Ditemukan 2824764 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama Perceraian
Register : 22-10-2013 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 19-04-2014
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1293/Pdt.G/2013/PA.Bjm
Tanggal 12 Februari 2014 — - Penggugat vs Tergugat
31 — 8
  • utama dari pada mengharapkemaslahatan;Menimbang, bahwa majelis hakim secara ex officio dengan berdasarkanPasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinanputusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinandilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 06-03-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/Pdt.Sus-Pailit/2024
Tanggal 6 Maret 2024 — KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (“KOPELINDO”) terhadap TIM KURATOR PT KALMAR JAYA (DALAM PAILIT)
153 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • M E N G A D I L I: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO) tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 Oktober 2023;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian;2.
    KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO) terhadap TIM KURATOR PT KALMAR JAYA (DALAM PAILIT)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 02-08-2021 — Putus : 13-09-2022 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 461/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 September 2022 — Penggugat:
TATI TRIHAYATI
Tergugat:
1.Pengurus Koperasi Pegawai Kementerian Sekretariat Negara RI (Kop.Sek.Neg RI)
2.TITIEK IRAWATI SUGIANTO
66 — 0
  • Penggugat:
    TATI TRIHAYATI
    Tergugat:
    1.Pengurus Koperasi Pegawai Kementerian Sekretariat Negara RI (Kop.Sek.Neg RI)
    2.TITIEK IRAWATI SUGIANTO
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 25-10-2022 — Putus : 26-04-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PN AMBON Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Amb
Tanggal 26 April 2023 — Penggugat:
AFRIYANTO
Tergugat:
koperasi pegawai Negeri Kantor Gubernur Maluku dalam hal ini diwakili oleh Dr. RISTIANTO SUGIONO,MM
64 — 13
  • Pembuat Akta Tanah yang berwenang apabila ternyata Tergugat selaku penjual tidak ada atau tidak hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, sekaligus Penggugat bertindak atas namanya sendiri sebagai pembeli atas objek jual beli terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 122 /Kelurahan Tihu Nomor surat ukur 00022/Tihu/2013, tanggal ukur tanggal ukur 15 Februari 2013, dengan luas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dengan nama pemegang hak Tergugat (Koperasi Pegawai
    Penggugat:
    AFRIYANTO
    Tergugat:
    koperasi pegawai Negeri Kantor Gubernur Maluku dalam hal ini diwakili oleh Dr. RISTIANTO SUGIONO,MM
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 13-12-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 23-01-2024
Putusan PT PADANG Nomor 296/PDT/2023/PT PDG
Tanggal 23 Januari 2024 — Pembanding/Tergugat : Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Pembanding/Turut Tergugat : Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Terbanding/Penggugat : H. YASDI, SP
14 — 6
  • Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 26/I-13/PKP.RI-SB/VIII-2022 Tentang pemberhentian Saudara H. Yasdi, SP sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Propinsi Sumatera Barat periode 2021 2025 adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

    3.

    Pembanding/Tergugat : Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
    Pembanding/Turut Tergugat : Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
    Terbanding/Penggugat : H. YASDI, SP
Pengadilan PN NGANJUK Perdata
Register : 06-02-2012 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 14-03-2013
Putusan PN NGANJUK Nomor 93 /Pdt.P/2012/PN.Ngjk.
Tanggal 14 Februari 2012 — SALAMUN, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Cerme, RT 002 /RW 005 Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk ;
22 — 2
  • SALAMUN, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Cerme, RT 002 /RW 005 Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk ;
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapermohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalampermohonannya ; SALAMUN, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Desa Cerme, RT 002 /RW 005 Kecamatan Pace, KabupatenNganjuk ;Selanjutnya disebut sebagai .................:+ PEMOHON ;Pengadilan Negeritersebut ; seeawee Setelah membaca berkas perkara yangbersangkutan ; 29222222222 22222 n n= 22non
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 24-01-2012 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 27-06-2012
Putusan PA KISARAN Nomor 3/Pdt.P/2012/PA.Kis
Tanggal 14 Februari 2012 — PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon ;
14 — 5
  • PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon ;
    Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk mengasuh, membimbingdan mendidik anak tersebut dan secara materil Pemohon juga mampudisebabkan Pemohon bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil yangmempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.854.800, (Dua juta delapanratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;9. Bahwa untuk melaksanakan pengangkatan anak tersebut diatas, perlupenetapan hukum dari instansi yang berwenang sesuai denganperaturan yang berlaku ;10.
