penginputan data pada KartuTanda Penduduk, Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga (KK), Pemohon telahdatang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk tentangpermasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan berdasarkan petunjuk dariKantor DinasKependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat KabupatenPohuwato bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamanaada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu, Undangundang Nomor: 23Tahun

1961.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa foto copy KartuKeluarga yang menerangkan bahwa Kepala Keluarga bernama Nunu Kamumu lahirdi Gorontalo pada tanggal 11 Februari 1961.Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 didukung dengan keterangan saksiSuwarni Masiu dan saksi Wiwin Wasilu yang menerangkan bahwa Pemohon lahir diGorontalo pada tanggal 11 Februari 1961 dan nama anak Pemohon yangsebenarnya adalah Yunus Kamumu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 23tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalahpencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatansipil pada instansi pelaksana.Menimbang, bahwa beradasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalahkejadian yang dialami oleh

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pembatalan aktapencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwapembatalan akta yang dilakukan atas

sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga petitum angka 2Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 6/Pat.P/2020/PN Mardapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini agar dapat mudahdimengerti dan dipahami.Menimbang, bahwa untuk tertib administasi Kependudukan maka diperintahkankepada Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatanpada register akta dan mencabut kutipan aktaakta pencatatan sipil yang dibatalkantersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) UndangUndang Nomor 23tahun

ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohontersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atasSetiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh PendudukIndonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 23Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2021/PN.CkrMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam undangundang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalahmengenai perubahan nama;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwapenting maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Suatu perubahan nama dilaksanakanberdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan buktibukti yang diajukan olehPemohon, akan terlebin dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarangberwenang

register AktaKelahiran Anak Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dariperkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri,maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 52 Ayat (1) UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun

maksud permohonan dari Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agarPengadilan Negeri menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiranAnak Pemohon yang semula tertulis HABIB MIFZAL menjadi MIFZAL HABIBI;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohontersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 23tahun

2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatanpenataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melaluipendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasikependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan sektor lain;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang RI Nomor 23tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami olehseseorang dalam register pencatatan

sipil pada instansi pelaksana;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 UndangUndang RI Nomor 23tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialamioleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, danperubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan

denganketentuan hukum yang tercantum dalam UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2006khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahanterhadap akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, olehkarenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahannama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan makaberdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 23tahun

Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 dan 2 berbunyisebagai berikut : 222222 nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn enn nnn(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeritempat pemohon. nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nen nn nnn nn enn cee(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

akta Pencatatan Sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri olen Penduduk. 22222 nn nnn n nn nnn nnn nenUndangundang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengankewajiban yang meliputi : 222222 2n nn nen nn enea. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;Hal

Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputl :a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan; Undangundang

No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut : Hal 10 dari 17 halaman, Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN Amt.(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil ataspermintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilannegeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palinglambat 30 (tiga

Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59 dan 60 berbunyi sebagaiberikut : 2 22 noone nnn nnn nn nnn nnn(1) Dokumen Kependudukan meliputi : a. Biodata Penduduk; 222 2ne nnn nnn ne nen nn ned. surat keterangan kependudukan: dan 0ne noo neone. Akta Pencatatan Sipil. 2n no nnn cnn n nnn enn cnnnn nner nnnncneAkta Pencatatan Sipil terdiri atas: 0 2020200"a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan >b.

MUHAMADABYAN ALWAFI EFFENDI menjadi MUHAMMAD ABYAN ALWAFI EFFENDY.Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohonmengajukan surat bertanda P1 s/d P6 dan selain bukti surat juga menghadirkan2 (dua) orang saksi.Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatasterlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasinberwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebutdiatas.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undangundang No. 23Tahun

Pengadilan NegeriBanjarmasin memberikan ijin Kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan namaanak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1362/U/2005 tertanggal 31Mei 2005 yang semula tertulis MUHAMAD ABYAN ALWAFI EFFENDI menjadiMUHAMMAD ABYAN ALWAFI EFFENDY pada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir padaKutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu.Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undangundang No. 23Tahun

Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporansebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatanpinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 bahwa Kutipan Akta KelahiranNomor 1362/U/2005 tertanggal 31 Mei 2005 atas nama MUHAMAD ABYAN ALWAFI EFFENDI diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan SipilKota Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undangundang No. 23Tahun

demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup sertaberkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk memperbaikinama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1362/U/2005 tertanggal 31 Mei2005 yang semula tertulis MUHAMAD ABYAN ALWAFI EFFENDI menjadiMUHAMMAD ABYAN ALWAFI EFFENDY beralasan hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undangundang No. 23Tahun

sekarang Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran tersebut,namun saat ini pemohon mengalami kesulitan karena kelahiran Pemohonbelum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kediri maka belum = ada akta kelahirannya ;Bahwa pada waktu = pemohon berkeinginan untuk mendaftarkankelahiranPemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kediri memberikan petunjuk untuk dibuatkan PenetapanPengadilan Negeri sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UndangUndang No. 23tahun

