Ditemukan 1021591 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-09-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2019 Tanggal 26 September 2019 — PT. BORIANDY PUTRA VS KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA;
605 — 698 — Berkekuatan Hukum Tetap
605 — 698 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-01-2007 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527K/TUN/2004 Tanggal 8 Januari 2007 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO) ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; vs. KOPERASI KARYAWAN PERKEBUNAN MANDALA WANGI
594 — 602 — Berkekuatan Hukum Tetap
594 — 602 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-06-2011 — Putus : 26-03-2012 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 01/Pdt.P/KPPU/2011/PN.JKT.BAR Tanggal 26 Maret 2012 — Kelsri; LAWAN ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
(KPPU);
441 — 147
441 — 147
Kelsri; LAWAN ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA(KPPU);
Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp.4.000.000.000, (empatmilyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatandenda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kea Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755(Pendapatan Denda Pelangaran di Bidang Persaingan Usaha) ;3.
Menghukum Terlapor Il, membayar denda sebesar Rp.6.000.000.000, (enammilyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatandenda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755(Pendapatan Denda Pelangaran di Bidang Persaingan Usaha) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan KPPU No. 38/KPPUL/2010 tertanggal7 Maret 2011, tersebut Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II telahmengajukan keberatan
Page 36 of 1701.31.4"Pelalcu usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengaturdan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat" Bahwa permasalahan yang diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 tersebutpada pokoknya merupakan larangan persekongkolan dalam tender ataudikenal pula dengan istilah collusive tendering ataubidrig ging; Bahwa kerangka teori hukum persaingan usaha sama sekali tidak pemahmemasukkan persekongkolan vertikal dalam tender
Page 37 of 170Yang pertama, para pelaku usaha bersepakat untuk memasukkanpenawaran yang sama sehingga menghilangkan persaingan harga. Bentukyang kedua, para pelaku usaha bersepakat mengenai pelaku usaha yangakan mengajukan penawaran yang paling rendah dan kemudian bergantiansedemikian rupa dengan pelaku usaha yang lain sehingga masingmasingpelaku usaha memenangkan sejumlah atau nilai tertentu dari proyek yangdisepakati.
'"Adapun teljemahan bebasnya adalah sebagai berikut:"Tender yang kolusifteljadi ketika para pelaku usaha berkolaborasi dalammerespon suatu undangan untuk mengikuti tender untuk penyediaanbarang dan jasa. Praktek tersebut membatasi persaingan harga antara parapelaku usaha dan merupakan suatu usaha oleh para peserta tender untukmembagi pasar diantara mereka sendiri.
Upload : 19-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2815 K/PDT/2009 HERRY GUNAWAN DK; RAJAMIN KURNIAWAN (DIRUT PT. WIRAS NIAGA SEMESTA)
220 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian cukup alasan menurut hukum jikapengadilan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untukmengembalikan uang milik para Penggugat tersebut secara tunai dan seketika ;Bahwa uang milik para Penggugat sejumlah Rp 2.879.129.200, (duamiliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribudua ratus rupiah) tersebut jika disertakan di dalam perputaran modal usaha paraPenggugat, akan memperoleh keuntungan riil sebesar 4 % (empat persen) perbulan.
Putus : 04-05-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 Tanggal 4 Mei 2021 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) lawan I. PT. NIKE JAYA ABADI, II. PT. YULIA JAYA
499 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
499 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 190/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Smr, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI SENDIRI:1. Menolak permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan;2.
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) lawan I. PT. NIKE JAYA ABADI, II. PT. YULIA JAYA
Putus : 19-08-2003 — Upload : 24-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09PK/N/2003 Tanggal 19 Agustus 2003 — PT. Gunung Agung ; PT Indopac Perdana Finance
51 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 645 K/TUN/2018 Tanggal 27 Nopember 2018 — YAYASAN PENCINTA DANAU TOBA (YPDT) VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, DK
251 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
251 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 645 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YAYASAN PENCINTA DANAU TOBA (YPDT), tempatkedudukan di Jalan Mesjid Bendungan Nomor 1011, RT001, RW 007, Cawang Ill, Jakarta Timur, yang diwakili olehDrs. Maruap Siahaan, jabatan Ketua Umum PengurusYayasan Pencinta Danau Toba, Andaru Satnyoto, jabatanSekretaris Umum Pengurus Yayasan Pencinta Danau Toba,Ir.
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 874/T/Perikanan/2000 tentang Izin Usaha Perikanan,ditetapkan di Jakarta, tanggal 22 Desember 2000, atas nama MenteriKelautan dan Perikanan, kepada PT Aquafarm Nusantara, di TobaSamosir, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumHalaman 2 dari 7 halaman.
Gugatan Penggugat Premature;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 164/G/2017/PTUNJKT, tanggal 28 Maret 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dengan Putusan Nomor 175/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 7Agustus 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon
Menetapkan serta menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/B/2018/PT.TUN.JKT, tertanggal7 Agustus 2018 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta denganNomor 164/G/2017/PTUNJKT, tertanggal 28 Maret 2018 tersebutdengan:Mengadili Sendiri:1. Menyatakan batal atau tidak sah:a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor874/T/Perikanan/2000 tentang Izin Usaha Perikanan, ditetapkandi Jakarta, kepada PT.
Putusan Nomor 645 K/TUN/2018atas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 645 K/TUN/2018
Register : 25-07-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 185/Pid.Sus/2013/PN.Btl Tanggal 29 Agustus 2013 — Ir. ETO AMIRUDDIN Bin AMIRUDDIN JUSUF
106 — 94
106 — 94
tentang Pemberian Izin pengoperasian pelabuhan khusus PTKGS, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.329 tahun 2010 tanggal 21 Juli2010 tentang pemberian izin operasi kepada PT KGS untuk mengoperasikanterminal khusus pertambangan batubara ditepian sungai Satui Barat, dan untukbidang pertambangan legalitas yang dimiliki oleh terdakwa selaku Direktur UtamaPT KGS adalah Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.45/181/Distamben/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Perubahan batas dan luas wilayahizin usaha
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 Tanggal 22 Februari 2017 — Vaswani VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha DAN 1. Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, DKK.
388 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
388 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
Vaswani VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha DAN 1. Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, DKK.
perjanjian menyelenggarakan kegiatanberbagai usaha dalam bidang ekonomi;Istilah persekongkolan dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5/199,harus diartikan sebagai mana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8, yangmenyatakan: persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha laindengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagikepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;7.
Bahwa istilah pihak lain dalam undangundang ini apakah menunjuk padapelaku Usaha atau pada perorangan yang bukan pelaku usaha?
Apakah menunjuk pada pelaku usaha juga atau pihak lain ini menunjuk padaperseorangan yang bukan pelaku usaha? dalam penjelasan terhadap PasalHalaman 40 dari 114 hal. Put.
Bahwa Judex Facti Khilaf Dalam Menerapkan Hukum Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli DanPersaingan Usaha Tidak Sehat;1. Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 8Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: "Persekongkolanatau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan olehpelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untukmenguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yangbersekongkol".
Putus : 14-05-2008 — Upload : 12-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04K/KPPU/2007 Tanggal 14 Mei 2008 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. MITRA BUANA WIDYASAKTI ; Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBN Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (DIPA 2005), Dkk
191 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. MITRA BUANA WIDYASAKTI ; Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBN Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (DIPA 2005), Dkk
Putus : 28-03-2006 — Upload : 25-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150PK/PDT/2005 Tanggal 28 Maret 2006 —
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan Ruko 4 % (empatsetengah) lantai berikut isinya, luas tanah + 1000 M2, luas bangunan 1000M2 yang digunakan sebagai tempat usaha Toko Kertas & Repro Kemenangansetempat dikenal : Toko Kemenangan Jalan Baru No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Jalan Baru / rel Kereta Api ;Sebelah Selatan : Rumah Penduduk setempat ;Sebelah ..............Sebelah Timur : Bengkel mebel (milik Hamdani) ;Sebelah Barat : Gang
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn Tanggal 12 Juni 2014 — PT LINTAS SAMUDERA JAYA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIII;
M e l a w a n
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), Selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan ;
550 — 125
550 — 125
PT LINTAS SAMUDERA JAYA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIII; M e l a w a nKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), Selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan ;
Pasal 10 ayat (1) : Pelaku usaha yang membuatperjanjian yang dapat menghalangi Pelaku Usaha lainuntuk melakukan usaha yang sama ;Ayat (2) : Pelaku usaha yang membuat perjanjian untukmenolak untuk menjual setiap barang dan/atau jasa daripelaku usaha lainnya ;C.3.6.
Satuan KerjaKomisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintahdengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan DendaPelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);1.
DEFINIS PELAKU USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 19991.
Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran diBidang Persaingan Usaha) ;.
oleh para pelaku usaha;Menimbang, bahwa kata harus dalam pasal tersebut menunjukkan tidakadanya pilinan lain bagi konsumen untuk memilih harga yang terbaikmenurutnya sehingga mau tidak mau konsumen terbebani oleh suatu hargatertentu yang telah dipatok sedemikian rupa oleh para pelaku usaha, padahal didalam persaingan usaha pelaku usaha harus berbuat sebaik mungkin bagikonsumen dan konsumen pun tidak dirugikan, karena dapat memilih harga danpelayanan yang terbaik dari pelaku usaha, karena hakekat
Putus : 17-03-2008 — Upload : 22-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398PK/PDT/2007 Tanggal 17 Maret 2008 — H. MUHAMMAD SAID BIN SARONI ; H. MENTENG
250 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
250 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding dengan positaperkara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 1974 sekembalinya Penggugat dari tanah suci danberdomisili di Jakarta, kembali ke kampung halaman di Lahua, KecamatanKajuara, Kabupaten Bone untuk tujuan silaturahmi keluarga, berselangbeberapa hari Tergugat memanggil untuk bersilaturahmi ke rumahnya yangpada saat itu berdomisili di Jalan Sungai Tangka, Desa Balangnipa, KecamatanSinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;Bahwa di kediaman Tergugat timbullah pembicaraan yang intinyaperencanaan usaha
yangselama ini diusahakan oleh Tergugat, pihak Tergugat senantiasamemperlihatkan itikad buruk dan emosional serta melakukan pelanggaranwanprestasi yang berakibat merugikan Penggugat ;Bahwa Tergugat sejak Tahun 1979 sampai diajukannya permohonangugatan ini, Tergugat telah mengingkari dan merugikan Penggugat sebesarRp.1.099.332.300, (satu milyar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tigapuluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perhitungan : Modal dan hasil usaha sebesar Rp.34.531.375, (tiga puluh
Menetapkan bahwa Tergugat segera mengembalikan modal usaha dankeuntungannya selama ini kepada Penggugat sebesar Rp.1.099.332.300,(satu milyar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tigaratus rupiah) ;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 398 PK/Pdt/20073. Menetapkan sita jaminan terhadap Toko Sama Karya yang terletak di JalanPramuka No. 9, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, KabupatenSinjai ;4.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Atau : Jika Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/TermohonKasasi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut :Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengaja direncanakan matangsecara licik telah melakukan rekayasa palsu yakni fitnah yang menuduhPenggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum usaha
Baru kali ini PenggugatRekonvensi yang merasa keberatan hukum atas tuduhantuduhan palsu yangdikategorikan fitnah tersebut dan karena itu melakukan gugatan balik(rekonvensi), agar Tergugat Rekonvensi diberi pelajaran/pendidikan hukumyakni ganjaran hukuman ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum karenadengan sengaja dan direncanakan matang telah melakukan rekayasa palsu(fitnah) yang menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanhukum usaha kerja sama dagang dan usaha kerja sama perkebunan
Putus : 28-11-2011 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/TUN/2011 Tanggal 28 Nopember 2011 — LEKAN AJANG VS BUPATI KUTAI TIMUR
623 — 471 — Berkekuatan Hukum Tetap
623 — 471 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut Lekan Ajang dalamKapasitas sebagai Kepala Desa Lung Melah tidak mempunyai /egal standingsebagai Penggugat, dengan demikian tidak terpenuhinya salah satu unsursengketa tata usaha Negara adalah subyek pihak penggugat adalah orangatau badan hukum perdata ;5.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkatpertama sebesar Rp.476.000, (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.24/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 16 Juni 2011 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011 kemudian terhadapnya
Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dimana PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan tingkat bandingdalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan bahwa ; *bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembalipertinbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, secaramutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar74pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara banding a quoHalaman 9 dari 12 halaman.
Putusan Nomor.326 K/TUN/201 12.sedangkan dalam tingkat banding adalah mengadili ulang baik mengenaifaktafakta hukum ( Judex Facti ) maupun mengenai penerapan hukum.Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilantingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalammengadili perkara a quo, baik pertimbangan hukum mengenai faktafaktahukum ( Judex Facti ), maupun mengenai penerapan hukumnya, dan olehkarena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memberikanpertimbangan
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor.326 K/TUN/201 1
Putus : 18-05-2018 — Upload : 06-07-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG Tanggal 18 Mei 2018 — ISWAHYUNOTO, S.H
366 — 43
366 — 43
Menyatakan Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa ijin Usaha Pertambangan (IUP);2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;2.3.
Bahwa Terdakwamengetahui usaha penambang pasir harus memiliki fjinUsaha Pertambangan (IUP)dari pihak yang berwenang dan terdakwa selakuDirektur Utama PT. CEMARA TUJUH BELAS dalam usaha penambanganpasir di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan,Kabupaten Magelang, tidak memiliki ijin usaha penambangan yang manaberdasarkan keterangan saksi Ponco Rahardjo dari Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Jawa Tengah berdasarkan hasilpengecekan di rekapitulasi data perijinan tambang tidak pernah memprosesIzin Usaha Pertambangan atas nama lswahyunoto di Dusun Gunung Lemah,Desa Gondowangi, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov.
Cemara Tujuh Belas yang terletak diJalan MagelangYogyakarta Km. 23, Gulon Salam, Kecamatan SalamKabupaten Magelang.Bahwa Terdakwa mengetahui usaha penambang pasir harus memiliki jinUsaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang dan terdakwa selakuDirektur Utama PT.
