Ditemukan 191058 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-02-2009 — Putus : 14-04-2009 — Upload : 19-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/PLW/2009/PTUN-JKT
Tanggal 14 April 2009 — Arsimelin Megah Industri;Direktur Merek Pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten Dan Merek, Departemen Kehakiman RI
272110
  • Arsimelin Megah Industri;Direktur Merek Pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten Dan Merek, Departemen Kehakiman RI
    No.10/PLW/2009/PTUNJKTS.H; +e ee eee eee ee eeeKeduanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat pada JHON S.E.PANGGABEAN, S.H & REKAN, beralamat diWisma Bumi Asih Jaya (BAJ) JalanMatraman Raya No. 165167 JakartaTimur 13140 , berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 17 Februari 2009,untuk selanjutnya disebutsebagai torte PELAWAN ;LAWAN:DIREKTUR MEREK PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATENDAN MEREK, DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jl.
Putus : 30-05-1996 — Upload : 09-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3676K/Pdt/1991
Tanggal 30 Mei 1996 — Departemen Kehakiman cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek cq. Direktorat Merek
7924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Departemen Kehakiman cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek cq. Direktorat Merek
Putus : 20-02-2007 — Upload : 15-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 975K/PDT/2005
Tanggal 20 Februari 2007 — Departemen Kehakiman; qq. Direktorat Merek
19981 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Departemen Kehakiman; qq. Direktorat Merek
Putus : 19-02-2003 — Upload : 13-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2PK/N/Haki/2002
Tanggal 19 Februari 2003 — Pemerintah RI CQ; Departemen Kehakiman dan HAM CQ; Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteletual CQ; Direktorat Merek
1912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah RI CQ; Departemen Kehakiman dan HAM CQ; Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteletual CQ; Direktorat Merek
Putus : 02-11-2006 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 798K/PDT/2004
Tanggal 2 Nopember 2006 — PARTAI PEMERSATU BANGSA (PPB) ; DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ; H. SUNARTO MUNTACO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT
8218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PARTAI PEMERSATU BANGSA (PPB) ; DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ; H. SUNARTO MUNTACO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT
Putus : 18-07-2008 — Upload : 24-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100K/PDT/2002
Tanggal 18 Juli 2008 — DEPARTEMEN KEHAKIMAN & HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEPARTEMEN KEHAKIMAN & HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Register : 10-10-2022 — Putus : 31-03-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Sdr
Tanggal 31 Maret 2023 — Diana Binti H. Dawang lawan Andi Muh. Ilhamdi Bin Hambali
6637
Putus : 15-04-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328K/TUN/2005
Tanggal 15 April 2008 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERJUANGAN BHINEKA TUNGGAL IKA TERPADU INDONESIA ; MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
3624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERJUANGAN BHINEKA TUNGGAL IKA TERPADU INDONESIA ; MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi ManusiaRepublik Indonesia nomor M.02HT.01.10 Tahun 2003 yang ditetapkanpada tanggal 30 Oktober 2003 yang pada pokoknya menolak untukmengesahkan sebagai badan hukum Partai Penggugat yaitu. PartaiPerjuangan Bhineka Terpadu Indonesia ( Bukti P.1) ;Hal. 1 dari12 hal. Put. No. 328 K/TUN/2005Bahwa dasar dari gugatan ini adalah terbitnya KeputusanTergugat/Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Rl.
    Keputusan Menteri Kehakiman dan hak AzasiManusia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2001tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKehakiman dan Hak Azasi Manusia ;MEMUTUSKAN :MenetapkanPertama : Menolak untuk mengesahkan sebagai Badan Hukumpartai politik sebagaimana termaktub dalamLampiran Keputusan Menteri Kehakiman dan HAMini ;Kedua : Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapbkan dan berlaku surutsejak tanggal 4 Oktober 2003 ;Ditetapbkan : di Jakarta ;Pada tanggal 30 oktober
    Perubahan nama Penggugat menjadi Partai Perjuangan BhinnekaTerpadu Indonesia dapat disetujui (Sementara) oleh DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman danHAM ( Bukti P.5) ;c.
    No. 328 K/TUN/20052.3.Bahwa dasar dari gugatan tersebut adalah terbitnya KeputusanTergugat/Termohon Kasasi/Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia RI.
    dan HAM RI yang telahmengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI.No.
Putus : 12-10-2004 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08K/N/HaKI/2004
Tanggal 12 Oktober 2004 — Departemen Kehakiman dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek
1650 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Departemen Kehakiman dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek
Putus : 02-08-2007 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4013K/PDT/1999
Tanggal 2 Agustus 2007 — DEPARTEMEN KEHAKIMAN, qq. DIREKTORAT PATENT DAN HAK CIPTA DAN MEREK (DIREKTORAT MEREK)
293177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEPARTEMEN KEHAKIMAN, qq. DIREKTORAT PATENT DAN HAK CIPTA DAN MEREK (DIREKTORAT MEREK)
Putus : 07-06-2006 — Upload : 24-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429PK/PDT/2002
Tanggal 7 Juni 2006 — DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK cq. DIREKTORAT PATEN
560 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK cq. DIREKTORAT PATEN
Putus : 13-12-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 015K/N/HaKI/2004
Tanggal 13 Desember 2004 — Departemen Kehakiman dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Departemen Kehakiman dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Putus : 13-02-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496K/TUN/2000
Tanggal 13 Februari 2007 — DIREKTUR PATEN, PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK, DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
6768 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR PATEN, PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK, DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
    Herlianto, SHKesemuanya pegawai Direktorat Paten, Direktorat Jenderal HakCipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman, berdasarkansurat kuasa khusus H3HC.UM/07.100067/99 tanggal 22 Maret1999, Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding ;Hal. 1 dari 9 hal. Put.
Putus : 12-03-2008 — Upload : 12-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520K/PDT/2001
Tanggal 12 Maret 2008 — DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK vs. MATTEL INC ; HENDRI SUBUN KANGDANI
99135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK vs. MATTEL INC ; HENDRI SUBUN KANGDANI
Putus : 25-06-2002 — Upload : 26-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05K/N/HaKI/2002
Tanggal 25 Juni 2002 — Departemen Kehakiman dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
136126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Departemen Kehakiman dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
    ., suatu Perseroan menurutUndangUndang Negara Italy, berkedudukan diVia Emilia Est 1163, 41100 Modena, Italy,memberi kuasa kepada Obed Mintaraga, SH. dankawankawan Pengacara pada kantor PengacaraAcemark, beralamat di Jalan Cikini Raya No.58 GH Jakarta 10330, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 22 Maret 2002, sebagaiTermohon Kasasi dahulu Penggugat;danDirektorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, berkedudukan diJalan niceJalan Daan
Putus : 26-06-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219K/TUN/2004
Tanggal 26 Juni 2007 — DIREKTUR MEREK PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ; PT. SARI INCOFOOD CORPORATION,
12773 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR MEREK PADA DIREKTORAT JENDERAL HAKKEKAYAAN INTELEKTUAL, DEPARTEMEN KEHAKIMANDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ; PT. SARI INCOFOOD CORPORATION,
    No. 219 K/TUN/2004MENGADILIMenyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTURMEREK PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA tersebut tidak dapat diterima ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2007 oleh Titi Nurmala Siagian.
Putus : 24-02-2003 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01K/N/HaKI/2003
Tanggal 24 Februari 2003 — Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual
9742 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual
Putus : 04-11-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04PK/N/HaKI/2004
Tanggal 4 Nopember 2004 — Departemen Kehakiman dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
261147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Departemen Kehakiman dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
    memuatalasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan PengadilanNegeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Juni 2004; ( itu juga);Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali telahdibertiahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Juni2004;Menimbang, bahwa meskipun UndangUndang Nomor 15 Tahun2001 tentang Merek tidak mengatur tentang peninjauankembali sebagaiupaya hukum luar biasa dalam perkara merek, namun oleh karena Pasal 23UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman
Putus : 23-12-2004 — Upload : 13-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666K/PDT/2002
Tanggal 23 Desember 2004 — Departemen Kehakiman cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek.
226152 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Departemen Kehakiman cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek.
Register : 29-07-2022 — Putus : 09-08-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan PN PATI Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Pti
Tanggal 9 Agustus 2022 — SUSI SUSANTI
7621