    oleh Pemohon ;e Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebuttumbuh sehat, normal sebagaimana layaknya seorang anak diasuh olehorang tuanya sendiri ;e Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon telah tumbuh sehatdan normal sebagaimana layaknya anak diasuh oleh orang tuakandungnya ; Bahwa Pemohon mampu untuk mengasuh dan memberikan pendidikanyang lebih baik kepada anak tersebut dimasa yang akan datang karenaPemohon seorang yang taat beribadah dan mempunyai penghasilantetap sebagai Pegawai
    tersebut bernama HAFIFUDDIN dan ibunya bernamaRISKA dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon ;Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2012/PA.Kis.e Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon anak tersebuttumbuh sehat, normal sebagaimana layaknya anak diasuh oleh orangtuanya sendir ;e Bahwa Pemohon mampu untuk mengasuh dan memberikan pendidikanyang lebih baik kepada anak tersebut sebab Pemohon adalah orangyang taat beribadah dan Pemohon mempunyai penghasilan tetap yaitusebagai Pegawai
    Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohonadalah seorang janda yang telah bercerai dari seorang lakilaki yangbernama Abdullah, S.Pd;Menimbang, bahwa dari bukti P.2 ditemukan fakta bahwa Pemohonadalah sebagai Kepala Keluarga yang berdomisili di Desa Ujung Kubu,Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara yang merupakan wilayahhukum Pengadilan Agama Kisaran ;Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2012/PA.Kis.Menimbang, bahwa dari bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Pemohonadalah Pegawai
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 22-05-2013 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 17-09-2013
Putusan PA KISARAN Nomor 318/Pdt.G/2013/PA.Kis
Tanggal 1 Juli 2013 — PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff di BPPAKB Talawi, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara sebagai Penggugat; MELAWAN TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;
31 — 43
  • PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff di BPPAKB Talawi, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;
    Pdt.G/2013/PA.Kis.(1) ANAK I (pr), umur 15 tahun(2) ANAK II (pr), umur 14 tahun(3) ANAK III (pr), umur 9 tahun(4) ANAK IV (pr), umur 5 tahunBahwa Penggugat menambah posita pada gugatan Penggugat, yaitu: Bahwa oleh karena keempat anak Penggugat dengan Tergugattersebut dalam asuhan Penggugat, maka segala biayapengasuhan dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiapbulannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sampai anakanak tersebut dewasa/mandiri; Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang pegawai
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PT MANADO Nomor 51/PDT/2021/PT MND
Tanggal 15 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : VIVI OLVIANTY KAENG
Terbanding/Tergugat I : Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
Terbanding/Tergugat II : Muntiaha Djony
52 — 14
  • Pembanding/Penggugat : VIVI OLVIANTY KAENG
    Terbanding/Tergugat I : Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
    Terbanding/Tergugat II : Muntiaha Djony
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) CITRA WAHANAPERHUBUNGAN, berkedudukan di Manado, beralamat di Jin.
