Ditemukan 2824764 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-05-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PID.SUS/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — ERMI AGUSTININGSIH
142501 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
  • ;Tempat lahir : Bangkalan;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/12 Agustus 1969;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jokotole Nomor 09 RT 003RW 004, Kelurahan Kraton Kecamatan/Kabupaten Bangkalan;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
    Rofii);1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Bupati/Pendopo bulan JanuariDesember 2014 yangditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran danPenerima (Eka Nurhayati);1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan bulan JanuariDesember 2014yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluarandan Penerima (Ir. H. Mondir A.
    Rofii);1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Sekretaris Daerah Bangkalan bulan JanuariDesemberHal. 3 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/201814.15.16.17.18.19.20.2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, BendaharaPengeluaran dan Penerima (DR. H.
    No. 27 K/Pid.Sus/201840.1 (satu) bendel tanda terima Bantuan Uang Mamin dari BagianUmum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan bulan JanuariDesember 2014;Dikembalikan kepada RACHMAD ROMADHON;41.42.43.44,45.46.47.48.1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makanan danminuman harian pegawai di rumah dinas Wakil Kepala Daerahtanggal 15 April 2016 sebesar Rp47.520.000,00 yang diterima olehBendahara Sufiatun;1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makan minum rapatdan makan minum harian non
    pegawai Wakil Kepala Daerah tanggal15 April 2016 sebesar Rp315.336.000,00 yang diterima olehBendahara Dini Ananta Zani;1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan pada BagianUmum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Sufiatun) BulanJanuari sampai dengan Desember 2014;1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk KegiatanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Umum SetdaBangkalan TA 2014 (Bendahara Dini Ananta Zani) Bulan Januarisampai dengan Desember 2014;1 (satu) buah Buku Peraturan
Putus : 12-01-2009 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 K/Pdt/2008
Tanggal 12 Januari 2009 —
2320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., SH VS KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEJAHTERA (KPNS) KABUPATEN KUPANG
    ., Advokat, berkantor di Jalan Sesawi RT. 27/RW. 11Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang di Kupang,melawan:KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEJAHTERA (KPNS)KABUPATEN KUPANG, berkedudukan di Jalan Sukarno No. 18Kupang,Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagaiTergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya
    Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini ;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Dalam Eksepsi :1.Gugatan Penggugat kepada Tergugat didalam perkara ini adalah salah sasarannya,tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena Tergugat secara pribadi tidak pernahmempunyai utang pada Koperasi Pegawai Negeri "Sejahtera" Kabupaten Kupang,yang manpunyai
    utang pada Koperasi Pegawai Negeri "Sejahtera KabupatenKupang adalah Kelompok Tani "MADEMI dimana salah satu anggotanya adalahTergugat Dicky J.S.Foeh Bc.lp.
Register : 05-01-2012 — Putus : 30-01-2012 — Upload : 26-06-2012
Putusan PA KISARAN Nomor 45/Pdt.G/2012/PA.Kis
Tanggal 30 Januari 2012 — PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di , Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon; MELAWAN: TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon
1411
  • PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di , Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;MELAWAN:TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon
    PUTUSANNomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Kis.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaraCerai Talak yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanpensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di , KabupatenAsahan, sebagai Pemohon;MELAWAN:TERMOHON, umur 44 tahun
Putus : 30-05-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 887 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Mei 2018 — BANK MNC INTERNASIONAL Tbk, DK dan KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TRI DARMA UNIVERSITAS JAMBI
3931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK MNC INTERNASIONAL Tbk, DKdanKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TRI DARMA UNIVERSITAS JAMBI
    Nomor 887 K/Pdt/2018DanKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TRI DARMAUNIVERSITAS JAMBI, berkedudukan di Jalan A.
