PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 4050/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005 RW 002 Gerunggang, Kota Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh WiryadiSukamto, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio CarlosAntonius Purba, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diLubang Buaya RT/RW 009/002, Jakarta Timur,

Pengadilan Pajak, NomorPUT116467.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00098/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00049/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak Agustus 2011,atas nama PT Sarana

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4050/B/PK/Pjk/20192. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARANA TRANSNAKER tersebut;

PT SARANA TRANSNAKER VS ALIMUDDIN NUR, S.H

PUTUSANNomor 26 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT SARANA TRANSNAKER, diwakili oleh Ir.

Memerintahkan segera meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atasseluruh kekayaan milik Tergugat baik yang berupa barang bergerakmaupun barang tidak bergerak, yang terletak di: Kantor Pusat PT Sarana Transnaker Alamat Jalan Ampera RayaNomor 5 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan/alamatKantor Cabang PT Sarana Transnaker Jalan Sintuwu Nomor 50 A,Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikure, Kota Palu; 1 (satu) Unit Mobil merek Triton DN 8020 WY; 1 (satu) Unit Eksavator merek Kobello 220 UC;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadapseluruh kekayaan milik Tergugat, baik yang berupa barang bergerakmaupun barang tidak bergerak, yang terletak di : Kantor Pusat PT Sarana Transnaker alamat Jalan Ampera RayaNomor 5 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan/alamatKantor Cabang PT Sarana Transnaker Jalan Sintuwu Nomor 50 A,Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikure, Kota Palu; 1 (satu) Unit Mobil merek Triton DN 8020 WY; 1 (satu) Unit Eksavator merek Kobello 220 UC

4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Alasan Kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakanpenilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidaktunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT SARANA

BINA SARANA SAWIT UTAMA.;

Kelembagaan Sarana dan PrasaranaDinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas,kewarganegaraan Indonesia,$ (GEREK, S. Hut... MIP g

BETON SARANA TEHNIK

BETON SARANA TEHNIK, beralamat di Jl. Kendangsari Blok O No.14 Surabaya,yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,; a Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARAoononn= Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialHal. 1 dari 18 hal. Put.

Beton Sarana Tehnik;6. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak pernah melanggarlaranganlarangan perusahaan serta tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan atausanksi lainnya; ""7.

Beton Sarana Tehnik membayar kepada pekerja sdr. ArulSugimin berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003; 2. Agar perusahaan PT. Beton Sarana Tehnik membayar upah pada pekerja sdr.Arul Sugimin sebesar 100% selama tidak dipekerjakan; Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.117/G/ 2013/PHI.Sby3.

Beton Sarana Tehnik memberikan THR KeagamaanTahun 2013 kepada pekerja Sdr. Arul Sugimin sebesar 1 (satu) bulan upah;2. Bahwa benar dengan telah diterbitkannya anjuran tesebut di atas pihakPenggugat telah memberikan jawaban kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya dengan jawaban menerima dari anjuran tersebut namun pihak Tergugatmenolak untuk menerima anjuran; 1.

Beton Sarana Tehnik dan upah tidak dibayar; e Pemutusan hubungan kerja pekerja sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 dan upah selama tidak dipekerjakan tidak dibayar oleh pengusaha;caisailaiieeneanennnannnansnnenssunasannennsassanenansnsenennsunnnanenennen Menimbang, bahwa berdasarkanbukti surat Penggugat yang diberi tanda P2 yakni Daftar Hadir karyawan PT.

BUMI SARANA JAYA

TEKNIKA SARANA GARDIAN VS DIRJEN PAJAK;

TEKNIKA SARANA GARDIAN, diwakili oleh Reni Luzanty,selaku Direktur Utama, tempat kedudukan Komplek PertokoanDBest Blok E43, Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan 12420;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2.

Teknika Sarana Gardian, NPWP: 02.041.661.6062.000, alamatKomplek Pertokoan DBest Blok E43, Jalan RS.

TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembaliPemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,tentang Kekuasaan Kehakiman UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis tanggal 22 November 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono,SH.,MSc. Ketua Muda Pembinaan yang ditetapbkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum. dan Dr. H. ImamSoebechi, SH.

Sarana Marindo

SARANA KALSEL VENTURA Dkk

SARANA KALSEL VENTURA, berkantor di Jalan PramukaNo.12 A, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMVADTAUFIK,SH. dan SUBIYANTO, SH.,MH. Advocat, berkantordi Jalan Pramuka Komplek Semanda Perumahan BumiPramuka Asri Blok A No.5 Rt. 29 Banjarmasin,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Juli2008, yang selanjutnya disebut Terbanding semulaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI KEUANGAN RI, Cq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, Cq.

TEKNIKA SARANA GARDIAN VS DIRJEN PAJAK;

TEKNIKA SARANA GARDIAN, berkedudukan di KomplekPertokoan DBest, Blok E43, Jl. R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan12420 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada1. Catur Rini Widosari : Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak ;2. Budi Christiadi : Kasubdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding ;3.

Teknika Sarana Gardian, NPWP : 02.041.661.6062.000, alamat : Komplek Pertokoan DBest Blok E43, JI. R.S. Fatmawati,Jakarta Selatan 12420, tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihakyang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 638/B/PK/PJK/2011.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Kamis, tanggal 19 Juli 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono,S.H.,M.Sc.

NUSANTARA SARANA ALAM

NUSANTARA SARANA ALAMBerdasarkan alasanalasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohonkepada yang terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa danmengadili serta memutuskan sebagai berikut :12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyaMenyatakan secara hokum PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PT.NUSANTARA SARANA ALAM CV MURNI Nomor : 573/NSA/VI/14/HQ/CA,tanggal 27 Juni 2014 adalah sah dan mengikat sebagai undangundang terhadapTergugat dan PenggugatMenyatakan

Edison (akong) denganPT.Sampoerna (PT.Nusantara Sarana Alam) ;Bahwa saksi mengetahui jika PT.Sampoerna (PT.Nusantara Sarana Alam) akanmelakukan pekerjaan land clearing dimana pada saat itu saksi mendengar bahwaPT.Nusantara Sarana Alam butuh jasa land clearing untuk perkebunan di Darit darisdr.

Agus, kemudian saksi menghubungi Sdr.Edison (akong) karena sepengetahuansaksi Sdr.Edison (akong) mempunyai pengalaman dalam bidang land clearing,kemudian Sdr.Edison (akong) bertemu dengan pihak PT.Nusantara Sarana Alam,setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan bagaimana ;Bahwa saksi yang meminta kepada pihak PT.Nusantara Sarana Alam agarpengerjaan land clearingnya di bagi orang pribumi, dimana PT.Nusantara SaranaAlam kebanyakan pekerjaannya dikerjaan oleh orang luar bukan orang pribumi ;

Alam ;Bahwa saksi disini menjelaskan dimana CV Murni mendapatkan pekerjaan landclearing dari PT.Nusantara Sarana Alam akan tetapi pekerjaan tersebut tidak bisadilanjutkan karena PT.Sarana Alam Nusantara tidak memberikan kami kesempatanuntuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;Bahwa penggugat atau CV Murni perusahaan yang bergerak dibidangPemborongan ;Bahwa saksi tidak mempunyai CV, tapi saksi yang mengerjakan pekerjaan landclearing dari PT.Nusantara Sarana Alam dengan memakai nama CV.Murni ;Bahwa ada

Bukti T1 ;Anggaran Dasar Perseroan (Tergugat) terakhir yaitu Akta Pernyataan KeputusanPemegang Saham PT Nusantara Sarana Alam Nomor 18 tertanggal 17 April 2014yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang, S.H.,.M.Kn Notaris di kotaAdministrasi Jakarta Selatan berikut lembar Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT Nusantara Sarana Alam tertanggal 28 April 2014yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, fotocopy sesuai dengan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SARANA KALTENG VENTURA, tersebut;

PT SARANA KALTENG VENTURA VS JULIUS BARUS,

PUTUSANNomor 678 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SARANA KALTENG VENTURA, diwakili oleh Sunaryo,SP., MS (Direktur Utama) berkedudukan di Jalan KinibaluNomor 266 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya KotaPalangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Rio Denamore Dau, S.H., Advokatpada

rendah dari upahminimum (vide Pasal 89 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003); Bahwa oleh karena Tergugat terbukti membayar upah lebih rendah dariupah minimum maka tepat pertimbangan Judex Facti yang menghukumTergugat untuk membayar kekurangan upah minimum yang belumdibayar kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT SARANA

SARANA SINAR SULAWESI tersebut;

SARANA SINAR SULAWESI VS HAMKA H

M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT CITRA RIAU SARANA tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 29 Agustus 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi:- Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

PT CITRA RIAU SARANA lawan USEP SUTRISNO

PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 4047/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005 RW 002 Gerunggang, Kota Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh WiryadiSukamto, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio CarlosAntonius Purba, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diLubang Buaya RT 009 RW 002, Kelurahan Lubang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4047/B/PK/Pjk/20192. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

SARANA MITRA SEMPURNA;

SARANA MITRA SEMPURNA yang dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya bernama HAMAM,SH. SelakuAdvokat & Konsultan hukum HAMAM,SH & Rekan, yangberalamat di Jalan Rancaekek KM 25 No.458 KabupatenBandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April2015, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;LAWANPT.

SARANA MITRA SEMPURNA, beralamat di Jalan Rancaekek KM 27 KawasanSunsilon Utama, Cimanggung Sumedang, yang selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL tersebut ;e Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini; Setelah mendengar keterangan dari kedua belah belah pihak yang berselisihdipersidangan;e Setelah memeriksa buktibukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan pihakTergugat di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat

SARANA MITRA SEMPURNA.12.

bahwa Perusahaan Tergugat adalah merupakan Perseroan yang barudidirikan dan bukan perubahan nama dari perusahaan lain Majelis Hakim berkesimpulanbahwa miskipun perusahaan Tergugat merupakan Perseroan yang baru didirikanberdasarkan salinan akta pendirian PT Sarana Mitra Sempurna Nomor : 06 tertanggal 30Desember 2010 (bukti : T2) dan telah disahkan oleh SK Kemenkumham RINo.AHU07804.AH.01.01.

