Ditemukan 2061436 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemusyawaratan
Penelusuran terkait : Fatahillah ramli. Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri; Drs. h. amiruddin vs i. badan permusyawaratan desa. Ii. camat galesong utara. Iii. bupati takalar;; H. moch. supriyadi Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo Kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Ii. h. heri achmadi Sh. Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018 Desa trosobo Kecamatan taman Kabupaten sidoarjo; - ahmad.sh melawan - 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan) - 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis - 3.camat bantan - 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 07-08-2016 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 182/Pid.B/2015/PN.TBK
Tanggal 8 September 2015 — ACO Als ACOK Bin KADIRO.
23 — 10
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Masingmasingsebesar Rp. 1.000, (Lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 08 September 2015 oleh kami LIENA, SH.MHumsebagai Hakim Ketua, YANUARNI A.
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU
Register : 17-05-2018 — Putus : 21-09-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.LLG
Tanggal 21 September 2018 —
13 — 2
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,-( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah );Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 02-01-2024 — Putus : 16-01-2024 — Upload : 16-01-2024
Putusan PA SIDOARJO Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sda
Tanggal 16 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 5

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
    2. Menyatakan perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

    Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perceraian
Register : 12-04-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Wsp
Tanggal 3 Mei 2016 — Pemohon
18 — 5
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari selasa tanggal 3 Mei 2016Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 14387 = Hijriah,oleh kami Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim Ketua Majelis sertaDrs. M. Yunus K, S.H.,M.H. dan Drs.
Pengadilan PA KAJEN Perdata Agama Perwalian
Register : 07-01-2011 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 29-10-2014
Putusan PA KAJEN Nomor 0006/Pdt.P/2011/PA.Kjn
Tanggal 19 Januari 2011 — pemohom I dan pemohon II
47 — 15
  • Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241 .000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama
Register : 13-11-2012 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2656/Pdt.G/2012/PA.Bjn
Tanggal 21 Maret 2013 — PENGGUGAT TERGUGAT
13 — 1
  • Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 0,- ( rupiah); Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada
Pengadilan PA BLORA Perdata Agama Perceraian
Register : 15-06-2016 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 16-04-2017
Putusan PA BLORA Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Bla
Tanggal 26 Juli 2016 — Pemohon
19 — 1
  • Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ; Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 10-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 0692/Pdt.P/2016/PA.Krs
Tanggal 30 Nopember 2016 — PEMOHON
14 — 0
  • Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Pengadilan PA SLEMAN Perdata
Register : 07-07-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PA SLEMAN Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Smn
Tanggal 14 Agustus 2014 — Pemohon
26 — 1
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 161.000,- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah);Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 27-05-2013 — Putus : 07-10-2013 — Upload : 07-12-2013
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1287/Pdt.G/2013/PA.Bjn
Tanggal 7 Oktober 2013 — PEMOHON TERMOHON
9 — 1
  • Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada
    Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000, (tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim padahari Senin tanggal 07 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1434H., oleh kami Drs. H. MOCH. BAHRUL ULUM, M.H. sebagai Ketua Majelis sertaDrs. H. FARIHIN, S.H. dan Drs. H.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-08-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PTUN KENDARI Nomor 21/G/2017/PTUN.KDI
Tanggal 12 Desember 2017 — MAHYUDDIN (P) VS BUPATI KOLAKA UTARA (T)
168 — 146