Supriyadi RT.004,RW.004 Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ; Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkanpenetapan Pengadilan Negeri untuk mengurus data kelahiran tersebut ke CatatanSipil Kabupaten Kediri ; Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agarkelahiran Pemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kediri ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 23Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiranwajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinyaperistiwa kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ; wonnnaa == Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23Tahun 2006 juga disebutkan apabila pencatatan kelahiran tersebut baru dilakukansetelah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut,maka pencatatan kelahiran dapat dilakukan setelah adanya

ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006, maka permohonan dariPemohon patutlah dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentinganPemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalamamar Penetapan ; w Menimbang, bahwa mengenai buktibukti surat yang diajukan olehPemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;w Mengingat, ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23tahun

Syuzairi, MSi (buktiP2) terdapat kesalahan jenis kelamin pemohon yang tertulis PEREMPUANHalaman 5 dari 9 Permohonan Nomor:387/Pdt.P/2017/PNBTMseharusnya LAKILAKI sesuai dengan Bukti surat P1, P3 dan keterangansaksisaksi;Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52Undangundang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanayat:1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negeri tempat pemohon;2.

Syuzairi, Msi milik pemohon, menurut pendapat Hakim merupakankesalahan redaksional yang seyogianya Pejabat Pencatatan Sipil dapatmelakukan pembetulan tanopa pemohon mengajukan permohonan sepanjangKutipan Akta Kelahiran tersebut belum diserahkan kepada pemohon (vide Pasal71 Undangundang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta KelahiranNomor:2379/KDCSBTM/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang dikeluarkan KepalaKantor

Syuzairi, Msi milikpemohon telah diterima oleh pemohon dan pemohon tidak menyadari adanyakesalahan jenis kelamin, maka ketentuan yang dapat diterapkan kepadapemohon untuk memperbaiki jenis kelamin pemohon diterapkan Pasal 52Halaman 6 dari 9 Permohonan Nomor:387/Pdt.P/2017/PNBTMUndangundang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum No. 2tentang memperbaiki jenis kelamin pemohon sebagaimana

Batam untukmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Batam untuk memperbaiki Jenis Kelamin pemohon dari Perempuanmenjadi Lakilaki pada pinggir Kutipan Akta KelahiranNomor:2379/KDCSBTM/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan catatan Sipil dan Keluarga Berencana denganmemperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)Undangundang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UndangUndang No. 23Tahun

Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kediri ; e Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran tersebut,namun saat ini Pemohon mengalami kesulitan karena kelahiran Pemohonbelum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,maka belum ada akte kelahirannya ; e Bahwa pada wakitu Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahiranPemohon, oleh Kantor Catatan Sipil memberikan petunjuk untuk dibuatkanPenetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23tahun

Kandangan, Kab.Kediri pada tanggal 01 Agustus 1983 ; e Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan syaratMIGINIKaN 3 =sse2eee eens ener eee tiem eineMenimbang bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi II tersebut adalahTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana surat permohonan diMenimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalahagar kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dalam suatu akte kelahiran ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 23tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiapkelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk (aquo orang tua si anak) kepada instansipelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak kelahiran ; 22220200020 22 202Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No. 23tahun 2006 juga disebutkan apabila pencatatan kelahiran tersebut baru dilakukansetelah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1)tersebut, maka pencatatan

merupakankewajiban dari penduduk (aquo orangtua si anak), dan berdasarkan faktafaktayang didapat di persidangan terbukti bahwa orang tua Pemohon dalammencatatkan kelahiran Pemohon tersebut telah melebihi batas waktu yangditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKepedudukan, dan untuk tetap dapat memenuhi kewajibannya mencatatkanterhadap kelahiran Pemohon tersebut harus didasarkan adanya suatu Penetapandari Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No. 23tahun

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohontelah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknyasuami istri (bada dukhul ) dan dikaruniai dua anak XX Lakilaki, Umur 23tahun ( 09031995) dan XX, Lakilaki Umur 7 tahun 10 bulan (07012010) ;.

Di bawah sumpahsesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalahsebagai keponakan Pemohon; Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan danmengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;Putusan, Nomor 1025/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 4 dari 11 halamanBahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istrisah, setelah menikah tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 23tahun 10 bulan

XX lakilaki umur 23tahun 2.

pekerjaan swasta, tempat kediamandi XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Di bawahsumpah sesuaiagamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalahsebagai tetangga Pemohon;Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istrisah, setelah menikah tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 23tahun

Gunung Agung No.155 RT008 RW 002 Kelurahahan Baamang Barat Kecamatan Baamang SampitKabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) (vide bukti P3) adalah termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit serta mengacu pada ketentuan dariPasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri

Penetapan Akta Kelahiran tersebut;Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.SptMenimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 52 ayat (1)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 23Tahun

atas Hakimberpendapat bahwa pemohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohondi dalam Akta Kelahiran anak Pemohon semula Sinur Linda Br Sirait menjadiSinur Linda Sirait adalah untuk kejelasan mengenai identitas anak Pemohonserta untuk kelancaran administrasi kependudukan serta suratsurat lain yangberkaitan dengan kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang makapenetapan perbaikan nama tersebut dilakukan berdasarkan PenetapanPengadilan sebagaimana yang terkandung di dalam Undang Undang Nomor 23Tahun

perubahan nama Pemohon padaAkta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk itu agar Pemohon melaporkan keKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KotawaringinTimur sehubungan dengan perbaikan nama tersebut agar Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur membuatcatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan AktaPencatatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Undang UndangNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23Tahun

Hakim berpendapatbahwa Pemohon telah membuktikan dalildalil yang disampaikan dalampermohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan jugatidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkanseluruhnya;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita AcaraSidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turutdipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan denganPenetapan ini;Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23Tahun

Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 30 Mei 2007, yang semulaABD.SIDDIK.R menjadi ABDUL SIDIQ.R;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohonmengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P5 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatasterlebin dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasinberwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebutdiatas.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undangundang No. 23Tahun

namatersebut beralasan hukum;Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan NegeriBanjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan namaPemohon yang bernama ABD.SIDDIK.R menjadi ABDUL SIDIQ.R pada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk membericatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telahtersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undangundang No. 23Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan olehpenduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan PengadilanNegeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkanlaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan

yangtelah tersedia tersebut;Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasayang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup sertaberkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah /mengganti nama Pemohon dari ABD.SIDDIK.R menjadi ABDUL SIDIQ.Rberalasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayapermohonan ini dibebankan kepada PemohonMengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undangundang No. 23Tahun

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan suratsuratbukti P1 sampai dengan bukti P5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :Saksi Suyono dan Saksi Wawan Prastiyo;Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohonberkeinginan merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dariANNIZA REGINA PUTRI menjadi ANNISA REGINA PUTRI;Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No. 23Tahun

nama anak Pemohonyang di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari ANNIZA REGINA PUTRI menjadiANNISA REGINA PUTRI;halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor :58/Padt.P/2016/PN.WngMenimbang, bahwa perubahan tersebut mengingat nama yang diinginkanoleh Pemohon adalah nama Annisa yang di dalam Bahasa Arab berartiPerempuan dan agar nama tersebut dapat dipergunakan pada ljazah anakPemohon pada jenjang pendidikan dan dokumendokumen kependudukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang No. 23Tahun

Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh)hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas oleh karenanyaPengadilan memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinanpenetapan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Wonogiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan penetapan ini oleh Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UndangUndang No. 23Tahun

Pencatatan Sipil anak Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukupberalasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkandengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan,maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (8) UndangUndang No. 23Tahun

.4 berupa foto copy KartuKeluarga yang menerangkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama AlifiahAzzahra Soi Mooduto lahir di Pohuwato pada tanggal 28 Oktober 2016.Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.4 didukung dengan keterangan saksiMahmud Diko dan saksi Risman Rahim yang menerangkan bahwa benar anakpemohon lahir di Pohuwato pada tanggal 28 Oktober 2016 dan nama anak Pemohonyang sebenarnya adalah Mutiara Althafunissa Mooduto.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 23tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalahpencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatansipil pada instansi pelaksana.Menimbang, bahwa beradasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalahkejadian yang dialami oleh

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pembatalan aktapencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwapembatalan akta yang dilakukan atas

sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga petitum angka 2Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mardapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini agar dapat mudahdimengerti dan dipahami.Menimbang, bahwa untuk tertib administasi Kependudukan maka diperintahkankepada Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatanpada register akta dan mencabut kutipan aktaakta pencatatan sipil yang dibatalkantersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) UndangUndang Nomor 23tahun

