MAMIN MIRANTY vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA

., ketiganya Advokat padaRest & Partners Law Office, berkantor di JalanSingosari Utara I, Nomor 9, Nusukan, Banjarsari,Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal19 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURAKARTA; berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141Surakarta, dalam hal ini baik secara sendiri maupunbersamasama dalam komposisi apapun memberikanHalaman 1 dari 21 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

Bahwa pada saat datang dan menghadap di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jakarta III Penggugat selain menanyakan masalah pengumuman lelang yangdilakukan oleh Tergugat, Penggugat juga mempersoalkan kenapa tidak pernahdiberitahu sebelumnya tentang adanya rencana lelang dimaksud.

Bahwa selain mendapat penjelasan tersebut di atas, Penggugat juga mendapat copySurat dari Kantor Pelayaan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta HI berupa SuratPemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Untuk Mengosongkan ObyekLelang tertanggal 09 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat, dengan nomorSurat S760/WKN.9/KNL.02/2011;5. Bahwa di dalam Surat No.

S760/WKN.9/KNL.02/2011 tertanggal 09 Juni 2011 dapat dibuktikan dengan Surat panggilanyang telah dilayangkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangJakarta III dalam suratnya No. $542/WKN.7/KNL.03/2010 tanggal 20 Mei 2010kepada Penggugat yaitu di Jl. Lanud Adi Sucipto No.5 Surakarta;7. Bahwa tindakan Tergugat yang nyatanyata telah melayangkan Surat PemberitahuanPelaksanaan Lelang dan Permintaan Untuk Mengosongkan Obyek Lelang tanggal09 Juni 2011 dengan Surat No.

Bahwa pelaksanaan lelang atas obyek tersebut berdasarkan permohonanlelang dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jakarta HI sesuai surat nomor S298/WKN.07/ KNL.03/2011tanggal O1 Februari 2011 hal Permintaan Bantuan Penilaian danPelaksanaan Lelang. Maka PUPN Cabang DKI Jakarta dan KPKNL JakartaIII juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat mengingat pelelangan atasobyek sengketa disebabkan adanya permohonan lelang dari Kepala KPKNLJakarta II;2.4.

GIDION LIKHI SUWANTO vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURABAYA, yang diwakili oleh Kepala,Win Handoyo, S.H., M.H., berkedudukan di JalanIndrapura Nomor 5, Surabaya, dalam hal ini memberikuasa kepada Netti Rokhana, S.E., Pelaksana padaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surabaya, dan kawankawan, berkantor di Jalan IndrapuraNomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 September 2017;2.

THOHIR RUDDIN, DKVSPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAcq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) KOTA SEMARANG, DK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAcq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) KOTA SEMARANGberkedudukandi JalanImam Bonjol Nomor 1 D, Semarang , diwakili oleh an MenteriKeuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanttglamhal ini memberi kuasa kepadaDharmasetiawan H, dan kawankawan, Parapegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Semarang berkantor

Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No mor 2026/2011 tanggal 19 Desember2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kota Semarang , sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan IIIdalam permohonannya, bilamana ditelusuri mengandung cacat hukum danbertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06 tahun2010 tentang Petunjuk Lelang yang pada pokoknya mengatur setiap prosespelelangan harus melibatkan pemilik barang yaitu Para Pelawan;2.

Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuanketentuan tersebut di atas, makajelaslah bahwa Risalah Lelang Nomor 2026/2011 tanggal 19 Desember 2011yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) yang dimintakan pembatalannya oleh Para Pelawan, merupakanproduk Badan Administrasi Negara, karena dikeluarkan oleh Pemerintah RIcq Menteri Keuangan RI melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) yang merupakan badan hukum publik.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan tersebut di atas, dankhususnya adanya bukti bahwa yang menjadi dasar gugatan adalahRisalah Lelang Nomor 2026/2011 tanggal 19 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL), serta dengan didaftarkannya gugatan perlawanan Para Pelawanke Pengadilan Negeri Salatiga, maka gugatan Para Pelawan adalah telahsalah alamat karena gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Salatigayang merupakan Pengadilan Umum.