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/ Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 2023, Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif);----------------------------------3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/ Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 2023, Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif) ;------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
    Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDIBahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah SuratKeputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141 / 179 / Tahun 2017 Tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 20172023,Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif).
    KDIDemikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017,oleh kami IHSAN SAFIRULLAH SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD IRFANTAHIR, SH.,MH., dan FAIZAL KAMALUDIN LUTFI SH.,MH., masingmasingsebagaiHakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atasdengan dibantu oleh H.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 151/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
1.UJANG KURNIAWAN
2.LUKMAN SUHARTO
3.PRAYITNO
Tergugat:
1.Kepala Desa SRUNI
2.Sekretaris Desa SRUNI
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
4.PT. TARGET SUKSES PROPERTI
Turut Tergugat:
1.CAMAT, KECAMATAN GEDANGAN
2.SUWARNO HS
3.BAMBANG UTOMO
53 — 20
  • Penggugat:
    1.UJANG KURNIAWAN
    2.LUKMAN SUHARTO
    3.PRAYITNO
    Tergugat:
    1.Kepala Desa SRUNI
    2.Sekretaris Desa SRUNI
    3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
    4.PT. TARGET SUKSES PROPERTI
    Turut Tergugat:
    1.CAMAT, KECAMATAN GEDANGAN
    2.SUWARNO HS
    3.BAMBANG UTOMO
    TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, akantetap!
    ,Semestinya penulisannya kemudian terbaca, adalah,Badan Permusyawaratan Desa Sruni, KARENA setiap bentukPemerintahan Desa (beda dengan KELURAHAN) pasti mempunyaiBadan Permusyawaratan Desa masingmasing;Bahwa, Turut Tergugat I (GUWARNO HS) dan Turut Tergugat Ill(BAMBANG UTOMO) sampai diajukannya Gugatan ini oleh ParaPenggugat masih termasuk anggota BPD Desa Sruni, KecamatanGedangan, Kabupaten Sidoarjo, >>> Pertanyaanya adalah apakahtidak membingungkan alias salah dalam menarik pihak (EROR INPERSONA
    Sidoarjo telah terbentukBadan Permusyawaratan Desa (BPD) yang fungsinya mewakili danmenyalurkan aspirasi seluruh warga Desa Sruni, Kec. Gedangan, Kab.Sidoarjo;3. Bahwa dengan telah terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Sruni, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo dan apabila warga Desa Sruni, Kec.Gedangan, Kab.
    Sidoarjo berkeinginan untuk menyampaikan suatupendapat / aspirasi kepada Pemerintah baik Pemerintah Desa, Kecamatanmaka menurut ketentuan, pendapat / aspirasi warga Desa tersebut haruslahmelalui perwakilannya dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Sruni, Kec. Gedangan, Kab.
    Sidoarjo diwakili olehperwakilannya dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sruni,Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pat.G/2020/PN Sda8. Bahwa oleh karena sewa menyewa tersebut telah dilakukan antara TergugatIV dengan Pemerintahan Desa Sruni, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo dandisepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sruni, Kec.Gedangan, Kab. Sidoarjo, maka Tergugat IV dalam melakukan sewamenyewa terhadap Pemerintahan Desa Sruni, Kec.
Pengadilan PN MAGETAN Perdata
Register : 23-10-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 26-02-2024
Putusan PN MAGETAN Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mgt
Tanggal 22 Februari 2024 — TUKIMUN, KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POJOK
2.DEDDY SUMEDI, KEPALA DESA POJOK
Turut Tergugat:
2.ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M.Si, CAMAT KAWEDANAN
3.EKO MURYANTO, SIP, M.Si, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (PMD) KABUPATEN MAGETAN
60 — 49
  • TUKIMUN, KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POJOK
    2.DEDDY SUMEDI, KEPALA DESA POJOK
    Turut Tergugat:
    2.ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M.Si, CAMAT KAWEDANAN
    3.EKO MURYANTO, SIP, M.Si, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (PMD) KABUPATEN MAGETAN
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 21-10-2022 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan PTUN AMBON Nomor 49/G/2022/PTUN.ABN
Tanggal 28 Februari 2023 — Penggugat:
1.UMAR SOSAL
2.LUFTY PATTY
3.BAHRI RIRING
4.SYAHRI PATTY
5.ABUBAKAR PATTY
6.IBRAHIM WAKANO
7.RAUF MUSSA
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
187 — 24
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 144.1-701 Tahun 2022 Tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Latu Kecamatan Amalatu Periode 2017-2023 tertanggal 21 September 2022 Beserta lampirannya;

