Ditemukan 375066 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemberhentian taruna kepolisian Kepala kepolisian daerah lampung; Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Tata kerja kepolisian Class action Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;; Binton samosir vs kepala kepolisian daerah jambi; Helmi zarmansyah vs kepala kepolisian daerah aceh Abdu nafi giofani vs gubernur akademi kepolisian; Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;; Dhanu vs kepala kepolisian daerah kalimantan barat;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — ACHMAD APRIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
132 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ACHMAD APRIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 02-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/KI/2021
Tanggal 30 Maret 2021 — NORLITA FEBRIANI vs KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA;
181 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NORLITA FEBRIANI vs KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA;
    ., Magiskar, SH.I. yang ditangani oleh SatreskrimPolres Palangka Raya; Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasiyang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan hurut jUndangUndang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan InformasiPublik dengan demikian informasi yang dimohonkan a quo tidak dapatdiketahui oleh setiap orang termasuk Pemohon Informasi; Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2010 TentangTata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 29-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/KI/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — GOMUSTANG SIMBOLON VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA;
103 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GOMUSTANG SIMBOLON VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA;
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 21-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 274/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 1 Februari 2016 — SARLINA T.ILHAM LAWAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR, Cq.KEPALA KEPOLISIAN RESORT GOWA DI SUNGGUMINASA Cq.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN SOMBA OPU DI SUNGGUMINASA
32 — 10
  • SARLINA T.ILHAMLAWANKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR, Cq.KEPALA KEPOLISIAN RESORT GOWA DI SUNGGUMINASA Cq.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN SOMBA OPU DI SUNGGUMINASA
    10Desember 2014, kuasa mana telah puladidaftar pada Kepaniteraan Pengadiian NegeriSungguminasa (kuasa terlampir); Selanjutnya disebut sebagai Para PembandingSemula Para Penggugat ; MELAWANKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTACq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESISELATAN DI MAKASSAR, Cq.KEPALAKEPOLISIAN RESORT GOWA DISUNGGUMINASA Cq.KEPALA KEPOLISIANSektor...SEKTOR KECAMATAN SOMBA OPU ODISUNGGUMINASA, Berkedudukan di Jalan PorosMalino, Kabupaten Somba Opu , KabupatenGowa,selanjutnya disebut
    Bahwa sudah dijelaskan kepada bapak ketua dan anggota MajelisHakin serta telah dilampirkan pada bukti surat yaitu surat keterangankehilangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa sebahagian buktisurat yang dihadirkan persidangan surat asli tercecer setelahdipergunakan sebagai bukti surat pada gugatan perdata Nomor38/PDT.G/2009/Pn Sungg, antara Penggugat Kati Dg Kanang danTergugat Kapolda Sulsel, surat dimaksud sementara dalam proses pengurusan;bahwa surat dimaksud sebagai foto copy, pernah dipakai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/TUN/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — RAHMAT HIDAYAT vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN,
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAHMAT HIDAYAT vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 09-11-2022 — Putus : 17-02-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 PK/TUN/2022
Tanggal 17 Februari 2023 — ACHMAD APRIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
159 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ACHMAD APRIZAL VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 19-10-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/TUN/2021
Tanggal 8 Nopember 2021 — MARKUS JUNUS PATTIMAIPAUW VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU;
61 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARKUS JUNUS PATTIMAIPAUW VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/TUN/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — ANDI DEANDRA PUTRA VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI;
206 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANDI DEANDRA PUTRA VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI;
    ., dan Rekan,beralamat di Kota Pekalongan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 02/AKHSAS/SKPdt/2019, tanggal 21 Maret2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 131 CandiBaru, Semarang, Jawa Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Brigadir Jenderal Polisi Drs.Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H., M.M., M.H., dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurAkademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/127/VII/2017,tanggal 28 Juli 2017, tentang Pemberhentian Dengan Hormat TarunaAkademi Kepolisian Tingkat Il, Angkatan 50, Detasemen WicaksanaAdhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, NO AK.14.245;4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat danmartabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna AkademiKepolisian Republik Indonesia;5.
    Nomor 02Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakterpada Akademi Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016pada pokoknya menyebutkan: Penjelasan Pasal 46 angka 4 Bila 2(dua) kali tidak naik tingkat dan pangkat maka yang bersangkutandikeluarkan dari Pendidikan Akademi Kepolisian; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keputusan objek sengketasecara substansi telah memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (2) junctoLampiran
    Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun2016, tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan GubernurHalaman 4 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 146 PK/TUN/2019Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman EvaluasiPendidikan Berbasis Karakter pada Akademi Kepolisian, dan olehkarenanya berdasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 16-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;;
153 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
69 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
    ., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Eks Anggota Kepolisian Republik Indonesia, AlamatJalan G Nomor 5B, RT/RW. 011/003, Kelurahan Slipi,Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal bertindak untukdan atas nama diri sendiri;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA MKEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA,berkedudukkan di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 55, JakartaSelatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:1. KADARUSMAN, S.H., Pangkat / NIP.
    Meninggalkan tugas atau hal lain ;Pasal 12;(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidakdengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesiaapabila :a.
    Adanya pertimbangan pejabat yang berwenang yang menyatakanbahwa anggota kepolisian tidak dapat dipertahankan untuk tetapberada dalam dinas kepolisian ;Bahwa mengenai unsur yang pertama, yaitu dipidana penjara berdasarkanputusan pengadilan yang telah inkracht, Penggugat berpendapat SKKapolda Metro Jaya Nomor : Kep/568/VII/2013 bertentangan denganPeraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 (selanjutnya disebut Perkap No. 14 tahun 2011).
    = alasanTERMOHON menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) PEMOHON yang ditandatangani oleh KepalaKepolisian Daerah Metro Jaya (KAPOLDA) yang seharusnya ditandatanganioleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) sesuai denganUndang undang Nomor 1 tahun 2003 pasal 15 tentang PemberhentianAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan TERMOHONmengacu kepada Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/993/XII/2004tanggal 29 September 2004;Bahwa didalam Undang
    Putusan Nomor 59 K/TUN/2015bawah Peraturan Pemerintah, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1tahun 2003 pasal 15 butir b tentang Pemberhentian Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia yang berhak memberhentikan danmempertahankan Anggota Kepolisian adalah Kepala Kepolisian RepublikIndonesia (KAPOLRI), oleh karena itu surat keputusan PTDH PEMOHONbertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan asas asas umum Pemerintahan yang baik;Jika pertimbangan Hukum di atas sudah dianggap benar , seharusnyaPengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 29-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 K/TUN/2023
Tanggal 12 Desember 2023 — GILANG SAPUTRA ROMADHON VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;;
79 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GILANG SAPUTRA ROMADHON VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — RIO ALIF WIRATAMA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;;
101 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIO ALIF WIRATAMA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2022
Tanggal 29 September 2022 — SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
190 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2020
Tanggal 16 April 2020 — YUNI SAMSIYAR VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT;
193 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YUNI SAMSIYAR VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT;
    ., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kepuh Tengah, RT 02, RW 035,Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat,Kabupaten Karawang, pekerjaan Polri:Pemohon Kasasi:LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT,tempat kedudukan di Jalan SoekarnoHatta,Nomor 748, Kota Bandung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa KOMBES POLDr.
    permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa penerbitan objek sengketa a quo sudah sesuai denganketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2019
Tanggal 9 April 2019 — MUHAMMAD RAMAHADI ALFITRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;
134 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMMAD RAMAHADI ALFITRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;
    Iskandar Nomor 314Lt 2 Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor43/LF.DNSKTUN.KASASI/XII/ 2018, tertanggal 12Desember 2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, tempat kedudukandi Jalan T. Nyak Arif, Jeulingke Syiah Kuala Kota BandaAceh Provinsi Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Eko Subandono,S.IK.
    Putusan Nomor 165 K/TUN/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:A.Dalam Penundaan;Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menundapelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh NomorKep/23/II/2018, Tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian dariPendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum T.A. 2017/2018atas nama Muhammad
    Pemberhentian dari Pendidikan Pembentukan Bintara PolriTugas Umum T.A. 2017/2018 atas nama Muhammad RamahadiAlfitra;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/23/II/2018, Tanggal 2 Februari2018 tentang Pemberhentian dari Pendidikan Pembentukan BintaraPolri Tugas Umum T.A. 2017/2018 atas nama Muhammad RamahadiAlfitra;Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baruyang pada pokoknya mengangkat kembali dan merehabilitasiPenggugat sebagai Siswa SPN Kepolisian
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menunda pelaksanaanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/23/II/2018,Tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian dari PendidikanHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2019Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum Tahun Ajaran 2017/2018 atasnama Muhammad Ramahadi Alfitra, sampai ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (/n kracht van gewijsde);A. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yangpada pokoknya mengangkat kembali dan merehabilitasi Penggugatsebagai Siswa SPN Kepolisian Daerah Aceh pada tahun ajaran yangsedang berjalan atau tahun berikutnya sesuai peraturan yang berlaku;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PUTRA BUDI RAHMAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU;
90 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTRA BUDI RAHMAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU;
    ., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Ofice Nuriman, Gusti &Associates, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, Provinsi Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa NERWAN, S.H., M.H., jabatanKasubbid Sunluhkum, Polda Riau, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah
    berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas namaPenggugat diterbitkan oleh Tergugat karena setelah dilakukan SidangKomisi Kode Etik terhadap Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugattelah terbukti melanggar Pasal 11 huruf c dan huruf d Perkap Nomor 14Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
    Ditinjau dari segi Kewenangan, prosedural formal maupunsubstansi materiil telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentangPemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PeraturanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia danPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
    H.Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan: Bahwa perbuatan "menelantarkan keluarga yang dilakukan PemohonKasasi/Penggugat tidak ada kaitannya dengan profesinya, sehinggaPeraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Polri tidak dapat diterapkan; Bahwa Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi Polri tidak mengatur secara eksplisit tentangpelanggaran
    menelantarkan keluarga; Bahwa seharusnya Termohon Kasasi/Tergugat menerapkan ketentuanPasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI yang mengatur secarategas bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara danbermasyarakat, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarangmenelantarkan keluarga; Bahwa untuk mencipta tertib rumah tangga, Termohon Kasasi/Tergugat,harus melakukan pembinaan terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat agarmenjadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — ROT RICARDO SIHOMBING vs GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI;
140 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROT RICARDO SIHOMBING vs GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI;
    ., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan HukumHago Pulungan & Partners, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan AgungNomor 131, Candi Baru, Semarang, Jawa Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh Drs.