Bahwa Pelawan tidak mempunyai persona stand in judicio diPengadilan Negeri Salatiga karena berdasarkan Risalah Lelang Nomor2026/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) SemarangHalaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 681K/Pdt/2016(selanjutnya disebut Risalah Lelang), barang yang dijual yaitu S ertifikatHak Milik Nomor 644 atas nama Dewi Kartika Sari:d.

DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) c.q. KANTORPUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA(DJKN) c.q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) SUMATERA SELATAN,JAMBI dan BABEL

DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) c.g. KANTORPUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA(DJKN) c.g. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) SUMATERA SELATAN,JAMBI dan BABEL, berkedudukan di Gedung KeuanganNegara Lantai Ill, Jalan Kapten A. Rifai, Nomor 4, KelurahanSungai Pangeran, Kecamatan llir Timur , Kota Palembang,diwakili oleh Hadiyanto selaku Sekretaris JenderalKementerian Keuangan RI, berkedudukan di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan Lantai 3 Jalan Dr.

Nomor 1727 K/Pdt/2019diikuti setoran uang ke PT BDNI; Bahwa oleh karena terbukti objek sengketa milik PT BDNI dan PTBDNI masuk dalam program penyehatan perbankan sehingga hakdan kewajiban termasuk objek sengketa kemudian beralih kepadaBPPN selanjutnya karena BPPN dibubarkan maka segala kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh MenteriKeuangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkaraini tidak bertentangan

DWI MULYANTO melawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta.

Sumbing Tengah No. 6, Kismorejo, Mojosongo, KotaSurakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Pebruari 2014.Melawan1 Nama: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Surakarta.Alamat : JIn.

DirektoratJenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah danD.I. Yogyakarta c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141,Surakarta, serta bertindak untuk dan atas namanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : SKU605/MK.6/2013, tanggal 12 Nopember 2013.2 Nama: JATU RAHARMADI.Alamat : Tempurejo Rt. 01 / 03 Kec. Jumapolo Kab.

Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor 1672/2013, tertanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang;3. Menyatakan obyek tanah dan bangunan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 21, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Sertifikat Hak Milik Nomor 00565, atas nama WIENTJE seluas 1.890 M2, adalah Hak Milik Penggugat Intervensi;4.

NOOR ICHWANUDDIN VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DKK

(Advokat Magang), Advokat & Penasehat Hukum, berkantor diLembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Shiddiqiyyah (LKBHS), beralamat diJalan Wonoayu Nomor 8, RT.04, RW.02, Desa Wonoayu, KecamatanWonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 27 Nopember 2013, sebagai para Pelawan;Lawan:1 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL), beralamat di Jalan S. Supriyadi Nomor 157 Malang, sebagaiTerlawan I;2 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

Yang harus dibayar oleh Pelawan I;5 Bahwa berdasarkan Surat Penetapan lelang No.S1954/ WKN.10 / KNL.03 / 2013,yang dibuat pada tanggal 08 Nopember 2013, dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Malang (Terlawan I) yang telah diajukan lelang Eksekusi HakTanggungan atas Obyek sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl.

Urip Sumoharjo No.21, Desa Kepatihan,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diajukan oleh TerlawanII;3 Menyatakan menolak / membatalkan dan atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima Surat Penetapan Lelang Nomor S 1954/ WKN.10 / KNL.O3 / 2013, tanggal 08 Nopember 2013 dari KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang (Terlawan I),yang diajukan oleh Terlawan II;Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 1020/Pdt.Plw/2013/PN.Sby.4 Menyatakan Para Pelawan bersedia atau sanggup untuk membayarangsuran