Register : 30-04-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 19-07-2012
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 156/Pdt.G/2012/PA.Pkp
Tanggal 6 Juni 2012 — P P binti A S, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat"; MELAWAN F bin A B, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Tergugat";
134
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pangkal Balam dan KUA Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
    P P binti A S, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat";MELAWANF bin A B, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Tergugat";
    PUTUSANNomor 156/Pdt.G/2012/PA.Pkppar yll orl all puDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusansebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :P P binti A S, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggaldi Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat";MELAWANF bin A B, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
    Pegawai swasta, tempat tinggal diJalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 April 2012mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 156/Pdt.G/2012/PA.Pkp dengan uraian
    Majelis berkesimpulan bahwa gugatanPenggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatanPenggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai
Register : 27-11-2012 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PA KISARAN Nomor 761/Pdt.G/2012/PA.Kis
Tanggal 13 Februari 2013 — PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon ; MELAWAN : TERMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon ;
153
  • PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon ; MELAWAN :TERMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon ;
    PUTUSANNomor 761/Pdt.G/2012/PA.Kis.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yangdiajukan oleh :PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KabupatenAsahan, sebagai Pemohon ;MELAWAN :TERMOHON, umur 65
    tahun, Agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KabupatenAsahan, sebagai Termohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca surat permohonan Pemohon;Telah mempelajari jawaban Termohon serta replik dan duplik ;Telah mendengar keterangan saksisaksi di persidangan ;Telah memperhatikan dan meneliti semua suratsurat yang berkaitandengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman dari 16 halaman Putusan No. 761/Pdt.G/2012/PA.KisMenimbang, bahwa Pemohon dalam
Register : 01-04-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — FAUZAN FIANDREA, SE vs KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014;
2934 Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAUZAN FIANDREA, SE vs KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014;
    TesKemampuan Dasar (TKD), Penggugat menempati Urutan/Ranking237 dari 3.185 Jumlah Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia TahunAnggaran 2014 ;Selaku Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014yang berpotensi untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia TahunAnggaran 2014, Penggugat merasa sangat dirugikanKepentingannya akibat
    Badaruddin NIP195703291978031001 selaku Ketua Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Tahun Anggaran 2013 ;Halaman 4 dari 39 halaman.
    Putusan Nomor 166 K/TUN/201610.11.12.Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Tahun Anggaran 2014 di Kampus STAN Bintaro,beralamat di JI.
    Tahun Anggaran 2014, yangditandatangani dan di Cap oleh Ibu MHumaniati NIP196106231989032001 selaku Sekretaris Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan RepublikIndonesia ;Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : PENG07/PANREK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Penggugat melaksanakan TesKemampuan Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014di Kampus STAN Bintaro, beralamat di JI.
    195703291978031001 selaku Ketua Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan RepublikIndonesia ;Bahwa sebelum diterbitkan Pengumuman Nomor : PENG12/PANREK/X1/2014, tanggal 25 November 2014 (Objek Sengketa),telah dilakukan Rapat oleh Tergugat (Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Tahun Anggaran 2014), halmana dalamRapat Tergugat (Panitia Pusat Rekrutmen Calon Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Register : 21-09-2023 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Plg
Tanggal 13 Maret 2024 — Penggugat:
RUDI APRIADI
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI PERUMTEL (KOPEGTEL)
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Palembang
2724
  • Bukit Lama, tanggal 09 Desember 2016, surat ukur No. 1018/ Bukit Lama/2016, tanggal 29 Nopember 2016, luas 12.000 M2 atas Nama Koperasi Pegawai Perumtel (KOPEGTEL), yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
  • Menyatakan perbuatan:
    • Perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah milik Penggugat dengan cara-cara melawan hak;
    • Perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1617, Kel.
      Bukit Lama, tanggal 09 Desember 2016, surat ukur No. 1018/ Bukit Lama/2016, tanggal 29 Nopember 2016, luas 12.000 M2atas Nama Koperasi Pegawai Perumtel (KOPEGTEL) diatas tanah milik Penggugat,

    Adalah Perbuatan Melawan Hukum;

    7.Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

    Dalam Rekonvensi

    Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

    Konvensi dalam

    Penggugat:
    RUDI APRIADI
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI PERUMTEL (KOPEGTEL)
    Turut Tergugat:
    Kantor Pertanahan Kota Palembang
Register : 31-07-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PN SALATIGA Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Slt
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat: 1.Agus Juliana 2.Yustina Widya Tri Suryaningsih 3.Sri Mulyani Tergugat: Koperasi Pegawai PT. Telkom Solo (KOPEGTEL SOLO)
6526
  • Penggugat:1.Agus Juliana2.Yustina Widya Tri Suryaningsih3.Sri MulyaniTergugat:Koperasi Pegawai PT. Telkom Solo (KOPEGTEL SOLO)
Register : 16-08-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN TONDANO Nomor 193/Pdt.G/2017/PN Tnn
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.MARGARITJE SALMON
2.FRANKY M PAENDONG
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GELORA PENDIDIKAN TOMOHON
7217
  • Penggugat:
    1.MARGARITJE SALMON
    2.FRANKY M PAENDONG
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GELORA PENDIDIKAN TOMOHON
    MARGARITJE SALMON : lahir di Tomohon 21 Mei 1967, jeniskelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Protestan,pendidikan Sarjana Pendidikan, status menikah,alamat Kelurahan Kakaskasen Ill lingkungan VIKecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. Untukselanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT 1; 2. FRANGKY M.
    Tnn.MelawanKoperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gelora PendidikanTomohon, berkedudukan di Kelurahan Kolongan Kecamatan TomohonTengah, Kota Tomohon propinsi Sulawesi Utara.
    Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dalam hal iniTergugat yang menjadi salah satu jenis usahanya adalah SimpanPinjam dan semua kewajibankewajiban misalkan membayar iurandan lainlain, sebagai anggota Tergugat tetap dijalankan olehPenggugat 1 sampai saat gugatan ini didaftarkan ;3.
    Tnn.Bahwa Penggugat sangatlah keliru dan sangat tidak beralasan menarikBadan Hukum Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)Gelora Pendidikan Tomohon sebagai Pihak Tergugat karenaPenggugat pada dasarnya sudah tahu persis mengenai siapa orangyang seharusnya bertanggungjawab dalam kasus ini.
    Tnn.pengusutan lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum/peraturan yangberlaku.Dengan demikian yang menderita kerugian adalah anggota koperasi(P1) dan bukan koperasi sendiri sehingga yang harus bertanggungjawab dalam hal ini adalah pengurus dan bukan Koperasi Pegawai RIGelora Pendidikan Tomohon (badan Hukum).6.
Register : 02-11-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PA BANDUNG Nomor 3534/Pdt.G/2011/PA.Bdg
Tanggal 8 Desember 2011 — XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal di Jalan Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; L A W A N XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
637
  • XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal di Jalan Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; L A W A NXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
    PUTUSANNomor : 3534/Pdt.G/2011/PA.Bdg.BISMILLAHIRROHMAANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggaldi Jalan Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;LAWANXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat
Register : 15-08-2023 — Putus : 11-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 September 2023 — Penggugat:
Tim Advokasi Tolak Perampasan Hak Pekerja (TA-TPHP)
Tergugat:
Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Pelabuhan Tanjung Priok
5119
  • Penggugat:
    Tim Advokasi Tolak Perampasan Hak Pekerja (TA-TPHP)
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Pelabuhan Tanjung Priok
Register : 15-06-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 10-08-2011
Putusan PA GARUT Nomor 994/Pdt.G/2011/PA.Grt.
Tanggal 14 Juli 2011 — A S R binti M S , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di KABUPATEN GARUT, selanjutnya disebut
80
  • A S R binti M S , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di KABUPATEN GARUT, selanjutnya disebut
Register : 28-08-2014 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN PONOROGO Nomor No. 23 /Pdt.G/2014/PN.PNG
Tanggal 4 Februari 2015 — NUR SUYANTI UBAYANI, SH dkk M E L A W A N KOPERASI PEGAWAI NEGERI INDONESIA ( KPRI ) TEKAD di PONOROGO , dkk
4111
  • NUR SUYANTI UBAYANI, SH dkk M E L A W A N KOPERASI PEGAWAI NEGERI INDONESIA ( KPRI ) TEKAD di PONOROGO , dkk
    KOPERASI PEGAWAI NEGER!
