Ditemukan 2827099 data
2.KOPERASI PEGAWAI TELKOM PADANG KOPEGTEL PADANG
130 — 15
MAJU BERSAMA TELEKOMUNIKASI PT.MBT
2.KOPERASI PEGAWAI TELKOM PADANG KOPEGTEL PADANG
Turut Tergugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tri Darma Universitas Jambi
172 — 112
Turut Tergugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tri Darma Universitas Jambi
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Palembang
Terbanding/Penggugat : RUDI APRIADI
70 — 73
Bukit Lama, tanggal 09 Desember 2016, surat ukur No. 1018/ Bukit Lama/2016, tanggal 29 Nopember 2016, luas 12.000 M atas Nama Koperasi Pegawai Perumtel (KOPEGTEL), yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
Pembanding/Terbanding/Tergugat : KOPERASI PEGAWAI PERUMTEL (KOPEGTEL) Diwakili Oleh : Ahmad Zaki Randi, S.H
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Palembang
Terbanding/Penggugat : RUDI APRIADI
ISMAWATI THAHIR MANGGALA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR GUBERNUR MALUKU dalam hal ini diwakili oleh Dr. RISTIANTO SUGIONO,MM bertidak dalam jabatanya selaku Ketua
53 — 0
Penggugat:
ISMAWATI THAHIR MANGGALA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR GUBERNUR MALUKU dalam hal ini diwakili oleh Dr. RISTIANTO SUGIONO,MM bertidak dalam jabatanya selaku Ketua
2.KOPERASI PEGAWAI TELKOM PADANG KOPEGTEL PADANG
103 — 43
MAJU BERSAMA TELEKOMUNIKASI PT.MBT
2.KOPERASI PEGAWAI TELKOM PADANG KOPEGTEL PADANG
29 — 5
ARSYAD, Tempat/Tanggal Lahir : Sampali/ 19 Juli 1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama : Islam, Alamat: ASR ARMED DUSUN I LIMAU MANIS, selanjutnya disebut sebagai ......................... PEMOHON.
21 — 12
PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta sebagai Penggugat;2. TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI,sebagai Tergugat
PUTUSANNomor: 268/Pdt.G/2011/PA.KISBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa danmengadili perkara tertentu) pada tingkat pertama dengansidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkaragugatan cerai yang diajukan oleh:PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal diKabupaten Asahan, sebagai Penggugat;MELAWAN:TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Anggota
Pasal147 ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam,diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaranuntuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkanuntuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untukitu;Hal 19 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 268/Pdt.G/2011/PA.KisMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaKisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugatdan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempatperkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang telah disediakan untuk itu;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SETIA KAWAN
Tergugat:
1.SRI SUBEKTI
2.Dra. PUJI HANDAYANI
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
80 — 20
Penggugat:
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SETIA KAWAN
Tergugat:
1.SRI SUBEKTI
2.Dra. PUJI HANDAYANI
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMASFotokopi Susunan Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRISetia Kawan Rawalo Periode 2015 2017, diberi tanda P5;6. Fotokopi Surat Kuasa dari Pengurus Koperasi Pegawai Republik IndonesiaKPRI Setia Kawan Rawalo kepada Calim, S.Pd. (Ketua) Noso, S.Pd.SD(Sekretaris) dan Sahirin, S.Pd. (Bendahara) untuk mengurus/menyelesaikan masalah sertifikat tanah NOP : 33.02.040.004.0070187.0a.n.
Koperasi Pegawai RepublikIndonesia KPRI Setia Kawan Rawalo, diberi tanda P9;Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tanggal 11 Februari2015, yang ditandatangani oleh H.
Republik Indonesia (KPRI) Setia Kawan KecamatanRawalo, Kabupaten Banyumas telah mempunyai Anggaran Rumah Tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P4, membuktikanbahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Setia Kawanberkedudukan / berdomisili di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, KabupatenBanyumas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P5, membuktikanbahwa Susunan Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SetiaKawan Rawalo periode 20152017 adalah :1.
Yunantoro telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P6, P7, P8 dan P9,membuktikan bahwa Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (KPRI) Setia Kawan Rawalo telah memberikan kuasa kepada CalimS.Pd (Ketua), Noso S.Pd, SD (Sekretaris) dan Sahirin, S.Pd (Bendahara) untukmengurus/menyelesaikan masalah sertifikat NOP : 33.02.040.004.00700187.0a.n Yunantoro dengan alamat Rt. 003 Rw. 002 Rawalo Banyumas yang telahdijual kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI
untuk mencatat / mendaftar dan selanjutnya menerbitkansertifikat atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Setia KawanKecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas (Penggugat) atas sebidang tanahLuas tanah 809 m?
JOHAN KOSIADI
Termohon:
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU Cq Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau
148 — 18
Pemohon:
JOHAN KOSIADI
Termohon:
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU Cq Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI SEKATA SEPAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS) KABUPATEN SINGKIL; PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. BUPATI ACEH SINGKIL; PT. SANGGA BISKANG
PUTUSANNomor: 432 K/Pdt /2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam perkara :1.KOPERASI SEKATA SEPAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS) KABUPATEN SINGKIL, dalam hal ini diwakili oleh Ir.Fazli, SE. MM. selaku Ketua Koperasi Sekata Sepakat PNSKabupaten Singkil, berkedudukan di Jalan Bahari No.54Singkil ;PEMERINTAH RI, Cq.
Surat Perjanjian Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, tertanggal 14 Juni 2004 Nomor :648/094/SPPP/2004 ;2. Surat rincian pengeluaran keuangan pembangunan BapertarumPNSKabupaten Aceh Singkil, tertanggal 11 Mei 2005 ;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;5.
Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian PembangunanPerumahan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah KabupatenAceh Singkil, Nomor : 648/094/SPPP/2004 tanggal 14 Juni 2004 ;4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi mengganti kerugian Materil danImmateril Penggugat dalam Rekonvensi yang seluruhnya sebesarRp.1.271.777.600, (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuhpuluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;5.
KOPERASISEKATA SEPAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKILdalam hal ini diwakili oleh Ir. Fazli, SE. MM. selaku Ketua Koperasi Sekata SepakatPNS Kabupaten Singkil, dan kawan ditolak, dengan perbaikan amar putusanPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 43 / Pdt/2006/PTBna. Tanggal 29 Agustus2006 yang telah menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor :11/Pdt.G/2005/PN.SkI.
Menyatakan Surat Perjanjian Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipildilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, bertanggal 14 Juni2004, Nomor : 648/094/SPPP/2004, dan surat rincian pengeluaran keuanganPembangunan BapertarumPNS, kabupaten Aceh Singkil, tertanggal 11 Mei2005, sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II ;Hal.9 dari 11 Hal. Put.No.432 K/Pdt/2007.3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;4.
79 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
REKTORUNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR ; KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, dkk.
62 — 68
UANG THAMRIN Bin HANAPI CS lawan YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NURANI FARMA SEKARANG DISEBUT YAYASAN KIMIA FARMA Cs
YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NURANI FARMA SEKARANGDISEBUT YAYASAN KIMIA FARMA, beralamat JI. Budi Budi Utomo. No.1 danJI. Veteran No.9, Jakarta Pusat, disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENS . ............:0ccecceeeeeceneeeee eee eeeeeeeeeaeees ;2. M.S. MUSLIM BIN SIKIN, dahulu pegawai PNF Raja Farma sekarangwiraswasta, alamat JI. Pinang VI No. 24. Rt. 01.
M.E HARAHAP selaku Ketua YayasanKesejahteraan Pegawai "NURANI FARMA" di Jakarta dibuat suratnya yangterlebin dahulu disiapbkan Drs.
Tergugat II)sebagai pensiunan pegawai PT.
tertanggal 11 Mei 1966dan Surat Tanda Penyerahan Tanah diatas segel kepada YayasanKesejahteraan Pegawai Nurani Farma tertanggal 18 Juli 1966, luas tanah +450 m2, terletak di JI.
YayasanKesejahteraan Pegawai Nurani Farma tertanggal 18 Juli 1966, luastanah + 450 m2, terletak di JI.
82 — 53
.;PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANA TABUNGAN DANASURANSI PEGAWAI NEGERI, atau disingkat PTTASPEN (PERSERO).;
Tri Pambudi Harta, S. ae au Semuanya berkewarganegaran Indonesia, pekerjaanGS PERUSAHAAN PERSEROA ERSERO) PT DANA TABUNGAN DANesPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat, berama di JalanSelaparang Blok B15, Kav. 8 Komplek Kemayoran,Jakarta Pusat, untuk Sanne disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING wena ipan 9or essses PEGAWAI NEGERI, atau disingkat PT >ASPEN (PERSERO), beralamat di Jalan etfianadwe Jenderal Suprapto Nomor 45, Cempaka Putt JakartaGSPusat, dalam hal ini
diwakili oleh bal Latanro,pekerjaan Direktur Utama PT Fp (Persero),berdasarkan Keputusan meni Negara Badan UsahaMilik Negara selaku Rana Umum Pemegang SahamPerusahaan Perse (Persero) PT Dana Tabungan =sr ssdan Asurangy Pegawai Negeri Nomor SK >400/MBU/2013, tanggal 26 November 2013 tentang syPembrhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan daae seHilm.3 dari 11 him.
No. sg TUN KtY P &sy Pass sve ePengangkatan AnggotaAnggota DireksisPerusahaaner Perseroan (Persero) PT Dana Tabu n dan AsuransiSs KSa Pegawai Negeri, dan Anggaran Dasar yang dimuat~ yyS dalam Akta Nomor 4 tan I 4 Januari 1982, dibuat di4 4PSso hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan myNa oFS telah ater Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ~ay& Nomor sa angga 4 Februari 1983, yang telah &mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengana sante Nomor 14 tanggal 21 September 2016 dibuat= sPwy
106 — 242
PERTAMINA (PERSERO),KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Dahulu YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) sekarang melebur menjadi PERTAMINA FOUNDATION,
M2 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluhlima meter persegi) di Kalideres Jakarta Barat kepada pihak ketiga dengan hargajual tanah paling rendah sama dengan NJOP setempat, guna menambah dana YKPP.3 Bahwa berdasarkan Surat Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina No.
gugatan agar permasalahannya dengan YayayasanKesejahteraan Pegawai Pertamina diselesaikan ;Bahwa Penggugat ada perjanjian dengan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina .Bahwa saksi tidak mengerti isi perjanjiannya ;Bahwa saksi tidak tahu sertifikat ada di Penggugat, Saksi diminta oleh Penggugatuntuk lapor ke Pertamina untuk menyelesaikan masalah ;Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dengan (YKPP) ;Bahwa yang Saksi tahu hanya Saksi diminta untuk menyelesaikan masalah perjanjindengan
JP.DjatieHadinoto/Sdr.Budiman Salim , tidak ada asli ;5 Bukti T5 : Surat dari yayasan kesejahteraan Pegawai PertaminaNo.482.R0300/2001SO tanggal 19 Juli 2001 perihal : tanah kalideres yangditujukan kepada Direktur Utama Pt.Prima Sejahtera, tidak ada asli6 Bukti T6 : Surat Kuasa tanggal 05 September 2001, tidak ada asli7 Bukti T 7 : Surat Kuasa tanggal 10 September 2001, tidak ada asli ;8 Bukti T 8 : Surat dari yayasan Kesejahteraan pegawai PertaminaNo.R.016.RO0000/2001SO tanggal 25 Oktober 2001,
J>P>P>A Dyatie HadinotoDirektur Utama PT.Prima Sejahtera, tidak ada asli ;9 Bukti T 9 : Surat. dari yayasan Kesejahteraan pegawai PertaminaNo.R.324/.RO0000/2001SO tanggal 11 Desember 2001, perihal Pertanggungjawaban dan pengakhiran Kuasa yang ditujukan kepada J.P.P.A Djatie HadinotoDirektur Utama PT.Prima Sejahtera, tidak ada asli ;10 Bukti T10 : Surat dari yayasan Kesejahteraan pegawai PertaminaNo.R.324/.RO0000/2001SO) tanggal 11 Desember 2001, perihal Pertanggungjawaban dan pengakhiran Kuasa yang
Prima Sejahtera Lawan YayasanKesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai dengan asli;17 Bukti T15b : Salinan Putusan Pengadilan Tunggi DKI Jakarta Reg.Nomor 377/Pdt/2005/PT.DKI tanggal 10 Nopember 2009, perkara Perdata antara PT. PrimaSejahtera Lawan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) sesuai denganasli ;Hal 47 dari 61 Hal Putusan No. 54/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel18 Bukti T15c : Salinan Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor . perkara Perdataantara PT.
2.KOPERASI PEGAWAI TELKOM PADANG KOPEGTEL PADANG
134 — 20
MAJU BERSAMA TELEKOMUNIKASI PT.MBT
2.KOPERASI PEGAWAI TELKOM PADANG KOPEGTEL PADANG
26 — 4
MUHAMMADIAH, Polewali mamasa , 31 Desember 1972, Agama : Islam , Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl. S. Parman No.86 RT.030 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah iniatas permohonan : MUHAMMADIAH, Polewali mamasa , 31 Desember 1972, Agama : Islam , Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl. S.
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai dan Republik Indonesia
2.Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
Turut Tergugat:
Walikota Gorontalo
79 — 29
Bank Kesejahteraan Ekonomi
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai dan Republik Indonesia
2.Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
Turut Tergugat:
Walikota Gorontalo
PETRUS MR PAEMBONAN
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR GUBERNUR MALUKU dalam hal ini diwakili oleh Dr. RISTIANTO SUGIONO,MM bertidak dalam jabatanya selaku Ketua
29 — 0
Penggugat:
PETRUS MR PAEMBONAN
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR GUBERNUR MALUKU dalam hal ini diwakili oleh Dr. RISTIANTO SUGIONO,MM bertidak dalam jabatanya selaku Ketua
PT.Bank Kesejahteraan Ekonomi
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai Republik Indonesia,KPRI, Kantor Balai Kotamadya Solok
2.Kepala Sekretariat Daerah Kota Solok
3.Walikota Solok
85 — 41
Penggugat:
PT.Bank Kesejahteraan Ekonomi
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai Republik Indonesia,KPRI, Kantor Balai Kotamadya Solok
2.Kepala Sekretariat Daerah Kota Solok
3.Walikota Solok
11 — 0
PENGGUGAT ASLI, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Garut, TERGUGAT ASLI, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut
1974 Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telahdikabulkan maka berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim patutmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) tempatperkawinan dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah(PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugatdan Tergugat;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang nomor 3 tahun 2006, dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, biayaperkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat peraturan perundang undangan yang berlakudan hukum
Syara yang berkenaan dengan perkara ini.MENGADIL1Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan11resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidakhadir;Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;Menjatuhkan talak satu) bain sughra Tergugat (ASLI)terhadap Penggugat (ASLI);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempatperkawinan dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah(PPN)