    Penggugat yang telah ditunjuk oleh Tergugat II sebagai Kepala Unit UsahaDeveloper di tanah milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra WahanaPerhubungan (Tergugat 1!)
    telah tidak melaksanakan tugas, hak dankewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusanPengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan antaralain tidak membuat pertanggung jawaban, tidak menyetor laba/keuntungan yangtelah diakui oleh Penggugat dengan surat pernyataan yang ditanda tangani olehHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MNDPenggugat dan Penggugat juga menyerahkan sertifikat tanah Penggugat kepadaTergugat sebagai jaminan akan tetapi sampai hari
    telah tidak melaksanakantugas, hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalamlampiran surat keputusan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Citra Wahana Perhubungan;oPemberhentian Penggugat tersebut sebagai Kepala Unit UsahaDeveloper oleh Tergugat II adalah berdasar dan tidak merupakanperbuatan melanggar Hukum;oPara Tergugat telah memberikan biaya operasional kepadaPenggugat untuk menjalankan usaha developer tersebut;Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MNDo Tergugat dan Tergugat
    Penggugat sebagai Kepala Unit Usaha Developer di tanahmilik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan(Tergugat I) sudah berupaya melaksanakan tugas dengan balk, halini terbukti antara lain dengan terjualnya sebagian besar bidangtanah/kavling dan atau rumah yang terletak di atas tanah SertipikatHak Milik Nomor 56/Paniki Atas tersebut;Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MND2.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 24-09-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan PA KISARAN Nomor 119/Pdt.P/2012/PA
Tanggal 19 Nopember 2012 — PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon I; PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon II;
19 — 21
  • PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon I;PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon II;
    PENETAPANNomor 119/Pdt.P/2012/PA.Kis.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan HakimMajelis, telah menjatunkan penetapan dalam perkara pengangkatananak yang diajukan oleh :PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggaldi Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon I;PEMOHON Il, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan
    $1,pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggaldi Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon Il danorang tua kandung anak yang dimaksud;Telah memeriksa alatalat bukti yang dajukan pemohon danPemohon II;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II dengan suratpermohonannya tanggal 24 September 2012 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor
    Bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan sanggup untukmengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut, dan secaramaterial para Pemohon juga mampu disebabkan para Pemohonadalah seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil;. Bahwa untuk melaksanakan pengangkatan anak tersebut diatas,perlu penetapan hukum dari instansi yang berwenang sesuaidengan peraturan yang berlaku;. Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Pemohon danPemohon Il memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan AgamaKisaran Cq.
    Pemohon Il sampai saat ini belumdikarunia keturunan dan berharap agar anak tersebut dapatdiasuh dan didik dengan sebaikbaiknya ;e Bahwa agama orang tua kandung ANAK dan Pemohon danPemohon II adalah Islam;e Bahwa Pemohon dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidakpernah dihukum karena melakukan tintadakan kejahatan.e Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Pemohon Ilcukup harmonis dan tingkat kesejahteraan kehidupan rumahtangga mereka sangat memadai, karena baik Pemohon maupunPemohon II bekerja sebagai Pegawai
    Pemohon dan Pemohon Il bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil;e Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengasuh dan mendidikANAK dengan baik.
Pengadilan PN Wangi Wangi Perdata
Register : 07-11-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 05-01-2023
Putusan PN Wangi Wangi Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wgw
Tanggal 29 Desember 2022 — Penggugat:
Sumarni,SPd
Tergugat:
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Satoto,ketua Musaani,SPd.sd,sekresraris,La Toli,spd.sd, Alisastro,spd.sd
81 — 15
  • Penggugat:
    Sumarni,SPd
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Satoto,ketua Musaani,SPd.sd,sekresraris,La Toli,spd.sd, Alisastro,spd.sd
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 26-01-2023 — Putus : 03-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tng
Tanggal 3 Maret 2023 — Pemohon:
HENDRA
Termohon:
KANWIL DJP Banten Cq Maryudin Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS di Kantor Wilayah DJP Banten
40 — 5
  • Pemohon:
    HENDRA
    Termohon:
    KANWIL DJP Banten Cq Maryudin Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS di Kantor Wilayah DJP Banten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/Pdt/2017
Tanggal 26 April 2017 — ., selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia KPRI “SMEA” Situbondo VS SATRIDJO
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia KPRI SMEA Situbondo, tersebut;
    ., selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia KPRI SMEA Situbondo VS SATRIDJO
    ., selaku KetuaKoperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia KPRISMEA Situbondo, bertempat tinggal di PerumahanGriya Panji Mulya, Kecamatan Panji, KabupatenSitubondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada SriKadarwati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan MangaranNomor 71, RT 01, RW 03, Desa Curahjeru, KecamatanPanji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 April 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanSATRIDJO, bertempat tinggal di Dusun Trebungan, RT02, RW 01, Desa Sumberkolak
    ANANG ARIFANDI,M.Pd., Selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia KPRISMEA Situbondo, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang
    ANANGARIFANDI, M.PD., Selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri RepublikIndonesia KPRI SMEA Situbondo, tersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 26 April 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 28-02-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Krg
Tanggal 27 Februari 2017 — ., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kadipiro Asri RT. 002 RW. Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
27 — 9
  • ., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kadipiro Asri RT. 002 RW. Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
    ., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KadipiroAsri RT. O02 RW.
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 09-09-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTA SEMARANG Nomor 211/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Tanggal 3 Desember 2015 — PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Dosen Unsoed ), bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Pembanding; melawan TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Dosen Unsoed ), bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Terbanding ;
66 — 41
  • PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Dosen Unsoed ), bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Pembanding;melawanTERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Dosen Unsoed ), bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Terbanding ;
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agarmengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKaligondang Kabupaten Purbalingga dan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapatditerima ( niet onvankelijk verklaard ) ;.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 10-01-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
PT.Bank Kesejahteraan Ekonomi
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tridarma Unja Jambi
2.Rektor Universitas Jambi
97 — 2
  • Penggugat:
    PT.Bank Kesejahteraan Ekonomi
    Tergugat:
    1.Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tridarma Unja Jambi
    2.Rektor Universitas Jambi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-03-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 4 Maret 2020 — SERIKAT PEGAWAI (SP) PERUMDA PASAR JAYA, dahulu PD PASAR JAYA VS PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PASAR JAYA, dahulu PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR JAYA
220 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SERIKAT PEGAWAI (SP) PERUMDA PASAR JAYA, dahulu PD PASAR JAYA, tersebut;
    SERIKAT PEGAWAI (SP) PERUMDA PASAR JAYA, dahulu PD PASAR JAYA VS PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PASAR JAYA, dahulu PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR JAYA
    PUTUSANNomor 203 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:SERIKAT PEGAWAI (SP) PERUMDAPASAR JAYA, dahulu PD PASAR JAYA,diwakili oleh Kasman Panjaitan, S.Sos, selakuKetua Serikat Pegawai (SP) Perumda PasarJaya dahulu Perusahaan Daerah (PD) PasarJaya, berkedudukan di Jalan Alur Laut PasarWalang Baru, Jakarta Utara, dalam hal inimemberikan
    tetap sampai putusan ini mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Dalam Pokok Perkara: Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya; Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telan melakukan perbuatanyang merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mencabut serta membatalkanSK Pengangkatan 15 orang tenaga profesional dan SK Pengangkatan 15orang tenaga profesional menjadi pegawai tetap Perumda Pasar JayaDKI Jakarta; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk
    Menyatakan Keputusan Direksi Perusahaan yang mengatur tentangProsedur Penerimaan Pegawai Profesional di Lingkungan Perusahaanperlu adanya penyesuaian dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentangPerumda Pasar Jaya;6.
    Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanyang merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mencabut sertamembatalkan SK Pengangkatan 15 orang tenaga profesional dan SKPengangkatan 15 orang tenaga profesional menjadi pegawai tetapPerumda Pasar Jaya DKI Jakarta;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi seluruh tuntutanSerikat Pegawai PD Pasar Jaya sebagaimana pokok perkara;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugianPenggugat
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SERIKAT PEGAWAI(SP) PERUMDA PASAR JAYA, dahulu PD PASAR JAYA, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN., II. AMIR HAMZAH, DKK;
76 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN., II. AMIR HAMZAH, DKK;
    Dengan demikian Penetapan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupatendapat dikualifikasikan sebagai putusan final;.
    Didalamperkara a quo Penggugat selaku badan hukum perdata mengajukangugatan terhadap Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatanselaku badan atau pejabat tata usaha negara yang telah menerbitkanPenetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor:566/720/VI/NAKERTRANS/2016 Tentang Penetapan Hak Pekerja YangWajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif
    Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya mengajukangugatan terhadap Tergugat selaku Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan objeksengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat ProvinsiSumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016,tentang: Penetapan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakansehubungan dengan tuntutan normatif kekurangan upah dan upahkerja lembur
    ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) UndangUndang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,menyatakan: Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimanadimaksud dalam pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabatyang ditunjuk.
    Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya mengajukangugatan terhadap fTergugat selaku Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan objek sengketa berupaPenetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi SumateraSelatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, tentangPenetapan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakan sehubungandengan tuntutan normatif kekurangan upah dan upah kerja
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 18-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 27 Februari 2020 — penggugat lawan tergugat
91 — 27
  • Tanah Jawa, pada tanggal 05 Juni 1996 ;Bahwa, benar dari perkawinan mereka mempunyai dua orang anak yaitubernama ANASTASIA MUTIA WARDANI , lahir di Semarang tanggal 12Januari 1996 , sedang anak kedua bernama ASA HIZKIA ADIDANA,lahir di Kudus, tanggal 13 Maret 1999 ;Bahwa, saksi tahu semula , sejak mereka menikah mereka tinggaldirumah milik orang tua Penggugat yaitu di Jl.Kawi nomor 11 PerumRondole Indah RT.08 RW.06 Desa Muktiharjo , Kecamatan Margorejo ,Kabupaten Pati ;Bahwa, benar Tergugat adalah Pegawai
    berbagai pihak telah berusaha untuk mendamikan danmerukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, yaitu antara lain ,Bapak Pendeta, dan juga orang tua , juga Ibu Sri Murwati ( saksi) akantetapi Tergugat tetap tidak mau rukun kembali , dan lebih memilihberpisah saja ; Bahwa, adapun kemudian Penggugat yang mengajukan gugatak cerai,lebin karena agar gugatannya lebih mudah diselesaikan, karena karenakalo Tergugat yang mengajukan cerai maka terbentur dengan berbagaiperaturan dimana Tergugat adalah sebagai Pegawai
    berbagai pihak telah berusaha untuk mendamikan danmerukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, yaitu antara lain ,Bapak Pendeta, dan juga orang tua , juga Ibu Sri Murwati ( saksi) akantetapi Tergugat tetap tidak mau rukun kembali , dan lebih memilihberpisah saja ; Bahwa, adapun kemudian Penggugat yang mengajukan gugatak cerai,lebih karena agar gugatannya lebih mudah diselesaikan, karena karenakalo Tergugat yang mengajukan cerai maka terbentur dengan berbagaiperaturan dimana Tergugat adalah sebagai Pegawai
    selaku suaminya ;Bahwa, saksi saksi menerangkan pula bahwa benar sejak bulan apriltahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengansekarang , Bahwa, Tergugat telah keluar dari rumah tempat tinggal bersama ,karena lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuaya ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tersebut adalah seorangPegawai Negeri Sipil , yaitu Guru SMA maka berlaku pada nya ketentuan Pasal3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 25-11-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 767/PDT/2014/PT DKI
Tanggal 4 Maret 2015 — SIREGAR, SH, MHum
Terbanding/Tergugat : YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NURANI FARMA
14 — 2
  • SIREGAR, SH, MHum
    Terbanding/Tergugat : YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NURANI FARMA