yang disimpanHalaman 31 dari 87 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUNPLG32diruang kepegawaian ~~ yaitu arsip absen mulai bulanPebruari 2010 sampai sekarang.4.

Tempat/Tanggal Lahir ; Ridik /tanggal 9 Desember 1956 Jenis Kelamin laki laki,Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : PNS(Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. OKU Timur), AlamatJati Rahayu Timur Mpa, Kel. Paku Sangkunyit, Kecamatan ;Martapura . Kabupaten OKU Timur.Kemudian saksi disumpah menurut Agama Islam yangdianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut ; Bahwa saksi menyatakan bahwa penggugat ada masalahDisiplin Kepegawaian.

Bahwa saksi menyatakan baru tiga bulan menjabat Kepala38Badan Kepegawaian Kab.

Kab.OKU Timur.Bahwa saksi menyatakan dokumendokumen penggugat ada diBadan Kepegawaian Kab.

OKU Timur.Bahwa saksi menyatakan sejak bulan September 2011 menjabatKepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.

Pasal 7 huruf hHalaman 18 dari 55 Hal Putusan Perkara Nomor: 56/G/2012/PTUN.SMGPeraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,Kepala Desa (Tergugat) mempunyai kewajiban "menyelenggarakanadministrasi pemerintahan desa yang baik";Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 jo.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tersebut diatas, karena file administrasi data kepegawaian Perangkat DesaGlagahwaru

yang kurang baik, maka dengan dorongan dari BadanPermusyawaratan Desa (BPD), Tergugat melakukan pendataan kembalimengenai administrasi kepegawaian/perangkat desa kepada seluruhPerangkat Desa.

Hal ini perlu dilakukan karena :a. untuk penertiban data kepegawaian/data aparat pemerintahb. untuk mengetahui batas akhir masa jabatan perangkatc. menjamin kepastian bagi Kepala Desa dalam pelaksanaantugas, mengingat sesuai dengan Pasal 39 s.d.

Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.PDGberlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukumperdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan

sengketa Tata UsahaNegara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Tergugat ; e Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 : Sengketa Tata UsahaNegara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orangatau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusatmaupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha NegaraHalaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 54/G/2016/PTUNPLGtermasuk sengketa Kepegawaian

,S.Pd VS KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA;

Pegawai Negeri ialah Pegawai Negeri menurut ketentuan Pasal 1 ayat(1) UndangUndang Pokok Kepegawaian Nomor 18 Tahun 1961(Lembaran Negara Tahun 1961), kecuali anggota Angkatan BersenjataRepublik Indonesia;b. Janda ialah istri sah menurut hukum dari Pegawai Negeri atau penerimapensiun pegawai yang meninggal dunia;c. Duda ialah suami yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri wanitaatau penerima pensiun pegawai wanita yang meninggal dunia dan tidakmempunyai istri lain;d.

Dengandemikian Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian NegaraHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/2016Yogyakarta dalam membuat keputusan Nomor 000139/KEP/BV/23316/15mengenai pensiun atas nama Yundarningsin SN, S.Pd. NIP.195701151982012001. Belum sesuai dengan Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Yundarningsih SN, S.Pd.pada unit kerja UPTD TK/SD Kecamatan Cepu;8.

Bahwa Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor000139/KEP/BV/23316/15 tertanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan olehTergugat yang seharusnya Tergugat melakukan pengawasan, penelitiansecara melekat terhadap berkas usulan pensiun Penggugat yang diajukanoleh Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.

Sebagaipenelaah dan penyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaanKantor Regional Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta di Yogyakarta.Tergugat tidak mengambil langkahlangkah sesuai Kewenangannya untukmerespon secara positif atas telaah hukum yang Penggugat sampaikan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor 00139/KEP/BV/23316/15 tertanggal 1Juli 2015 mengenai Pensiun atas nama Yundarningsih SN, S.Pd.;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian NegaraNo.000139/KEP/BV/23316/15. tertanggal 1 Juli 2015 mengenai pensiunatas nama Yundarningsih SN, S.Pd.;4.

Bukti T8Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Undang UndangNomor 43 tahun 1999 Tentang Kepegawaian ;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Undang UndangNomor 14 tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil ;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Salinan PutusanNomor 27/Pid.Sus./2012/PN.Mdo.

