NEWMONT NUSA TENGGARA DAN KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI CQ. DIRJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN CQ. DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROVINSI NTB CQ. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROV. NTB.; PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PropinsiNTB yang beralamat di Jalan Majapahit Mataram Propinsi NTB sebagai Turut Tergugat selanjutnya disebut*TURUT TERGUGAT?

Newmont Nusa Tenggara,sebaliknya malah membuat surat ke Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI u.p.

NNT), Tergugat/ Pemohon Kasasi I (SPSI)dan Turut Tergugat/ Pemohon Kasasi IJ (Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI, c.q. Direkturat Jendral Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerjac.q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB c.q. Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB).

NEWMONT NUSA TENGGARA dan II.KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASANHal. 63 dari 64 hal. Put. No. 658 K/Pdt.Sus/201 164KETENAGAKERJAAN cq. DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASIPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq.

KEMENTERIAN TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERALPEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN cq.

SUYONO ; DEDDY KARLAN, Dkk ; PANITIA TENAGA KERJA MINYAK DAN GAS BUMI (PTK. MIGAS)

., Advokat, berkantor di Gedung Medan PemudaSurabaya Lantai 3, Jalan Pemuda No. 2731 Surabaya, paraPemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat ;melawanPANITIA TENAGA KERJA MINYAK DAN GAS BUMI (PTK.MIGAS), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51Lt. 8, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahuluTermohon Kasasi/Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata paraPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para

Arco ;Bahwa seluruh pengeluaran untuk kepentingan Tenaga Kerja di KPSKPS diambil dari 85 % pada bagian Pertamina, sehingga dalam PedomanPertamina dinyatakan bahwa semua karyawan yang bekerja di KPSKPSstatusnya adalah sama dengan karyawan Pertamina, sebagaimana tersiratHal. 12 dari 28 hal. Put.

MIGAS bukan instansi yang dibentuk menurut UndangUndang, tetapi hanya sebatas Panitia yang dibentuk oleh 2 Menteri, Ketua/WakilKetua serta anggotanya 24 orang yang di SKkan oleh Menteri Tenaga Kerja,sedangkan berdasarkan UndangUndang No. 22/57 di SKkan oleh Presiden,dengan kata lain Surat Keputusan 2 Menteri tersebut telah melawan hukum(UndangUndang No. 8/1971) karenanya harus dinyatakan batal/tidak sah ;Bahwa apabila Pertamina ingin menggunakan UndangUndang No. 22/57maka harus menundukkan diri terlebin

Surat Dirjen Perlindungan Tenaga Kerja No. 155/155/DD/II/74.Maka demi hukum status karyawan bangsa Indonesia yang bekerjadi ARCO (para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat)adalah karyawan BUMN Pertamina ;Bahwa dengan demikian peraturan Perusahaan PT.

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero) vs H. M. HASAN F. HAMZAH, dkk

PUTUSANNomor 104 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat Kasasi telan memutus sebagai berikutdalam perkara:PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero), berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Jakarta Selatan, yangdiwakili olen Direktur Utama Evelyn G Masassya, dalam hal inimemberi kuasa kepada Efendy H. Purba, S.H., M.H., dan kawan,Para Advokat, berkantor di Gedung Lina, lantai 2, Room 205,Jalan HR.

):Bahwa bekas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4487/Jelambar atasnama PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Persero)/Tergugat Rekonvensiadalah suatu buku tanah berupa sertifikat, dimana pemegang sertifikathanya bisa memanfaatkan tanah untuk mendirikan dan mempunyaibangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangkawaktu tertentu. yakni tercatat selama 20 tahun, sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 35 (1) Undang Undang Pokok Agraria, yangmana ternyata Sertifikat HGB tersebut telah

yang cacat hukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusansebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 4487/Jelambar atas nama PT AsuransiSosial Tenaga Kerja (Persero) yang berakhir tanggal 7 Januari 2013 adalahtidak berlaku;Halaman 12 dari 51 hal.

Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 4487/Jelambar atas nama PT AsuransiSosial Tenaga Kerja (Persero) yang berakhir tanggal 7 Januari 2013 adalahcacat hukum:;4. Menyatakan Surat Operkan Tanah Hak Usaha tertanggal 27 Agustus 1962yang didaftar/diketahui waktu itu oleh Lurah Angke Duri/Djembatan V(sekarang dikenal Kelurahan Jelambar) dengan Nomor daftar 221/Lr/62adalah sah dan berharga;5.

Kerja (Persero)/PT Jamsostek (Persero), yang berakhirtanggal 7Januari2013 adalah tidak berlaku lagi: Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 4487/Jelambar, atas nama PT AsuransiSosial Tenaga Kerja (Persero)/PT Jamsostek (Persero) yang berakhir padaHalaman 21 dari 51 hal.

MIYUKI INDONESIA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG

Putusan Perkara Nomor :66/G/2014/PTUNBDGMELAWANKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang,berkedudukan di Jalan Surotokunto KM 6, KabupatenKarawang, 41311, Jawa Barat ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;1. BUDI SISWANTO, SH ;2. MUHAMMAD NUR, SE ;3. NAHDI PUTRA N.ST.

,MH ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Karawang, berkedudukandi jalan Surotokunto KM 6, Karawang 41311,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 AgustusPengadilan Tata Usaha Negara Bandung :Telah membaca : 9222 32 222 nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn cencePenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :66/PEN.DIS/2014/PTUNBDG, tertanggal 18 Juli 2014 , tentang PenetapanDismissal ProSe@$ ; ne nnn

Putusan Perkara Nomor :66/G/2014/PTUNBDGKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang ;berkedudukan di Jalan Surotokunto KM 6 Kabupaten Karawang 41311, JawaBarat ; == == == 22222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nen cece nenOBUJEK SENGKETA 2 onnn2nnenncnnnn sen nen nee nen non nnnnnnennnnnanenensenneenennanenennensAdapun yg menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang, dengan Nomor Surat : 566/2375

/BPKK, tertanggal 17 April2014, perihal : Nota pemeriksaan ;GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU 5qn=0=2s20 2020"Bahwa pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini di ajukan olehPenggugat setelah menerima objek sengketa dari Tergugat yaitu SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang, dengan Nomor Surat : 566/2375/BPKK, tertanggal 17 April2014, perihal : Nota pemeriksaan, yang diterima Penggugat pada tanggal21 April 2014, sedangkan gugatan ini di ajukan pada Pengadilan TataUsaha

secara tetap/PKWTT,sebagaimana hak Penggugat tersebut dijamin dengan undangundng berdasarkan Pasal 56 UndangUndang Nomor :13 Tahun2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur :(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktutidak tertentu 0 22200 nnn no nne nen ane(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) didasarkan atas :a. jangka waktu ,atau 5 222 enone nn nnnb. selesainya suatu pekerjaan tertentu ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga

SELAMAT, DKK;melawanKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KUTAI TIMUR;

Penggugat:
Dedi Arman
Tergugat:
1.Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA;dkk VS PT. ADINDO HUTANI LESTARI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav. 51, JakartaSelatan, dalam hal ini memberikan kuasakepada : 1. Sunarno, SH. MH., Kepala BiroHukum Depnakertrans, 2. Sahat, SH. MH.,Kabag Penyuluhan dan Bantuan HukumDepnakertrans, 3. Sodig, SH.

., KepalaSub Direktorat Penyelesaian masalahpertanahan, Direktorat Penyediaan TanahTransmigrasi, Direktorat Jenderal PembinaanPenyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, 4. Prapto Jokowidodo, SH.MH., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Direktorat Jenderal PembinaanPenyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, 5.

., Totok Nur Laksmono, Kepala SubBagian, Bagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Direktorat Jenderal PembinaanPenyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, 7. Bambang Adi Imam B. SH.,Kasubag Penelahaan Hukum Biro HukumDepnakertrans, 8. Edward Feco . WHuwae,SH., Staf Biro Hukum Depnakertrans,Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 14K/TUN/2009berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20Oktober 2008,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IIIntervensi/Pem banding ;.

AdindoHutani Lestari dengan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bulungan ;c. Bahwa sesuai surat Bupati Bulungan Nomor109/TU.3/TKT/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentangPenyelesaian Lahan Transmigrasi dengan PT.

AdindoHutani Lestari lokasi Sesayap, yang ditujukankepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Tergugat II Intervensi) yang pada intinya telahmengadakan pertemuan dengan Penggugat padatanggal 14 Agustus 2006 untuk melakukanpenyelesaian Hak Pengelolaan Tergugat IIntervensi No.7/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari1996 dengan PT. Adindo Hutani Lestari (Penggugat)(Bukti T.

Pemohon:
Yufrizal
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TERANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN

Namun Telapor tetap tidak melaksanakannya, terkesan seolah kebalhukum dan Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan dan suratKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau diangapangin lalu saja Telapor .13.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi nomor : 33 tahun 2016 yang telah diadakan Perubahandengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 1Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan :Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBRa. Pasal 1angka9 menyatakan Pengawasan Ketenagakerjaan adalahkegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.b.

Pada pertengahan bulan Februari 2020 pemohon datang keKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menjumpalKepala Bidang Pengawasan dan pengawas ketenagakerjaanmenyampaikan permintaan agar dibuatkan sepucuk surat yangberisikan : Penegasan perihal PHK pemohon7.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Riau telah menerbitkan Surat Nomor090/Disnakertrans.PK/2104, perihal Nota Pemeriksaan II (vide bukti P5);7. Bahwa Kepala Kantor Pos Pekanbaru melalui surat Nomor1835/Umum/SDM/819 tanggal 26 Agustus 2019, meminta agar KepalaDinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Riau mengeluarkananjuran tertulis sebagai produk hukum atas proses tripartite/ mediasi yangtelah dilalui (vide bukti P16);8.

Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melaluisurat Nomor 560/Disnakertrans.PK/2354, perihal TindaklanjutPenyelesaian Pengaduan an.

BUMENJAYA DUTA PUTRA, DK VS YAYASAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI (WALIAMANAH)

BUMENJAYA DUTAPUTERA, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan II ;melawan:YAYASAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI(WALIAMANAH), berkedudukan~ di Jalan Padang No. 5Manggarai, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahuluPenggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugattelah menggugatsekarang ParaPemohon Kasasi sebagai Tergugat!

No. 2724 K/Pdt/2011Dalam pasal 71 dikatakan :Setelah tenggang waktu 3 tahun (hingga Oktober 2007) semua Yayasan harussudah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan ;Dalam pasal 71 ayat 4 dikatakan :Setelah tenggang waktu 3 tahun, kegiatan Yayasan (ketentuan lama) tidakdapat lagi menggunakan kata Yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkanjika ada permohonan kejaksaan dan / atau pihak yang berkepentingan ;Bahwa Penggugat sebagai Yayasan Perlindungan Tenaga Kerja LuarNegeri (Waliamanah) bukan

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO vs PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL, TBK

ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB KARAWANG;

telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugatdi muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah NotaPemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Karawang dengan Nomor Surat:566/4972/BPKK/2013, Perihal: Nota Pemeriksaan, tertanggal 02 Oktober 2013yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT.

Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkala terhadapseluruh karyawan;b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja (klinik) yang dijalankanoleh Dokter bersertifikat hyperkes;c. Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);d. Membuat rekomendasi catering dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Karawang;e.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sebagian Surat keputusanberupa: Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenKarawang Nomor 566/4972/BPKK/2013, tanggal 2 Oktober 2013, PerihalNota Pemeriksaan yang ditujukan kepada pimpinan/Direktur PT.

(vide ZairinHarahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers,1997, hal. 68);Bahwa objek sengketa (vide Bukti P1) berupa Nota Pemeriksaan Nomor566/4972/BPKK/2013, yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal iniKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang,pada tanggal, 2 Oktober 2013 yang ditujukan kepada PemohoanKasasi/Penggugat Asal dalam hal ini PT.

AdyawinsaDinamika Karawang khusus butir 2 huruf e yang diterbitkan oleh KepalaKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KarawangDisnakersebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara ini sebagaipihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi.Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini, Karena yang menjadi subjek adalahPemohon Kasasi selaku badan hukum dengan Pejabat Tata Usaha Negaradalam hal ini Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA, cq. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA, cq. BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, cq. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW VS DADE MANOPPO, DKK

RIENER MARION, dkk vs.KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAKARTA SELATAN, dkk

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI,berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSunarno, S.H.,M.H., dan kawankawan, Plt.

M.H.yang berjanji akan membuat surat atas nama institusi Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Jakarta Selatan yang isinya akan melanjutkan pemeriksaanatau tidak;45.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Suku Dinas Tenaga Kerja danTrasmigrasi Jakarta Selatan tidak melakukan kewajibannya dan bahkan telahmengabaikan pengaduan perselisihnan hak oleh Para Penggugat. olehnya ituSuku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan telah melakukanHal. 15 dari 43 hal. Put.

Bahwa Tergugat Ill, menteri tenaga kerja dan transmigrasi selaku atasanlangsung dari kepala Suku Dinas dan Tenaga Kerja Jakarta Selatan dandibawah naungan kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl, maka harusbertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang berbunyi:Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkanperbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatanorangorang yang menjadi

orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yangdisebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yangdisebabkan kelalaian atau kesembronoannya;27.Bahwa Termohon Kasasi Ill, menteri tenaga kerja dan transmigrasiselaku atasan langsung dari kepala Suku Dinas dan Tenaga KerjaJakarta Selatan dan dibawah naungan kementrian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI, maka harus bertanggung jawab atas kerugian yangdialami oleh Para Pemohon Kasasi, sebagaimana yang tercantum dalamPasal 1367 KHUPerdata

Penggugat:
HERSON LIUDONGI
Tergugat:
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO Cq KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO
Turut Tergugat:
PT. POSO ENERGY

BENNY HARLINDONG;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

::c:c PENGGUGAT ;MELAWAN:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Prapansa Raya,Nomor : 9, Blok B, Lantai 10, Jakarta Selatan 12170, dalamhal ini memberikan kuasa kepada : 1. LAILA ARLINI, S.Sos., Kepala Seksi Hubungan Industrialdan Kesejahteraan Pekerja ; 2.

ARAHON INDAH vs KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BAU-BAU;

Warganegara Indonesia, pekerjaanAdvokat/Pengacara, beralamat di Jalan Bunga Teratai Nomor 124,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2011;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA BAUBAU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53BauBau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1). MUH.

RABIL, SH., Warganegara Indonesia, Jabatan PengawasKetenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaBauBau, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No. 53 KotaBauBau ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2011 ;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang TermohonHalaman

Bahwa gugatan Penggugat salah alamatkarena surat 560/02/NP/VI/2011 dan : 569/03/NP/VI/2011 ditujukan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan kewenangan PTUNtetapi kewenangan Pengadilan Negeri;3 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena pihakpihaknya kurang atautidak lengkap subyek hukumnya, seharusnya yang juga ikut Tergugat adalahMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI karena Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI melalui surat keputusannya menunjuk pegawai teknisberkeahlian

NOTA PEMERIKSAAN IT Nomor: 560/03/NP/VI/2011, tanggal 24 Juni 2011yang ditujukan kepada Penggugat.2 Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyatabukti P1 dan bukti P2 yang identik dengan bukti T6 dan bukti T7,buktibukti tersebut ternyata dikeluarkan oleh Tergugat selakuPejabat Tata Usaha Negara yaitu: Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota BauBau;3 Bahwa oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selakuPejabat Tata Usaha Negara i.c.

Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota BauBau, dimana bukti tersebut sifatnya eksekutordan menyatakan adanya kesalahan Penggugat/Pembanding sekarangPemohon Kasasi padahal Penggugat tidak bersalah, lagipulamengandung ancamanancaman dengan dalih adanya pasalpasalsebagaimana terlihat dalam bukti P1 dan bukti P2 tersebut makaseharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dan atau diterima sebagaikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya,bukannya dilimpahkan kewenangan pemeriksaan pada

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA

Tenggang waktu dalam pengajuan gugatan;Bahwa Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ProvinsiSumatera Utara Nomor 10607/DTKTR/SU/2013, tertanggal 2 Agustus2013 tersebut di atas Penggugat terima pada tanggal 13 Agustus 2013,keterlambatan surat tersebut Penggugat terima karena dikirimkan melaluiPos dan terbitnya surat yang menjadi objek perkara tersebut disebabkanadanya pengaduan dari Sdr.

Bentuknya tertulis, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal2 Agustus 2013 telah diterbitkan dalam bentuk tulisan;. Materinya berisikan tindakan hukum, dan terkesan memaksakan kehendak/penyalahgunaan wewenang agar Penggugat menerima Sdr. Berman Gultomuntuk bekerja di perusahaan Penggugat;.

Bahwa Surat Keputusan Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal 9 Agustus2013 telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (cq.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi SumateraUtara);. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal 2 Agustus 2013 telahHalaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2014diterbitkan dengan berpedoman kepada UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;5.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal 2 Agustus 2013 bersifatIndividual yang ditujukan kepada Penggugat (PT. Sumatera Plastik Industri)jelas dan final;6.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal 2 Agustus 2013 telahmenimbulkan akibat hukum yakni jika diterapbkan akan menimbulkansuasana yang tidak kondusif terhadap sesama tenaga kerja yang fisiknyasempurna;Bahwa adapun dasardasar posita gugatan Penggugat sebagaimana yangdiuraikan di bawah ini:e Bahwa benar Penggugat adalah pengusaha yang bergerak dibidang Produksi Sandal dan Sepatu dengan berbagai jenis/modeldan merek yang hasil produksinya

ANEKA INMAS SARANA DRIYOREJO melawan PEGAWAI PERANTARA DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Cq.Pegawai Perantara pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Sebab berdasarkanpada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep144/P/BW/1994 tanggal 27 Juli 1994 jo. Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenTenaga Kerja Propinsi Jawa Timur Nomor : KEP/595B/W12/1997 Jo. KeputusanBupati Gresik Nomor 11 Tahun 2001 maka jelas dan terang Status Hukum PejabatPegawai Perantara pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

. ; Bukti T8Surat dari SLAMET MUJIONO tanggal 23 Desember 2003 yang ditujukan kepadaBapak Kepolisian RI Resort Gresik Sektor Driyorejo ; Bukti T9Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 567/76/403.58/2004tanggal 8 Januari 2004, Perihal : PanggilanI ; 2m10 Bukti T10Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 567/76/403.58/2004tanggal 8 Januari 2004, Perihal : Panggilan II; 11 Bukti T11Surat Dinas Tenaga Kekrja Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor567/146/403.58/2004

Tenaga Kerja Pemerintah kabupaten Gresik Nomor : 567/725/403.58/2004,tanggal 31 Maret 2004, Perihal : Penyerahan Perkara PHK. antara PT.

ROBBY dkk ( 4 orang ) 16 Bukti T16Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Prop.

Kerja setempat ;30Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.15.

SERIKAT BURUH CAHAYA INDONESIA MELAWAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI RIAU

Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBRMELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI RIAU,berkedudukan di Jalan Pepaya No. 5759 Pekanbaru; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Nama : ERMILA ROZA, S.Sos.,MSi; Jabatan : Kasi Pengawasan Norma Keselamatan dan KesehatanKOLA; n nn nnn nao nnn nan nen nee nen ene crn ne cn nae nnn nae nnn noe nnn ee nnn neces on2. Nama : AGUSTIAWARMAN, ST; Jabatan :Pengawas Ketenagakerjaan; 3.

Nama : SETYA SAPTAYANI, SH.MH,; Jabatan :Pengawas Ketenagakerjaan; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau, yangberalamat di Jalan Pepaya No. 5759 Pekanbaru, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 090/Disnakertrans.PK/3056 Tanggal 05 Oktober 2017; Selanjutnya disebut sebagai....................sseeeseeeseeeeseeeeeeeee ee I ERGUGAT;Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: Telah membaca Gugatan Penggugat

Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBRTENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANS 22 222Bahwa Penggugat menerima Surat KEPALA DINAS TENAGA KERJAPROVINSI RIAU Nomor : 560/DisnakertransPK/2079, Tanggal 20 Juni 2017PERIHAL: SURAT PENEGASAN tersebut, pada tanggal 03 Juli 2017 di kantorDinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui SdrAgustiawirman,S1; 772222 nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nen nnnBahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang

Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR1.Bahwa Objek Gugatan adalah SURAT PENEGASAN KEPALA DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU Nomor : 560 /DisnakertransPK / 2079 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Surat Penegasan ;Bahwa kedudukan KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINSI RIAU berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka kewenanganuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;Bahawa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Riau tersebut diatas, Pada Alinea Pertamadisebutkan ....setelah dilakukan Cek ke Lapangan dan Berdasarkan NotaPengawas Ketenagakerjaan, dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikUt j anna ce ce ee ne een3. Namun hingga surat ini kami belum pernah menerima NotaPemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana butir 2 (dua) ;4.

TANTAMOUNT TENAGA DAN TEKNOLOGI
Termohon:
PT. UZMA DEVELOPMENT SERVICES