Ditemukan 2831562 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD HAMZAH ASADULLAH
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
291 — 127
  • Penggugat:
    MUHAMMAD HAMZAH ASADULLAH
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
    ;(Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang);Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang beralamat di Jalan K.H.Ahmad Hasyim No. 137, Jombang.
    Putusan Perkara Nomor : 133/G/2019/PTUN.SBY.tenggang waktu 90 hari;KEPENTINGAN PENGGUGAT1.Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 810/02/415.41/2018tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang, tertanggal 27 September 2018.
    ALASAN ATAU DASAR HUKUM GUGATAN1.Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 810/02/415.41/2018tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang, tertanggal 27 September 2018, Penggugat adalahsebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang yang kemudian mendapatkan Nomor Peserta UjianCPNS : 6504 1130001301;Bahwa Penggugat telah mengkuti tahapan seleksi dengan cermat sertamengikuti tata cara yang di berlakukan oleh Panitia Seleksi Daerah dandinyatakan
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru berupaSurat pengusulan peserta yang lolos, untuk proses penetapan NomorInduk Pegawai (NIP) khusus nomor urut 5 (lima) atas nama MuhammadHalaman 14 dari 35 hal.
    BuktiP.1 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Nomor: 810/02/415.41/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018;2. BuktiP2 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Nomor: 810/326/415.41/2018 tentang Perubahan Hasil Seleksi AdministrasiCalon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018,tertanggal 24 Oktober 2018;3.
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 16-12-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 22
  • Tanah Jawa (GITJ) Gembong pada tanggal 18 Desember 2013 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati , sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK130000226 , tanggal 23 Desember 2013 Putus Karena Perceraian dan Segala Akibat Hukumnya ;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai
    Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.86.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama Perceraian
Register : 05-01-2012 — Putus : 30-01-2012 — Upload : 26-06-2012
Putusan PA KISARAN Nomor 45/Pdt.G/2012/PA.Kis
Tanggal 30 Januari 2012 — PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di , Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon; MELAWAN: TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon
19 — 19
  • PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di , Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;MELAWAN:TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon
    PUTUSANNomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Kis.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaraCerai Talak yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanpensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di , KabupatenAsahan, sebagai Pemohon;MELAWAN:TERMOHON, umur 44 tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-05-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/PDT.SUS/2009
Tanggal 8 Mei 2009 — DANA TABUNGAN & ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PT.TASPEN), ; EDDY MARYADI, SE., ; DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT KARYAWAN TASPEN(DPP SEKATA),
71 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANA TABUNGAN & ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PT.TASPEN), ; EDDY MARYADI, SE., ; DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT KARYAWAN TASPEN(DPP SEKATA),
    Olehkarena itu pegawai atau karyawan BUMN termasuk karyawan PT.TASPEN (PERSERO) bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan tidakdapat pula disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil ;3.
    Bahwa Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengelolaprogram pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil(PNS)Hal. 17 dari 32 hal. Put.
    Negeri untuk menyelenggarakanPembayaran Pensiun di Wilayah Jawa dan Madura dan Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 842.1755 Tahun 1988 tentang penugasan perusahaan(Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri untukmenyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil di ProvinsiDaerah Tingkat seluruh pulau Jawa ;4.
    No. 288 K/Pdt.Sus/2009Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil (T18) ;Bahwa yang dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil menurutPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo PP Nomor 10 Tahun 1983adalah :om fre y=Pegawai Bulanan disamping Pensiun ;Pegawai bank Milik Negara ;Pegawai Badan Usaha Milik Negara ;Pegawai Bank Milik Daerah ;Pegawai Badan Usaha Milik Daerah ;Kepala Desa, Perangkat
    Bahwa kedudukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai orangyang dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil diperkuat dengandikeluarkannya UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubaban atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Pasal 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor20 tahun 2001 menyatakan :Pegawai Negeri adalah meliputi :1.Pegawai Negeri sebagaimana
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 20-12-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 279 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.
