- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SRI ARSITA MUTIARA tersebut;

SRI ARSITA MUTIARA VS PT BANK ANZ INDONESIA

PUTUSANNomor 1262 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:SRI ARSITA MUTIARA, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Latumenten 2, Gg.

ratuslima puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah).Alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaianterhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk padapemeriksaan Kasasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauUndangUndang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: SRI ARSITA MUTIARA

PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3485/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104656.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00021/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00072/207/11/114/14tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara

Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3..1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00021/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 1/7 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2011 Nomor 00072/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014,atas nama PT Mutiara

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3485 B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MUTIARA INDAH MULTI;

MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

INTI MUTIARA KIMINDO ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Penggugat:
SITI MARIANI
Tergugat:
MUTIARA

URIP SUGIANTORO, S.H VS PT PIPIT MUTIARA JAYA

Ahmad Yani,Nomor 26C, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November2018;Pemohon Kasasi;LawanPT PIPIT MUTIARA JAYA, berkedudukan di Jalan YosSudarso RT 14 Nomor 15, Kelurahan Selumit, KecamatanTarakan Tengah, diwakili oleh Muhammad Yusuf, selakuDirektur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredy ArungAmbasalu, S.H., HRD Corporate pada PerusahaanPerseroan Terbatas (PT) Pipit Mutiara Jaya, Tarakan,berkantor di Jalan Yos Sudarso, RT 14, Nomor 15,Kelurahan Selumit,

BANK MUTIARA. Tbk

BANK MUTIARA. Tbk. ;Alamat: Jl. Jend. Sudirman Kav. 2223 Jakarta Pusat Cq. PT. BANKMUTIARA. Tbk. Cabang Surakarta, JI. Slamet Riyadi Nomor 295Surakarta ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMAR ULIN LEGA, SH.

Bank Mutiara Tok. adalah SHM. Nomor1468, 1469 dan SHM. Nomor 2993 terjual dengan Nilai seluruhnya Rp.2.950.000.000, (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)dalam akad untuk mengurangi pinjaman total kredit investasi sebesarRp. 6.000.000.000,(enam milyar rupiah) dan kredit investasi Ilsebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) pinjaman utama,maka hitungan yang benar sisa pinjaman pokok adalah Rp.4.050.000.000, (empat milyar lima puluh juta rupiah) ; 3.

BANK MUTIARA Tbk. dengan setafnyatelah memberikan suratsurat baik teguran maupun peringatankepada klien kami akan melakukan pelelangan yang belummendapatkan perintah pengadilan dimana wilayah hukum ini terjadimaka saudara merupakan tindak sewenangwenang dan main hakimsendiri dan merupakan perbuatan melawan hukum sepihak (onrechmateg Daad) ;Bahwa sesuai bukti (factual) akibat perobuatan saudara pimpinan PT.Bank Mutiara Tok.

yang akan merubah memindah tangankan tanpakompromi menempati dan mengambil alih tidak sepengetahuan klienkami adalah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;Bahwa dalam melaksanakan tugas instansi pemerintah termasuktindakan sewenangwenang oleh perusahaan yang saudara pimpinkarena dalam hukum perdata pasal 570 KUH.Perdata bahwa debitursenantiasa akan melindungi hakhaknya yang bebas dan bermartabatsebagai kemaslahatan atas barang dan haknya saudara terutama PT.Bank Mutiara Tok.

Bank Mutiara Tbk.Kantor Cabang Surakarta ;Hal 3 dari30 hal Put.

PT MUTIARA INDAH MULTI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSAN SELANomor 179/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T. ImamBonjol Nomor 1.

Putusan Pengadilan PajakPut104655.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00014/KEB/WPJ.26/2016tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2011 Nomor 00071/207/11/114/14 tanggal 30Desember 2014, atas nama: PT Mutiara

Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali:3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00014/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 1/7 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00071/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014,atas nama: PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000,Jenis Usaha: Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.

PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3483/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104649.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00002/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00065/207/11/114/14tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara

Dengan mengadili sendiri:3..1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali:3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00002/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2011 Nomor 00065/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014,atas nama PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000,Jenis Usaha Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3483 B/PK/Pjk/2018ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

INTI MUTIARA KIMINDO ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MUTIARA KIMINDO, N.P.W.P. : 01.589.030.4036.000 beralamat di Jalan Prof.DR. Latumenten No. 37,Jelambar, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs.

mengajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 31Oktober 2003 Nomor : PUT01817/PP/HT.III/15/2003 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP178/WPJ.05/BD.03/2003, tanggal 2 Juli2003, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2000 Nomor :00009/206/00/036/02, tanggal 27 Juni 2002, atas nama : P.T.Inti Mutiara

yaitu pada saat mengajukan banding PemohonPeninjauankembali tidak membayar 50 % dari utang pajak seperti diaturdalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang No. 14 Tahun 2002, sehinggapermohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi puladaeri sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Pajak dalam perkara inibertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonanpeninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : P.T.INTI MUTIARA

MUTIARA TIMUR RAYA

MUTIARA TIMUR RAYA, diwakili oleh Direktur PT.Mutiara Timur Raya, Y.

Mutiara Timur Rayajenis Truk Tronton Merk Hino Tahun 1994 Warna Hijau Plat BA 8541 RM;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meski diajukan perlawanan.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 474 K/Padt. SusPHI/2019Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:1. Gugatan Penggugat tidak berdasar:2.

PT MUTIARA INDAH MULTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSAN SELANomor 140/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104652.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.26/2016tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2011 Nomor 00068/207/11/114/14 tanggal 30 Desember2014, atas nama: PT Mutiara

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00011/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00068/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014, atasnama: PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000, JenisUsaha: Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa setelan Mahkamah Agung mempelajari berkasperkara a quo ternyata Pengadilan Pajak telah memutus perkara ini denganmenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.26/2016,tanggal 17 Maret 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakMei 2011, Nomor 00068/207/11/114/14, tanggal 30 Desember 2014, atasnama: PT Mutiara

INTI MUTIARA KIMINDO, ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN SARI MUTIARA tersebut;

YAYASAN SARI MUTIARA VS 1. HELMAWATI NAINGGOLAN, DK

SUYONO BIN BISRI VS SASA MUTIARA BINTI SOPUAN

PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3441/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

NomorPUT104672.25/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00019/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor 00004/240/11/114/14, tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara

Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali:3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00019/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2011 Nomor 00004/240/11/114/14,tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara Indah Multi,NPWP 02.178.436.8114.000, Jenis Usaha Kontraktor Sipil,beralamat di Jalan T.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yandih bin Nurja) terhadap Penggugat (Mutiara Komalasari binti Nimung);4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

Mutiara Komalasari binti Nimung MELAWAN Yandih bin Nurja

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MUTIARA INDAH MULTI ;

MUTIARA INDAH MULTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT.BANK MUTIARA, Tbk >< PT.SUHARLI MALAYA LESTARI, Dkk

Bahwa dengan belum dilunasinya seluruh utangutang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU tersebut, maka PEMOHON PKPUtelah menyampaikan beberapa Surat Peringatan yaitu sebagai berikut :a) Surat Nomor: 52/Mutiara/MLD/1/14 tertanggal 28 Januari 2014perihal Surat Peringatan Pertama (SP1);b) Surat Nomor: 238/Mutiara/MLD/III/14 tertanggal 6 Maret 2014perihal Surat Peringatan Kedua (SP2);c) Surat Nomor: 261/Mutiara/MLD/IV/14 tertanggal 2 April 2014perihal Surat Peringatan Ketiga (SP3); 9.d) Surat Nomor: 094/

Mutiara, Tbk.

,Nomor : 52/Mutiara/MLD/1/14, tanggal 28 Januari 2014,perihal : surat peringatan , Kepada PT.Suharli MalayaLestari, Jalan Manglid No.32, Kopo Sayati, Bandung40226, U.p.Sdri.Indriyani Suharli/Direktur;Fotocopi dari fotocopi surat dari PT.Bank Mutiara, Tbk.

,Nomor : 238/Mutiara/MLD/III/14, tanggal 6 Maret 2014,perihal : surat peringatan Il, Kepada PT.Suharli MalayaLestari, Jalan Manglid No.32, Kopo Sayati, Bandung40226, U.p.Sdri.Indriyani Suharli/Direktur;Fotocopi dari fotocopi surat PT.Bank Mutiara, Tbk.

,Nomor : 261/Mutiara/MLD/IV/14, tanggal 2 April 2014,perihal : Surat Peringatan III, Kepada PT.Suharli MalayaLestari, Jalan Manglid No.32, Kopo Sayati, Bandung40226, U.p.Sdri.Indriyani Suharli/Direktur;Fotocopi dari fotocopi surat PT.Bank Mutiara, Tbk.

ROSA MARGARETHA JANUATY SIAHAAN VS YAYASAN SARI MUTIARA