Tanggal 25 Maret2015 ;Fotokopi sesuai dengan Asli, Daftar PembayaranGaji Induk PNS/CPNS Sekretariat Daerah BulanDesember 2017 ;Fotokopi sesuai dengan Asli, Daftar PembayaranGaji Induk PNS/CPNS Sekretariat Daerah BulanJanuari 2018 ;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat KepalaKantor Regional XI Badan Kepegawaian NegaraNomor 386/KR.XI/KK/XI/2017 Tanggal 10 November2017 Perihal PNS Yang Dipenjara KarenaMelakukan Tindak Pidana Korupsi Atas NamaSuharjo Makalalag dkk, 4 (empat orang);Fotokopi sesuai dengan

Bukti T 13Regional Xl Badan Kepegawaian Negara Nomor294/KR.XI/KK/XI/2017 tanggal 4 Agustus 2017Perihal Pemberhentian Sementara PNS Yang TelahDitahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana ;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat BupatiBolaang Mongondow Nomor 800/B.03/BKPP/395tanggal 22 Desember 2017 Perihal UsulanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Pegawai Negeri Sipil atas nama : 1. SuharjoMakalalag, 2. Drs.

KepalaBadan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Bolaang Mongondow Nomor800/B.03/BKPP/08 Tanggal 8 Maret 2018 PerihalHalaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 11/2018/PTUN.Mdo.Surat Permohonan Penjelasan yang ditujukankepada Kepala Kantor BKN Regional XI Manado ;14. Bukti T14 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Lembar DisposisiBadan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Bolaang Mongondow tanggal 5 Januari2017;15.

Selatan; e Selanjutnya dipromosi menjadi Kepala Urusan PemerintahanKecamatan Mampang Prapatan terhitung mulai tanggal 30 Januari1997 berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya JakartaSelatan Nomor : 01 Tahun 1997 tanggal 14 Januari 1997;Ditugaskan sebagai Pegawai Tugas Belajar Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKIJakarta Nomor : 77534/1997 tanggal 1 Desember 1997;Ditempatkan kembali sebagai Staf Kantor Kecamatan MampangPrapatan berdasarkan Surat Kepala Biro Kepegawaian

Tri Witjaksono, S, Msi NIP/NRK 470059923/117478Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I ( III/d) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan;Bahwa Penggugat menyatakan permohonan pembatalan a quo didasarkan padaalasan keputusan Tergugat Nomor 1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 in litisobyek gugatan, telah mengandung cacat hukum jyaitu melanggar ketentuan : a Penjelasan pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian;b Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966

Bahwa dari aspek kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Kewenanganpengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai negeri Sipil Tergugatadalah sebagai pembina kepegawaian Daerah Provinsi; 4.

1832/2011 tanggal 7 Desember 2011 in litis obyek sengketa yangintinya memberhentikan Penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil Daerah; Bahwa secara formal prosedural penerbitan obyek sengketa yangmemberhentikan Penggugat secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipiladalah penegakan norma hukum yaitu ketentuan pasal 23 ayat 5 huruf cUndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian yangmenyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan

I (III/d) Staf Sekretariat Kota28.29.30.32:33.Bukti P 28Bukti P 29Bukti P 30Bukti P 31Bukti P 32Bukti P 33Administrasi Jakarta Selatan (fotocopy sesuai dengan asli);UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (fotocopy sesuai dengan fotocopy); UndangUndang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian (fotocopy sesuai dengan fotocopy);UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentangPemerintahan yang Bebas Korupsi, Kolusi

Pelaksanaan .....1.3.19d Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan,perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumahtangga; dan 22 220 sre nnn nnn noee. Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan olehBupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalahS@bagal BSH Ts esse eee erea. Mengamankan dan menegakan Peraturan Daerah; b. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum; dan c.

Dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut,dianggap sudah cukup untuk menilai apakah yangbersangkutan sudah dapat dipercaya atau belum untukmenduduki sesuatu jabatan lain ; Bahwa dalam hal mengangkat dan menempatkanseseorang Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat(Bupati Ngada) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaianselalu. berpedoman pada ketentuan PeraturanPerundangundangan khususnya PeraturanPerundangundangaan .....24Perundangundangan di bidang Kepegawaian.

Yang ada hanyalah Bagian Umum,Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, BagianAdministrasi Perekonomian, Bagian Organisasi, BagianAdministrasi Pembangunan, Bagian AdministrasiKesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan BagianAdministrasi Kemasyarakatan ; Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugasuntuk membantu Bupati dalam melaksanakan sebagiankewenangan pemerintahan di bidang kepegawaian,pendidikan dan pelatinan adalah Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan yang dibentuk denganPeraturan Daerah

Bunyi Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 100Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Struktural adalah sebagai berikut: Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalahBupati/Walikota ; 2 === oooSelanjutnya .....35Selanjutnya bunyi Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalahsebagai berikut: Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kotamenetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS DaerahKabupaten/Kota yang menduduki

PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipildisebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kotaadalah Bupati/Walikota ; 220 n00 won nnn renner nen onanMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf c PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipildisebutkan bahwa Pejabat pembina kepegawaian daerah

., pekerjaan Pegawai NegeriSipil, jabatan Kepala Sub Bidang PembinaanPegawai Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat di Kantor Pemerintah Daerah KabupatenBengkulu Utara, Jalan Jenderal Sudirman No. 1 ArgaMakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 300/55/B.2/2019tertanggal 20 Mei 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :1.

tahun 2004 antara lain : Asas Kepastian Hukumyaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, Kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan Negara*Bahwa Semua rangkaian sejak proses Pemeriksaan awal, sidangPemerikasan Kode Etik Profesi POLRI, Sidang Komisi BandingEtik POLRI, Penerbitan Keputusan sebagaimana telah diuraikandiatas Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari DinasPOLRI terhadap diri Penggugat, Karena telah menghilangkan hakhak kepegawaian

Quo, PENGGUGAT diajukan ke sidang Komisi KodeEtik Profesi POLRI dengan Putusan yang bersifat administrasi yaiturekomendasi PTDH bukan pada Sidang Disiplin Anggota POLRIdengan Sanksi yang diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 2 tahun 2003tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, sehingga PositaPENGGUGAT Nomor 18 dan nomor 19 tidak relevan dengan perkaraA Quo.Bahwa penerbitan Objek sengketa tersebut telah berdasarkan padaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan sahmenurut hukum hilangnya hak kepegawaian

juncto Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwaPengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antaraorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negarabaik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tatausaha negara termasuk sengketa kepegawaian

ENDANG GIRI ATMANI, AMd.Keb VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);

PUTUSANNomor 394 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ENDANG GIRI ATMANI, A.Md.Keb, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu PuskesmasGirimarto, beralamat di Gondang Manis RT 01/07 Jendi, Girimarto,Wonogiri;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempatkedudukan di Kantor Badan Kepegawaian

Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur:Dalam hal ini diwakili oleh Eko Sutrisno, KewarganegaraanIndonesia selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara beralamatdi Kantor Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 020/G.TUN/BAPEK/2014, Tanggal 27 November2014, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:1. Andrayati, S.H., M.M., Jabatan Asisten Sekretaris BadanPertimbangan Kepegawaian;2. Dedi Herdi, S.H.

,M.Si, Jabatan Kepala Bidang Pengolahan Bpada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;3. Sugiharno, S.H., Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;4. Robinsar Marbun,S.H.

., Jabatan Kepala Sub BidangPengolahan B.4 pada Sekretariat Badan PertimbanganKepegawaian;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai padaSekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jl.Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur;Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor020/G.TUN/SET.BAPEK/2014 tanggal 27 Nopember 2014,Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 394 K/TUN/2015Menimbang, bahwa dari

Tahun 2013, Penggugat telah dijatuhihukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilatastuduhanmelakukan perselingkuhan dengan Suparlan;Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding administratifkepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surattertanggal 31 Juli 2013;Bahwa Tergugat (Bapek) kemudian mengeluarkan KeputusanNomor: 062/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentangPenguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat.

OKU Timur untuk hadir di acara pelantikan tersebut dan pada saatpelantikan Penggugat IV tidak mengetahui bahwa Penggugat IV termasuk Pejabatyang dimutasi;Bahwa Penggugat IV baru mengetahui telah dimutasi oleh Tergugat pada hari senintanggal 19 Oktober 2015 dan Penggugat IV langsung mengambil surat Keputusanaquo di Badan Kepegawaian Daerah Kab.

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015, Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkanSurat Himbauan yang pada intinya menyatakan, bahwa Penjabat Kepala Daerahtidak mempunyai kewenangan untuk melakukan mutasi, mengangkat dan/ataumemberhentikan pejabat dan membuat kebijakan strategis kepegawaian lainnya;Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Surat Nomor :K.2630/V.1002/99 tanggal 19 oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan,Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Perkara No.55/G/2015/PTUNPLG23.24.25.26

Bahwa adapun tugas pokok Baperjakat adalah memberikanpertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat danPejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatanstruktural Eselon II ke bawah.

Bahwa Keputusan TUN yang digugat oleh Para Penggugat bertentangandengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil menurut Para Penggugat penerbitan objek gugatan dilakukansecara sewenangwenang tanpa dasar hukum; c.

DoraDjunita Pohan, MM (fotocopy sesuai aslinya);:Surat Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal 19 Oktober 2015perihal Pengisian Jabatan oleh Kepala Daerah (fotocopy darifotocopy)); :Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1002/99tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penjelasan Atas KewenanganPenjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian (fotocopy dari: fotocopy); Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 820/6040/SJ tertanggal 26Oktober 2015 Tentang Mutasi Pegawai oleh Penjabat Kepala Daerah: (fotocopy