3. Menyatakan Pembantah adalah pemilik sah atas:A. Tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7165/Jakasampurna, seluas 137 m?, a.n. Nyonya Sri Hastuti, terletak di JalanHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3363 K/Pdt/2019KH. Noer Ali (Kalimalang), Ruko Tunas Plaza 8 M, KelurahanJakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat;B.
Menyatakan bantahan dari Pembantah tidak beralasan;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;3. Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Ro1.656.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh enamribu rupiah);Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 595/PDT/2018/PT.BDG.
Mengabulkan gugatan bantahan Pemohon Kasasi/semula Pembantah/Pembanding untuk seluruhnya;.
Menyatakan bantahan dari Pembantah tidak beralasan;. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;.
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sampai pada tingkat P.K yang dimenangkan oleh para Terbantah Al s/d Terbantah A.6 juga di bantah olehPara Pembantah melalui mamaknya H Nawar Rajo Bujang Cs (alm) adalahmamak dari pembantah, yang kalah dalam perkara perdata Nomor107/PDT.G/2003/PN.PDG, juga kalah dalam perkara bantahan perdataNomor 35/PDT.BTH/2009. Dimana bantahan mamak Para Pembantah ditolak di Pengadilan Negeri Padang. Begitu juga pada tingkat PengadilanTinggi Padang.
Bantahan Para Pembantah ditolak;Bahwa objek perkara yang dibantah oleh mamak Para Pembantah yaitu(Alm) H. Nawar Rajo Bujang Cs, objek yang di laksanakan Sita Eksekusioleh Pengadilan Negeri Padang.
;Boleh saja Para Pembantah mengajukan perkara bantahan untuk menghalangieksekusi;Penetapan Eksekusi atas objek perkara Nomor 107/PDT.G/2003/PN.PDGsama dengan sita eksekusi, dimana bantahan Para Pembantah pada PerkaraBantahan Perdata Nomor 35/PDT.BTH/2009/PN.PDG sudah ditolak olehPengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang.
Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang beritikat baik;Mengabulkan bantahan Para Pembantah sebagian;3.
Menolak bantahan Para Pembantah yang lain dan selebihnya;9.
140 — 30
Dalam Pokok Perkara:- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ; - Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
Bahwa bantahan Pembantah yang ditujukan terhadap Terbantah Ipada halaman 1 (satu) angka 1 (satu) adalah kurang sempurna danmohon dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoonTerbantah I dalam surat bantahan Pembantah sangat keliru dan tidaktepat karena tidak mengkaitkan dengan instansi atasannya.2.2.
Sukahurip.Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Bantahan Nomor 23/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm.2) Badan Pertanahan Nasional cq.
Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Wet OntvankelijkHalaman 15 dari 31 Putusan Perdata Bantahan Nomor 23/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm.Verklaard).DALAM PROVISI:Menolak permohonan Provisi Pembantah untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA:1.3.Menolak Bantahan Pembantah seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakanbantahan Pembantah tidak dapat diterima Wet Ontvankelijk Verklaarad);Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 24 Maret 2016 yangdilakukan oleh Terbantah I telah sesuai dengan ketentuan
diajukan oleh pihakDebitur yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hakterhadap krediturnya, maka bantahan ini diajukan oleh pihak yang tidakberkualitas ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menilai bahwaalasanalasan yang dikemukakan oleh Terbantah , tidak ada relevansinyadengan eksepsi mengenai Pembantah adalah Pihak yang tidak berkualitasdalam mengajukan bantahan, karena Pendapat Majelis Hakim siapapun dapatmengajukan tuntutan hukum dengan gugatan/bantahan
Dalam Pokok Perkara.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa didalam jawabannya Terbantah I dan Terbantah IItelah membantah seluruh dalil dari bantahan, maka untuk memperjelas danmempermudah uraiannya, yang menjadi pokok sengketa dalam bantahan iniadalah: Apakah proses pelaksanaan lelang oleh Terbantah I atas permohonan lelangdari Terbantah II telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku?
245 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 998 PK/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pembantah dalam gugatan bantahannya memohon kepada PengadilanNegeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.3.Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor420/Pdt.G/1996/PN.Jak Sel tanggal 05 Maret 2014 juncto Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/
partikulir) yang dihuni penduduk,berbatasan dengan Jalan Raya PasarMinggu,Menghukum Terbantah dan Terbantah II untuk tunduk dan mematuhiputusan ini;Menyatakan putusan dapat dilaksanakan/dijalankan terlebin dahulumeskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bijvoorraad);Menghukum kepada Terbantah dan Terbantah II untuk membayar biayaperkara;Subsidair:1.Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadiladilnyamenurut pertimbangan hakim (ex aequo et bono);Bahwa terhadap bantahan
Menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesarHalaman 4 dari 12 hal. Put.
tanggal 18 September 2019, yang pada pokoknya mohon agarMahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena terdapatkekhilafan hakim dalam putusan judex facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakartayang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa bantahan
Menolak gugatan bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauankembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSenin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Dr. Drs.
