SARANA STEEL;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SARANA CITRA ADICARYA

Sarana Citra Adicaryaberlangsung dengan baik, begitu pula masingmasing pihak dapatmelaksanakan hak dan kewajibannya ;Hal 2 dari 18 Hal.Put.No.843 K/PDT.SUS/2009Bahwa yang menjadi permasalahan adalah ketika Tergugat melakukantindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat.

Sarana Citra Adicarya mempekerjakan kembalipekerja Sdr. Hilman Akhyar Ruasyid seperti biasa ;Agar perusahaan PT. Sarana Citra Adicarya setelah menerima anjuran inimemanggil pekerja Sdr. Hilman Akhyar Ruasyid untuk bekerja kembali ;Agar Pekerja Sdr.

Sarana Citra Adicarya periode 20092011 disebutkan bahwaSehubungan dengan pemutusan hubungan kerja antara karyawan denganperusahaan , maka hutanghutang karyawan pada perusahaan dengan buktisah diperhitungkan sekaligus dari uang pesangon atas nama karyawan ataudari sumber penghasilan karyawan hal mana juga telah tercantum dalamPasal 39 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT.

Sarana Citra Adicarya periode20052007, dengan demikian, maka besarnya pesangon tersebut di atasharuslah dikurangi dengan hutanghutang (kewajiban) Penggugat, dst ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana tersebut di atas adalah suatupertimbangan yang keliru / salah dalam menerapkan hukum acara khususnyamengenai penerapan hukum acara perdata /H.I.

Sarana Citra Adicarya (bukanperubahan status PT. SDV) dalam klausulnya tidak satupun kata ataukalimat yang menyebutkan dapat berlaku surut / mundur seperti yangterjadi pada Penggugat ;Il.

.- PT AUSTINDO MITRA SARANA

Heruddin Chambari , Pekerja karyawan PT.AUSTINDOMITRA SARANA alamat JI. Trikora RT.011 Kel.SingaGembara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai3. M.Said, Pekerja karyawan PT.AUSTINDO MITRASARANA alamat JI. Gang Antasari No.19 RT.09Kel.Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai4.

AUSTINDO MITRA SARANA, karena unsurunsur dalam hubungan kerja telah terpenuhi yaitu adanyaperintah dari pengusaha, pekerjaan yang jelas dan upah yangditerima sesuai dengan pasal 1 ayat 15 UndangUndangnomor 13 Tahun 2003;. Bahwa Tergugat (PLAUSTINDO MITRA SARANA) selakuperusahaan yang bergerak dibidang industry Tambang BatuBara;.

Said : telah melakukan pelanggaran terhadap peraturanperusahaan PT AMS dan melakukan perbuatan pidana yaknibermain judi di lingkungan perusahaan PT Austindo Mitra Sarana.15coQO Sdr.

. : afas permintaannya sendiri secara lisan kepadaManager PT Austindo Mitra Sarana untuk dirumahkan karena sudahmempunyai pekerjaan sendiri.Dan sehubungan dengan judicial report dari para Penggugat tersebut,maka PT Austindo Mitra Sarana tidak memberikan uang pesangon akantetapi sebagai gantinya kepada masingmasing Penggugat telahdiberikan uang tali asin yang nilainya sebagaimana tercantum didalamsurat kepada masingmasing..

Foto Copy, Hasil Audit Internal PT Austindo Mitra Sarana Sangata KutimTahun 2010 yang diberi tanda.T7 ;. Foto Copy Surat Perintah Wajib Lapor dari Kepolisian Resor KutaiTimur untuk M SAID dan HAERUDDIN yang diberi tanda T8 ;.

PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 4047/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005 RW 002 Gerunggang, Kota Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh WiryadiSukamto, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio CarlosAntonius Purba, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diLubang Buaya RT 009 RW 002, Kelurahan Lubang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4047/B/PK/Pjk/20192. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

SARANA MITRA SEMPURNA;

SARANA MITRA SEMPURNA yang dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya bernama HAMAM,SH. SelakuAdvokat & Konsultan hukum HAMAM,SH & Rekan, yangberalamat di Jalan Rancaekek KM 25 No.458 KabupatenBandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April2015, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;LAWANPT.