    ., pekerjaan Anggota Kepolisian RepublikIndonesia, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 Juli 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 1 dari 4 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/168/IX/2017,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna AkademiKepolisian Tingkat Ill Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya atas namaBrigtutar Roy Ricardo Sihombing, Nomor AK.14.014, tanggal 26September 2017:3.
    Mewajibkan Tergugat Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesiauntuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanGubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/168/IX/2017, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi KepolisianTingkat Ill Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya atas nama BrigtutarRoy Ricardo Sihombing, Nomor AK.14.014, tanggal 26 September 2017;4.
    Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat sertakedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian RepublikIndonesia;5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/TUN/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — AGUS SEROJA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
71 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGUS SEROJA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
    PUTUSANNomor 202 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:AGUS SEROJA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Melati 6 Blok FA 02 RT. 11/ RW. 04Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, pekerjaanMantan Anggota Polri;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5Palembang 30000;Dalam hal
    Menyatakan Batal / Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Selatan Nomor Kep/147/II/2018, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas nama Agus Seroja,Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2019pangkat BRIPKA NRP. 77080569, jabatan Brigadir Sat Sabharakesatuan Polres Ogan Komering Ulu, tanggal 28 Februari 2018;3.
    Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan Kasasi dari Pembanding/Penggugat;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 188/B/2018/PT.TUNMDN tanggal 27 November 2018 danputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor18/G/2018/PTUNPLG tanggal 2 Agustus 2018, yang dimohonkanPembanding/Penggugat sehingga amarnya sebagai berikut:Mengadili Sendiri :Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;2) Menyatakan Batal/Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian
    DaerahSumatera Selatan Nomor Kep/147/II/2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Agus SerojaPangkat BRIPKA NRP. 77080569, jabatan Brigadir Sat SabharaKesatuan Polres Ogan Komering Ulu, tanggal 28 Februari 2018;3) Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/147/II/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atasnama Agus Seroja Pangkat Bripka NRP. 77080569, jabatan BrigadirSat Sabhara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2021
Tanggal 7 Juni 2021 — YORI NICKOLAS SARAGIH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI;
88 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YORI NICKOLAS SARAGIH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahJambi Nomor KEP/186/V/2020 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama YoriNicholas Saragih, Pangkat Brigadir, NRP: 85020861, tanggal 8 Mei 2020;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Jambi Nomor KEP/186/V/2020 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atasnama Yori Nicholas Saragih, Pangkat Brigadir, NRP: 85020861, tanggal 8Mei 2020;4.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupamengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sepertisemula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diwilayah Kepolisian Daerah Jambi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;5.
    Putusan Nomor 211 K/TUN/2021Kasasi seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia di wilayah Kepolisian Daerah Jambi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 25-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 K/TUN/2021
Tanggal 27 April 2021 — JERRY RUDOLF WOWILING VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO;
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JERRY RUDOLF WOWILING VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO;
    ., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/ KonsultanHukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan HukumGorontalo, beralamat di Kota Gorontalo berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO, tempatkedudukan di Jalan Achmad A. Wahab Nomor. 17, DesaPantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo,Provinsi Gorontalo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rony Yulianto, S.H., S.I.K.
    ,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum pada kantor Kepolisian Daerah Gorontalo, beralamatdi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor02/SK.KHS/I/2020, tanggal 20 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahGorontalo Nomor Kep/212/VIII/2019 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tanggal 22Agustus 2019, Atas Nama Jerry Rudolf Wowiling;3.
    Mewajiobkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Gorontalo Nomor Kep/212/VIII/2019 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tanggal22 Agustus 2019, Atas Nama Jerry Rudolf Wowiling;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kedalamharkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai anggotaKepolisian Republik Indonesia;5.
    Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantumdalam konsideran memperhatikan pada angka 1 dan menetapkan SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/212/VIII/2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2019.