KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIA vs SERLY SIAHAAN

Marudur Sitanggang;Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

WAHID HASYIM No. 12 D, Lantai 23,Jakarta Pusat 10340, Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;Mel awanSEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan~ di JalanJend. Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. FendyDharma Saputra, SH., LL.M., ~~ Tri HidayatWahyudi, Ak., MBA. , Agus Kurniawan, SH.

Bumi Resources, Tbk., selanjutnya DirektoratKITSDA menyampaikan hasil pemeriksaannya tersebutkepadaInspektorat Jenderal Kementerian Keuanganuntuk dilakukan audit investigasi lebih lanjutterkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etikdalam penanganan banding PTI.

Bumi Resources, Tbk.Bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanganmerupakan unit kerja di Kementerian Keuangan yangmemiliki tugas dan fungsi diantaranya pengawasan danpenindakan terhadap pelanggaran peraturan disiplinoleh pegawai Kementerian Keuangan sebagaimana diaturdalam Keputusan Menter i Keuangan Nomor462/PMK.09/2004 tentang Tata Cara Investigasi OlehInspektorat Bidang Investigasi Pada InspektoratJenderal Departemen Keuangan.Selanjutnya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuanganmelakukan audit

PP Nomor 53 Tahun 2010 melaluisurat Nomor SR1326/PJ/UP.74/2010 tanggal 3 Agustus2010 hal Tindak Lanjut Hasil Audit InvestigasiInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;Menjawab Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut,Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan30Surat Nomor SR243/lJ/2010 tanggal 12 Agustus 2010hal Penyesuaian Rekomendasi Hukuman Disiplin sesuaiKetentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010yang menyampaikan rekomendasi antara lain agarDirektur Jenderal Pajak menjatuhkan

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan:b.

SARITA, DKKLawan :KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

HERDEMAN, S.PAKMelawanKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Bahwa Kepala Bidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian agamaProvinsi atasan kamu berdua di Kementerian Agama Kota Palangka RayaKalimantan Tengah menjawab dengan bersumpah demi Tuhan saya tidakpernah mengusulkan untuk memutasikan kamu berdua. ltu kewenangan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya.Hal. 7 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.

Bahwa Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama KotaPalangka Raya menjawab memang benar ini merupakan kebijakan KepalaBidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiKalimantan Tengah Sudjito S. Silai, SH, lalu ditunjukkan bukti memo/nota tulistangan Sudjito S.

Kantor Kementerian agama KotaPalangka Raya. .

Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Kalimantan Tengah tanggal 04 Januari 2013. b.

Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengahberdasarkan peraturan Presiden RI Nomor 63 tahun 2011 tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansivertical (pasal 1 instansi vertical adalah pelaksana tugas dan fungsiKementerian Agama di daerah dan pasal 2 instansi vertical Kementerianagama terdiri dari a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi b.

YENNY WAHYU CAHYANIvsKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa benar TERGUGAT telah menyetujui Program dari PENGGUGATdengan Mengeluarkan Surat Rekomendasi Kemenpora RI Nomor:05004/SET/D.I5/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Perihal: PermohonanRekomendasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda sudah ditandatanganioleh Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI.8.

Adanya suatu perbuatan.Perbuatan Tergugat yang menerima Proposal Kegiatan dariPenggugat dengan memberikan Surat Rekomendasi Kemenpora RINomor: 05004/SET/D.I5/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Perihal:Permohonan Rekomendasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda sudahditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI.2.

DewaBroto,Amar Ahmad,Yuni Kusmiati,Yusup Suparman,Agus Sudjatmoko,SlametRiyanto,Ferdinand Kamariki Tangkudung ,Faza Novrisal, Tuan AferoHarahap,Imam Eko Putranto,Parulian Hasiholan $,Philip Tino MahatmaNafi,Firman Deny Setiawan semuanya Para Pejabat dan Tim Advokasi padaKantor Kementerian Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Jin.

angka 7 yangpada pokoknya telah dilakukan pembicaraan dengan Pejabat KementerianPemuda dan Olahraga dan terbitnya rekomendasi melalui surat nomor :05004/SET/D.IG5/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015, secara /egal formalbaik tersirat maupun secara tersurat tidak terdapat janji dan/atau bentukbukti perjanjian yang dapat menunjukkan akuntabilitas timbulnya suatukewajiban pembayaran dari TERGUGAT oleh karenanya pertemuan danpembicaraan hanya bersifat personal/semata yang tidak ada kepentinganHukum dengan Kementerian

TRI PRABOWO, S.ST ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Bajomulyo RT.1/RW.1, Kelurahan Bajomulyo,Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, 59185;Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil pada Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Juwana, Pati,Jawa Tengah, Direktorat Jenderal PerhubunganLaut, Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;melawan:Nama Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN' REPUBLIKINDONESIA;Tempat kedudukan : Jalan Medan Merdeka Barat

KANDIK KURNIAWAN, S.H., Jabatan Penyusun Bahan BantuanHukumBagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil padaDirektur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.006/1/12/DJPL17, tanggal 19 Mei 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Membaca:1.

Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jktmembebaskan Penggugat untuk tidak diwajibkan dikenakan Pasal 8 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Hak Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, salah satunya ialah izin untukbercerai, telah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan.

Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jktjabatan mengandung arti yang harus ditulis adalah nama jabatannya, sepertihalnya dalam gugatan Penggugat disebutkan Nama Jabatan: Direktur JenderalPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat(8) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,maka tanggung jawab kewenangan (tanggung gugat) ada pada Pemberi Mandatdalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

., Staf Sub Bagian HukumSekretariat Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan j 22202 nn nono anne nnnKesemuanya Pegawai pada Kementerian Pertanian,Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 21293/ HK.130/F/11/2012, tanggal 21Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1:;2.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA ;2nnne rence cece nce nece ceceHalaman3 dari 127 halaman Putusan Nomor : 198/G/2012/PTUNJKT.3.Berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Gedung E, Lt.1, 5,7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 202 0nn noone1. Suharyanto, S.H., Kepala Biro dan Informasi Publik;2. drh. Agus Sunanto, MP, Kepala Balai Besar KarantinaPertanian Tj. Priokss222enrenen aetna mnemnnnnnonemiemainn3. MM.

., MH
Terbanding/Tergugat I : DirJen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR
Terbanding/Tergugat II : Direktur Rumah Khusus Kementerian PUPR

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, II. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKT10.11.Joko Supriyanto, SH (Kepala Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) ;Andika Prima Hadi, SH (Staf Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;ll KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA.

Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKTKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il;KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK.Berkedudukan di Jalan Enggano No.17, Tanjung Priok, Jakarta Utara.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3672/HK.440/L7/A/11/12 tertanggal 29 Nopember 2012 memberi kuasa(1 2 6 : aa1. Suharyanto, SH (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,Kementerian Pertanian) 52. MM.

Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian) jensessssscsesnieeeeeneneenmcemeenmennnmemmeenenmnmnemenneKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.

Operasi reproduksi bekerja sama dengan Balai Embrio TemakCipelang, Bogor, milk Kementerian Pertanian dalam hal pelayananteknisreproduksi pembibitan sapi yang meliputi: pemeriksaan fertilitas (kesuburan) ternakbibit, sinkronisasi birahi, Inseminasi Buatan (IB), Transfer Embrio (TE) bibit sapipotong dan Pemeriksaan Kebuntingan.

Pada tanggal 08 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan, Direktorat JenderalPeternakan & (Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, mengirim teamPengawas Bibit (Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan reproduksi(paloasi rectal).

AGUS SINDORO VS PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN ESDM cq DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ESDM cq BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

M.Hum, Justina Lucky, SH danjoseph Pieter Padaama Tukan, SH Advokatadvokat beralamat diKantor Pengacara & Konsultan Hukum ALOYSIUS TUKAN,SH.MHum, Jalan Pemuda No.14, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 14 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Penggugat ;LAWANPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN ESDM cq DIREKTORATJENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ESDMcq BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI:; Beralamat di Gedung BPH Migas JI. Kapten P.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN RI. tersebut;

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIAMelawanPT. TANJUNG UNGGUL MANDIRIdanDIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

PUTUSANNomor 74 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIANPERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di KantorPusat Kementerian Pertanian, Gedung E, Lantai I, V dan VII, JalanHarsono RM. No.3, Ragunan, Jakarta Selatan,Selanjutnya memberi kuasa kepada :1.

., Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,Kementerian Pertanian ;2. drh. Agus Sunanto, MP., Kepala Balai Besar Karantina PertanianTj. Priok ;3. MM. Edy Purnomo, SE., MH., Kepala Bagian Hukum dan Humas,Badan Karantina Pertanian ;4. Ir. R. Fauzar Rochani, MM., Kepala Balai Karantina Pertanian KlsI Bandar Lampung ;5. drh. Tri Wahyuni, M.Si., Kabid Karantina Hewan BBKP Tj. Priok ;6. drh. Puji Hartono, MP., Kasie Karantina Hewan BKP Kls I BandarLampung ;7. Jhon Indra G.

;Nur Syamsiati Duha, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum IHZA& IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower,Tower A lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Kav.88,Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02Desember 2013 ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;I.Il.Il.dan:DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATANHEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung C Lantai VI, KementerianPertanian, Jalan Harsono RM.

Yin bongkar diberikan tanggal 02Agustus 2012 dan sapisapi tersebut ditempatkan padakandang karantina di Tanjung Burung, Tangerang(milik Penggugat) ;Pada tanggal 08 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan,Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan,Kementerian Pertanian, mengirim tim Pengawas Bibit(Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaanreproduksi (palpasi rectal).

tentang Kedudukan,Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, DanFungsi Eselon I, Pasal 272 Susunan organisasi eselon I Kementerian Pertanianterdiri atas:a Wakil Menteri Pertanian;b Sekretariat Jenderal ;rDirektorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian;Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;Direktorat Jenderal Hortikultura;Direktorat Jenderal Perkebunan;Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan;Direktorat Jenderal Pengolahan danPemasaran Hasil Pertanian;Inspektorat

Penggugat:
PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)
Tergugat:
1.Kementerian ATR/BPN
2.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3.Pemda DKI Jakarta
Turut Tergugat:
3.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4.Negara Republik Indonesia/Presiden RI

Kementerian Badan Usah a Milik Negara, Republik Indonesia.2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara,Republik Indonesia.3. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara,Republik Indonesia.