    Bahwa Para Penggugat Class Representative ( Wakil Kelompok ) dan ParaPenggugsat Class Member ( Anggota Kelompok ) adalah Para Anggotadari KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ( KPRI ) TEKAD diPonorogo yang memiliki kewajibankewajiban maupun hakhak terhadapKOPERASI PEGAWAI REPUB;IL INDONESIA ( KPRI ) TEKAD di Ponorogo.Dimana Uang para Penggugat Class Representative ( Wakil Kelompok )dan Para Penggugat Class member ( Anggota Kelompok ) antara lainberupa Simpanan Wajib dan / atau Simpanan Sukarela dan
    / atau Uangtabungan lainnya yang berada pada KOPERASI PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA ( KPRI ) TEKAD di Ponorogo adalah sebagai berikut :1).
    IMAM SUKMANTO, S.Sos, MM, Warga Negara Indonesia, AgamaIslam, Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Beralamat di Jl. Halmahera 11, RT.03, RW. 03, KabupatenPonorogoSebesar kurang lebih : Rp. 10.044.999 , ( Sepuluh Juta EmpatPuluh Empat Ribu Rupiah ) ;GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, JenisKelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat diRT.02, RW.
    Bahwa para cenggugat Xlass Representative (Wakil Kelompok) dan ParaPenggugat Class Member (Anggota Kelompok) telah meminta kepadaTergugat dalam hal ini KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA( KPRI) TEKAD di Ponorogo untol Mengembalikan Uang Para Penggugatsejumlah dan / atau berdasarkan rincian sebagaimana tersebut dalamposita gugatan Para Penggugat pada angka 02 di atas ternyata Tergugatdalam hal ini KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ( KPRI) TEKAD diPonorogo tidak menghiraukan dan Cenderung mengabaikannya
Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1185 K/Pdt.Sus-PHI/2017
KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNNIKASI ‘ANUTA PURA’ VS DORCE BUNGA ALLO
4215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNNIKASI ANUTA PURA tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2016/PN PAL tanggal 27 April 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:DALAM PROVISI:Menolak Gugatan Provisi Penggugat;DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
    KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNNIKASI ANUTA PURA VS DORCE BUNGA ALLO
    PUTUSANNomor 1185 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan perselisihan hubunganindustrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:KOPERASI PEGAWAI PT.
    Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) atau salah alamatmengenai Subjek Tergugat, karena Penggugat tidak jelas menyatakan siapayang menjadi Tergugat dalam perkara ini apakah Ketua, atau Pengurus,atau Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi ANUTA PURA.
    Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebagai mana gugatanPenggugat (Gugatan Terlampir), bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam perkara a quo telah mengganti Pihak Tergugat yang awalnya adalahKetua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura Palumenjadi Koperasi Pegawai PT.
    Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) mengenaiSubjek Hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalamgugatannya menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkara iniadalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi AnutaPura Palu, bukan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta PuraPalu Selaku Badan Hukum, hal ini menegaskan bahwa yang menjadiTergugat dalam perkara ini adalah Ketua dan Pengurus KoperasiHalaman 10 dari 16 hal Put.
    A.Karim dan Aco Rasyid sebagai pihak yang mengaku sebagai perwakilanpekerja;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti sepanjangupah proses perlu diperbaiki semula 12 (dua belas) bulan diperbaiki menjadi 3(tiga) bulan dengan pertimbangan perusahaan Tergugat sedang mengalamikerugian sehingga adil upah proses dihitung sampai dengan proses mediasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI PT.TELEKOMUNNIKASI ANUTA
Register : 04-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PT MANADO Nomor 51/PDT/2021/PT MND
Tanggal 15 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : VIVI OLVIANTY KAENG
Terbanding/Tergugat I : Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
Terbanding/Tergugat II : Muntiaha Djony
5214
  • Pembanding/Penggugat : VIVI OLVIANTY KAENG
    Terbanding/Tergugat I : Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
    Terbanding/Tergugat II : Muntiaha Djony
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) CITRA WAHANAPERHUBUNGAN, berkedudukan di Manado, beralamat di Jin.
