Ditemukan 46741 data
NOOR ISLAMIAH
22 — 14
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor Register 161/Pdt.P/2023/PN Bjm oleh Pemohon;
- Menyatakan perkara Permohonan Nomor Register 161/Pdt.P/2023/PN Bjm dicabut dan dicoret dalam buku Register Perkara;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
- Membebankan Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar
161/Pdt.P/2023/PN Bjm
66 — 19
Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
untukdiproses sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebuttidak selesai juga, maka tanggal 23 Juli 2015 Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Nomor:567/4053/DSTKM/2015, Perihal Anjuran, serta surat Nomor: 567/5660/DSTKM/2015, PerihalKlarifikasi Nama Perusahaan, hal mana sesuai anjuran tersebut menyatakanbahwa Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pihak perusahaanterhadap Penggugat belum sesuai dengan Pasal 161
Pasal 161 Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerjasecara sepihak tanpa memberikan hakhak Penggugat serta tanpaPenetapan Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial tersebutadalah telah jelas merugikan Penggugat khususnya mengakibatkanhilangnya mata pencaharian Penggugat;Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untukdiajukan ke Pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan Negeri MedanHalaman 3 dari 29 halamanPutusan Nomor 30/Pdt.
Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sudah sesuaidengan pasal 161 ayat (1).3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat sejak 7Mei 2015.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.Atau :Halaman 14 dari 29 halamanPutusan Nomor 30/Pdt. SusPHI/2016/PN.
Penggugat dengan Tergugat putus sejaktanggal 7 Mei 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo; Pasal 161 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja telah dinyatakan putussejak tanggal 7 Mei 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) jo.Pasal 161 ayat (3) petitum dalam gugatan Penggugat berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan perobatan patutdan berdasar untuk dikabulkan sepanjang
Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat akibatpemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) jo.Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berupa yang pesangon, uang penghargaan masa kerja,uang pengganti perumahan dan perobatan, serta upah proses jumlahkeseluruhannya sebesar Rp. 28.088.601.
62 — 21
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan Pasal 161 dan Pasal 156 ayat(1) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak putusan ini dibacakan
Surat Peringatan karena melakukan suatu kesalahan selamaberkerja diperusahaan Tergugat akan tetapi Surat Pemberitahuan sebagaimanadimaksud poin diatas dapat dimaknai telah adanya kesalahan Penggugat dantelah pula ada langkah langkah upaya Pembinaan akan tetapi Penggugat tidakmengindahkan hal tersebut,;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatasmaka majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dapat di Putus HubunganKerja berdasarkan Putusan Pengadilan yang didasarkan Pasal 161
Uang penganti perumahan dan perobatan sebesar15 % x Rp.45.542.686,00, = Rp. 6.831.402,00,Total = Rp. 52.374.088.00,(Lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh delapanrupiah)Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah terbuktimelakukan kesalahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 161 Undangundang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka petitum gugatanPenggugat dalam gugatannya pada poin 4 dan 5 yang berkenaan dengan upahproses, tidak berdasar dan beralasan
Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putusberdasarkan Pasal 161 dan Pasal 156 ayat(1) Undang Undang No.13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak putusan ini dibacakan;3.
15 — 4
Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mj telah selesai karena dicabut;
161/Pdt.G/2015/PA.Mj
PENETAPANNomor 161/Pdt.G/2015/PA.MjBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yangdiajukan oleh :PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanHONORER, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE,selanjutnya disebut PENGGUGAT.melawan,TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan SOPIRMOBIL, tempat kediaman
Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mj telah selesai karenadicabut;3.
11 — 6
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah Hatta Imannulah bin Toyib Sofyan;
- Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan penulisan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 161/161/I/2005 tanggal 26 Januari 2005, dari kata Hatta Imanullah bin Toyib Soeyan Karim, SH, menjadi Hatta Imannulah bin Toyib Sofyan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing
Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dengannomor : 161/161/1/2005 tanggal 26 Januari 2005;4. Bahwa setelah menerima buku nikah, terdapat kesalahan tulis yaitu:Nama Pemohon : Hatta Imanullah bin Toyid Soeyan Karim, SH, sedangkanyang benar Nama Pemohon adalah Hatta Imannulah bin Toyib Sofyan;5.