Urip Sumoharjo No.21, Desa Kepatihan,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang diajukan oleh Terlawan II;2 Menyatakan menolak / membatalkan dan atau setidaktidaknya tidak dapatditerima Surat Penetapan Lelang Nomor S1954 / WKN.10/KNL.03/2013, tanggal 08Nopember 2013 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang(Terlawan I), yang diajukan oleh Terlawan II;a Menyatakan Para Pelawan bersedia atau sanggup untuk membayar angsuransetiap bulannya berdasarkan kemampuan;4 Menghukum Terlawan

Urip SumoharjoNo.21, Desa Kepatihan,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diajukan olehTerlawan IJ;Menyatakan menolak / membatalkan dan atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima Surat Penetapan Lelang Nomor S 1954 / WKN.10 / KNL.O3 / 2013, Tanggal 08 Nopember 2013 dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang(Terlawan I), yang diajukan oleh Terlawan II;Menyatakan Para Pelawan bersedia atau sanggup untuk membayarangsuran setiap bulannya berdasarkan kemampuan;Menghukum

MUKAROMAH vs KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARAWILAYAH DJKN JAWA TIMUR, KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJEMBER, dk

KEKAYAAN NEGARA cq. KANWIL. DJKN JAWA BARAT cq., KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR, dkk.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.KANTOR WILAYAH DJKN JAWA Barat Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 45, Bogor,dalam hal ini memberi kKuasa kepada Abdul Manaf dankawankawan, Kepala KPKNL Bogor, bersamasama atausendirisendiri mewakili Pemerintah Repiblik Indonesia Cq.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN, JawaBarat Cq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangBogor, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 45, Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015:2. PT. BPR CENTRA ARTHA REZEKI, berkedudukan di BumiSerpong Damai Sektor 1.1., Blok D, Nomor 10, Tangerang,diwakili oleh Marakarma selaku Direktur Utama, dalam halin memberikan kuasa kepada Rahmad Siregar, S.H.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalam buku KompilasiHukum Jaminan, halaman 107 tentang Pengaturan Eksekusi di dalam UndangUndang Hak Tanggungan, Eksekusi Melalui PUPN/BPUPLN sekarang KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat dilakukan jikakrediturnya adalan Badan Usaha Milik Negara, maka yang berwenang untukmemeriksa ingkar janji debitor adalah Panitia Urusan Piutang Negara/BadanHalaman 4 dari 20 hal. Put.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalam bukuKompilasi Hukum Jaminan, halaman 107 tentang Pengaturan Eksekusidi dalam Undang Undang Hak Tanggungan, eksekusi melaluiPUPN/BPUPLN sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dapat dilakukan jika krediturnya adalah Badan UsahaMilik Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa ingkar janjidebitor adalah Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutangdan Lelang Negara (PUPN/BUPLN berdasarkan Undang Undang Nomor49 Prop Tahun 1960;Tugas lembaga

KEMENTRIAN KEUANGAN CQ DIRJEND KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN CQ KANTOR WILAYAH VII JKT CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V >< YONGKI INGKIRI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA danLELANG JAKARTA J , 202202002200 0e nen nenne see sennennenensene=Berkantor di JIn. Prapatan No. 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehPenasihat Hukumnya : AGUS RODANI, SH. Kepala Seksi Hukum danInformasi pada KPKNL Jakarta V dan kawankawan dengan alamat diGedung Juanda I Kementrian Keuangan, Lantai 3, JIn. Dr. Wahidin No. 1Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI, VS HARTONO,S.H., DKK

LEGIRAH melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang (KPKNL), dkk

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang (KPKNL),.Alamat JI. Imam Bonjol No. 1D GKN II Lt.2 Semarang, 2. BPR Karti Centra, 2020 020=0Alamat Desa Jekulo Jin Raya Kudus Pati Km.10 ; 3. Sigit Indriyanto, Jenis Kelamin Lakilaki, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl.Wismasari No. A18 Ngaliyan Semarang ;Halaman 1 Putusan Nomor : 114/Pdt/2017/PT.SMG4. Tatik Suwarni,Alamat Desa Jati Kulon RT.004 RW.004, Kecamatan Jati,Kabupaten KUGUS j~n nn nnn ennnmnnnnn5.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SEMARANG, dkk

DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cg. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAcq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SEMARANG ; Yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang.Diwakili Kuasanya :e Dharmasetiawan H;Hal dari 42 hal Put.No.289/Pdt/2015/PT.Smge =Pujo Ismiyono ;e = Yayuk Muji Rahayu ;e ~=Eko Budi Syaifudin ;e =Budi Satrio ;e = Emy Riana Wati ;Adalah Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSemarang berkantor di Jl.

Analisa Yuridis :1Bahwa berdasarkan risalah lelang No. 2026/2011 tanggal 19 Desember2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL ) Kota Semarang sebagaimana yang didalilkan olehTerlawan III dalam permohonannya, bilamana di telusuri mengandungcacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06 tahun 2010 tentang Petunjuk lelang yang padapokoknya mengatur setiap proses pelelangan harus melibatkan PemilikBarang yaitu Para Pelawan.Bahwa dalam

HUKUM MAJELIS HAKIM YANGTERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATANHal 19, Put.No.289/Pdt/2015/PT.Smg20PARA PELAWAN ATAU SETIDAKTIDAKNYA TIDAKDAPAT DITERIMA (NIEJ ONVANKELIJKE VERKLAARD).TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT ("ABSOLUTECOMPETENCE").Bahwa PARA PELAWAN dalam Posita gugatan perlawanannya padabutir (1) sampai dengan butir (9) bagian Analisa Yuridis, pada intinyaPARA PELAWAN meminta pencabutan dan pembatalan RisalahLelang No. 2026/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Kekayaan

Menteri Keuangan RImelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)yang merupakan Badan Hukum Publik. Dengan demikian, PARAPELAWAN jelasjelas telah salah alamat dalam pengajuan gugatanperlawanan dalam perkara a quo, karena seyogianya yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan TataUsaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.

in judicio diPengadilan Negeri Salatiga karena berdasarkan Risalah Lelang Nomor2026/2011 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang(selanjutnya disebut Risalah Lelang), barang yang dijual yaitu SHM644 atas nama Dewi Kartika Sari..

MUKHI;PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV

., warga negara Indonesia,pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada KantorRasida Siregar dan Rekan, ~ beralamat di JalanJenderal Sudirman Kav.78, Wisma Nugra Santana Lt.4R.1416, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khususuntuk banding tertanggal 18 Mei 2010, untuk selanjutnyadisebut sebagaiMELAWANPEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) JAKARTA IV, berkedudukan di JalanPrapatan No.10, Jakarta Pusat, dalam sengketa inimemberi kuasa kepada JATI WIRYAWAN, S.H., DWINUGROHANDHINI

, S.H., WARDA KURNIAWATI, S.H. danMUSTIKA RETNO WARDHANI, S.H., kesemuanya pegawaipada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL)Jakarta IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal O09 Februari 2010, untuk selanjutnyadisebut sebagaiHal.1 dari 6 hal Put.NO.151/B/PT.TUN.JKTKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) JAKARTA IV, berkedudukan di Jalan PrapatanNo.10, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberi kuasakepada JATI WIRYAWAN, S.H., DWI NUGROHANDHINI,S.H., WARDA KURNIAWATI, S.H

. dan MUSTIKA RETNOWARDHANI, S.H., kesemuanya pegawai pada KantorPelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari2010, untuk selanjutnya disebut sebagaiwenn n nnn nen nn nnn nnn nnn nn none nnn nese TERGUGAT Il /Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Telah Membaca 22 nnn ono nnn nn nnn nn nnn nnn nen1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor151/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Agustus 2010, tentang penunjukanMajelis

SITI NURMAH, ;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM, dkk

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG MATARAM, berkedudukan di JalanPendidikan No. 24 Mataram;2. Drs. H. SUDIRMAN M. NOOR, bertempat tinggal di JalanIsmail Marzuki No. 9 Mataram;3. H.

