Ditemukan 92468 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuasaan keaadaan kerasaan keadaan
Penelusuran terkait : Harta kekayaan Hak kekayaan intelektuan Hak kekayaan intelektual Harta kekayaan bersama Hak atas kekayaan intelektual
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-01-2015 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 408/Pdt.G/2014/PN.TNG
Tanggal 6 Januari 2015 — DESSYANA REIMON, Cs lawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong (KPKNL) Serpong, Cs
46 — 9
  • DESSYANA REIMON, Cs lawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong (KPKNL) Serpong, Cs
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 29-05-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah II Medan, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, Dkk
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah II Medan, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, Dkk
    DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah II Medan, Cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Medan, berkedudukan di Jalan P. DiponegoroNomor 30A Medan;PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PANIN INDONESIA, Tbk,berkedudukan di Jakarta, cabang Medan Jalan Pulau Pinang Medan, diwakilioleh Yani Benyamin, selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberi kuasakepada Bambang S. Maryanto, S.H., M.H., dan Nurdianto, S.H., beralamat diJalan Prof. H. M.
    tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 440/KelurahanGang Buntu, atas nama Hamid/Termohon Eksekusi I, berikut sebuah bangunanrumah toko setempat dikenal dengan Jalan Veteran Nomor 16 C/42, KelurahanGang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Berita AcaraSita Eksekusi Nomor 73/Eks/HT/2008/PN.Mdn, tanggal 17 Februari 2009,dengan harga limit sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima jutarupiah);5 Bahwa dalam pelaksanaan penjualan secara lelang dengan perantaraan KantorPelayanan Kekayaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-01-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2851 K/Pdt/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA. Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO (KPKNL)
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA. Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO (KPKNL)
    Cq.DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA. Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSIDOARJO (KPKNL), berkedudukan di Jalan Erlangga Nomor161 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muriyantodan kawankawan, Para Karyawan KPKNL, berkantor di JalanErlangga Nomor 161 Siodoarjo, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 07 Mei 2015;Turut.
    ;Bahwa terhadap prosedur dan tatacara prosedur pelelangan a quo dilakukandengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang mengkait dengantanah (UUHT) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjukpelaksanaan Lelang, juncto Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan
    Nomor 2851 K/Pdt/2016Lepermohonan penjualan lelang ulang eksekusi hak tanggungan kepadaTergugat Il;Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi HakTanggungan a quo, maka Tergugat Il kemudian melakukan analisakebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara adminsitratifberdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per06/PN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Pasal 6 poin 5tentang dokumen persyratan lelang secara khusu untuk lelang eksekusiPasal 6 UUHT
    ;Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secaraformal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, dansesuai Pasal 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010 dengan tegasmenyatakan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KantorPejabat Lelang Kelas Il tidak boleh menolak permohonan lelang yangdiajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkapdan telah memenuhi legalitas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-03-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 PK/Pdt/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — PAULINA TJIOE, dk lawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA, dk
58 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PAULINA TJIOE, dklawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURABAYA, dk
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURABAYA, beralamat di Jalan Indrapura Nomor5 Surabaya, diwakili oleh Menteri Keuangan RepublikIndonesia dalam kedudukannya mewakili PemerintahRepublik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepadaTio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. (Kepala Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan) dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Putus : 20-04-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2011
Tanggal 20 April 2012 — TIARMA BORU SAGALA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
138 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TIARMA BORU SAGALA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
    Bahwa Surat Risalah Lelang No. 643/2010 tanggal 29 Oktober2010 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Medan i.c TERGUGAT tersebut, baru diketahui olehpara Penggugat pada tanggal 05 Nopember 2010 yaitu sejakPenggugat Il menerima surat No. 632/BPRDS/XV/2010 dari PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DISKY SURYAJAYA,Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 415 K/TUN/2011beralamat JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-08-2017 — Upload : 22-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1511 K/Pdt/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — ERFINSYAH NASUTION VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN, DK
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ERFINSYAH NASUTION VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN, DK
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) KISARAN, berkedudukan di Jalan Prof.H.M. Yamin Nomor 47 Kisaran Kabupaten Asahan, dalamhal ini memberi kuasa kepada Sumarsono, S.H., M.H., dankawankawan, para pegawai pada Menteri Keuangan RI,berkantor di Jalan Prof. HM. Yamin, S.H., Nomor 47,Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3Oktober 2016:2. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-06-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3030 K/Pdt/2014
Tanggal 9 Juni 2015 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR, dk
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR, dk
    ., Advokat,berkantor di Gedung RSI Faisal, Jalan Faisal Raya Nomor 1 danJalan Tentara Pelajar Nomor 169 B Kota Makassar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2012;Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;1.Lawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG MAKASSAR, yang berkantor di Jalan UripSumoharjo Km 4 Makassar, dalam hal ini memberi kuasakepada Hadi Priyanto, S.H., dan Gede Abdi Negara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2012;PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.CABANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2002 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Desember 2013 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA VS Ny. MUNIKAH, DKK
87 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA VS Ny. MUNIKAH, DKK
    PUTUSANNomor 2002 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:1KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANGSURAKARTA, diwakili oleh Kepala Kantor AjarPriyadi,S.H., berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Yantini, $.H., dankawan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
    ada pada SKPT (Surat KeteranganPendaftaran Tanah) Nomor 630.1/SKPT/39/2010., yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta:Dalam Risalah Lelang Dalam SKPT tertulis:Tertulis:Luas tanah: + 328 m2 Luas tanah: + 314 m2Hak Milik Nomor 927 Hak Milik Nomor927Hak Milik Pengganti Nomor 03685 Hak Milik Pengganti Nomor 3685Atas nama: Teddy Tjandra Atas Nama: Teddy Tjandradisebut juga Teddy TjandraSuami Nyonya Munikah;21 Bahwa kesalahan kedua yang dilakukan oleh Tergugat IV(Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
    Negara dan LelangSurakarta) harga lelang jauh di bawah harga pasar daripenilaian yang dilakukan oleh oleh Sih Wiryadi dan RekanCertificate Of Appraisal pada tanggal 11 November 2010,yaitu nilai objek sengketa tersebut nilai pasar sebesarRp2.353.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga jutarupiah);22 Bahwa kesalahan ketiga yang dilakukan oleh Tergugat IV(Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurakarta) adalah dimana peserta lelang hanya diikuti olehHal. 7 dari 27 hal.
    20 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010., pada pokoknya apabila ada kekeliruan yangprinsipil harus segera meralatnya;d Dalam penentuan nilai limit objek lelang jauh atau sama dengan hargaNJOP, sehingga merugikan pihak pemilik asli objek lelang, seharusnyaPejabat Lelang apabila melihat nilai limit yang diajukan penjual terlalurendah dapat melakukan pembatalan lelang sesuai dengan Pasal 36 (1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010., dan Pasal 14Peraturan Dirjen Kekayaan
    Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor93/PMK.06/2010., tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;6 Sedangkan Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNomor Per03/KN/2010., Tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanLelang berbunyi:Dalam pemberian persetujuan pelaksanaan lelang di luarwilayah kerja sebagaimana dimaksud Pasal 11, disampingmempertimbangkan persyaratan sebagian barang harus beradadi wilayah kerja KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tempat lelangdikehendaki agar juga mempertimbangkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-10-2016 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 605 /Pdt.Bth/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2017 — ISMAIL HIRAWAN X KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V,Cs
529 — 94
  • Menyatakan pelaksanaan sita berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V No. No. S-1534/VVKN.07/KNL.05/2013 tanggal 24 Juli 2013 jo. Berita Acara Penyitaan No.
    ISMAIL HIRAWAN X KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V,Cs
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 30-06-2022 — Upload : 01-07-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 967/Pdt.G/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juni 2022 — Penggugat:
MUCHAMMAD ZAINI
Tergugat:
BIBI NGATIFAH
Turut Tergugat:
1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SURABAYA
48 — 15
  • Penggugat:
    MUCHAMMAD ZAINI
    Tergugat:
    BIBI NGATIFAH
    Turut Tergugat:
    1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
    2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SURABAYA
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 11-11-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 11 Nopember 2015 — Lawan: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO, dkk.
47 — 8
  • Lawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO, dkk.
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor WilayahDJKN Jawa Timur cq.
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Sidoarjo selaku (Instansi) atasan Terlawan I, karena Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Sidoarjo bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapiHalaman 5 dari 35, Putusan No.77/Pdt.Plw/2015/PN.Sda.2.1.2.2.merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena ituapabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo bukanmerupakan badan hukum
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor WilayahX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Sidoarjo.
    DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq.
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lelang
Register : 07-01-2009 — Putus : 26-05-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 01/G/2009/PTUN.Smg
Tanggal 26 Mei 2009 — - SUGIHARTO HUSODO - Pejabat Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
75 — 50
  • - SUGIHARTO HUSODO- Pejabat Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Putus : 27-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — DELIMA JAYA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
82 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DELIMA JAYA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
    YaniBawah No. 10 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/SKKH/JPS/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;MELAWAN:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran No. 45 Bogor ;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1 AGUS SURYANTO, Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL2 KUNCORO, Jabatan Pelaksana pada KPKNL Bogor ;3 MUHAMMAD HASSBI, Jabatan Pelaksana pada KPKNL Bogor ;4 SOBARUDIN, Jabatan Pelaksana
    Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara No.PEK03/KM/2012 tanggal 05 oktober 2010.Bahwa Termohon Kasasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak serta mertamengeluarkan suatu Penetapan tanpa didasari kepada aturanaturan yangmengikat TUPOKSI dengan walaupun atas permintaan Lembaga lain(Pengadilan) dan Objek Sengketa yaitu S Pen398/WKN.08/KNL.03/ 2011tanggal 19 September 2011.Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PNK.06/2010Tanggal 02 April 2010 Jo Peraturan Direktur Jendral Kekayaan
    Ataskasus a quo kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pusat telahmengluarkan Peraturan dan melarang untuk melakukan Lelang apabila cissiebelum didaftarkan Peralihannya.Bahwa dengan Peraturan dimaksud membawa Konsekuensi hukum atas suatuLembaga (Badan) khususnya Kantor Kepala Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Seluruh Indonesia untuk Tidak Melakukan Pelelangan apabila tidaksesuai dengan Peraturan yang mendasarinya/mengatur hak dan kewenangannya,Peraturan Menteri Keuangan N0.93/PMK.06
    /2010 Tanggal 02 April 2010 Jo.Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 929 K/Pdt/2018
Tanggal 22 Mei 2018 — TRIYANI, dkk vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, dkk
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRIYANI, dkk vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, dkk
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURAKARTA, diwakili Direktur Hukum danHubungan Masyarakat atas nama Menteri Keuangan, HadyPurnomo, berkedudukan Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor141, Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada Moh. Arif Rochman dan kawankawan, KepalaKantor Pelayanan Negara Dan Lelang (KPKNL), berkantor diHalaman 1 dari 8 hal.Put.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-01-2016 — Upload : 24-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 374/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 25 Januari 2016 — GIDION LIKHI SUWANTO melawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA Dkk
66 — 0
  • GIDION LIKHI SUWANTOmelawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 07-12-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 667 K/TUN/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — SEMBIRING VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN;
108 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEMBIRING VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN;
    NgumbanSurbakti Ring Road No.149, Berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 17 September 2015,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG MEDAN, di Gedung Keuangan Negara berkedudukandi Jalan. Diponegoro No. 30 A Medan,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.Ahmad Rifai, SE..M.AP, Kepala Seksi Hukum & InformasiKPKNL Medan ;2. Robert Bonar, MP.,SH,KepalaSeksi Bantuan Hukum padaKantor DJKN Sumut ;3. Vina Imelda Br.
    Penjual diberi keleluasaan dan sewenangwenang secara sepihak menentukan harga limit, yaitu Rp 299.950.000,00sedikit saja selisinnya untuk tidak sampai Rp 300.000.000,00 pada hargalimit dimana harga lilmit ditentukan oleh Penilai Independen, sesuaiPeraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tentangPerubahan atas PMK Nomor 93/PMK/06/2010 tentan PelaksanaanLelang dan Pasal 6 ayat (5) huruf (h) Peraturan Dirjen Kekayaan NegaraNomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Lelang ;Bahwa Tergugat
    Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNomor 6/KN/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Halaman 34Lampiran a ( Bukti P 26, tidak ada Bukti ini dari8 Termohon Kasasi,dapat dimaklumi).
    Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tersebutberbunyi sebagai berikut :Pasal 4(1). Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas Il wajib menelitikelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas subjek danobjek lelang;(2). Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas Il wajib menolakpermohonan lelang yang bukan merupakan wewenangnya,Halaman 22 dari 27 halaman.
    Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalahPejabat Tata Usaha Negara, siapapun tidak dapat membantahnya, dalammenggunakan wewenangnya harus tunduk kepada azas azas umumpemerintahan yang baik (AUUPB) sesuai dengan yang diamanatkan dalamUndang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 + Tentang AdministrasiPemerintahan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/Pdt/2018
Tanggal 26 Februari 2018 — SIENTO HALIM vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BANDUNG
422 — 314 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIENTO HALIM vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BANDUNG
    ,advokat pada Kantor Hukum Gordon & Associates, beralamat diJalan Balong Gede Nomor 29, Kota Bandung, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017;Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;LawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) KOTA BANDUNG, yang diwakili oleh Hady PurnomoDirektur Hukum dan Hubungan Masyarakat (a.n. MenteriKeuangan) berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada R.B.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 15-09-2023 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 27-05-2024
Putusan PN SIDOARJO Nomor 290/Pdt.G/2023/PN Sda
Tanggal 22 Mei 2024 — Permodalan Nasional Madani
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Sidoarjo
144 — 73
  • Permodalan Nasional Madani
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Sidoarjo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-10-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — HOKIMAN TJAHAJO VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR
80 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HOKIMAN TJAHAJO VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR
    Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menggugat Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur (KakanwilDJKN) Jawa Timur adalah salah subjek karena keputusan KakanwilDJKN Jawa Timur yang menyatakan tanah yang terletak di JalanHalaman 13 dari 24 halaman.
    31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian ABMA/T mengaturbahwa Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) meliputi menetapkan aset temuan baru menjadi ABMA/T.Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Dirjen atasnama Menteri dapat menunjuk Direktur Jenderal atau pejabat padainstansi vertical Direktorat Jenderal, dan Termohon Kasasi (duluPembanding/ Tergugat) merupakan pejabat pada instansi vertikalDirektorat Jenderal yakni menjabat sebagai Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Kekayaan
    telah diuraikan di atas bahwa inti dari objeksengketa a quo adalah mengenai penetapan status ABMA/Tterhadap tanah yang terletak di Jalan Darmokali no. 65 Surabaya,dan hal tersebut sudah diakui oleh Termohon Kasasi (duluPembanding/T ergugat);Bahwa andaikata Termohon Kasasi tidak memiliki kewenanganquod non tidak mungkin dapat mengeluarkan surat Nomor$/487/WKN.10/2016 tanggal 20 April 2016 lengkap dengan kopsurat dan stempel resmi bertuliskan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Lelang
Register : 17-06-2011 — Putus : 20-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 59/G/2011/PTUN.SBY
Tanggal 20 September 2011 — SENDIAWAN JANTO melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
129 — 62
  • SENDIAWAN JANTO melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
    VICTOR CAHAYA HANDOJO, SH ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaanPengacara Advokad, beralamat di jalan SimpangDarmo Permai Selatan II No. 5 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni2011 ;Selanjutnya disebut SEG samme vem 2 5PENGGUGAT ;Mel awan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL),berkedudukan di jalan Indrapura No. 5Surabaya ; Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:1.