Kementerian Badan Usah a MilikNegara, Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 diJakarta ,cq. Badan Urusan Logistik (BULOG) Jin. Gatot Subroto No. 49 diJakarta, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I.2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha MilikNegara,Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 di Jakarta,cq. Badan Urusan Logistik (BULOG) Jin. Gatot Subroto Nomor 49 di Jakarta,Cq.

Kementerian Badan Usaha MilikNegara,Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 di Jakarta,cq. Badan Urusan Logistik (BULOG) Jalan Gatot Subroto Nomor 49 di Jakarta,Cq.

SURIANTO, dkk vs KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA;PT. AGRO GIRI PERKASA;

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIANPERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukanKantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, Vdan VII, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, PasarMinggu, Jakarta 12550, dalam perkara ini memberi kuasakepada :1 Suharyanto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian; 2 M.M. Eddy Purnomo, S.E.

Dalam Pokok Perkara : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2 Menyatakan batal keputusan tata usaha negarayang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala BadanKarantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir KH8.B, Nomor: 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus201 2;3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia mencabut Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal),

BAMBANG HARYANTO ; KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Pertahanan Nomor108/IV2016 tentang melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa PusatKoperasi Kementerian Pertahanan, tertanggal 12 Februari 2016 adalahsebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking)dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yangmembuatnya (e/nmalig);3.

Bahwa Surat Perintah No. 108/I/2016 tentang melaksanakan RapatAnggota Luar Biasa Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan olehKepala Biro Umum Setjen Kementerian Pertahanan, tertanggal 12Februari 2016 jelas sudah bersifat kongkrit, individual dan final dengandasar sebagai berikut :a.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat kongkrit karenayang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidakHalaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2016/PTUNJKT.absrak, tetapi berwujud dan nyatanyata secara tegas menyebutkanperintah melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa, yangmengakibatkan Penggugat kehilangan Jabatannya sebagai KetuaPusat Koperasi Kementerian Pertahanan, padahal JabatanPengugat telah diangkat oleh rapat anggota sebagai Ketua PusatKoperasi Kementerian Pertahanan

Dengan demikian surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifatfinal dan telah menimbulkan akibat hukum;Bahwa Surat Keputusan Tergugat a guo menimbulkan akibat hukum, yakniPenggugat nyatanyata dipaksa melepaskan jabatannya sebagai Ketua PusatKoperasi Kementerian Pertahanan yang mana Penggugat sudah dipilih secarahukum oleh Rapat Anggota Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan sampaidengan akhir 2016;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Biro UmumSetjen Kementerian Pertahanan

Bambang Haryanto (Penggugat)sebagai Ketua Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan dilakukanmelalui mekanisme penunjukan oleh Pimpinan di LingkunganKementerian Pertahanan, sebagaimana diatur dalam AnggaranDasar Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan yang menyatakanbahwa Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PengurusKoperasi Kementerian Pertahanan dapat melalui Rapat Anggotadan/atau melalui Penunjukan Pimpinan di Lingkungan KementerianPertahanan.

KWARSA HEXAGON X DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIANKETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDOSESIA vs PT. BINA SARANA SUKSES

Putusan Nomor 488 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:LeMengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohon Penggugattersebut;Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor: KEP.001/PPKNKJ/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017 tentangPerhitungan dan Penetapan Ulang Hakhak Pekerja/Buruh BerupaUpah

Menyatakan sah Keputusan Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Rl NomorKEP.001/PPKNKJ/I/2017, tanggal 26 Januari 2017 tentangPerhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh berupaUpah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Amos Mulyadi, Dkk. (6 orang)Pekerja/Buruh PT. Bina Sarana Sukses Alamat Jalan AW SyahranieSamarinda Periode Tahun 2012 s.d. 2015;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 488 K/TUN/20183.

Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untukmelaksanakan Keputusan Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Keputusan Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI NomorKEP.001/PPKNKJ/I/2017, tanggal 26 Januari 2017 tentangPerhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh berupaUpah Kerja Lembur Atas Nama Sdr. Amos Mulyadi, Dkk. (6 orang)Pekerja/Buruh PT. Bina Sarana Sukses Alamat Jalan AW SyahranieSamarinda Periode Tahun 2012 s.d. 2015;4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGAWASKETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDOSESIA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 488 K/TUN/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh Dr.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHKLAWANPT.KASWARI UNGGUL,

KEMENTERIAN KEUANGAN c.q. MENTERI KEUANGAN VS Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH, DKK