Menetapkan Nama Pemohon : Hatta Imanullah bin Toyib SoeyanKarim, SH yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor :161/161/I/2005 tanggal 26 Januari 2005, sebenarnya adalah HattaImannulah bin Toyib Sofyan;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahannama tersebut di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang;4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;5.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/161/1/2005 tanggal 26Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBlimbing Kota Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyatacocok dengan aslinya bukti P1;2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Pemohon Nomor470.2/D.3964/ 35.73.208/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota malang,bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya,bukti P2;3.
Pada tanggal 26 Januari 2005, Pemohon dengan Debby MurniaIndah binti Guntur Sudaryono, melangsungkan pernikahan di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing KotaMalang, dengan Kutipan Akta Nomor : 161/161/I/2005 tanggal 26 Januari2005;2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahanpenulisan nama Pemohon, yakni Hatta Imanullah bin Toyib Soeyan Karim,SH;3.
Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahanpenulisan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta NikahNomor 161/161/I/2005 tanggal 26 Januari 2005, dari kata Hatta Imanullahbin Toyib Soeyan Karim, SH, menjadi Hatta Imannulah bin Toyib Sofyan,kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBlimbing Kota Malang;4.
EDY SAPUTRO
90 — 27
M E N E T A P K A N:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dalam perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Skt.
;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Skt. dari Register Perkara Perdata;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
161/Pdt.P/2019/PN Skt
HANDRI DWI. Z., S.H.
Terdakwa:
RIHAT HERIJON SIMANULLANG, SH., MH.
251 — 157
., M.H tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Rihat Herijon Simanullang, S.H., M.H tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
- Memerintahkan mengembalikan berkas Perkara kepada Penuntut Umum;
- Mencoret Perkara Nomor161/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim tersebut dari Register Perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada
161/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
64 — 19
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja beralasan hukum berdasarkan pasal 161 (3) undang-undang No.13 tahun 2003 terhitung tanggal 31 Mei 2016
2016/PN.MdnPidana dengan bunyi dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkantidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan , maka pengusaha dapatmenempuh upaya penyelesaian melalui lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI);Menimbang, bahwa atas kesalahankesalahan Penggugat tersebut , MajelisHakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja lisan kepada Penggugat olehtergugat telah beralasan hukum, dan menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sepanjang berdasarkan pasal 161
4 — 2
Menyatakan perkara nomor 161/Pdt.P/2024/PA.IM dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);161/Pdt.P/2024/PA.IM
THIO NELSON ARIANTO S.Kom, M.M.
Tergugat:
PT. HUMAN RESOURCES PROVIDER DAN AFFILISASINYA
12 — 0
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
- Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst tersebut dicabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara yang timbul sampai saat ini kepada Penggugat sebesar Rp605.000
161/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst
1.Danny Curia Novitawan. S.H
2.Arin Pratiwi Quarta, S.H
3.Made Surya Diatmika, S.H
4.Made Surya Diatmika, S.H
5.Danny Curia Novitawan. S.H
Terdakwa:
LALU RINGGIT
43 — 19
Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama WAHYUDI dengan nomor rekening 161-00-1106031-1 dengan alamat selak dirik Rt.000/000 Desa Rembitan Kec. Pujut Kab.
Lombok Tengah;
1 (satu) buah ATM Mandiri dengan nomor Kartu ATM 6032 9848 2975 7883;
1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan dengan nomor : SKK/666/X/2022/polsek pujut, tanggal 18 Oktober 2022;
1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan dengan nomor : STPLK/2238/X/2022/Polsek tertanggal 18 Oktober 2022;Dimusnahkan;
1 (satu) lembar bukti pengecekan saldo dengan nomor rekening 161-00-1106031-1 miliki WAHYUDI dengan saldo sebesar Rp. 314.520.500., tertanggal 15
Oktober 2022;
3 (tiga) Lembar bukti transfer/penarikan dari rekening milik WAHYUDI/161-00-1106031-1 ke rekening milik MUHRIM/0604819093;Dikembalikan kepada Saksi Muhrim;
3 (tiga) lembar Rekening koran Bank Mandiri atas nama WAHYUDI dengan nomor rekening 161-00-1106031-1;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6.
18 — 0
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata No. 161/PDT.P/2012/PN.Yk4. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 195.000,- ( seratus sembilanpuluh lima ribu rupiah )..
161/PDT.P/2012/PN.Yk
116 — 47
- Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat putus terhitung tanggal 01 Agustus 2016 karena Penggugat telah melanggar perjanjian kerja sesuai pasal 161 Undang - undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
tidak terbukti dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bagaimanapun Tergugat telah mengingatkanPenggugat untuk hadir ke tempat kerja melalui surat peringatan sebanyak tiga kali,Halaman 24Putusan Nomor : 242/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdnyang dalam hal ini tidak dipenuhi oleh Penggugat meskipun Penggugat juga hadirke tempat kerja untuk minta penjelasan tentang status dan jabatan baru dan bukanuntuk bekerja sebagai guru;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan Pasal 161
angka 1 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan kerja membutuhkan itikad yangbaik serta kondisi yang nyaman bagi kedua pihak, dan hubungan kerja juga tidakdapat dilanjutkan jika salah satu pihak merasa dirugikan, dimana dalam halhubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagisehingga Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat danTergugat tidak dapat dilanjutkan dan putus demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161
Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat putus terhitungtanggal 01 Agustus 2016 karena Penggugat telah melanggar perjanjiankerja sesuai pasal 161 Undang undang No.13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan;3.
11 — 3
Menyatakan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Bjn. dicabut; 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
161/Pdt.G/2019/PA.Bjn
45 — 11
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003
berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.Apabila Karyawan masih melakukan pelanggaran sejenis atau setingkat dalammasa berlakunya sanksi Surat Peringatan yang sebelumnya diterima, makadapat diberikan kembali sanksi Surat Peringatan yang lebih berat/satu tingkatdi atasnya atau sanksi PHK jika sebelumnya sudah mendapatkan saksi SP3.Ketentuan 6 bulan masa berlakunya masingmasing Surat Peringatan (SPI,SPII dan SPlIII) yang telah ditetapkan baik itu di dalam Pasal 161 ayat (2) UUNo. 13 Tahun
Bahwa Surat Referensi Kerja akan diberikan oleh Tergugat;Bahwa proses Bipartit dilakukan sebelum berakhir masa berlakunya SuratPeringatan III (SPIII) yang seharusnya berakhir pada tanggal 01 Juni 2017,sesuai dengan Ketentuan yang berlaku (Pasal 161 ayat (2) UU No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan jo.
Bahwa Tergugat menolak dan tidak sependapat atas pernyataan Penggugatyang menyatakan masa berlaku Surat Peringatan (SP1,SP2 dan SP3) yangdiberikan Tergugat kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang telahditetapbkan oleh Pasal 161 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Jo.
Menurut pendapatTergugat dalam penjelasan Pasal 161 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (8) Peraturan Perusahaan Periode Tahun20152017 sebagaimana dijelaskan pada poin 6 di atas sudah sangat Jelas,bahwa Perusahaan dapat memberikan sanksi yang lebih berat, dalam masatenggang waktu berlakunya Surat Peringatan sebelumnya tanpa harusmenunggu sampai tenggang waktu masa berlakunya Surat Peringatan tersebuthabis.
161 Ayat (3): Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungankerja dengan alasansebagaimanadimaksud dalam ayat (1) memperoleh uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)..
59 — 0
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Mj dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);161/Pdt.G/2023/PA.Mj
53 — 10
M E N E T A P K A N : Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut ; Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 Nopember 2016 dibawah Register No. 161/Pdt.G/2016/PN-RAP, dicabut; Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Perdata No : 161/Pdt.G/2016/PN-RAP tersebut dari daftar Register Perkara Perdata yang dibuat untuk itu;
161/PDT.G/2016/PN RAP
PENETAPANNo: 161/Pdt.G/2016/PN.RAPDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara antara :DORIS MELIANA SINAGA, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumahTangga, Tempat tinggal di Jl.Lintas Kota Pinang, Desa PematangSeleng, Kecamatan Bilah Hulu) Kabupaten Labuhanbatu,Selanjutnya, disebut sebagaiPENGGUGAT.LAWANKONSTANTIN SITUMEANG, umur
TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut.Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau PrapatNo.161/Pdt.G/2016/PN.RAP, tanggal 10 Nopember 2016 tentang penunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.Setelah membaca berkas perkara.Setelah membaca suratsurat perkara.TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 9Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRantauprapat tanggal 10 Nopember 2016 dibawah Register
No.161/Pdt.G/2016/PNRAP, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :1.
bahwa oleh karena gugatan dicabut maka nomor perkara dicoret dari Register Pendaftaran Perkara Perdata yang diperbuat untuk itu;Memperhatikan ketentuan peraturan serta ketentuan Perundangundanganlain yang berkaitan dalam perkara ini;MENETAPKAN: Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh KuasaPenggugat tersebut ; Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Nopember 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10Nopember 2016 dibawah Register No. 161
Betsy Reulina Tarigan, SH
Tergugat:
1.ABDUL KIRAM
2.Musodik
3.TUKINAH
4.RUSLI
5.NASIB SURYONO
6.KARTONO YUSUF
7.KANTI SWANDI
8.SOFYAN
9.SABAR Br.SEMBIRING
10.YACHMAN
11.SURYANI
12.M.TURNIP
13.ZULKIFLI ADI PUTERA
14.RELLUS TURNIP
15.DARMIATI ROHANA
16.ERWIN
17.WAGIMAN
18.RUSMAN
19.DASIYEM
20.GITO
21.PRAMONO
22.MISNEM
23.TADIM HARAHAP
24.RUSLIM LUGIANTO
49 — 59
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
- Menyatakan bahwa Perkara Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Mdn, dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN.Mdn dalam register perkara perdata gugatan perlawanan Pengadilan Negeri Medan;
- Membebankan biaya
161/Pdt.G/2023/PN Mdn
REZA PAHLEPI
Tergugat:
1.HIDAYATI
2.VERI FADLI
3.SRI WAHYUNI
4.MEGA SURYANI
5.RANDI CANDRA
6.DIKI MUSTI OKTOBERI
7.DEALOVA RAMADHANI
8.USI
9.YOSERIZAL
10.YENI
11.ELI
12.EPIDA
13.ILIS
14.ISUR
15.ETI
16.DEWI
17.SIAL
18.SIER
19.BUYUN
20.INANG
21.EBET
22.UPIK
23.BUYUNG
24.EVA
25.NURSAMSI
26.IYUR
27.IMUK
28.HAYAR
29.AGUS
30.RINA
31.RINI
32.ZAMRIS (MKW)
33.SARNAINI (panggilan Aciak)
34.NURBAITI
35.GAZALI
36.NOVA RENITA
37.SUATRI
38.RENI
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN)PUSAT, Cq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT, KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
2.YAYASAN KHAIRA UMMAH
105 — 174
M E N E T A P K A N :
1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Pdg, di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Perdata Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Pdg dalam Buku Register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.572.000( satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah161/Pdt.G/2023/PN Pdg
68 — 26
Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Bahwa oleh karena Penggugat telah melanggar ketentuanperusahaan dalam hal ini tentang jam kerja dan selanjutnya tidakmemperbaiki kinerjanya meskipun Tergugat telah berulang kalimemberikann peringatan sehingga akhirnya menjatuhkan skorsingHalaman 7 dari 24 halamanPutusan PHI Nomor 26/PdtsusPHI/2016/PN.Mdnkepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 161 UU No.138 Tahun 2003 Tentangn Ketenagakerjaan, Tergugat telahmelakukan tindakan PHK terhadap Penggugat terhitung sejaktanggal 15 Mei 2015, dengan
Tergugat berlakukanterhadap Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuann yangberlaku, maka tidak benar jika Tergugat telah melakukan tindakanyang bertentangan dengan ketentuan Pasal 151, Pasal 152, Pasal155 dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan;10.Bahwa selanjutnya, oleh karena tindakan PHK yang dilakukan oleh11Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan adalah kesalahanPenggugat berupa pelanggaran ketentuan perusahaan, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 161