Tanggal 6 Februari 2020 — KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 VS RIZA RAHMAWAN
151 — 44
  • KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 VS RIZA RAHMAWAN
    Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPILDAERAH (CPNSD) PEMERINT AH KABUPATENJOMBANG TAHUN 2018 ; berkedudukan di JalanK.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada := ==" ==1. Nama:ABDULMADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si.Jabatan :2. Nama:Jabatan :3.
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama Perceraian
Register : 30-04-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 19-07-2012
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 156/Pdt.G/2012/PA.Pkp
Tanggal 6 Juni 2012 — P P binti A S, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat"; MELAWAN F bin A B, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Tergugat";
13 — 10
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pangkal Balam dan KUA Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
    P P binti A S, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat";MELAWANF bin A B, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Tergugat";
    PUTUSANNomor 156/Pdt.G/2012/PA.Pkppar yll orl all puDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusansebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :P P binti A S, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggaldi Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat";MELAWANF bin A B, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
    Pegawai swasta, tempat tinggal diJalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 April 2012mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 156/Pdt.G/2012/PA.Pkp dengan uraian
    Majelis berkesimpulan bahwa gugatanPenggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatanPenggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-04-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — FAUZAN FIANDREA, SE vs KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014;
34 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAUZAN FIANDREA, SE vs KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014;
    TesKemampuan Dasar (TKD), Penggugat menempati Urutan/Ranking237 dari 3.185 Jumlah Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia TahunAnggaran 2014 ;Selaku Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014yang berpotensi untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia TahunAnggaran 2014, Penggugat merasa sangat dirugikanKepentingannya akibat
    Badaruddin NIP195703291978031001 selaku Ketua Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Tahun Anggaran 2013 ;Halaman 4 dari 39 halaman.
    Putusan Nomor 166 K/TUN/201610.11.12.Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Tahun Anggaran 2014 di Kampus STAN Bintaro,beralamat di JI.
    Tahun Anggaran 2014, yangditandatangani dan di Cap oleh Ibu MHumaniati NIP196106231989032001 selaku Sekretaris Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan RepublikIndonesia ;Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : PENG07/PANREK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Penggugat melaksanakan TesKemampuan Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014di Kampus STAN Bintaro, beralamat di JI.
    195703291978031001 selaku Ketua Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan RepublikIndonesia ;Bahwa sebelum diterbitkan Pengumuman Nomor : PENG12/PANREK/X1/2014, tanggal 25 November 2014 (Objek Sengketa),telah dilakukan Rapat oleh Tergugat (Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Tahun Anggaran 2014), halmana dalamRapat Tergugat (Panitia Pusat Rekrutmen Calon Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 21-09-2023 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Plg
Tanggal 13 Maret 2024 — Penggugat:
RUDI APRIADI
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI PERUMTEL (KOPEGTEL)
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Palembang
36 — 32
  • Bukit Lama, tanggal 09 Desember 2016, surat ukur No. 1018/ Bukit Lama/2016, tanggal 29 Nopember 2016, luas 12.000 M2 atas Nama Koperasi Pegawai Perumtel (KOPEGTEL), yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
  • Menyatakan perbuatan:
    • Perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah milik Penggugat dengan cara-cara melawan hak;
    • Perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1617, Kel.
      Bukit Lama, tanggal 09 Desember 2016, surat ukur No. 1018/ Bukit Lama/2016, tanggal 29 Nopember 2016, luas 12.000 M2atas Nama Koperasi Pegawai Perumtel (KOPEGTEL) diatas tanah milik Penggugat,

    Adalah Perbuatan Melawan Hukum;

    7.Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

    Dalam Rekonvensi

    Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

    Konvensi dalam

    Penggugat:
    RUDI APRIADI
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI PERUMTEL (KOPEGTEL)
    Turut Tergugat:
    Kantor Pertanahan Kota Palembang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-08-2023 — Putus : 11-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 September 2023 — Penggugat:
Tim Advokasi Tolak Perampasan Hak Pekerja (TA-TPHP)
Tergugat:
Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Pelabuhan Tanjung Priok
80 — 23
  • Penggugat:
    Tim Advokasi Tolak Perampasan Hak Pekerja (TA-TPHP)
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Pelabuhan Tanjung Priok
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-02-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/Pdt.Sus/2009
Tanggal 11 Februari 2010 — KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (KOPEGTEL) PUSAT DI JAKARTA, Cq. KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA CABANG KUPANG, DK.
