Unsur Setiap Orang

Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI yang dimaksuddengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;Putusan Pidana Nomor : 113/Pid.B/2015/PN TULHalaman 7 dari 11Menimbang bahwa, menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua)jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuur/ij/k persoons),yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dansejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dankewajiban, contoh satusatunya

Subjek hukum yanglainnya adalah pribadi hukum (recht persoons), yakni subjek hukum inidibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundangundangan sebagaipemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia(subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia) ;Menimbang bahwa, yang diajukan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama HERVIN MADIDI ALIAS KEWEL sebagai pribadi kodrati (Natuur/i/j/k Persoons) dengan jati dirisebagaimana dalam surat dakwaan

, olehkarena itu Penggugat berusaha untuk memanipulasi atau menyesuaikansubjek dan objek sengketa dengan cara merubah identitas subjek dan objeksengketa agar kelihatan tidak sama dan serupa dengan perkara terdahulu.Namun demikian Para Tergugat tidak mudah terpengaruh dengan caracaraseperti Ini.

Subjek hukum atau para pihak yang terlibat dalam perkara berlangsungsekarang ini sejatinya adalah sama saja dengan perkara perdata Nomor09/Pdt.G/2000/PN Br., juncto Putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan Nomor 146/PDT/2001/PT MKS., tanggal 20 Agustus 2001Halaman 5 dari 15 hal. Put.

Jadisesungguhnya hakikat dari subjek hukum Penggugat baik perkarasekarang maupun perkara yang terdahulu adalah sama;Tergugat selaku subjek hukum;Pada perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2000/PN Br., juncto PutusanPengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 146/PDT/2001/PTMKS., tanggal 20 Agustus 2001 juncto Putusan Mahkamah AgungRl Nomor 815 K/Pdt/2002, tanggal 10 Agustus 2005, (PerkaraTerdahulu), Pihak yang ditempatkan selaku Tergugat yaitu ahliwaris almarhum La Sak Ka yaitu (Hasbiah, Nursan, Nanna, LaSansu

Perkara Terdahulu Nomor 09/Pdt.G/2000/PN Br., yang dikuatkan denganPutusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 146/PDT/2001/PT MKS: Subjek selaku Penggugat dalam perkara terdahulu adalah:1. La Katenni dan2. Kani:Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2949 K/Pdt/2015Sedang subjek selaku Tergugat dalam Perkara Terdahulu adalah:1. Ahli Waris almarhum Lasakka yaitu:a. Hasbiah (istri Lasakka);b. Nursan (anak);c. Nanna (anak);d. Lasansu (anak);fo). lsada (anak);2. Nasrah;3. Lasappe;4. Imasang;5.

Endangnge (Perkara Nomor 09/Pdt.G/2000/PN Br);Perkara Sekarang Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Br; Subjek selaku Penggugat, dalam Perkara Sekarang adalah: Nursiah binti Katenni; Subjek selaku Tergugat dalam Perkara Sekarang adalah:1. Nasrah;2. Lasappe;3. Inanna:4. Lasua;5. lraja;6. Sakka;Dengan demikian Tergugat, dalam Perkara Sekarang dapat dilihat padapoin 4. (Lasua), 5. ( Raja) dan 6.

Menara Santosamencampur adukan status kedudukan/kapasitasnya subjek hukum antarasebagai Manusia Pribadi dan sebagai Pengurus PI.MenaraSantosa/Badan Hukum/Penggugat. Sementara itu menurut Prof.Drs.Christine.S.T. Kansil dalam Buku Pengantar IImu hukum menyebutkanbahwa Subjek Hukum terbagi menjadi dua yaitu :1. Manusia (Natuurlijke Persoon) ;2.

Badan Hukum Indonesia, seperti Gereja Indonesia, Masjid, Wakaf,Koperasi Indonesia ;Sehingga dalam hal penentuan subjek hukum harus dibedakanantara sebagai Manusia Pribadi atau sebagai Pengurus BadanHukum ;.

Bahwa Penggugat melalui Direkturnya Herman Santosa telah kelirusecara kedudukan dan kapasitas serta keliru bertindak menurut hukumkarena telah menyamakan kedudukan subjek hukum antara Manusia(Natuurlijke Persoon) dan saat mewakili Badan WHukum(Rechtspersoon). Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.