102 — 58
Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam bantahan, objek bantahanHal. 11dari 69 hal Put.
a quo dan selanjuinya menyatakan Bantahan PARA PEMBANTAHtidak diterima (Niet Ontvantkelijke Verklaard).
Bahwa Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH kurang pihak karenadalam Bantahan PEMBANTAH, PEMBANTAH telah menyebutkan MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia yang telah mengeluarkan Surat Nomor:CUM.02.01.5585 perihal: Pemberitahuan Pembubaran PT TGSI.Untuk lebih jelasnya TURUT TERBANTAH VI akan mengutip bunyiposita angka 8 Bantahan PEMBANTAH sebagai berikut:"8.
Bahwa oleh karena Bantahan perkara a quo kurang pihak, maka sudahsepantasnya Majelis Hakim menyatakan Bantahan Pembantah dinyatakan ditolakatau setidakidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.B.
No. 747/PDT/2016/PT.DKI.DALAM POKOK PERKARA: Menolak Bantahan Pembantah seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan kepada Terbantah untuk mengembalikan barang bukti 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F 1012 UV, berwarna silvermetalik kepada Pembantah sebagai pemilik yang sah;Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Pembantah melaluikuasanya pada tanggal 17 Januari 2018 mengajukan perbaikan bantahanyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa dalam bantahan Pembantah sub C angka 1, angka 8, angka 11,angka 12 dan pada sub Tuntutan angka 2 dan angka 3 tertulis Nomor PolisiMobil Toyota Avanza
Grand New G 1.3 MT Tahun 2015 warna silvermethalik adalah F 1020 UV, yang benar berdasarkan BPKB NomorM.01226536 tercatat atas nama Ami Suparmi adalah F 1012 UV;Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Terbantahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Tergugat:71.
Bantanhan Pembantah kabur (obscuur libel);Bantahan Pembantah error in persona;Bantahan Pembantah salah alamat:Bantahan Pembantah tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata;Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang mengadili perkara a quo;a KR ONDBahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Pengadilan NegeriKalianda telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN.Kla.,tanggal 3 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:Halaman 2 dari 7 hal. Put.
Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah sebagai pemilik yang sah terhadap 1 (satu) unitMobil Toyota Avanza Nomor Polisi F 1012 UV berwarna silver;3.
Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (nietontvantkelijke verklaard);2. Dalam Pokok Perkara:a. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;b. Menyatakan Terbantah dalam pelaksanaan tugasnya sebagaiJaksa/Penuntut Umum bukan melakukan perbuatan melawan hukum;c.
54 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Pokok Perkara: Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara yanghingga kini ditaksir sebesar Rp7.548.000,00 (tujuh juta lima ratusempat puluh delapan ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawanputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiSurabaya, dengan Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT SBY., tanggal 22 Maret2017;Menimbang, bahwa
Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah sebagai Pembantah yang baik;3. Menyatakan 2 bidang tanah tambak yang terletak di DesaPurwodadi, Kecamatan Sidayu, Gresik sebagaimana dimaksuddalam Sertifikat Hak Milik Nomor 35, luas 14.395 m? dan Nomor 36,luas 33.530 m?, merupakan harta bersama antara H. Noor Hamid(Terbantah IV) dengan istrinya yang bernama Hj. Fadlilah yangmeninggal pada tanggal 22 Oktober 1995;4.
60 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan Bantahan Pihak Ketiga (Derden Verzet) atas Putusan Nomor:07/Padt.G/2009/PN.SRG tertangggal 19 November 2009 untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;3. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak diJalan Obet Mubalus Kelurahan Saoka Distrik Sorong Barat Kota SorongProvinsi Papua Barat yaitu: dengan batasbatas:a. Berdasarkan sertipikat HGB Nomor 02, surat ukur tg! 29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M?
Menolak bantahan Pembantah Konpensi untuk seluruhnya;Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt/2016.3. Menghukum Pembantah Konpensi untuk membayar biaya perkara.Il. Dalam Rekonpensi :1. Mengabulkan gugatan Pembantah Rekonpensi untuk seluruhnya;2.
Dalam Konvensi: Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar; Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas beberapa bidangtanah yang terletak di Jalan Obet Mubalus Kelurahan Saoka Distrik SorongBarat Kota Sorong Provinsi Papua Barat atas nama Pembantah PT. BagusJaya Abadi, yaitu:1.
Berdasarkan hal tersebut sebagian Tanah Objek A quoyang dianggap milik Termohon Kasasi berdasarkan Bukti Kepemilikanbukanlah bukti kepemilikan yang sah, sehingga Termohon KasasiTidak Berhak melakukan bantahan terhadap Eksekusi putusan07/Pdt.G/2009/PN.Srg yang memenangkan Pemohon Kasasi;3. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding yang menguatkan MajelisHakim Judex Facti Tingkat Pertama Salah menerapkan atau melanggar hukumHalaman 15 dari 20 hal. Put.
Nomor 161 K/Pdt/2016.sebagai milik Pembantah, maka petitum bantahan pembantah yangmenyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor07/Pat.G/2009/PN.Srg tanggal 26 November 2009 yang telahberkekuatan Hukum tetap.