Bahwa nama SIMPAR BIN SAN IDRIS Tempat tanggal lahir Kalisari 23tahun adalah nama pemberian dari orang tua sejak lahir, dan setelahmenikah dengan ROKOYAH BINTI MADJUDIN kemudian diganti dengannama BASORI BIN SAN IDRIS Tempat tanggal lahir Kebumen 07111957dan untuk seterusnya nama yang dipergunakan adalah nama tua setelah menikah tersebut; Salinan Penetapan Nomor 0676/Pdt.P/2018/PA.KbmHalaman 1 dari 9 halaman3.

Bahwa nama SIMPAR BIN SAN IDRIS Tempat tanggal lahir Kalisari 23tahun yang tertulis dalam kutipan Akta Nikah dengan ROKOYAH BINTIMADJUDIN dengan BASORI BIN SAN IDRIS Tempat tanggal lahirKebumen 07111957 yang tertulis di dalam KTP Pemohon, Kartu Keluarga dan Ijazah Anak adalah orang yang sama atau satu orang yaitu Pemohon:;5.

Menetapkan SIMPAR BIN SAN IDRIS Tempat tanggal lahir Kalisari 23tahun yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 157/IV/X/1976 tanggal 30 April 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanRowokele Kabupaten Kebumen dirubah menjadi BASORI BIN SAN IDRISTempat tanggal lahir Kebumen 07111957; 3. Membebankan biaya perkara menuruthukum.

Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan' pengadilan pada wilayah yangbersangkutan; Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dankemaslahatan, maka permohonan perubahan nama dan tempat tanggal lahirPemohon dari nama : SIMPAR BIN SAN IDRIS tempat tanggal lahir Kalisari 23tahun sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor157/IV/X/1976 tanggal 30 April

Menetapkan nama Simpar bin San Idris, tempat tanggal lahir Kalisari, 23tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 157/IV/X/1976 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokele, KabupatenKebumen tanggal 30 April 1976 diubah menjadi Basori bin San Idris , tempat tanggal lahir Kebumen, 07111957;3.

kesalahan atau kekliruanpenulisan dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasanbahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada PengadilanNegeri Cikarang selaku instansi yang berwenang untuk itu;Halaman 3 Penetapan No. 100/Pdt.P/2020/PN CkrMenimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohontersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang RI Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 23tahun

dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melaluipendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasikependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan sektor lain;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 UndangUndang RI Nomor 23 tahun2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami olehseseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 UndangUndang RI Nomor 23tahun

2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialamioleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, danperubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa menurut pasal 52 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23tahun 2006 menyatakan Pencatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanPengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti P2 telah didapatkan faktabahwa

kelahiran Pemohon Nomor : 490/2007, atasnama FRANSISKUS PANCA PUTRA, yang diterbitkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi , tertanggal 5 Nopember 2007tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan Tahun lahir seharusnya 1994tertulis 1995 ;Menimbang ,berkaitan dengan hal itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaikiakta kelahiran Pemohon tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan UndangUndang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 52 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23tahun

yang semula ROSITA menjadi RUSITA;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohonmengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P8 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatasterlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri BanjarmasinHalaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.P/2018/PN.Bjmberwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebutdiatas.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undangundang No. 23Tahun

oleh sebab itu mengenai petitum penggantiannama tersebut beralasan hukum;Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan NegeriBanjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan namaPemohon diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBanjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannyakedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undangundang No. 23Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan olehpenduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan PengadilanNegeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undangundang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkanlaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan

Kelahiran danRegister Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasayang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup sertaberkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah /mengganti nama Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayapermohonan ini dibebankan kepada PemohonMengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undangundang No. 23Tahun

sebenarnya adalahMUFAROKHAH , sesuai dengan data / indentitas diri Pemohon pada KTP,Kartu Keluarga dan surat lainnya.e Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatat Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk Mengurusmenambah huruf/abjad nama Pemohon pada akta Kelahiran anak Pemohontersebut , oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil KotaBanjarmasin di isyaratkan harus ada Penetapan / ijin dari Hakim PengadilanNegeri tempat Pemohon , menurut pasal 52 Undang undang Nomor 23tahun

menjadi MUFAROKHAH.Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohonmengajukan surat bertanda P1 s/d P5 dan selain bukti surat juga menghadirkan2 (dua) orang saksi.Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatasterlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasinberwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebutdiatas.Halaman 4Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2018/PN BjmMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undangundang No. 23Tahun