    Penggugat yang telah ditunjuk oleh Tergugat II sebagai Kepala Unit UsahaDeveloper di tanah milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra WahanaPerhubungan (Tergugat 1!)
    telah tidak melaksanakan tugas, hak dankewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusanPengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan antaralain tidak membuat pertanggung jawaban, tidak menyetor laba/keuntungan yangtelah diakui oleh Penggugat dengan surat pernyataan yang ditanda tangani olehHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MNDPenggugat dan Penggugat juga menyerahkan sertifikat tanah Penggugat kepadaTergugat sebagai jaminan akan tetapi sampai hari
    telah tidak melaksanakantugas, hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalamlampiran surat keputusan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Citra Wahana Perhubungan;oPemberhentian Penggugat tersebut sebagai Kepala Unit UsahaDeveloper oleh Tergugat II adalah berdasar dan tidak merupakanperbuatan melanggar Hukum;oPara Tergugat telah memberikan biaya operasional kepadaPenggugat untuk menjalankan usaha developer tersebut;Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MNDo Tergugat dan Tergugat
    Penggugat sebagai Kepala Unit Usaha Developer di tanahmilik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan(Tergugat I) sudah berupaya melaksanakan tugas dengan balk, halini terbukti antara lain dengan terjualnya sebagian besar bidangtanah/kavling dan atau rumah yang terletak di atas tanah SertipikatHak Milik Nomor 56/Paniki Atas tersebut;Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MND2.
Register : 15-11-2021 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 07-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 268/Pdt.G/2021/PN Kpg
Tanggal 14 April 2022 — Penggugat:
YANTI YUSMINA LIU
Tergugat:
MAGDALENA JEANE SEUBELAN-SAHERTIAN
Turut Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI SEPAKAT KARYA
9238
  • Penggugat:
    YANTI YUSMINA LIU
    Tergugat:
    MAGDALENA JEANE SEUBELAN-SAHERTIAN
    Turut Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI SEPAKAT KARYA
Register : 15-03-2024 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 09-05-2024
Putusan PN MADIUN Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mad
Tanggal 7 Mei 2024 — Penggugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI KOPINKA)
Tergugat:
1.PT. Kopinka Multi Solusi (PT. KMS)
2.Yoppy Wibowo,SE.
3.Sugiyanto
4.Tegoeh Hari Abrianto,SE
Turut Tergugat:
Endah Romayanti
480
  • Penggugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI KOPINKA)
    Tergugat:
    1.PT. Kopinka Multi Solusi (PT. KMS)
    2.Yoppy Wibowo,SE.
    3.Sugiyanto
    4.Tegoeh Hari Abrianto,SE
    Turut Tergugat:
    Endah Romayanti
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS
776632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • , karena tidak mempertimbangkan dengan benarhalhal yang relevan secara yuridis, dalam putusan perkara a quo Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa meskipun subjekdeliknya adalah setiap orang namun sesungguhnya adresat Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pegawai
    negeri ataupenyelenggara negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan,jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunyaharus pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yangmempunyai kedudukan dan jabatan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndangHal. 42 dari 54 hal.
    bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair,oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusanhalaman 92), pertimbangan tersebut disetujui Judex Facti/Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Pekanbaru dan diambil alihsebagai pertimbangan sendiri (putusan halaman 38) ;Bahwa pertimbangan Judex Facti seperti disebutkan diatas adalahpertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena unsur setiap orangdiperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai
Register : 06-02-2012 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 14-03-2013
Putusan PN NGANJUK Nomor 93 /Pdt.P/2012/PN.Ngjk.
Tanggal 14 Februari 2012 — SALAMUN, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Cerme, RT 002 /RW 005 Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk ;
222
  • SALAMUN, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Cerme, RT 002 /RW 005 Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk ;
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapermohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalampermohonannya ; SALAMUN, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Desa Cerme, RT 002 /RW 005 Kecamatan Pace, KabupatenNganjuk ;Selanjutnya disebut sebagai .................:+ PEMOHON ;Pengadilan Negeritersebut ; seeawee Setelah membaca berkas perkara yangbersangkutan ; 29222222222 22222 n n= 22non