Bahwa Penggugat sebagai badan hukum hanya mampu bertindakseperti subjek hukum manusia pribadi jika melalui perantaraanpengurusnya, sehingga apabila perjanjian ikatan jual beli tertanggal2 Maret 2017 antara Tergugat dan Herman Santosa secara manusiapribadi yang sampai saat ini pun belum terselesaikan, bagaimanacaranya sebuah badan hukum (PT.Menara Santosa/Penggugat) hadirsebagai subjek hukum pengganti manusia pribadi dalam perjanjianikatan jual beli tertanggal 2 Maret 2017 sehingga dapat mendalilkantelah

Menyatakan Penggugat adalah Badan Hukum bukan subjek hukumdidalam Perjanjian Ikatan Jual Beli tertanggal 02 Maret 2017 ;4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawanhukum ;5. Menolak atau Menyatakan sita jaminan atas tanah milik Tergugat adalahtidak sah ;DALAM REKONPENSI ;1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi PenggugatRekonpensi untuk seluruhnya ;2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi adalah subjek hukum yang berbedadengan Herman Santosa secara pribadi ;3.

,MH; Bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam hukum perdata adalah pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum perdata; Bahwa Subyek Hukum ada 2 yaitu Manusia Pribadi sebagai subjekhukum (alamiah sering disebut (Naturlijk Persoon) yaitu subjek hukumyang merupakan ciptaan Tuhan.

Sedangkan subjek hukum Badan Hukumsering disebut Recht Persoon yaitu subjek hukum yang dibentuk olehmanusia serta diberikan hak dan kewajiban hukum sama dengan manusiaatara lain Badan Hukum (Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan); Bahwa Subjek hukum yang dapat melakukan perjanjian (perbuatanhukum) yaitu manusia pribadi dimana subjek hukum ini langsung dapatmelakukan perbuatan hukum = (perjanjian) dengan pihak lainnya,sedangkan subjek hukum Badan Hukum dalam melakukan perbuatanhukum (perjanjian

mempunyaitanggung jawab hukum terhadap akibat hukum yang timbul dari perbuatanhukum yang dialkukan oleh subjek hukum itu sendiri; Bahwa Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikandengan akta autentik dan diperlakukan sebagai subjek hukum yangmemiliki hak dan kewajiban hukum.

Bahwa Apabila kita kembali kepada tentang subjek hukum dalam hukumperdata yaitu ada 2 subjek hukum yaitu manusia pribadi (naturlijkepersoon) sebagai subjek hukum alamiah, dan Badan Hukum sebagaisubjek hukum buatan manusia (recht persoon) yaitu subjek hukum yangdibuat oleh manusia yang diberikannhak dan kewajiban hukum samadengan manusia pribadi sebagai subjek hukum, antara lain badan hukumsebagai subjek hukum PT, Yayasan dan Koperasi , oleh karena itulahBadan Hukum dikatakan sebagi subjek hukum mandiri

Segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dankewajiban;Menimbang, bahwa subjek hukum ada 2 (dua) yaitu:1. OrangMenurut Subekti dalam bukunya yang berjudul PokokpokokHukum Perdata (hal. 1921) mengatakan bahwa hukum, orang(persoon) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum;2.

serta penggugat intervensi, halmana dalampersidangan tergugat II mengaku bahwa penggugat intervensi adalah tantedan hal itu diakui oleh penggugat intervensi;Bahwa adapun alasan penggugat intervensi adalah objek yangdisengketakan adalah warisan penggugat intervensi dan bukan warisanpenggugat dan tergugat, dengan demikian maka majelis hakim menilaibahwa gugatan penggugat tidak dapat dilanjutkan pada tahap pembuktiankarena gugatan harus diperbaiki dan masih terdapat kekuarangan syaratformil sebagai Subjek

Syarat Formil Subjek Hukum;Putusan Nomor : 733/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 11Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalahpara pihak yang patut untuk didudukkan sebagai penggugat dan tergugatdalam gugatan, hal ini dimaksudkan agar gugatan dapat difahamikedudukan subjek hukum masingmasing, halmana penggugat intervensididudukan sebagai salah satu subjek hukum dalam perkara ini;Menimbang, bahwa khusus terhadap pencantuman indentitas subjekhukum harus lengkap disebutkan bin apabila

sudah cukup difahami untukmembedakan jenis kelamin, demikian halnya dengan indentitas agamayang dianut oleh subjek hukum, apakah beragama Islam atau bukanberagama Islam, dalam gugatan penggugat tidak dijelaskan, hal ini perlukarena salah satu faktor terhalang menerima warisan adalah agama yangdianut oleh para ahli waris;Menimbang, bahwa apabila salah satu ahli waris telah meninggaldunia, maka dalam gugatan harus dijelaskan waktu meninggalnya danapakah waktu meninggal itu lebih dahulu dari pewaris

Hal ini untukmengetahui pewaris memiliki istri berapa orang;Menimbang, bahwa termasuk bagian dari subjek hukum adalahperkawinan pewaris, apabila tidak diketahul persis peristiwa perkawinanpewaris, maka dapat diambil ukuran dari umur anak pertama, sehinggameskipun tidak pasti karena peristiwa yang tidak diketahui lagi, paling tidakdalam posita telah memberikan indikasi sehingga dapat diperkirakanperistiwa perkawinan pewaris;b.

Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatukeadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atassesuatu barang, dan sebagainya;Menimbang, sebelum memeriksa perkara Hakim akan memeriksa kedudukanhukum (legal standing) Pemohon, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampaidengan P6 dengan kesesuaian nama Pemohon dalam Permohonan, makaPemohon adalah subjek yang mengajukan sendiri terhadap permohonan tersebut,oleh karena itu Pemohon memiliki Kedudukan hukum

Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan denganatau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Dengan kata lainpembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutanbelum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk pembetulan akta pencatatan sipil dilakukanpada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan

RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan ayat(2) menyatakan: Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dankutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telahdipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahuntahun

SUSANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Tempat lahir Pemohon yaitu diRINDING diperbaiki menjadi di BERAU, maka Hakim berpendapat bahwaberdasarkan bukti Surat P1, P2, P4, P5 dan P6 yang saling bersesuaian dandihubungkan keterangan para saksi yang menyatakan tempat lahir pemohon yangbenar adalah di Berau maka tempat lahir pemohon yang sesuai yaitu tertulis danterbaca adalah di Berau, yang mana bukti tersebut saling bersesuaian yangmenunjukan subjek

Mengukum kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusanini;SUBSIDER:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :Gugatan Penggugat Error In Persona atau Salah Subjek Hukum1.Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yaituPT Retalindo Tbk, (tercatat : tanoa huruf P setelah RETA dansebelum LINDO) adalah salah subjek hukum atau tidak benar.

No. 878 K/PDT.SUS/2009Bahwa gugatan Para Penggugat tidak ditujukan kepada Pengusaha PTAlfa Retailindo, Tok melainkan ditujukan kepada Tergugat yaitu DireksiPT Alfa Retailindo, Tbk, adalah salah subjek hukum atau tidak benar.Karena berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 jo. Pasal 1 ayat (6) Undangundang Nomor 2 tahun 2004, yangdimaksud Pengusaha adalah : a.

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena Error InPersona atau Salah Subjek Hukum atau setidaktidaknya gugatan ParaPenggugat haruslah tidak dapat diterima;SUBSIDAR :Mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum dan kebenaran (ExAequo Et Bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugatll telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :Gugatan Para Penggugat Error In Persona atau Salah Subjek Hukum;1.Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat

llyaitu Store Manager PT Alfa Retalindo, Tok Store CarrefourMaguwaharjo Yogyakarta adalah salah subjek hukum atau tidak benar.Karena berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undangundang Nomor 13 tahun2003 junto Pasal 1 ayat (6) Undangundang Nomor : 2 tahun 2004, yangdimaksud Pengusaha adalah : a.

Pertimbangan tersebut adalah SALAH, danmestinya yang digugat adalah PT Alfa Retailindo Tok, sehingga majelishakim dalam hal ini salah dalam menerapkan Pasal 1 ayat (5) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 jo Pasal 1 ayat (6) UndangundangNomor 2 tahun 2004, kartena gugatan Para Termohon Kasasi dahuluPara Penggugat tidak ditujukan kepada Pengusaha melainkan ditujukankepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yaitu Direksi PT AlfaRetailindo, Tok adalah Error In Persona atau Salah Subjek Hukum,karena Direksi

Bahwa gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, karena gugatan yang samabaik yang menyangkut subjek, objek maupun materi pokok perkaranyasudah pernah diajukan kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang terdaftardalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2005/PN Bjn. dan telah dijatuhkan putusanyang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriBojonegoro Nomor 8/Padt.G/2005/PN Bin. tanggal5 Oktober 2005, jo.

Padahal pertimbangan hukum pengadilantingkat pertama a quo masih banyak kesalahan dalam menilai pembuktiandan banyak kesalahan dalam penerapan hukumnya dalam hal ini kesalahandalam menilai perbedaan subjek perkara dengan persil dan luas persil objekperkara antara perkara yang dahulu (Nomor 08/Pdt.G/2005/PN. Bjn.) denganyang sekarang (Nomor 31/Pdt.G/2009/PN. Bjn.);Oleh karena itu, putusan Judex Factitersebut harus dibatalkan;.

SBY jo. 1346 K/Pdt/2007 adalah Masri alias Masripah sebagai Penggugat melawanMasripah alias Janipah sebagai Tergugat, serta Martini dan Murtinisebagai para Turut Tergugat, sedangkan subjek gugatan dalam Putusanperkara Nomor 1329/Pdt.G/2004/PA Bjn. jo. 150/Pdt.G/2005/PTA. SBYjo. Nomor 149 K/AG/2006 jo.