CEMARA TUJUH BELAS dalam usaha penambanganpasir di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan,Kabupaten Magelang, tidak memiliki ijin usaha penambangan yang manaberdasarkan keterangan saksi Ponco Rahardjo dari Dinas Penanaman ModalHalaman 6, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMGdan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Menyatakan Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan UsahaPenambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana diaturdan diancam pidanadalam Pasal 158 Undangundang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;2.
Putus : 02-08-2007 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712K/PID/2003 Tanggal 2 Agustus 2007 — CIPTADI
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN.Slw Tanggal 8 Juli 2015 — H. SAEFUDIN ZUHRI Bin H. ABDUL LATIF
47 — 21
47 — 21
IUP (Izin Usaha Pertambangan)b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat)c.
IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang sudah tidak berlaku tidakdapat digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan.
legalitas perizinanpenambangan sehingga bukti pembayaran pajak bukan sebagaipengganti IUP (Izin Usaha Penambangan).
Tegalbaru akan memberhentikan kegiatan Terdakwa tersebut jikaTerdakwa tidak membayar pajak atas usaha minerba kepadaPemerintah Kab.
Slw.Angka 11 menyebutkan: Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnyadisebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayahizin usaha pertambangan khusus.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas:Bahwa benar Terdakwa selaku perorangan memiliki ijin usahapenambangan SIPD (Surat Ijin Pertambangan Daerah) No.503/05/C/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Dan EnergiProvinsi Jawa Tengah dan berlaku 5 tahun sejak tanggal 5 Maret2008 sampai dengan tanggal
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3041 B/PK/PJK/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — SATYA KISMA USAHA;
44 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
SATYA KISMA USAHA;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2170/PJ/2016 tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SATYA KISMA USAHA
Satya Kisma Usaha, NPWP:01.002.743.1332.001, alamat: Desa Bukit Kemang, Bukit Kemang Baru,Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi, Alamat Korespondensi: Sinar Mas LandPlaza Menara 2 Lt.30, JI. M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350, sehingga penghitungan pajak yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut :Halaman 3 dari 10 halaman.
Satya Kisma Usaha,NPWP: 01.002.743.1332.001, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 195409241984031001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3041/B/PK/Pjk/2018
Putus : 04-04-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 804/PID.SUS/2015/PN RAP Tanggal 4 April 2016 — Pidana
- H. SYAMSUL BAHRI DAMANIK
70 — 24
70 — 24
SYAMSUL BAHRI DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana Dalam dakwaan Ketiga Primair;2.
dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan denganluasan tanah tertentu dan / atau usaha industri pengolahan hasilperkebunan dengan kapasitas tertentu. tidak memiliki izin usahaHalaman 5 dari 33 Putusan Nomor 718/Pid.B/2015/PN Rapperkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) UU No 18Tahun 2004 tentang perkebunan ?, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagal DeriKutt : =
Putus : 26-10-2011 — Upload : 31-07-2012
Putusan PN TANGERANG Nomor 1650/Pid.Sus/2011/PN.TNG Tanggal 26 Oktober 2011 — YUNIUS SAMARA
67 — 31
67 — 31
C Nomor 278 Kel.Nerogtog Kec.PinangKota.Tangerang, kemudian saksi bersama anggota lainnya memantau dan melihat disekitarpergudangan bahwa benar ditempat tersebut ada kegiatan usaha inbustri berupamemproduksi Spare Part kendaraan bermotor baik motor atau mobil yang didugaIlegal.
Bahwa terdakwa mulai membuka usaha PT Aneka Karya Cemerlang sejak tahun 2004sedang tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi, dan terdakwa sebagai Direkturnyatugasnya adalah mengelola jalannya produksi Spare Part kendaraan bermotor dan PT AnekaKarya Cemerlang bergerak dibidang Jasa produksi dan pengelasan Spare paft kendaraanbermotor termasuk komponennya.
Pinang Kota Tangerang telah kedapatan membuat produk spare part kendaraanberbagai macam jenis tanpa ada ijin Usaha Industri dari pihak yangberwenang ;e Bahwa Terdakwa mulai membuka usaha tersebut pada tahun 2004 sampai sekarang;e Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Direktur perusahaan Aneka Karya Cemerlang dantugas Terdakwa adalah menjalankan atau mengelola jalannya perusahaan untukkegiatan produksi spare part kendaraanbermotor; e Bahwa PT.
Menyatakan Terdakwa YUNIUS SAMARA tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Mempunyai Izin Usaha Dalam Memproduksi Spare Part Kendaraan Bermotor ;2. Menjatuhkan oleh karena itu kepada terdakwa YUNIUS SAMARA dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan; 3.