SARANA MITRA SEMPURNA, beralamat di Jalan Rancaekek KM 27 KawasanSunsilon Utama, Cimanggung Sumedang, yang selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL tersebut ;e Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini; Setelah mendengar keterangan dari kedua belah belah pihak yang berselisihdipersidangan;e Setelah memeriksa buktibukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan pihakTergugat di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat

SARANA MITRA SEMPURNA.12.

bahwa Perusahaan Tergugat adalah merupakan Perseroan yang barudidirikan dan bukan perubahan nama dari perusahaan lain Majelis Hakim berkesimpulanbahwa miskipun perusahaan Tergugat merupakan Perseroan yang baru didirikanberdasarkan salinan akta pendirian PT Sarana Mitra Sempurna Nomor : 06 tertanggal 30Desember 2010 (bukti : T2) dan telah disahkan oleh SK Kemenkumham RINo.AHU07804.AH.01.01.

Tahun 2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 (bukti : T3) akantetapi faktanya PT Sarana Mitra Sempurna telah mempekerjakan Penggugat pada Tahun2009, hal ini dibuktikan dengan adanya pembayaran iuran Jaminan Hari Tua ( JHT ) atasnama Penggugat yang dibayarkan oleh PT Sarana Mitra Sempurna (bukti : P4) dengandemikian adalah sangat ironis sekali apabila perusahaan yang baru didirikan padatanggal 30 Desember 2010 (bukti : T2) dan mendapat pengesahan dari Kemenkumhampada tanggal 16 Pebruari 2011 (bukti : T3

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PRATAMA SARANA MEDICON tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks., tanggal 7 Mei 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;3.

PT PRATAMA SARANA MEDICON VS SUHARTO SULAIMAN

PUTUSANNomor 1071 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT PRATAMA SARANA MEDICON, diwakili olehNy.

PT SANGGAR SARANA BAJA vs HADAWIYAH, dkk

Sanggar Sarana Baja (saat ini sebagaiTergugat 1) dan sekarang diduduki oleh Tergugat sebagai badan hukumPT.

Sanggar Sarana Bajadengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 167 dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 168;Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, jelas dan nyataPenggugat menderita kerugian materiil, yaitu dengan dikuasainya tanahmilik Penggugat.

Sanggar Sarana Baja dan SertifikatHak Milik Nomor 248 atas nama Hendra Adang HS (Tergugat IV) menjadiSertifikat Nomor 168 atas PT. Sanggar Sarana Baja diatas tanah milik ParaPenggugat adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan sebagai hukum (verklaad voorecht) perbuatan Turut Tergugatyang telah menerbitkan surat balik nama H. Adang Haji Sabang (TergugatIll) dan Hendra Adang (Tergugat IV) kepada PT. Hendra Jaya Kariangu(Tergugat Il), dan balik nama kepada PT.

Sanggar Sarana Baja (Tergugat )pada surat Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama H. Adang Haji Sabang(Tergugat Ill) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 atas nama PT.Sanggar Sarana Baja dan Sertifikat Hak Milik Nomor 248 atas nama HendraAdang HS (Tergugat IV) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 atas namaPT.

SANGGAR SARANA BAJA tersebut;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2938 K/Pdt/2015 tanggal23 Maret 2016;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi:Halaman 36 dari 39 hal. Put.