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (KOPEGTEL) PUSAT DI JAKARTA, Cq. KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA CABANG KUPANG, DK.
    KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASIINDONESIA (KOPEGTEL) PUSAT DI JAKARTA, Cq.KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASIINDONESIA CABANG KUPANG, berkedudukan di JalanW.J. Lalamentik No. 93 Kupang ;2. PIMPINAN PT. SANDHI PUTRA MAKMUR PUSAT,berkedudukan di Jalan Serma Gede No. 13 DenpasarBali, Cq. PIMPINAN PT.
    Telekomunikasi Indonesia CabangKupang (Tergugat Il) mengakhiri kemitraannya dengan Yayasan Sandhy PutraMakmur milik Dharma Wanita dari perusahaan pimpinan Tergugat yangkemudian Tergugat mengalinkan Penggugat bersama pekerja lainnya kepadaTergugat Il (Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Kupang)yang kemudian dipekerjakan kembali kepada Tergugat sebagai CleaningService ;Bahwa pada tahun 1998 lagilagi Tergugat mengakhiri hubungandengan Tergugat Il (Koperasi Pegawai PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-08-2018 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 394/Pdt.G/2016/PN Mks
Tanggal 29 Agustus 2018 — KANDU KARIM, M.Si - KPRI UNM Koperasi Pegawai Republik Indonesai Universitas Negeri Makassar
73 — 29
  • KANDU KARIM, M.Si- KPRI UNM Koperasi Pegawai Republik Indonesai Universitas Negeri Makassar
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 15-03-2024 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 09-05-2024
Putusan PN MADIUN Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mad
Tanggal 7 Mei 2024 — Penggugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI KOPINKA)
Tergugat:
1.PT. Kopinka Multi Solusi (PT. KMS)
2.Yoppy Wibowo,SE.
3.Sugiyanto
4.Tegoeh Hari Abrianto,SE
Turut Tergugat:
Endah Romayanti
60 — 0
  • Penggugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI KOPINKA)
    Tergugat:
    1.PT. Kopinka Multi Solusi (PT. KMS)
    2.Yoppy Wibowo,SE.
    3.Sugiyanto
    4.Tegoeh Hari Abrianto,SE
    Turut Tergugat:
    Endah Romayanti
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 16-08-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN TONDANO Nomor 193/Pdt.G/2017/PN Tnn
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.MARGARITJE SALMON
2.FRANKY M PAENDONG
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GELORA PENDIDIKAN TOMOHON
78 — 17
  • Penggugat:
    1.MARGARITJE SALMON
    2.FRANKY M PAENDONG
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GELORA PENDIDIKAN TOMOHON
    MARGARITJE SALMON : lahir di Tomohon 21 Mei 1967, jeniskelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Protestan,pendidikan Sarjana Pendidikan, status menikah,alamat Kelurahan Kakaskasen Ill lingkungan VIKecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. Untukselanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT 1; 2. FRANGKY M.
    Tnn.MelawanKoperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gelora PendidikanTomohon, berkedudukan di Kelurahan Kolongan Kecamatan TomohonTengah, Kota Tomohon propinsi Sulawesi Utara.
    Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dalam hal iniTergugat yang menjadi salah satu jenis usahanya adalah SimpanPinjam dan semua kewajibankewajiban misalkan membayar iurandan lainlain, sebagai anggota Tergugat tetap dijalankan olehPenggugat 1 sampai saat gugatan ini didaftarkan ;3.
    Tnn.Bahwa Penggugat sangatlah keliru dan sangat tidak beralasan menarikBadan Hukum Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)Gelora Pendidikan Tomohon sebagai Pihak Tergugat karenaPenggugat pada dasarnya sudah tahu persis mengenai siapa orangyang seharusnya bertanggungjawab dalam kasus ini.
    Tnn.pengusutan lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum/peraturan yangberlaku.Dengan demikian yang menderita kerugian adalah anggota koperasi(P1) dan bukan koperasi sendiri sehingga yang harus bertanggungjawab dalam hal ini adalah pengurus dan bukan Koperasi Pegawai RIGelora Pendidikan Tomohon (badan Hukum).6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-01-2009 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 K/Pdt/2008
Tanggal 12 Januari 2009 —
27 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., SH VS KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEJAHTERA (KPNS) KABUPATEN KUPANG
    ., Advokat, berkantor di Jalan Sesawi RT. 27/RW. 11Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang di Kupang,melawan:KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEJAHTERA (KPNS)KABUPATEN KUPANG, berkedudukan di Jalan Sukarno No. 18Kupang,Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagaiTergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya
    Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini ;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Dalam Eksepsi :1.Gugatan Penggugat kepada Tergugat didalam perkara ini adalah salah sasarannya,tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena Tergugat secara pribadi tidak pernahmempunyai utang pada Koperasi Pegawai Negeri "Sejahtera" Kabupaten Kupang,yang manpunyai
    utang pada Koperasi Pegawai Negeri "Sejahtera KabupatenKupang adalah Kelompok Tani "MADEMI dimana salah satu anggotanya adalahTergugat Dicky J.S.Foeh Bc.lp.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama Perceraian
Register : 27-11-2012 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PA KISARAN Nomor 761/Pdt.G/2012/PA.Kis
Tanggal 13 Februari 2013 — PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon ; MELAWAN : TERMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon ;
18 — 8
  • PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon ; MELAWAN :TERMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon ;
    PUTUSANNomor 761/Pdt.G/2012/PA.Kis.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yangdiajukan oleh :PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KabupatenAsahan, sebagai Pemohon ;MELAWAN :TERMOHON, umur 65
    tahun, Agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KabupatenAsahan, sebagai Termohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca surat permohonan Pemohon;Telah mempelajari jawaban Termohon serta replik dan duplik ;Telah mendengar keterangan saksisaksi di persidangan ;Telah memperhatikan dan meneliti semua suratsurat yang berkaitandengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman dari 16 halaman Putusan No. 761/Pdt.G/2012/PA.KisMenimbang, bahwa Pemohon dalam
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 13-01-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Agustus 2020 — Bank Kesejahteraan Ekonomi
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Negeri Pembina Kecamatan Ampenan
2.Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampenan
Turut Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
99 — 52
  • Bank Kesejahteraan Ekonomi
    Tergugat:
    1.Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Negeri Pembina Kecamatan Ampenan
    2.Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampenan
    Turut Tergugat:
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pengadilan PA BANDUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 02-11-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PA BANDUNG Nomor 3534/Pdt.G/2011/PA.Bdg
Tanggal 8 Desember 2011 — XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal di Jalan Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; L A W A N XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
71 — 7
  • XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal di Jalan Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; L A W A NXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
    PUTUSANNomor : 3534/Pdt.G/2011/PA.Bdg.BISMILLAHIRROHMAANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggaldi Jalan Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;LAWANXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat
Pengadilan PN PONOROGO Perdata
Register : 28-08-2014 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN PONOROGO Nomor No. 23 /Pdt.G/2014/PN.PNG
Tanggal 4 Februari 2015 — NUR SUYANTI UBAYANI, SH dkk M E L A W A N KOPERASI PEGAWAI NEGERI INDONESIA ( KPRI ) TEKAD di PONOROGO , dkk
43 — 11
  • NUR SUYANTI UBAYANI, SH dkk M E L A W A N KOPERASI PEGAWAI NEGERI INDONESIA ( KPRI ) TEKAD di PONOROGO , dkk
    KOPERASI PEGAWAI NEGER!