    3.

    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 144.1-701 Tahun 2022 Tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Latu Kecamatan Amalatu Periode 2017-2023 tertanggal 21 September 2022 Beserta lampirannya;

    4.Mewajibkan Tergugat merehabilitasi hak, harkat dan martabat Para Penggugat seperti keadaan semula;

    5.

Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Perceraian
Register : 21-05-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 16-08-2018
Putusan PA RANTAU Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Rtu
Tanggal 25 Juli 2018 — Penggugat vs Tergugat
14 — 5
  • Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkarasebesar Rp 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
    Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkarasebesar Rp 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelisyang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 Masehi,bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami Hj.Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.RtuSt. Zubaidah, S.Ag., S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 15-08-2017 — Putus : 27-10-2017 — Upload : 14-10-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 141/PDT/2017/PT MTR
Tanggal 27 Oktober 2017 — Pembanding/Penggugat : SUMAREP
Terbanding/Tergugat III : KETUA PANITIA PENGAWAS TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA BATUNAMPAR
Terbanding/Tergugat I : KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BATUNAMPAR
Terbanding/Tergugat IV : KETUA PANITIA PENGAWAS KABUPATEN PEMILIHAN KEPALA DESA BATUNAMPAR
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD DESA BATUNAMPAR,
18 — 0
  • Pembanding/Penggugat : SUMAREP
    Terbanding/Tergugat III : KETUA PANITIA PENGAWAS TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA BATUNAMPAR
    Terbanding/Tergugat I : KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BATUNAMPAR
    Terbanding/Tergugat IV : KETUA PANITIA PENGAWAS KABUPATEN PEMILIHAN KEPALA DESA BATUNAMPAR
    Terbanding/Tergugat II : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD DESA BATUNAMPAR,
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 15/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 30 Juni 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
117 — 70
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang Berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Nomor: 105/ BPD/SPN/XII/2015, tanggal 08 Desember 2015, Perihal: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman;-------------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan:------------------------------------------------------------------------------------a.
    Tergugat II untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang Berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Nomor: 105/ BPD/SPN/XII/2015, tanggal 08 Desember 2015, Perihal: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman;----------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 273.500,- (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
    ,Halaman 20 dari 79halanan(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilin adalah Calon yangmemperoleh suara terbanyak; (2) Panitia Pemilinan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala DesaTerpilih; (3) Panitia Pemilinan Kepala Desa menyampaikan nama CalonKepala Desa Terpilin kepada Badan Permusyawaratan Desapaling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala DesaTerpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelahmenerima laporan Panitia Pemilinan
    Panitia Pemilinan Kepala Desa menyampaikan nama CalonKepala Desa Terpilin kepada Badan Permusyawaratan Desapaling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala DesaTerpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;4, Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelahmenerima laporan Panitia Pemilinan menyampaikan nama CalonKepala Desa Terpilih kepada Bupati/Walikota;Putusan Perkara No.15/G/2016/PTUN.Mks.,Halaman 22 dari 79halaman5.
    Bahwa terbinya surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa SapanangKecamatan Binamu Kabupaten jeneponto Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015Putusan Perkara No.15/G/2016/PTUN.Mks.
    Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang, KecamatanBinamu, Kabupaten Jeneponto, Nomor: 105/BPD/ SPN/XI/2015, tanggal 8Putusan Perkara No.15/G/2016/PTUN.Mks.
    Tergugat Il untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangBerupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa SapanangPutusan Perkara No.15/G/2016/PTUN.Mks.
Pengadilan MS KUALA SIMPANG Perdata Agama
Register : 18-06-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 260/Pdt.G/2019/MS.Ksg
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 10
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

    Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis MahkamahSyariyah Kualasimpang pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Miladiyahbertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah oleh M. SYAUQI, S.HI., S.H.
Pengadilan PA BUKITTINGGI Perdata Agama Perceraian
Register : 10-02-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 14-09-2012
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 0105/Pdt.G/2012/PA-Bkt
Tanggal 30 Mei 2012 — Penggugat Vs Tergugat
18 — 5
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 30 Mai
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.337.000, (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan AgamaBukittinggi pada hari Rabu tanggal 30 Mai 2012 M bertepatan dengan tanggal 09Rajab 1433 H, oleh Drs.H. KHAIRUL, SH.MA, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra.ISMTYATI dan Drs.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-07-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
WANDA WIJAYA
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
Intervensi:
Yopi Hendriawan Rukmin
424 — 442
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

    Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 2024

    3.

    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentang Pengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Periode 2018 2024

    4. Menghukum Tergugat dan para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

    /cacat hukum/tidak sesuai dengan Ketentuan UU Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 59 dan Pasal 65, PermendagriNomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan DesaPasal 29 dan Pasal 37 ayat 13, Perda Kabupaten Bandung Nomor22 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 16 ayat(7), Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 TentangBadan Permusyawaratan Desa Pasal 16 ayat (2), Perbup BupatiKabupaten Bandung Nomor 31 tahun 2019 tentang BadanPermusyawaratan Desa Pasal 15, 16, 22, 2528, 46
    Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas (Satu) orangketua, 1 (Satu) orang wakil ketua, dan(Satu) orang sekretaris.2.
    Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Peraturan daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentangBadan permusyawaratan Desa;d.
    Undangundang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 TentangDesa sebagai berikut : Pasal 59(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1(satu) orang ketua, 1 (Satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu)orang sekretaris.(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BadanPermusyawaratan Desa secara langsung dalam rapatBadan Permusyawaratan Desa yang diadakan secarakhusus.(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan PermusyawaratanDesa untuk pertama kali
    Pasal 65(1) Mekanisme musyawarah Badan PermusyawaratanDesasebagai berikut:a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpinoleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakanHalaman 78 dari 92 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN.BDGsah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) darijJumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;c. pengambilan keputusan dilakukan dengan caramusyawarah guna mencapai mufakat;d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapal