Ditemukan 25966 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-05-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 8 Juni 2015 — IRA RACHMAWATI;MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
28 — 22
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-11-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 206/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 24 Maret 2014 — RIYADI;KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
63 — 174
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-02-2013 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 27 Mei 2013 — H. MAKMUR RAHIM, SH;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
44 — 20
  • NIP. 19590902 198102 1 001, tanggal 5OktoberBerdasarkan atas hal tersebut, maka dalam hal pemberhentian PNSataupun pencabutan Keputusan Pemberhentian PNS melibatkaninstitusi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini sesuai denganfungsi dan peran BKN sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang No. 34 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian, diatur sebagai berikut :1.a.
    Badan Kepegawaian Negara (BKN)menyelenggarakan managemen PegawaiNegeri Sipil yang mencakup perencanaan,pengembangan kualitas +sumber dayaPegawai Negeri Sipil dan administrasikepegawaian, pengawasan, pengendalian,penyelenggaraan dan pemeliharaan informasikepegawaian, mendukung perumusankebijaksanaan kesejahteraan Pegawai NegeriSipil, serta memberikan bimbingan tekniskepada unit organisasi yang menanganikepegawaian pada instansi pemerintah pusatdan pemerintahBahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan
    ayat (2) UndangUndangNo. 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian tersebut diatas, maka yang berhak menyelenggarakan manajemen PegawaiNegeri Sipil adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN);Halaman 13 dari 26 halaman Perkara No.26/G/2013/PTUNJKT2.
    Negara, sehinggasesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor : 43 tahun1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian, seharusnya Penggugat juga menjadikanBadan Kepegawaian Negara sebagai pihak dalam perkaraMenimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tentang GugatanPenggugat Kurang Pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa materi eksepsi tentang Gugatan Penggugat KurangPihak yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dikatagorikan sebagai EksepsiLain yang
    (llI/d), sehingga Pengadilanberkesimpulan bahwa wewenang pemberhentiannya menjadi wewenang PejabatPembina Kepegawaian Pusat, dalam hal ini Menteri PerhubunganMenimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan prosedur sertaSUBSTAN j=
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 137/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUL ANWAR SINAGA, SKM
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
120 — 61
  • Bahwa Penggugat jika benar dan layak dikenakan pemberhentian dengantidak hormat melalui Objek Sengketa maka sudah seharusnya Penggugatmemperoleh hakhak kepegawaian sesuai dengan Pasal 266 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil yang mana hakhak kepegawaian tersebut meliputi jaminanpensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminankematian sesuai dengan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
    Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018, tanggal 13 September 2018.h) Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K2630/V 555/99 tanggal 17 April 2018 Perihal: Koordinasi Bersamaterkait pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;i) Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18September 2018 ;Halaman 34 dari 69 hal.Put.137/G/2019/PTUNMdnbahwa disamping berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangundangan
    ::s:sssseeseeeeeeeeeeeeeteeeees (Bukti P 25) ;Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah KabupatenLabuhanbatu) Selatan Nomor : 822.3/1279/BKD/IV/2016Tanggal 7 Maret 2016,..............:ccccceecseeeeeeeeeeeeees (Bukti P 26) ;Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah KabupatenLabuhanbatu Selatan Nomor :440.000/536/DINKES/2014Foto copyFoto copyFoto copyFoto copyFoto copyFoto copyFoto copyFoto copyTanggal 2 Juli 2014,..........
    ::::ccccsseeeeeeeeeeeeeeeeeeeees (Bukti P 27) ;Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah KabupatenLabuhanbatu Selatan Nomor440.000/302f/DINKES/2015Tanggal 5 Januari 2015,.........::::cccseeeeeeeeeeeeeeeeeees (Bukti P 28) ;Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah KabupatenLabuhanbatu Selatan Nomor : 440.000/099/DINKES/2016Tanggal 4 Januari 2016,..............::ceeeeeeeees (Bukti P 29) ;Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012................
    Foto copy Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJNomor 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13September 2018, ...........ccceccececceeceeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeees (Bukti T 5) ;6. Foto copy Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah PemerintahPropinsi Sumatera Utara Nomor : 800/11953/BKD/2019Tanggal 5 April ZOD D scsi casswnannwnnen cmwmaenmnies seenaes (Bukti T 6) ;7.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 16/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2014 — Prof. DR. H. Sufian, S.H., M.Si;GUBERNUR BANK INDONESIA
68 — 37
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 64/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
SUSILO TRIMULYANTO, S.Sos., M.AP.
Tergugat:
WALIKOTA BATU
183 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 21-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/TUN/2018
Tanggal 21 Agustus 2018 — LAMBOK SIMANJUNTAK VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 01-07-2008 — Putus : 26-11-2008 — Upload : 21-12-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 30/G /2008/PTUN.Smg.
Tanggal 26 Nopember 2008 — TRI HARNINGSIH Melawan BUPATI PATI
73 — 42
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 22-06-2009 — Putus : 12-11-2009 — Upload : 06-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2009 — Muhammad Taufiq, SH., MH;Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
67 — 51
  • Sekretaris KomisiPemilihan Umum Kabupaten JombangBahwa Penggugat selama menjabat sebagai Pj.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombangselalu aktif menjalankan tugas tugasnya dan tidakpernah mendapat komplain dari warga masyarakatmaupun partai politik, selain itu) Penggugat jugatidak pernah tersangkut masalah pelanggaran etikHalaman 9 dari 79 halaman Putusan Pkr No.104/G/2009/PTUN JKT10.kepegawaian maupun kasus pidana dan / atau perdataBahwa keputusan Tergugat tersebut telah merugikanPenggugat
    Dengan demikian gugatan a quo telahmemenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004;Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 62/UP/KPU/I1/209tanggal 17 Pebruari 2009 Nomor63/UP/KPU/I1/209 tanggal 17 Pebruari 2009,merupakan keputusan yang bertentangan dengan Undang Undang, karena di dalam menerbitkan keputusantersebut sama sekali tidak didukung oleh PenetapanBupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian diTingkat Kabupaten Jombang ;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 2003
    Muhammad Taufiq, SH., M.Hum ;a2) Surat Perintah SekretarisJenderal KPU Nomor63/UP/KPU/I1/2009, tanggal17 Februari 2009 tentangPenugasan Pelaksana Tugas(Pit) Sekretaris KomisiPemilihan Umum KabupatenJombang atas nama Sadr.Syafruddin, SE.Bahwa Keputusan Tergugat quo didasarkanpada kewenangan Tergugat sebagai PejabatPembina Kepegawaian Pusat sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil jo.
    merupakanbagian dari Departemen/LembagaPemerintah Non Departemen.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun = 2008,maka Sekretaris Jenderal KPU sesualketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang42Nomor 22 Tahun = 2007, sebagai PimpinanSekretariat Jenderal KPU berkedudukansebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun = 2003bahwa Sekretaris Jenderal KPU dalamkedudukan sebagai Pembina Kepegawaian Pusatmempunyai
    Adapun ketentuanPasal 12 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tersebut berbunyi sebagai berikut Pejabat Pembina Kepegawaian Pusatmenetapkan pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian Pegawai Negeri SipilPusat di lingkungannya dalam dan darijabatan struktural eselon II ke bawahatau jabatan fungsional yang jenjangnyasetingkat dengan itu.Bahwa kewenangan Sekretaris Jenderal KPUsebagai Pejabat Pembina Kepegawaian PusatHalaman 43 dari 79 halaman Putusan Pkr No.104/G/2009/PTUN JKTuntuk mengangkat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-01-2017 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 4/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 24 Januari 2017 — Penggugat:
1.ABUBAKAR
2.SRI RAHMAH
3.SUMIADIN, S.Kom
Tergugat:
BUPATI DOMPU
56 — 40
  • ., Associates Advokat dan Legal Adviseruntuk selanjutnya disebut sebagai; PARA PENGGUGAT MELAWAN1 BUPATI DOMPU, berkedudukan di Jalan Beringin No.Dompu NusaTenggara Barat selanjutnya disebut sebagai; TERGUGAT2 BADAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Letjen Sutiyoso no. 12 Cililitan Kramat Jati Jakarta selanjutnyadisebut sebagai; TERGUGAT 3 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL X DENPASARberkedudukan di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Suwung Denpasar selanjutnya disebut sebagai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 05-12-2017 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 23/G/2017/PTUN.BKL
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat:
HARTANTO, SH.i.
Tergugat:
BUPATI BENGKULU TENGAH
229 — 319
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-06-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 42/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
TADA BOLO HEGE RIHI, S.Pi
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
116 — 140
  • Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan;b.
    PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADANPERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEk);1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6.
    Pertimbangan Kepegawaian (BAPEk) Berbunyi:1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormattidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selakuWakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukansecara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepadaPejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintahyang
    Bahwa setelah membaca danmencermati Petitum tersebut, kKewenangan melaksanakan Petitum point 4 tidakmelekat pada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah namunmelekat pada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bahwa dengan tidakdigugatnya Kepala Badan Kepegawaian Negara dalan Gugatan Aquo, maka BadanKepegawaian Negara sebagai pihak yang akan melaksanakan Petitum Point 4 tidakmemiliki Kewajiban hukum untuk menindaklanjuti Konsukensi hukum bila nantinyaGugatan Penggugat Dikabulkan.
    Gugatan Penggugat kurang pihak ; Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa subjek perkaraa quo kurang karena seharusnya Kepala Badan Kepegawaian NegaraRepublik Indonesia dijadikan Tergugat dalam sengketa a quo karenakewenangan melaksanakan petitum poin 4 ada pada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah sudah tepat apabila menempatkan GubernurNusa Tenggara Timur sebagai Tergugat dalam Perkara in litis ?
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 11-02-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 23/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : HJ. HASMAWATI, SKM., M.Kes Diwakili Oleh : A. AZIS MASKUR, SH.
Terbanding/Tergugat : BUPATI MAROS
38 — 18
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-03-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 39/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : SITTI RAKHMAH, SE Diwakili Oleh : MUHAMMAD SYAHRIL MAJID, SH
Terbanding/Tergugat : BUPATI LUWU
66 — 16
  • adalah dalam rangka menegakkan hukumdemi terciptanya kepastian hukum dan keadilan (Halaman 33 aline ke2 putusan);Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembandingdahulu Penggugat dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakimberkenan memeriksa kembali seraya memutus mengadili sendiri dan mengabulkangugatan Penggugat seluruhnya;Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 31/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
Wiwin Haryantoni, S.SOS
Tergugat:
BUPATI KEPAHIANG
41 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-08-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 K/TUN/2012
Tanggal 10 September 2012 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs FRENGKY AYOMI, S.Sos;
58 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Khusus di bidangkepegawaian dalam hal belum terpilihnya Bupati/Walikota maupun Gubernuryang definitif dalam Pemilukada di daerah, dan dijabat oleh Penjabat (Karateker)Bupati/Walikota maupun Gubernur terlihat adanya kekosongan hukum11(kevakuman hukum) di bidang kepegawaian bagi Penjabat (Karateker) Bupati/Walikota maupun Penjabat (Karateker) Gubernur.
    Dengan demikianPenjabat (karateker) Bupati Kepulauan Yapen dengan berdasarkan ketentuanPasal 21 huruf c, dapat saja dengan kebijaksanaannya dalam halhal tertentutermasuk masalah aparatur daerah (kepegawaian) mengangkat, memindahkandan memberhentikan ke dalam suatu jabatan termasuk jabatan struktural eselonIl demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanankemasyarakatan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah sebagaimanaketentuan Pasal 22 UndangUndang No. 32 Tahun 2004.
    selakuKetua Baperjakat mengambil langkah menempuh dengan mengusulkan PNS,termasuk TERMOHON KASASI sebelumnya PENGGUGAT/TERBANDINGuntuk diangkat oleh PEMOHON KASASI sebelumnya TERGUGAT/PEMBANDING (Penjabat Gubernur Papua) dalam jabatan eselon I;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Kewenangan pengangkatan, pemindahan/mutasi di lingkungan Kabupaten KepulauanYapen bagi Pejabat Struktural merupakan kewenangan Bupati Kepulauan Yapen sebagaiPembina Kepegawaian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 16-05-2019 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/TUN/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — ABDUL HADI CHANDRA KESUMA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
234 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-06-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 17-11-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 97/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
ISROK SAGALA
Tergugat:
KEPALA DESA SINGALI
99 — 43
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-09-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 22-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2012
Tanggal 28 Nopember 2012 — MENTERI KEUANGAN RI vs SOLIANDRY, SE;
46 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Keputusan Tergugat (obyek sengketa) a quo telah memenuhi unsurunsurKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan PenetapanTertulis, dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri KeuanganRepublik Indonesia (Tergugat), dan merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negaradi bidang kepegawaian, yang bersifat :Konkrit : yaitu
    yakni Surat Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;Individual : yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada individutertentu yang jelas identitasnya, yakni kepada Penggugat ;Final : yaitu sudah definitif, karena dalam penerbitan Keputusan (obyeksengketa) tersebut Tergugat tidak perlu lagi meminta persetujuanatasan Tergugat atau Instansi lainnya ;Dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena Penggugat akan kehilanganstatus kepegawaian
    Gaji sertahakhak kepegawaian Penggugat tidak pernah dihentikandan tetap Penggugat terima sampai Bulan Desember 2009.11Demikian pula, hakhak Penggugat lainnya seperti kenaikanpangkat dan promosinyapun tidak mengalami hambatan,sebagaimana telah disebutkan di atas ;Yang paling nyata adalah adanya fakta, bahwa padatanggal 12 Juli 2005 telah terbit Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP162/PJ.1/ UP.53/2005tanggal 12 Juli 2005 tentang Pemindahan ParaKoordinator Pelaksana Di Lingkungan Kantor PusatDJP
    ketentuan Pasal 29 PP No. 32 Tahun1979 juga bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik khususnya Azas Kepastian Hukum Materiil yang mengisyaratkanbahwa terhadap Keputusan yang membebani dan/atau merugikan tidakboleh diberlakukan surut ;Maka, tindakan menerbitkan Keputusan (obyek sengketa) telahbertentangan dengan Azas Kepastian Hukum Materiil dari AzasAzasUmum Pemerintahan yang Baik ;Bahwa salah satu asas yang paling esensial dalam penerbitan suatukeputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian
    Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil, bertentangan dengan azas kecermatan dan kepastian hukum karenaseharusnya tentang ketidakhadiran (tidak masuk kantor) Penggugat/Temohon Peninjauan Kembali dikantor seharusnya dilakukanpemeriksaan yang lebih cermat.Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidakmasuk kantor terus menerus selama 6 bulan terhitung sejak 28 Januari2005 sampai dengan 26 Juli 2005 tanpa alasan sah sementara terdapatNota Persetujuan Tehnis Kepala Badan Kepegawaian
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 21-11-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 23-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 235/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 14 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat : Bupati Pesisir Selatan Diwakili Oleh : MARLI NAFRI, SH
Terbanding/Penggugat : Ir. Arpen, M.Si
57 — 28