BANK SBI INDONESIA;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA, DIRKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SENA MAHESA WICAKSANA ;Masingmasing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta l,Kantor Wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan PrapatanNo.10.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraDan Lelang Jakarta I, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S1665/WKN.07/KNL.01/2015,tanggal 18 Juni 2015, perihal Permohonan Penetapan Lelang ; Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 189/G/2015/PTUNJKT.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pencabutan Surat KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta , Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik IndonesiaNomor : S1665/WKN.07/KNL.01/2015, tanggal 18 Juni 2015, perihal Permohonan Penetapan Lelang tersebut ;4.

Bukti T9Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 37 Tahun 2004,tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (foto copy sesuai cetakan) ;Pasal 44 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No.93/PMK.06/2010, tentang PetunjukPelaksanaan Lelang (foto copy dari foto copy) ; Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNomor 42/KN/2014, tentang Penetapan Standar PelayananDi Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (foto copy dari foto copy) ;Buku

NEGARAHalaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 189/G/2015/PTUNJKT.DAN LELANG pada Pasal 30, KPLN : mempunyai tugas melaksanakan pelayanandi bidang kekayaan negara, penilaian piutang negara dan lelang.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAWA TENGAH WILAYAH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO dkk

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAWA TENGAH WILAYAH KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGPURWOKERTO, beralamat sesuai dengan gugatan di Jl.Jendral Sutoyo No. 1 Tanjung, Purwokerto Selatan danberdasarkan surat kuasa khusus No. SKU294/MK.6/2016tanggal 14 April 2016 dan jawaban Tergugat tertanggal20 Juli 2016 serta suratsurat terkait beralamat di JalanPahlawan Nomor 876 Purwokerto dalam hal ini diwakilioleh: 1.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor WilayahDJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq. KantorPelayanan Negara dan Lelang Purwokerto, beralamat diJalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT ;Him. 1 Putusan No.126/PDT/2017/PT SMG2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTORCABANG PURWOKERTO, Jl. Jendral Sudirman No. 57Purwokerto, yang dalam hal ini diwakili oleh 1.

Bahwa kemudian pada tanggal 07 Oktober 2015 Tergugat menyampaikan pengumuman pelaksanaan lelang yang intinyamenyatakan bahwa harta kekayaan penggugat yang terurai dalampoint 2 diatas, telah berhasil dilelang dan sebagai pemenangnyaadalah Tergugat Ill.. Bahwa penjualan lelang terhadap Hak Tanggungan Penggugat olehTergugat yang dilakukan atas permohonan Tergugat Il telahternyata bertentangan dan tidak sesuai dengan prosedur hukumyang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:5.1.

Tanggal 28 Maret 2016 Penggugat mengajukan gugatan atasproses lelang, bahwa proses lelang tidak syah.Tanggapan Tergugat Ill :Tergugat Ill telah memenangkan proses lelang melalui lembagaresmi negara yang menangani proses lelang yaitu KantorPelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Purwokerto dan telahdilaksanakan sesuai prosedur;2.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V tersebut;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA V vs ISMAIL HIRAWAN,

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, dkk.

DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURAKARTA;yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia (A.n. Menteri Keuangan) MHadiyanto,berkedudukan di Gedung Djuanda Lantai 3 Jalan Dr.

SUGENG MULYONO, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG,

Karena tidakmengaitkan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. KanwilX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan BadanHukum Induk dari Tergugat Il seharusnya Pemerintah RepublikIndonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. DirekturJenderal Kekayaan Negara cq. Kanwil X Direktorat JenderalKekayaan Negara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Malang beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor157 Malang;b.

HADI WALUJOVSKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, DKK

Kliwon, Kota Surakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017:Pemohon Kasasi:1.Z.Lawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURAKARTA, beralamat di Jalan Ki MangunSarkoro Nomor 141, Kota Surakarta, diwakili oleh MenteriKeuangan Republik Indonesia dalam kedudukannyamewakili Pemerintah Republik Indonesia, beralamat diGedung Djuanda Kementerian Keuangan, Lantai 3, JalanDr.