Nomor 33 PK/AG/2008 adalah Masripahalias Janipah binti Moch Toyibin sebagai Penggugat melawan Masri aliasMasripah binti Somo Astro sebagai Tergugat";Bahwa Pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertamaselanjutnya pada alinea 3 menyatakan: "Menimbang, bahwa olehkarenanya menurut majelis subjek gugatan dalam putusan perkaraperkara tersebut sama dengan subjek gugatan dalam perkara iniwalaupun dalam perkara ini para Turut Tergugat tidak digugat atau tidakmenjadi subjek gugatan";Bahwa, pertimbangan

sebagai para Turut Tergugat,sedangkan subjek gugatan dalam perkara, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2004/PA.Bjn. jo.

Setiap orang;Menimbang, bahwa yang di dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenaiSiapa yang dimaksud dengan setiap orang, namun berdasarkan penafsiransistematis oleh Majelis Hakim, makna setiap orang merujuk pada subjekbiologis yang alami (naturlijk person) serta subjek yang dibentuk undangundang yaitu badan hukum (rechtperson) dalam hal ini korporasi;Menimbang, Majelis Hakim berpandangan setiap orang secarafilosofis menunjukkan subjek

delik setiap orang dalam rumusan deliktidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yangdiajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yangmelanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan bagian inti maupun unsurunsur delik terlebin denganmenghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan kepersidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsurunsur

delik tersebutterpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik makasetiap orang sebagai subjek delik (normadressaat) adalah terpenuhi;Ad.2.

plastiknya yangmemiliki berat bersih 0.099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram (vide: BeritaAcara Penimbangan Barang Bukti No. 06/11070/III/2021 tanggal 30 Maret2021);, oleh karenanya objek delik Narkotika Golongan adalah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanmaksud Terdakwa memiliki Narkotika golongan sebagaimana dimaksudsebagai barang bukti barang bukti di persidangan;Menimbang, dalam Pasal 112 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, perbuatan dari subjek

dihubungkan dengan Terdakwa sebagai subjek delik ataupelaku maka rumusan setiap orang adalah telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa Riki Bin Abdul Kadirtelah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai subjek hukum telahmelakukan tindak sebagaimana Pasal 112 Ayat 1 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN SgtMenimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukanoleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan

Mengingat pentingnya kuasa khusus untuk mengajukanpermohonan atau gugatan dalam proses peradilan adalah untukmenghindari cacat formal, dimana permohonan atau gugatan yangdiajukan tersebut akan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima olehpengadilan atas dasar alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yangtidak sah atau dalam penyebutan subjek hukum ada kekeliruan (Pasal1795 KUH Perdata jo Pasal 123 HIR/147 R.Bg.)

Disinipimpinan yang bagian mana yang harus bertanggung terhadap jalannyaperusahaan dan organisasi, disinilah timbul adanya ketidak jelasan denganpenyebutan Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia, hal ini terkaitdengan subjek hukum, karena hanya subjek hukum yang sah saja yangbisa melakukan perbuatan secara hukum;Dalam Ilmu Hukum, Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajibanmenurut hukum atau para pendukung / pemilik hak dan kewajiban.

Dalamsistem hukum Indonesia, subjek hukum terdiri dari individu atau person(naturliike persoon) dan badan hukum (recht persoon). Subjek hukum yangsifatnya Perorangan yang dapat bertindak secara hukum adalah setiaporang yang dewasa dan cakap secara hukum dapat bertindak sebagaisubjek hukum. Sedangkan Badan hukum dapat bertindak secara hukumadalah suatu badan yang terdiri dari Kumpulan orang yang diberi statuspersoon oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.

Disiniharus jelas disebutkan dan dibedakan antara manajemen dari suatuorganisasi dan badan hukum sebagai subjek hukum;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT DPS Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat eksepsi tentang surat kuasa telah cacat hukum untuk itu eksepsi inicukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan; Bahwa selanjutnya oleh karena salah satu eksepsi dikabulkan maka tidak pelumempertimbangkan eksepsi yang lainnya;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang

Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatukeadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atassesuatu barang, dan sebagainya;Menimbang, sebelum memeriksa perkara Hakim akan memeriksa kedudukanhukum (legal standing) Pemohon, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampaidengan P6 dengan kesesuaian nama Pemohon dalam Permohonan, makaPemohon adalah subjek yang mengajukan sendiri terhadap permohonan tersebut,oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum

Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan denganatau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Dengan kata lainpembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutanbelum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk pembetulan akta pencatatan sipil dilakukanpada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan

RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan ayat(2) menyatakan: Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dankutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telahdipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahuntahun

SELOR Dan Bulan Lahir MEI diperbaikiMenjadi APRIL, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P1, P2,P4, P5 dan P6 yang saling bersesuaian dan dihubungkan keterangan para saksiyang menyatakan tempat lahir anak pemohon yang benar adalah di Tanjung Selordan Bulan Lahir anak Pemohon yang benar adalah April maka tempat lahir danbulan lahir anak pemohon yang sesuai yaitu tertulis dan terbaca adalah di diTanjung Selor dan bulan April, yang mana bukti tersebut saling bersesuaian yangmenunjukan subjek

Soeprapto RT.03, Nomor 09,Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;Kedudukan subjek hukum Tergugat Kabur;1.3.1.4.Bahwa penyebutan kedudukan subjek hukum TergugatTergugat sesuaikwalitasnya adalah merupakan syarat formil suatu gugatan karenakedudukan subjek hukum Tergugat juga akan menentukan kwalitastanggung jawab hukum yang akan dibebankan oleh Hakim terhadapsetiap subjek hukum Tergugat sesuai dengan kwalitas perbuatan didalam perkara;Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyebutkan

Nomor 2655 K/Padt./20141.5.1.6.serta tanggung jawab hukum Setia dan Herawati sama padahal Setia danHerawati adalah subjek hukum yang berbeda.

Penyebutan danterhadap lebih dari satu subjek hukum Tergugat adalah tidak memenuhisyarat formil dari suatu gugatan dan dapat merugikan hak Tergugat/Setia, maka seharusnya Penggugat menentukan kedudukan masingmasing subjek hukum Tergugat sesuai kapasitas serta kwalitasnyamasingmasing siapa saja yang menjadi Tergugat aktif dan siapa sajayang menjadi Tergugat pasif sehingga Hakim tidak salah menentukantanggung jawab hukum dari masingmasing subjek hukum Tergugatkarena masingmasing Tergugat hanya akan

mempertanggungjawabkankewajiban hukumnya sesuai dengan kapasitas serta kwalitasnya;Bahwa secara yuridis, Setia adalah subjek hukum mandiri dan Herawatijuga adalah subjek hukum lain yang juga mandiri artinya bahwa baikSetia sebagai subjek hukum Tergugat maupun Herawati sebagai subjekhukum Tergugat yang lain mempunyai kwalitas dan tanggung jawabhukum yang berbeda karena masingmasing subjek hukum mempunyaikapasitas yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan denganpenyebutan Setia dan Herawati;Bahwa

Bilamana Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain, kami mohonputusan yang seadiladilnya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Eksepsi Tentang Kesalahan Subjek (P/urium Litis Consortium);Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menggugat Badan PekerjaSinode Gereja Toraja Mamasa (BPSGTM) sebagai pihak Tergugat dalamperkara a quo;Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Badan Pekerja

sedangkan lembaganya sendiri adalah Gereja TorajaMamasa (GTM) selaku badan hukum yang memiliki hak dan kewajibansekaligus menjadi subjek hukum dalam setiap permasalahan terutama didepanpersidangan;Hal. 5 dari 14 hal.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili dan memutusperkara a quo telah sangat keliru dalam memeriksa dan mengadili eksepsiyang diajukan Tergugat ;Bahwa Tergugat dalam proses jawabmenjawab, telah mengajukaneksepsi tentang kesalahan subjek hukum yang digugat oleh Penggugat,yakni gugatan Penggugat ditujukan kepada Badan Pekerja Sinode GerejaToraja Mamasa (BPSGTM) dimana BPS GTM bukanlah sebuah subjekhukum karena yang menjadi subjek hukum adalah Gereja Toraja MamasaHal. 9 dari 14 hal.

Hukumdan mana orangorang yang menjalankan lembaga atau badan hukumtersebut;Bahwa secara teoritis dalam Hukum Perdata, subjek hukum hanya dikenal2 (dua) komponen yakni orang perorang (Persoon) dan Badan Hukum(Rechtspersoon) dimana kedua komponen subjek hukum inilah sebagaipendukung hak dan kewajiban walaupun badan hukum itu dijalankan olehorang perorang juga namun yang mempunyai hak dan kewajiban adalahbadan hukum itu sendiri;Bahwa Badan Pekerja Sinode (BPS) adalah organ yang menjalankan tugaskelembagaan

adalah salah alamat (kesalahan subjek);Hal. 10 dari 14 hal. Put.

Tahun 2000, antara lain mengatur bahwa Ataspenghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan bentukapapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh BadanPemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelengarakegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaanluar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeriselain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajaksebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajibmembayarkan....Bahwa dalam hal ini PT.

No. 54 B/PK/PJK/2006.28Pemerintahan, Subjek Pajak dalam negeri, penyelengarakegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaanluar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeriselain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajaksebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajibmembayarkan...... Bahwa dalam hal ini PT.Satelit Palapa Indonesia adalahpihak yang wajib membayarkan imbalan jasa berupa JasaRoaming Internasional sehingga PT.

Satelit PalapaIndonesia mempunyai kewajiban memotong Pajak PenghasilanPasal 26 atas pembayaran Jasa Roaming Internationalsesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang undangNomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang undang Nomor 17 Tahun 2000.Bahwa suatu kewajiban perpajakan harus dipenuhi apabilaterdapat Subjek dan Objek Pajak.

Faktanya, Subjek danObjek tersebut telah terpenuhi, dimana PT.Satelit PalapaIndonesia sebagai Subjek Pajak dan Jasa RoamingInternasional sebagai Objek Pajak.Dapat kami tegaskan pula bahwa Majelis sejak semulamenyatakan bahwa layanan Roaming Internasional adalahjasa, dengan sebutan Jasa Roaming InternasionalBerdasarkan fakta yang kami uraikan pada butir butirsebelumnya diatas, maka Jasa Roaming Internasionalmemenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai objekpajak Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (1

Kegiatan usahalainnya yang dijalankan di Negara lain itu yang samaatau. jenisnya serupa seperti. yang dilakukan melaluibentuk usaha tetap.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeridari Subjek Pajak luar negeri.36Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang undang Nomor 7Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang undang Nomor 17 Tahun 2000 antara lain mengaturbahwadas

Gugatan Salah Subjek (Error in Subjek)Bahwa dalam posita gugatan poin 1 dan 4 Penggugat mengenai batas danluas tanah berbeda dengan batas dan luas tanah milik Tergugat II, Batastanah yang diuraikan pada poin 1 dalam posita gugatan penggugatmenerangkan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yantok/Mba Rian,sebelah Selatan dengan tanah Fikri Ikhsan, sebelah Barat dengan JalanPalembangJambi dan sebelah Timur dengan tanah Langgeng Widodoseluas = 8.271,5 M2, sedangkan tanah milik Tergugat II sebelah Utaraberbatasan

Gugatan Salah Subjek (Error in Subjek)Seharusnya Tergugat III adalah Alimun Hakim bukan Kepala DesaSukamaju dan Kantor Kepala Desa Sukamaju, karena Kepala Desaadalah Jabatan dan Kantor Kepala Desa adalah Institusi yang tidak dapatHal 23 dari 34 Hal Put. No. 127/PDT/2013/PT.

Dan luas yang digugat dalam posita poin 4adalah seluas = 8.271,5M2, sedangkan tanah yang dioperkan Hak olehTergugat I kepada Tergugat II hanyalah seluas = 4.000 M2, Oleh karenaitu gugatan Error in Subjek , seharusnya gugatan di tolak.Berdasarkan segala uraian dalil eksepsi di atas mohon kiranya majelis hakimmemutuskan Sela Perkara ini dengan Amarnya :Menerima Eksepsi tergugat III danmenolak gugatan Penggugat seluruhnya.II.

Gugatan Salah Subjek (Error in Subjek)Tergugat IV hanyalah pejabat yang menerbitkan Akta Pengoperan Haksesuai ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syaratsyarat yangditentukan oleh undangundang, tidak memiliki kepentingan langsungterhadap Objek sengketa, seharusnya dijadikan Turut Tergugat saja, danobjek tanah yang didalilkan Penggugat bukanlah objek tanah yang dimilikioleh Tergugat I yang dioperkan Hak kepada Tergugat II, ini terlihat dalamdalil gugatan Penggugat poin 1 mengenai batasbatas tanah

Dan luas yang digugat dalam posita poin4 adalah seluas = 8.271,5 M2, sedangkan tanah yang dioperkan Hak olehTergugat I kepada Tergugat II hanyalah seluas = 4.000 M2, Oleh karenaitu gugatan Error in Subjek , seharusnya gugatan di tolak.Hal 27 dari 34 Hal Put. No. 127/PDT/2013/PT. PLG28Berdasarkan segala uraian dalil eksepsi di atas mohon kiranya majelis hakimmemutuskan Sela Perkara ini dengan Amarnya :Menerima Eksepsi tergugat IV danmenolak gugatan Penggugat seluruhnya.II.

bukanlah eksepsi tetapi adalah jawaban terlawandalam pokok perkara.Keberatan Keempat:Bahwa keliru sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 16 menyebutkan sebagai berikut :Menimbang bahwa setelah majelis meneliti secara seksama tentang kapasitasPelawan yang hanya mendalilkan bahwa Pelawan adalah sebagai ahli waris dariZakaria akan tetapi Pelawan tidak menunjukkan bahwa ahli waris yang manasebagai subjek

hukum yang berbeda dari subjek hukum terdahulu dan demikianpula Terlawan tidak dapat menunjukkan bahwa objek yang disengketakandalam perkara ini bukanlah sesuatu hal yang baru akan tetapi hal ini adalahsama pula dengan perkara terdahulu, hal ini terungkap pula saat prosespemeriksaan setempat bahwa objek yang ditunjukkan oleh pelawan jugamerupakan objek perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap.Bahwa pertimbangan hukum diatas jelas sangat keliru karena :.

Bahwa dengan demikian jelaslah berbeda subjek hukum terdahuluadalah sdr. Zakaria dan dalam perkara ini subjek hukumnya adalah paraPelawan yang merupakan ahli waris dari (alm) sdr.Syamsuar dan bahkandalam gugatan perlawanan para Pelawan pun sdr. Zakaria merupakanpihak yang Terlawan sebagai Terlawan V..

(alm) Syamsuar sama sekali tidak pernah ikut berperkara dipengadilan Negeri Bangkinang dan tidak pernah menjadi pihak dalamperkara apapun tetapi tibatiba tanah miliknya disita eksekusi dansekarang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang danjelaslah objek yang ditunjukkan oleh para Pelawan juga merupakan objekperkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetaptetapi subjek hukumnya berbeda yaitu dahulu adalah sdr. ZakariaHal. 9 dari 11 hal. Put.

Bahwa Nebis In Idem adalah suatu perkara dimana objek dan subjeknyaadalah sama sedangkan perkara a quo subjek dan objeknya tidak samadengan penjelasan sebagai berikut :a. Bahwa subjek hukum dalam perkara terdahulu adalah sdr. Zakariasedangkan subjek hukum dalam perkara ini adalah Sdr. Juraidadkk selaku ahli waris dari sdr. (alm) Syamsuar.b. Bahwa para Pelawan Il, Il dan III bukanlah ahli waris dari sdr.Zakaria tetapi adalah ahli waris dari sdr.Alm Syamsuar.c.

Sesuaidengan penjelasan Pemohon Banding bahwa biaya tersebut merupakan biaya atas transaksidengan pihak luar negeri yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri;Menurut bahwa biaya ini merupakan biaya atas transaksi dengan pihak luar negeri yang merupakanPemohon Subjek Pajak Luar Negeri dan pihak lawan transaksi sudah menyerahkan SKD tertanggal 31Banding Agustus 2006 dan selanjutnya SKD tersebut sudah Pemohon Banding sampaikan kepadaTerbanding;Menurut Majelis bahwa berdasarkan penelirian Majelis terhadap

;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding telah menyampaikan bukti pendukung berupaSurat Keterangan Domisili Rouse & Co International Limited tertanggal 31 Agustus 2006,Surat Keterangan dari Rouse & Co International Ltd, tertanggal 22 Mei 2012 dan GL Account61019958Biaya PenjualanBiaya Konsultan Trademark;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Surat Keterangan Domisili dan SuratKeterangan Rouse & Co International Ltd., diketahui bahwa Rouse & Co International Ltd.merupakan Subjek Pajak United

Koreksi Biaya Penjualan Hak Patent Transaksi dengan pihak Luar Negerisebesar Rp.881.530.906,00 Menurut bahwa berdasar penelitian voucher giro Nomor 2100003014 diketahui Pemohon BandingTerbanding melakukan pembayaran ke General Patent International sebesar Rp1.294.000,00;Menurut bahwa transaksi dengan Pihak Luar Negeri Rp.881.530.906,00 merupakan transaksi denganPemohon pihak luar negeri yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri;BandingMenurut bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan

persidangan, Majelis meminta kepada Terbanding untuk melakukan pengecekanpada sistem Terbanding mengenai ada tidaknya BUT di Indonesia atas Wajib Pajak luar negeriDonaldson & Burkinshaw;bahwa dalam persidangan, Terbanding menyatakan bahwa tidak terdapat suatu BUT di Indonesia atas Wajib Pajak luar negeri Donaldson & Burkinshaw;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Surat Keterangan Domisili dan SuratKeterangan Rouse & Co International Ltd., diketahui bahwa Rouse & Co International Ltd.merupakan Subjek

Pajak United Kingdom dan dilampiri dengan perincian transaksi antaralRouse & Co International Ltd. dengan Pemohon Banding selama tahun 2008 dengan nilaiinvoice sebesar USD 158,993.16;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Surat Keterangan Donaldson & Burkinshaw,diketahui bahwa Donaldson & Burkinshaw merupakan Subjek Pajak Singapore danmenyatakan bahwa Donaldson & Burkinshaw menyerahkan jasa berupa trademark dan legalaction selama tahun 2008 dengan nilai invoice sebesar USD 2,908.40;bahwa

Gugatan error in persona dan kurang subjek hukum;e Bahwa terhadap Nota Kesepahaman tertanggal 26 Mei 2010 Nomor09/NKP.PLTMSMS/V/2010, Tergugat sekarang belum menjadi BupatiKabupaten Solok, maka secara hukum Tergugat tidak punya /egalstanding terhadap Nota Kesepahaman tersebut, seharusnya gugatanditujukan kepada siapa yang menandatangani Nota Kesepahaman itusecara pribadi dan meminta untuk disita harta pribadinya, dan bukankepada Tergugat sekarang ini;e Bahwa terhadap gugatan mengenai Nota Kesepahaman

Bahwa adapun kekeliruan Judex Facti yang asensial dalam perkara sekarangini dan selanjutnya dijadikan keberatan dalam memori kasasi ini, sehubunganpertimbangannya tentang kelalaian mengenai pemahaman subjek hukumyang oleh Judex Facti dua subjek hukum dianggap tidak memenuhipersyaratan sebagai pihak berperkara; menafsirkan subjek hukum sebagaipihak berperkara yaitu mengenai perbedaan badan hukum dan manusia yangmenurut Judex Facti merupakan sesuatu yang salah (keliru) di dalammenentukan subjek hukum

yang akan digugat (Vide hal 31 baris 10 putusanPengadilan Koto Baru) menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang telah menggugatPemerintah Daerah Kabupaten Solok karena jabatannya selaku Bupati danjuga menggugatnya selaku diri sendiri adalah merupakan sesuatu hal yangsalah (keliru) didalam menentukan subjek hukum yang akan digugat .... dst;Penafsiran dalam pertimbangan Judex Facti hanya menilai dari sisi formaldan tidak menilai dari segi materiel

Judex Facti telah keliru menilai badan hukum publik (publiek rechts person)dengan manusia pribadi (natuurlijke person), padahal menurut hukum badanhukum (Pemda) adalah sebagai subjek hukum yang bertindak hukumsebagai manusia; yang keduaduanya adalah merupakan subjek hukum.Dalam perkara a quo subtansi gugatan bukan tentang hal perbuatan hukumyang dilakukan oleh alat perlengkapan Negara/Pegawai Negeri Sipil (KepalaDinas Pemda), akan tetapi secara materiel perbuatan hukum oleh pribadiSyamsu Rahim selaku

perjanjian punya Pemohon Kasasi masih berlaku (berakhir 26 Mei2011) justru tanggal 30 September 2010 menerbitkan perjanjian baru kepadaTermohon Kasasi Il; perobuatan semacam ini jelas kehendak pribadi SyamsuRahim dengan memanfaatkan jabatannya;PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugatterdapat kesalahan di dalam menentukan subjek

ABE merupakan 2 subjek hukum yangberbeda, dimana Tergugat merupakan subjek dalam kualifikasi natuurlijkpersoon sedangkan PT. ABE merupakan subyek hukum dalam kualifikasirechts persoon. Sebagai subjek hukum yang berbeda maka masingmasing memiliki harta kekayaan, kewajiban dan tanggung jawab hukumyang terbeda pula. Hubungan hukum antara keduanya adalah bahwa H.Syamsu Alam (Tergugat) sebagai Direktur Utama pada PT.

ABE dengan Tergugatmerupakan dua subjek hukum yang berbeda, antara keduanya memilikiharta kekayaan yang terpisah sehingga tanggung jawabnya pun terpisah.Apakah Penggugat paham arti kata bangkrut ? Dalam pengertian hukumbangkrut identik dengan pailit. Selama ini baik Tergugat maupun PT.

Alasannya sangat sederhana, bahwa Tergugatadalah subjek hukum dalam kualifikasi natuurlijk persoon, sedangkan PT.ABE adalah subjek hukum dalam kualifikasi recht persoon sehinggakeduanya adalah subyek hukum. Lalu bagaimana mungkin subjek hukummemiliki Subjek hukum ? Kesalahan yang terus berulang menunjukanbahwa Penggugat memang tidak paham posisi hukum Tergugat denganposisi hukum PT. ABE, kedua subjek hukum tersebut tidak boleh dileburmenjadi satu.

Namun kenapa akibat daripenguasaan subjek hukum tertentu terhadap tanah sengketa Penggugatmasih merasa menderita kerugian. Dalil ini Sangat tidak rasional sebabsetelah suatu benda dijual, kepentingan hukum penjual terhadap bendatelah beralin kepada pembeli. Dalil Penggugat juga salah dan sangatparah karena yang menguasai tanah sengketa bukan Tergugat melainkanPT. ABE, untuk hal ini Tergugat telah melakukan bantahan pada bagianeksepsi angka 2.

ABE merupakan 2 subjek hukum yangberbeda, dimana Tergugat merupakan subjek dalam kualifikasi natuurlijkpersoon sedangkan PT. ABE merupakan subyek hukum dalam kualifikasirechts persoon. Sebagai subjek hukum yang berbeda maka masingmasingmemiliki harta kekayaan, kewajiban dan tanggung jawab hukum yangterbeda pula. Hubungan hukum antara keduanya adalah bahwa H. SyamsuHalaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2020/PN UnhAlam (Tergugat) sebagai Direktur Utama pada PT.