    Bahwa Para Penggugat Class Representative ( Wakil Kelompok ) dan ParaPenggugsat Class Member ( Anggota Kelompok ) adalah Para Anggotadari KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ( KPRI ) TEKAD diPonorogo yang memiliki kewajibankewajiban maupun hakhak terhadapKOPERASI PEGAWAI REPUB;IL INDONESIA ( KPRI ) TEKAD di Ponorogo.Dimana Uang para Penggugat Class Representative ( Wakil Kelompok )dan Para Penggugat Class member ( Anggota Kelompok ) antara lainberupa Simpanan Wajib dan / atau Simpanan Sukarela dan
    / atau Uangtabungan lainnya yang berada pada KOPERASI PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA ( KPRI ) TEKAD di Ponorogo adalah sebagai berikut :1).
    IMAM SUKMANTO, S.Sos, MM, Warga Negara Indonesia, AgamaIslam, Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Beralamat di Jl. Halmahera 11, RT.03, RW. 03, KabupatenPonorogoSebesar kurang lebih : Rp. 10.044.999 , ( Sepuluh Juta EmpatPuluh Empat Ribu Rupiah ) ;GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, JenisKelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat diRT.02, RW.
    Bahwa para cenggugat Xlass Representative (Wakil Kelompok) dan ParaPenggugat Class Member (Anggota Kelompok) telah meminta kepadaTergugat dalam hal ini KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA( KPRI) TEKAD di Ponorogo untol Mengembalikan Uang Para Penggugatsejumlah dan / atau berdasarkan rincian sebagaimana tersebut dalamposita gugatan Para Penggugat pada angka 02 di atas ternyata Tergugatdalam hal ini KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ( KPRI) TEKAD diPonorogo tidak menghiraukan dan Cenderung mengabaikannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-05-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 887 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Mei 2018 — BANK MNC INTERNASIONAL Tbk, DK dan KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TRI DARMA UNIVERSITAS JAMBI
51 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK MNC INTERNASIONAL Tbk, DKdanKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TRI DARMA UNIVERSITAS JAMBI
    Nomor 887 K/Pdt/2018DanKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TRI DARMAUNIVERSITAS JAMBI, berkedudukan di Jalan A.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 24-09-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan PA KISARAN Nomor 119/Pdt.P/2012/PA
Tanggal 19 Nopember 2012 — PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon I; PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon II;
26 — 27
  • PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon I;PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon II;
    PENETAPANNomor 119/Pdt.P/2012/PA.Kis.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan HakimMajelis, telah menjatunkan penetapan dalam perkara pengangkatananak yang diajukan oleh :PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggaldi Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon I;PEMOHON Il, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan
    $1,pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggaldi Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon Il danorang tua kandung anak yang dimaksud;Telah memeriksa alatalat bukti yang dajukan pemohon danPemohon II;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II dengan suratpermohonannya tanggal 24 September 2012 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor
    Bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan sanggup untukmengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut, dan secaramaterial para Pemohon juga mampu disebabkan para Pemohonadalah seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil;. Bahwa untuk melaksanakan pengangkatan anak tersebut diatas,perlu penetapan hukum dari instansi yang berwenang sesuaidengan peraturan yang berlaku;. Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Pemohon danPemohon Il memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan AgamaKisaran Cq.
    Pemohon Il sampai saat ini belumdikarunia keturunan dan berharap agar anak tersebut dapatdiasuh dan didik dengan sebaikbaiknya ;e Bahwa agama orang tua kandung ANAK dan Pemohon danPemohon II adalah Islam;e Bahwa Pemohon dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidakpernah dihukum karena melakukan tintadakan kejahatan.e Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Pemohon Ilcukup harmonis dan tingkat kesejahteraan kehidupan rumahtangga mereka sangat memadai, karena baik Pemohon maupunPemohon II bekerja sebagai Pegawai
    Pemohon dan Pemohon Il bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil;e Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengasuh dan mendidikANAK dengan baik.