PT SARANA SURAKARTA VENTURA, dkk

., Advokat yang berkantor di Yayasan PerlindunganKonsumen Masyarakat Indonesia, beralamat di Jalan PelangiDalam Nomor 17, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan JebresSolo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November2016:Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan1.PT SARANA SURAKARTA VENTURA, berkedudukan diJalan M. Saleh Werdisastro Nomor 1 Surakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada RICKY BUDHI HARTONO, S.H.,M.H., dan kawankawan, Para Advokat pada kantor AdvokatRicky B. Hartono, SH.

menggugatsekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il dan TurutTergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sragenpada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa dengan adanya permohonan gugatan melawan hukum demiterciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum, untuk mewujudkanperlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanyakepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen(UndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ayat 1);Penggugat adalah debitur dari PT Sarana

TEKNIKA SARANA GARDIAN VS DIRJEN PAJAK;

TEKNIKA SARANA GARDIAN, berkedudukan di KomplekPertokoan DBest, Blok E 43, JI. RS. Fatmawati, Jakarta 12420 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada1. Catur Rini Widosari : Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak ;2. Budi Christiadi : Kasubdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding ;3.

Teknika Sarana Gerdian, NPWP : 02.041.661.6062.000, alamat :Komplek Pertokoan DBest, JI. RS. Fatmawati, JakartaSelatan 12420, tidakdapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihakyang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000, (duajuta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Kamis, tanggal 19 Juli 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono,S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT GEMALA SARANA UPAYA tersebut;

PT GEMALA SARANA UPAYA VS AKROM ROPII

Gemala Sarana Upaya dari bulanMei tahun 2009 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 (6 tahun dan 3Hal. 1 dari 21 Put.Nomor 1102 K/Pdt.SusPHI/2016bulan) sebagai Operator Cutting Service di Departemen Cutting Service Section Service Production PT. Gemala Sarana Upaya;2.

Gemala Sarana Upaya Pasal70 perihal mangkir 5 (lima) hari berturutturut;d. Bahwa kemudian perusahaan PT. Gemala Sarana Upaya melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja Sdr. Akrom Ropii terhitungmulai tanggal 06 Agustus 2015;e. Bahwa tindakan pekerja Sdr.

Gemala Sarana Upaya yang telahmelakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada pekerjaSdr. Akrom Ropii dengan alasan sebagaimana tersebut diatas adalahbatal demi hukum.

Gemala Sarana Upayawajar untuk memenuhi pihak pekerja tersebut diatas;. Bahwa sikap perusahaan PT. Gemala Sarana Upaya yang tidak bersediamemberikan hakhak pekerja Sdr.

GemalaSarana Upaya mendapat diskriminasi dimana pihak pekerja tidakpernah dibayarkan Tunjangan Akhir Tahun oleh Perusahaan PT.Gemaia Sarana Upaya;m.Bahwa tuntutan pekerja Sdr.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SARANA SURAKARTA VENTURA

SARANA SURAKARTA VENTURA, berkedudukan di KotaSurakartaberalamat di Kantor di JIn M. Saleh Werdisastro No.1Surakarta dalam hal ini diwakili oleh YOHANES SARWOWIBOWO, SE DAN MICHAEL RADEN ADRIYANTO, SE ,keduanya selaku Presiden Direktur dan Direktur PT.

SARANA SURAKARTAVENTURA;berupa Asli dan Fotocopy Bukti Tanda Terima SetoranHuitang tanggal 27 Maret 2014;berupa Asli dan Fotocopy Surat Peringatan 1 danUndangan dari PT. SARANA SURAKARTA VENTURAkepada Penggugat dan anak Pengegugat, tanggal 03September 2014;1319. BuktiP19 : berupa Asli dan Fotocopy Surat Peringatan II, tanggal 18September 2014;20.

SARANA SURAKARTA VENTURA saat itumenemui saksi sendiri dan menanyakan putra Pak BAMBANGlangsung saksi ketemukan dengan Bapak RUSLAN ;Bahwa sepengetahuan saksi kedatangannya tersebut pihak PTmenanyakan masalah Pak BAMBANG selama ini mempunyai kreditdengan PT. SARANA SURAKARTA VENTURA tersebut;Bahwa saksi kerja di peruisahaan itu sudah selama kurang lebih 3 (tiga)tahunan sebagai staf Administrasi perusahaan tersebut, namanya15usahanya Pak Bambang CV.

SARANA SURAKARTA VENTURA danmempunyai pinjaman yang harus dilunasi, saksi pun tidak tahu kalauPT SARANA VENTURA juga pernah datang ke rumah anak PakBambang;Bahwa sepeninggalan Pak Bambang, perusahaan dipegang danditeruskan oleh anaknya, dan terhadap proyek SMA Negeri I sekarangsudah selesai tetapi tidak lancar dan berjalan tersendatsendat karenakeuangannya sangat menurun sangat drastis ;Bahwa setahu saksi keadaan perusahaan setelah diganti oleh putraalmarhum mengalami tidak ada kemajuan malah menjadi

NG SA'ADLawanPT NUSANTARA SARANA ALAM

., Advokat, beralamat di Jalan SanggauLedo Nomor 33, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya disebutPEMBANDING, semula PENGGUGAT;LAWAN:PT NUSANTARA SARANA ALAM, berkedudukan di SampoernaStrategic Square, Nort Tower Lantai 28, JalanSudirman Kaveling 45 Jakarta c.q. Jalan llong RT 13RW 16 Desa Raja, Kecamatan Ngabang, KabupatenLandak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Sahala T.P. SIHOMBING,S.H. dan FREDY N.

pekerjaan dinyatakanditerima dan selesai oleh tergugat, yaitu hingga tanggal 31 Maret 2015 ;Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Pemborongan pekerjaan tersebutdisebutkan biaya pelaksanaan pekerjaan adalah biaya yang diberikanoleh perusahaan kepada pemoborong sesuai denga pekerjaan yangdilaksanakan berdasarkan perjanjian ini, dengan komponen biayasebagaimana ditegaskan dalam perjanjian ini ;Bahwa setelah masingmasing pihak menandatangani perjanjian,Penggugat kemudian mempersiapkan seluruh peralatan, baik sarana

NUSANTARA SARANA ALAMBerdasarkan alasanalasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugatmemohon kepada yang terhormat Bapak ketua Pengadilan NegeriMempawah yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagaiberikut :Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyaMenyatakan secara hokum PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAANPT.

NUSANTARA SARANA ALAM CV MURNI Nomor573/NSA/VV14/HQ/CA, tanggal 27 Juni 2014 adalah sah dan mengikatsebagai undangundang terhadap Tergugat dan PenggugatMenyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadapPenggugatMenyatakan secara hukum Tergugat bertanggung jawab untuk membayarkerugian yang dderita oleh PenggugatMenghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.962.400.000, (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus riburupiah), ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen

Tergugat baru kemudian memperoleha. lIzin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati LandakNomor : 503/282/HK2015 tentang izin usaha Usaha Perkebunan(IUP) PT Nusantara Sarana Alam tertanggal 8 Juni 2015 danb. Rekomendasi pembukaan lahan (land clearing) berdasarkan SuratDinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pemerintah LandakNomor : 525/Bunhut2015 tentang Rekomendadi Pembukaan Lahan(land clearing) untuk pembibitan dan penanaman Kepala Sawit atasnama PT.

Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU) Nomor 234/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama PT Multi Inti Sarana berakhir;2. Menyatakan PT Multi Inti Sarana Pailit dengan segala akibat hukumnya;3. Menunjuk Sdr. Yusuf Pranowo, S.H. M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ; 4. Menunjuk dan mengangkat:a.

Multi Inti Sarana;4. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian dengan penetapan tersendiri;5. Menghukum Termohon PKPU PT. Multi Inti Sarana untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan PKPU ini sejumlah Rp. 10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

INDRAWATI SUMARTO >< PT MULTI INTI SARANA

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT GROGOL SARANA TRANSJAYA dan Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I YAN MUSU tersebut tidak dapat diterima;

YAN MUSU VS PT GROGOL SARANA TRANSJAYA

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARANA SINAR SULAWESI tersebut;

PT SARANA SINAR SULAWESI VS MUHAMMAD RIJAL

SARANA BAJA PERKASA; OSNER BERNAD SITOMPUL

SARANA BAJA PERKASA, berkedudukan di Jalan Riau KompleksPerkantoran Grand Elite No.D24, Pekanbaru dan Jalan Kota Baru II No.20Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Doktrin ElfisNaibaho, SH., Jabatan Personalia PT. Sarana Baja Perkasa Sektor Perawangdan Antonius Romero Simarmata, SH., Jabatan Staf Personalia PT.

Sarana Baja Perkasa ;Bahwa ikatan hukum yang menjadi dasar Penggugat Osner Bernard Sitompul bekerjakepada Tergugat menjadi cacat hukum dan tidak jelas ;Bahwa gugatan Penggugat terkesan mencampur adukan antara perselisihan hakpesangon dan perselisihan kepentingan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untukmengesampingkannya ;b.

Sarana Baja Perkasa tersebutharus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undangundang No.2 Tahun2004 pihakpihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankankepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.13 Tahun 2003, UndangUndangNo. 2 Tahun 2004, UndangUndang No.48 Tahun 2009 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah

SARANA BAJA PERKASAtersebut ;Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.06 K /Pdt.Sus/ 2011Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hariKAMIS, tanggal 24 MARET 2011 oleh MOEGIHARDJO, SH. Hakim Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BERNARD, SH.,MM. dan ARSYAD, SH.

SARANA KREASI LESTARI dan MOCH. SUYOTO, tersebut;

SARANA KREASI LESTARI VS MOCH. SUYOTO

Sarana Kreasi Lestari (Tergugat);. Bahwa pada perusahaan PT. Sarana Kreasi Lestari (Tergugat) terdapatSerikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Perkayuan dan PerhutananSerikatPekerja Seluruh Indonesia (SPKAHUT.KSPSI UNIT PT.

SARANA KREASILESTARI) dan oleh karenanya keberadaan perjanjian kerja bersama (PKB)menjadi sebuah keharusan dan sangat penting sebagai tempatdituangkannya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha yang belum diaturdalam peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk aturan danketentuan mengenai disiplin kerja dan halhal berkaitan dengan pemberianSurat Peringatan;.

SARANA KREASI LESTARI yangberalamat di Jalan Bumbungan Desa Sumber Suko, Kecamatan Gempol,Kabupaten Pasuruan;Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Pemohon Kasasi telah mengajukanpermohonan kasasi dan telah diterima oleh Kepaniteraan PengadilanHal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 127 K/Padt.SusPHI/2016Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 57/Kas/2015/ PHI.Sby., jo.

SARANA KREASI LESTARI dan MOCH.SUYOTO, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Hal. 25 dari 26 hal.

SARANA KREASI LESTARI dan MOCH. SUYOTO, tersebut;Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh H. MahdiSoroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. danH. Buyung Marizal, S.H., M.H.

SARANA STELL ENGINEERING tersebut;

SARANA STEEL ENGINEERING VS ARIES FIRMAN

SARANA STEEL ENGINEERING, yang diwakili oleh DirekturSudjono Warsito berkedudukan di Jalan Pulo Kambing II Nomor 11,Jakarta 13930, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victor M.

Sarana Steel Engineering)yang bekerja pada Tergugat sejak mulai tanggal 10 Maret 2001 dengan jabatanterakhir sebagai Supervisor Marketing;2 Bahwa Penggugat menerima upah terakhir perbulannya yaitu pada bulanOktober 2012 adalah sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluhribu rupiah);3 Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa fabrikasidan konstruksi;Hal. 1 dari 16 hal.

Sarana Steel Engineering/Tergugat tidakpernah diberikan kepada Penggugat;7 Bahwa kemudian hanya berselang satu hari yakni pada tanggal 2 November 2012sekitar kurang lebih pukul 11.00 WIB, Penggugat telah menerima SuratPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Nomor 146/SSE/SK/XI/12 tanggal 2November 2012 yang ditandatangani oleh Bapak Sudjono Warsito selakuDirektur PT.

Sarana Steel Engineering membayar UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja serta Uang Pengganti Hak lainnyakepada pekerja Sdr.

SARANA STELLENGINEERING tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 oleh Dr.