Tahun 2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 (bukti : T3) akantetapi faktanya PT Sarana Mitra Sempurna telah mempekerjakan Penggugat pada Tahun2009, hal ini dibuktikan dengan adanya pembayaran iuran Jaminan Hari Tua ( JHT ) atasnama Penggugat yang dibayarkan oleh PT Sarana Mitra Sempurna (bukti : P4) dengandemikian adalah sangat ironis sekali apabila perusahaan yang baru didirikan padatanggal 30 Desember 2010 (bukti : T2) dan mendapat pengesahan dari Kemenkumhampada tanggal 16 Pebruari 2011 (bukti : T3

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PRATAMA SARANA MEDICON tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks., tanggal 7 Mei 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;3.

PT PRATAMA SARANA MEDICON VS SUHARTO SULAIMAN

PUTUSANNomor 1071 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT PRATAMA SARANA MEDICON, diwakili olehNy.

PT SANGGAR SARANA BAJA vs HADAWIYAH, dkk

Sanggar Sarana Baja (saat ini sebagaiTergugat 1) dan sekarang diduduki oleh Tergugat sebagai badan hukumPT.

Sanggar Sarana Bajadengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 167 dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 168;Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, jelas dan nyataPenggugat menderita kerugian materiil, yaitu dengan dikuasainya tanahmilik Penggugat.

Sanggar Sarana Baja dan SertifikatHak Milik Nomor 248 atas nama Hendra Adang HS (Tergugat IV) menjadiSertifikat Nomor 168 atas PT. Sanggar Sarana Baja diatas tanah milik ParaPenggugat adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan sebagai hukum (verklaad voorecht) perbuatan Turut Tergugatyang telah menerbitkan surat balik nama H. Adang Haji Sabang (TergugatIll) dan Hendra Adang (Tergugat IV) kepada PT. Hendra Jaya Kariangu(Tergugat Il), dan balik nama kepada PT.

Sanggar Sarana Baja (Tergugat )pada surat Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama H. Adang Haji Sabang(Tergugat Ill) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 atas nama PT.Sanggar Sarana Baja dan Sertifikat Hak Milik Nomor 248 atas nama HendraAdang HS (Tergugat IV) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 atas namaPT.

SANGGAR SARANA BAJA tersebut;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2938 K/Pdt/2015 tanggal23 Maret 2016;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi:Halaman 36 dari 39 hal. Put.

PT SARANA SURAKARTA VENTURA, dkk

., Advokat yang berkantor di Yayasan PerlindunganKonsumen Masyarakat Indonesia, beralamat di Jalan PelangiDalam Nomor 17, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan JebresSolo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November2016:Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan1.PT SARANA SURAKARTA VENTURA, berkedudukan diJalan M. Saleh Werdisastro Nomor 1 Surakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada RICKY BUDHI HARTONO, S.H.,M.H., dan kawankawan, Para Advokat pada kantor AdvokatRicky B. Hartono, SH.

menggugatsekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il dan TurutTergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sragenpada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa dengan adanya permohonan gugatan melawan hukum demiterciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum, untuk mewujudkanperlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanyakepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen(UndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ayat 1);Penggugat adalah debitur dari PT Sarana

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SARANA MARINDO

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1577/PJ/2019tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116463.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00094/KEB/WPJ.03/2017tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00045/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak April 2011,atas nama PT Sarana

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00094/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21 Juni2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00045/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa PajakApril 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000, beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00045/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak April2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000, beralamat di JI. Stania No. 140 RT 005 RW 002Gerunggang, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Sarana Marindo tidak pernahmelakukan transaksi penjualan timah kepada PT. Stanindo Inti Perkasa.Hal ini didukung dengan bukti banwa dalam SPT PPh Badan danLaporan Keuangan PT.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SARANA MARINDO

Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1572/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25Maret 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116465.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00096/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak Juni 2011, atasnama PT Sarana

Dengan mengadili sendiri:3. 1.Sx 2s3. 3.3. 4.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00096/KEB/WPVJ.03/2017, tanggal 21 Juni2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00047/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, MasaPajak Juni 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140, RT005

RW 002 Gerunggang, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak Juni2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140, RT005 RW 002 Gerunggang, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan

sengketa berupa Koreksiatas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN Penyerahan Pasir Timah kepada PT Stanindo Inti Perkasa Masa PajakJuni 2011 sebesar Rp11.495.525.000,00 yang telah dipertimbangkanberdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali telan melakukan klarifikasi kepada Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali bahwa PT Sarana