selanjutnya adalah agar Pengadilan NegeriBanjarmasin memberikan ijin Kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan namaPemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6371LT22012015 0044tertanggal 27 Januari 2015 yang semula tertulis MUFAROHAH menjadiMUFAROKHAH pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBanjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu.Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undangundang No. 23Tahun

dengan menitik beratkan kepada kepentingan dimasayang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup sertaberkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk memperbaikinama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulisMUFAROHAH menjadi MUFAROKHAH beralasan hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undangundang No. 23Tahun

termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan suratsuratbukti P1 sampai dengan bukti P4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :Saksi Parnoto dan Saksi Sriyati;Menimbang, bahwa dalam permohonannya = tersebut Pemohonberkeinginan merubah nama anak Pemohon dari semula MELINA menjadiMELINA RAFFANABLA;Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No. 23Tahun

UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta keterangan paraSaksi bahwa Pemohon adalah benar penduduk Ketonggo RT 002 RW 001, DesaKrandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri; sehingga PengadilanNegeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang No. 23Tahun

Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan tersebut diatas Pengadilanmemerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini untukmelaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenWonogiri sebagai kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta AnakPemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan ini oleh Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UndangUndang No. 23Tahun

AktaPencatatan Sipil Anak Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukupberalasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkandengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan,maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang No. 23Tahun

ANAK ASLI II, umur 23tahun; .

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut biodata Pemohon Itertulis Nama : NAMA SALAH PEMOHON I Tanggal Lahir 23tahun dan biodata Pemohon II tertulis Nama : NAMA SALAHPEMOHON II, Tanggal lahir 19 tahun, namun Pemohon' Imempunyai biodata lain Nama : PEMOHON ASLI I Tanggallahir : 26 Desember 1958 dan biodata Pemohon II yang lainNama : PEMOHON ASLI II Tanggal lahir : 5 Oktober = 1963,sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, ~ KartuSusunan Keluarga dan SK Kenaikan pangkat terakhir Pemohon Idan

Menetapkan bahwa biodata para Pemohon dalam Kutipan AktaNikah Nomor: Kk.13.25.06/Pw.01/754/2011 tanggal 23Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang tertulis:Pemohon I Nama : NAMA SALAH PEMOHON I Tanggal Lahir 23tahun dan Pemohon MII Nama : NAMA SALAH PEMOHON II,Tanggal lahir 19 tahun diubah dengan biodata para Pemohonmenjadi: Pemohon I Nama : PEMOHON ASLI I Tanggal lahir26 Desember 1958 dan Pemohon II Nama : PEMOHON ASLI IITanggal lahir

ANAK ASLI II, umur 23tahun; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing masing mempunyaibiodata yang berbeda, yaitu) Pemohon I mempunyai biodata NamaNAMA SALAH PEMOHON I Tanggal lLahir 23 tahun dan NamaPEMOHON ASLI I Tanggal lahir : 26 Desember 1958, sedangkanPemohon II mempunyai biodata Nama : NAMA SALAH PEMOHON II,Tanggal lahir 19 tahun dan Nama : PEMOHON ASLI II Tanggallahir : 5 Oktober 1963;Bahwa perbedaan tersebut' terjadi karena kekeliruan paraPemohon dalam memberikan biodata dalam pengurusan KutipanAkta

Menetapkan bahwa biodata para Pemohon dalam Kutipan AktaNikah Nomor: Kk.13.25.06/Pw.01/754/2011 tanggal ZaDesember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang tertulis:Pemohon I Nama : NAMA SALAH PEMOHON I Tanggal Lahir 23tahun dan Pemohon II Nama : NAMA SALAH PEMOHON II, Tanggallahir 19 tahun diubah dengan biodata para Pemohon menjadiPemohon I Nama : PEMOHON ASLI I Tanggal ltlahir : 26Desember 1958 dan Pemohon II Nama : PEMOHON ASLI IITanggal lahir

KecamatanKeling, Kabupaten Jepara;Agama Islam;Pekerjaan Swasta;Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriJepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PrimairSubsidairPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) junctoPasal 76D UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) junctoPasal 76D UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasHalaman 17 dari 7 halaman Putusan Nomor 1872 K/Pid.Sus/2020UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) junctoPasal 76E UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jepara tanggal 23 Desember 2019 sebagai berikut:1.

Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidakdapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengahdalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah menerapkan hukum;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara atas terbuktinyadakwaan Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76DUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun