Gugatan Salah Subjek (Error in Subjek)Bahwa dalam posita gugatan poin 1 dan 4 Penggugat mengenai batas danluas tanah berbeda dengan batas dan luas tanah milik Tergugat II, Batastanah yang diuraikan pada poin 1 dalam posita gugatan penggugatmenerangkan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yantok/Mba Rian,sebelah Selatan dengan tanah Fikri Ikhsan, sebelah Barat dengan JalanPalembangJambi dan sebelah Timur dengan tanah Langgeng Widodoseluas = 8.271,5 M2, sedangkan tanah milik Tergugat II sebelah Utaraberbatasan

Gugatan Salah Subjek (Error in Subjek)Seharusnya Tergugat III adalah Alimun Hakim bukan Kepala DesaSukamaju dan Kantor Kepala Desa Sukamaju, karena Kepala Desaadalah Jabatan dan Kantor Kepala Desa adalah Institusi yang tidak dapatHal 23 dari 34 Hal Put. No. 127/PDT/2013/PT.

Dan luas yang digugat dalam posita poin 4adalah seluas = 8.271,5M2, sedangkan tanah yang dioperkan Hak olehTergugat I kepada Tergugat II hanyalah seluas = 4.000 M2, Oleh karenaitu gugatan Error in Subjek , seharusnya gugatan di tolak.Berdasarkan segala uraian dalil eksepsi di atas mohon kiranya majelis hakimmemutuskan Sela Perkara ini dengan Amarnya :Menerima Eksepsi tergugat III danmenolak gugatan Penggugat seluruhnya.II.

Gugatan Salah Subjek (Error in Subjek)Tergugat IV hanyalah pejabat yang menerbitkan Akta Pengoperan Haksesuai ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syaratsyarat yangditentukan oleh undangundang, tidak memiliki kepentingan langsungterhadap Objek sengketa, seharusnya dijadikan Turut Tergugat saja, danobjek tanah yang didalilkan Penggugat bukanlah objek tanah yang dimilikioleh Tergugat I yang dioperkan Hak kepada Tergugat II, ini terlihat dalamdalil gugatan Penggugat poin 1 mengenai batasbatas tanah

Dan luas yang digugat dalam posita poin4 adalah seluas = 8.271,5 M2, sedangkan tanah yang dioperkan Hak olehTergugat I kepada Tergugat II hanyalah seluas = 4.000 M2, Oleh karenaitu gugatan Error in Subjek , seharusnya gugatan di tolak.Hal 27 dari 34 Hal Put. No. 127/PDT/2013/PT. PLG28Berdasarkan segala uraian dalil eksepsi di atas mohon kiranya majelis hakimmemutuskan Sela Perkara ini dengan Amarnya :Menerima Eksepsi tergugat IV danmenolak gugatan Penggugat seluruhnya.II.

Gugatan error in persona dan kurang subjek hukum;e Bahwa terhadap Nota Kesepahaman tertanggal 26 Mei 2010 Nomor09/NKP.PLTMSMS/V/2010, Tergugat sekarang belum menjadi BupatiKabupaten Solok, maka secara hukum Tergugat tidak punya /egalstanding terhadap Nota Kesepahaman tersebut, seharusnya gugatanditujukan kepada siapa yang menandatangani Nota Kesepahaman itusecara pribadi dan meminta untuk disita harta pribadinya, dan bukankepada Tergugat sekarang ini;e Bahwa terhadap gugatan mengenai Nota Kesepahaman

Bahwa adapun kekeliruan Judex Facti yang asensial dalam perkara sekarangini dan selanjutnya dijadikan keberatan dalam memori kasasi ini, sehubunganpertimbangannya tentang kelalaian mengenai pemahaman subjek hukumyang oleh Judex Facti dua subjek hukum dianggap tidak memenuhipersyaratan sebagai pihak berperkara; menafsirkan subjek hukum sebagaipihak berperkara yaitu mengenai perbedaan badan hukum dan manusia yangmenurut Judex Facti merupakan sesuatu yang salah (keliru) di dalammenentukan subjek hukum

yang akan digugat (Vide hal 31 baris 10 putusanPengadilan Koto Baru) menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang telah menggugatPemerintah Daerah Kabupaten Solok karena jabatannya selaku Bupati danjuga menggugatnya selaku diri sendiri adalah merupakan sesuatu hal yangsalah (keliru) didalam menentukan subjek hukum yang akan digugat .... dst;Penafsiran dalam pertimbangan Judex Facti hanya menilai dari sisi formaldan tidak menilai dari segi materiel

Judex Facti telah keliru menilai badan hukum publik (publiek rechts person)dengan manusia pribadi (natuurlijke person), padahal menurut hukum badanhukum (Pemda) adalah sebagai subjek hukum yang bertindak hukumsebagai manusia; yang keduaduanya adalah merupakan subjek hukum.Dalam perkara a quo subtansi gugatan bukan tentang hal perbuatan hukumyang dilakukan oleh alat perlengkapan Negara/Pegawai Negeri Sipil (KepalaDinas Pemda), akan tetapi secara materiel perbuatan hukum oleh pribadiSyamsu Rahim selaku

perjanjian punya Pemohon Kasasi masih berlaku (berakhir 26 Mei2011) justru tanggal 30 September 2010 menerbitkan perjanjian baru kepadaTermohon Kasasi Il; perobuatan semacam ini jelas kehendak pribadi SyamsuRahim dengan memanfaatkan jabatannya;PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugatterdapat kesalahan di dalam menentukan subjek

Subjek yang menajdi pihak sama;3. Objek perkara sama;KEBERATAN PERTAMA : tentang Subjek yang menjadi pihak sama.Bertolak dari pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan NegeriMakassar yang menyatakan subjek dalam perkara ini sama dengan perkarasebelumnya, maka timbul pertanyaan Apakah BENAR subjek dalam perkaraAquo itu Sama dengan subjek perkara sebelumnya?.Ad. 1.

Jika dianggap bahwa SUBJEK / PIHAK dalam perkara aquo samadengan perkara sebelumnya, itu berarti Judex Facti menganggapbahwa LURAH (Tergugat II) dan CAMAT (Tergugat III) bukan sebagaipihak dalam perkara aquo. Lalu timbul pertanyaan apakah dalamHal 14 dari 25 hal Put.

Oleh karena LURAH danCAMAT memiliki fungsi penting dan peran penting pada pembuktianmilik PEMBANDING dan II, maka LURAH dan CAMAT tersebutsebagai subjek hukum. Dan karena sebagai bagian dari subjekhukum dalam perkara aquo memiliki Nubungan hukum denganPARA PEMBANDING, maka LURAH dan CAMAT secara hukum dipandang sebagai pihak dalam perkara aquo untuk menghindariHal 15 dari 25 hal Put.

Dengan demikian karena SUBJEK / PIHAK dalamperkara ini (aquo) berbeda dengan subjek perkara sebelumnya, danunsur pihak ini adalah bagian yang bersifat kumulatif, maka secarahukum perkara aguo ADALAH BUKAN PERKARA YANG NE BIS INIDEM, berdasarkan Yurisfrudensi MARI putusan MARINo.102 k/Sip/1968, tersebut di atas .KEBERATAN KEDUA : tentang putusan yang berkekuatan hukum tetap itubersifat positif .Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Judex FactiPengadilan Negeri Makassar yang menyatakan putusan

Nomor :459/Pdt/2017/PT.Mks2.Bahwa Pembanding/Para Penggugat menyatakan dalam MemoriBandingnya atas keberatan pada point pertama (vide Halaman 5)menyebutkan bahwa judex facti Pengadilan Negeri Makassar sangatkeliru dalam penerapan hukumnya dan menyalahi ketentuan hukumformil yang berlaku mengenai apakah benar subjek dalam perkara a quoitu Sama dengan subjek perkara sebelumnya ? ;Ad. 1.

ABE merupakan 2 subjek hukum yangberbeda, dimana Tergugat merupakan subjek dalam kualifikasi natuurlijkpersoon sedangkan PT. ABE merupakan subyek hukum dalam kualifikasirechts persoon. Sebagai subjek hukum yang berbeda maka masingmasing memiliki harta kekayaan, kewajiban dan tanggung jawab hukumyang terbeda pula. Hubungan hukum antara keduanya adalah bahwa H.Syamsu Alam (Tergugat) sebagai Direktur Utama pada PT.

ABE dengan Tergugatmerupakan dua subjek hukum yang berbeda, antara keduanya memilikiharta kekayaan yang terpisah sehingga tanggung jawabnya pun terpisah.Apakah Penggugat paham arti kata bangkrut ? Dalam pengertian hukumbangkrut identik dengan pailit. Selama ini baik Tergugat maupun PT.

Alasannya sangat sederhana, bahwa Tergugatadalah subjek hukum dalam kualifikasi natuurlijk persoon, sedangkan PT.ABE adalah subjek hukum dalam kualifikasi recht persoon sehinggakeduanya adalah subyek hukum. Lalu bagaimana mungkin subjek hukummemiliki Subjek hukum ? Kesalahan yang terus berulang menunjukanbahwa Penggugat memang tidak paham posisi hukum Tergugat denganposisi hukum PT. ABE, kedua subjek hukum tersebut tidak boleh dileburmenjadi satu.

Namun kenapa akibat daripenguasaan subjek hukum tertentu terhadap tanah sengketa Penggugatmasih merasa menderita kerugian. Dalil ini Sangat tidak rasional sebabsetelah suatu benda dijual, kepentingan hukum penjual terhadap bendatelah beralin kepada pembeli. Dalil Penggugat juga salah dan sangatparah karena yang menguasai tanah sengketa bukan Tergugat melainkanPT. ABE, untuk hal ini Tergugat telah melakukan bantahan pada bagianeksepsi angka 2.

ABE merupakan 2 subjek hukum yangberbeda, dimana Tergugat merupakan subjek dalam kualifikasi natuurlijkpersoon sedangkan PT. ABE merupakan subyek hukum dalam kualifikasirechts persoon. Sebagai subjek hukum yang berbeda maka masingmasingmemiliki harta kekayaan, kewajiban dan tanggung jawab hukum yangterbeda pula. Hubungan hukum antara keduanya adalah bahwa H. SyamsuHalaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2020/PN UnhAlam (Tergugat) sebagai Direktur Utama pada PT.

Sesuaidengan penjelasan Pemohon Banding bahwa biaya tersebut merupakan biaya atas transaksidengan pihak luar negeri yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri;Menurut bahwa biaya ini merupakan biaya atas transaksi dengan pihak luar negeri yang merupakanPemohon Subjek Pajak Luar Negeri dan pihak lawan transaksi sudah menyerahkan SKD tertanggal 31Banding Agustus 2006 dan selanjutnya SKD tersebut sudah Pemohon Banding sampaikan kepadaTerbanding;Menurut Majelis bahwa berdasarkan penelirian Majelis terhadap

;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding telah menyampaikan bukti pendukung berupaSurat Keterangan Domisili Rouse & Co International Limited tertanggal 31 Agustus 2006,Surat Keterangan dari Rouse & Co International Ltd, tertanggal 22 Mei 2012 dan GL Account61019958Biaya PenjualanBiaya Konsultan Trademark;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Surat Keterangan Domisili dan SuratKeterangan Rouse & Co International Ltd., diketahui bahwa Rouse & Co International Ltd.merupakan Subjek Pajak United

Koreksi Biaya Penjualan Hak Patent Transaksi dengan pihak Luar Negerisebesar Rp.881.530.906,00 Menurut bahwa berdasar penelitian voucher giro Nomor 2100003014 diketahui Pemohon BandingTerbanding melakukan pembayaran ke General Patent International sebesar Rp1.294.000,00;Menurut bahwa transaksi dengan Pihak Luar Negeri Rp.881.530.906,00 merupakan transaksi denganPemohon pihak luar negeri yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri;BandingMenurut bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan

persidangan, Majelis meminta kepada Terbanding untuk melakukan pengecekanpada sistem Terbanding mengenai ada tidaknya BUT di Indonesia atas Wajib Pajak luar negeriDonaldson & Burkinshaw;bahwa dalam persidangan, Terbanding menyatakan bahwa tidak terdapat suatu BUT di Indonesia atas Wajib Pajak luar negeri Donaldson & Burkinshaw;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Surat Keterangan Domisili dan SuratKeterangan Rouse & Co International Ltd., diketahui bahwa Rouse & Co International Ltd.merupakan Subjek

Pajak United Kingdom dan dilampiri dengan perincian transaksi antaralRouse & Co International Ltd. dengan Pemohon Banding selama tahun 2008 dengan nilaiinvoice sebesar USD 158,993.16;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Surat Keterangan Donaldson & Burkinshaw,diketahui bahwa Donaldson & Burkinshaw merupakan Subjek Pajak Singapore danmenyatakan bahwa Donaldson & Burkinshaw menyerahkan jasa berupa trademark dan legalaction selama tahun 2008 dengan nilai invoice sebesar USD 2,908.40;bahwa

dikenal sebagai Jalan Boulevard Palem Raya 2326, LippoKarawaci, Tangerang;Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu, meskipunada verzet, banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorrad);Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukaneksepsi dan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:ieDalam gugatan subjek

Bahwa gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai perbuatan yang kabur, dilihatdari subjek gugatan sebagai pihak adalah Henry Daniel Setya (Tergugat 1)secara pribadi, dan PT Berkah Anugerah Abadi Sejahtera (Tergugat II), diwakilioleh Henry Daneil Setya, di dalam hukum acara perdata tidak dikenalpenggabungan dua subjek dengan tuntutan yang sama, karena kedudukanhukum antara subjek orang (pribadi) dengan badan hukum Perseroaan(Perseroaan Terbatas) berbeda, baik mengenai harta maupun tanggung jawabhukum

, dari gugatan Penggugat terlihat clan tergambar Tergugat denganTergugat II adalah subjek yang sama dengan tuntutan yang sama yaitu secarabersamasama telah merugikan Penggugat, sementara kalau benar subjekbadan hukum (Tergugat II) yang merugikan orang lain (Penggugat) semestinyayang dituntut adalah badan hukum tersebut clan hanya Tergugat II saja, tidakmungkin pribadinya (Tergugat I) mewakili Badan Hukum (Tergugat II), atausebaliknya kalau yang merugikan subjek orang/Tergugat pribadi maka yangdituntut

adalah subjek orang/Tergugat , tidak mungkin bertindak untuk badanhukum, karena tidak mungkin Tergugat (subjek pribadi dan Tergugat Il(subjek badan hukum) secara bersamasama melakukan perbuatan melawanhukum, sementara isi gugatan tergambar yang berhubungan hukum danmempunyai kepentingan hukum adalah subjek hukum Henry Daneil Setya(pribadi), oleh karenanya penggabungan dua subjek hukum pribadi dan badanhukum dalam perkara in casu adalah cacad hukum;Dalam Rekonvensi:Halaman 11 dari 18 halaman Putusan

atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan berikut penjelasannya, dalam hal terdapatkesalahan penulisan ataupun ketidakbenaran data yang tercantum dalam AktaKelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran, maka dapat dilakukan pembetulanmaupun pembatalan;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 71 berikutpenjelasannya, pembetulan akta kelahiran hanya dilakukan apabila adakesalahan tulis redaksional yang dapat dilaksanakan dengan atau tanpapermohonan dari orang yang menjadi subjek

Pembetulan inibiasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi)namun belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan Pasal 72 berikutpenjelasannya, pembatalan akta kelahiran dilakukan atas permintaan darisubjek aktanya atau orang lain dengan alasan akta kelahiran tersebutmengandung cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkanpada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, dan hal tersebut dilakukanberdasarkan

Sedangkan untuk pembetulan akta kelahiran karena adanya kesalahantulis redaksional merupakan kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil yangbersangkutan untuk melaksanakannya sepanjang kutipan akta kelahiran belumdiserahkan kepada subjek aktanya;Menimbang, bahwa akan tetapi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanternyata tidak

mengatur tentang bagaimana pembetulan terhadap akta kelahiranyang kutipan aktanya sudah diserahkan kepada subjek aktanya;Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1511/Pat.P/2019/PN SbyMenimbang, bahwa oleh karena untuk pembetulan terhadap aktakelahiran yang kutipannya sudah diserahkan kepada subjek aktanya tidak diaturlebih lanjut oleh UndangUndang yang bersangkutan, dan jika dihubungkandengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang

Syahranie, Perum Pondok Alam Indah Blok D.4 Samarinda sebagaiTergugat/Pembanding;Menimbang, bahwa dengan penyebutan tentang subjek Tergugat/Pembandingtersebut diatas yaitu Boyke Andrea Noviza/PT.

Delapan Mandiri Pratama dimanakeduanya adalah merupakan subjek hukum yang berbeda akan tetapi dalam gugatan iniseolah dijadikan menjadi satu kesatuan hanya dipisahkan dengan tanda strip miring,hal ini membuat tidak jelas apakah yang digugat adalah Boyke Andrea Noviza sebagaipribadi atau ditujukan kepada PT.

Delapan Mandiri Pratama sebagai badan hukum ataukeduaduanya, subjek Tergugat dalam hal ini harusjelas karena akan berimplikasihukum terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada siapa dimintai pertanggungjawaban pelaksanaan putusan apakah kepada Boyke Andrea Noviza secara pribadi ataukepada PT.

Delapan Mandiri Prama, oleh karena dalam gugatan inipenegasan terhadap keduanya tidak jelas bahkan seolaholah menjadi satu kesatuan,dengan demikian subjek Tergugat/Pembanding dalam perkara ini tidak jelas, makagugatan dinyatakan tidak jelas;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas pengadilan tingkatbanding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama karenanya putusanpengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan karenanya dibatalkan danmengadili sendiri, gugatan tidakjelas

Bahwa Pemohon adalah selaku Subjek Pajak sebagaimana yangdisebutkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24Tahun 2011, dimana Pemohon adalah Wajib Pajak yang telahmengambil/memanfaatkan air permukaan;3. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh Dinas PendapatanDaerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Penetapan Harga DasarAir untuk Pajak Air Permukaan kepada Pemohon dengan tidakHalaman 2 dari 26 halaman.

atauBadan yang dapat melakukan pengambilan dan/ataupemanfaatan air permukaan;(2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atauBadan yang melakukan pengambilan dan/ataupemanfaatan air permukaan,Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 Tahun2011;Pasal 1 butir 31:Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapatdikenakan Pajak;Pasal 39:(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yangmelakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan airpermukaan;(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi

Padahal selaku subjek pajak yang samadengan Pembangkit Listrik PT. PLN (Persero) adalahPemohon Uji Materiil dengan PLTAnya yang mempergunakanAir Permukaan untuk pemutar turbinnya (Pasal 1 butir 18UndangUndang Nomor 8 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 butir 24Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 Tahun2011); Bahwa, dengan adanya Pasal 9 Ayat (3) Peraturan GubernurSumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011 yang hanyamemberlakukan subjek pajak kepada PT.

Putusan Nomor 4 P/HUM/2016selaku subjek pajak yang ditetapbkan dalam UndangUndangNomor 28 Tahun 2009 Jo.

Pembangkit Listrik Rp 75, /Kwh;Bahwa menurut Pemohon, selaku subjek pajak Surat Ketetapan PajakDaerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Penetapan Harga Dasar Air Untuk Pajak Air Permukaankepada Pemohon dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 9ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011sebesar 75.

., mengingat subjek danobjek gugatan dalam perkara ini sudah berbeda;Bahwa gugatan Penggugat kabur terhadap subjek dan objek gugatan karenatidak jelas dan tidak lengkap; antara lain sebagai berikut:Subjek Gugatan;Subjek Penggugat :1.Bahwa Penggugat tidak jelas menunjukkan identitas karena fakta yang adaPenggugat bukan Warga Negara Indonesia (tidak punya KTP asli). KalaupunHal. 11 dari 30 hal. Put.

Nomor 390 K/Pdt/2013Penggugat menyebut identitas sesuai KTP, fakta hukum membuktikan yangdiyakini oleh Para Tergugat bahwa yang dimiliki adalah berupa foto copyKTP dan bukan bukti asli KTP;Karena Penggugat sebenarnya sudah menjadi Warga Negara Amerika,karena bila tidak jelas siapa subjek hukum Penggugat maka putusannyatidak dapat dilaksanakan;(Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332K/SIP/1971 tanggal 10 Juli1971);2.

Oleh karena itu Akta Notaris tersebut tidak dalam kualitasyang bisa menjadikan Penggugat sebagai subjek gugatan dan untuk itugugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Subjek TergugatTergugat:Bahwa gugatan yang tidak jelas dan tidak lengkap terhadap subjek Tergugat Tergugat untuk itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;(Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429K/SIP/1971, tanggal 10 Juli1971).Dalam hal ini alasan keberatan Para Tergugat adalah sebagai berikut :a.

Bahwa sedangkan khusus untuk Tergugat Ill sudah meninggal maka harusdigantikan Ahli Warisnya dimana Ahli Warisnya ada 3 (tiga) orang tetapitelah digugat oleh Penggugat hanya 1 (satu) Ahli Warisnya yakni PieterWijaya (salah satu Ahli Waris dari Tergugat Ill); sementara istri dan anakyang lain dari Tergugat Ill masih hidup dan tidak ikut digugat olehPenggugat, jelas subjek gugatan kabur karena subjek gugatan tidak lengkap;Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;.

Nomor 390 K/Pdt/2013bukti dimaksud akan dipergunakan untuk bukti penentuan kepemilikan,maka keterangan hak waris yang hanya dikeluarkan oleh Notaris tidakmempunyai kekuatan hukum berlaku dan tidak bisa dijadikan dasarhukum pewarisan;Untuk itu Termohon Kasasi tidak dalam kualitas selaku subjek yang bisamenggugat;Bahwa subjek Para Pemohon Kasasi yang digugat ternyata tidaklengkap, maka terhadap subjek Para Pemohon Kasasi dimaksud harusdinyatakan tidak dapat diterima;(vide Putusan Mahkamah Agung RI.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata atas satu subjek hukumterdapat dua nama yang berbeda yaitu CHE CHUA dan TAN CHE CHUAAls ANI.3.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subjek hukum yangberbeda yang berbeda nama tersebut kiranya perlu. penetapanpengadilan yang menyatakan bahwa nama CHE CHUA dan TAN CHECHUA Als ANI adalah satu subjek hukum yang sama, bahwa untukkeperluan itu pemohon terlebin dahulu harus mendapatkan izin daripengadilan setempat.5.

TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa suami pemohon terlahir dengan nama CHE CHUAdilahirkan di Pontianak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 10041/Disp/2010yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, danpemohon juga mempunyai Serifikat Hak Milik (SHM) dengan nama TAN CHECHUA ALIAS ANI sesuai dengan Sertitifikat Hak Milik (SHM) Nomor 980 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak adalah satusubjek hukum yang sama;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas satu subjek

memeriksa dan mengadili perkara Aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ada dua nama yangberbeda yaitu CHE CHUA yang dikeluarkan oleh Asisten PemerintahanKabupaten Kubu Raya (buktiP4), dan nama TAN CHE CHUA ALIAS ANIsesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 980 yang dikeluarkan oleh BPNKabupaten Pontianak (bukti P9), karena ada dua nama yang digunakan yaituCHE CHUA dan TAN CHE CHUA ALIAS ANI, maka pemohon memilin salahsatu dan menggunakan nama TAN CHE CHUA ALIAS ANI:Menimbang, bahwa atas subjek

No.646 K/Pdt/201 1KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurnayang memuat kebenaran materiil dan kebenaran formil tentangkebenaran subjek dan objek yang tertera didalam akta tersebut,sebagaimana dimaksud Pasal 1870 KUHPerdata; Dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa orang dengan identitas nama H.

Notaris/PPAT di Jakarta adalah akte otentik yang menuruthukum vide pasal 1870 KUHPerdata memiliki kKekuatan pembuktianyang sangat sempurna tentang kebenaran subjek hukum yangmembuat perjanjian maupun objek yang diperjanjikan;2.

Bahwa oleh karena akte otentik tersebut memiliki Kekuatan pembuktianyang sangat sempurna tentang kebenaran materiil dan kebenaranformil atas subjek hukum dan objek dalam akte tersebut, menuruthukum tidak dapat dilemahkan oleh buktibukti yang berada padaderajat dibawah akta otentik.

Oleh karena Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKHMT) No.83 tanggal 31 Juli 2006 itu merupakan akteotentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurnatentang kebenaran subjek dan objek yang tertera dalam akta tersebut,maka subjek hukum H. Djamaludin yang tertera didalam akta tersebutmenurut hukum harus dinilai kebenarannya sepanjang tidak adaputusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakanbahwa subjek hukum tersebut bukan H. Djamaludin;4.

Dengan demikian pertimbanganjudex facti tingkat banding dalam menilai subjek hukum H.

Subyek hukum Tergugat tidak lengkap: Bahwa subjek Hukum yang digugat oleh para Penggugat dalamgugatannya tidak lengkap. Para Penggugat dalam posita gugatannyapada poin 02, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 selalumendalilkan kendaraan bermotor/mobil dengan Merk Isuzu PantherTouring Mt, tahun 2002, warna C.H Brown, No.rangka MHCTBR 54F2K238981, No. Mesin E238981, No.

perkara ini pihak ketiga yang menguasai kendaraan bermotor mobil (objek sengketa) tidak ditarik sebagai subjek yang ikut digugatdengan demikian menurut putusan Mahkamah Agung yang telah menjadiYurisprudensi (Putusan MA 25 Mei 1977 No. 602 K/Sip/1975, gugatantersebut "telah kekurangan subjek" oleh karenanya telah pantas gugatanHal.8 dari 22 hal.Put.No.1543 K/Pdt/2009para Penggugat tersebut ditolak atau setidaktidaknya diyatakan tidakdapat diterima; Bahwa subjek hukum yang digugat oleh para Penggugat

selaku Kreditur oleh karenanyaapabila Agus SK tidak dijadikan subjek dalam perkara ini gugatantersebut telah kekurangan subjek, maka pantas jika gugatan ini ditotakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (YurisprudensiMARI tanggal 11 November 1975 No. 1078 K/sip/1972 dan tanggal 13Mei 1975 No. 151 K/Sip/1975;B.

dalamgugatannya para Penggugat menyebutkan bahwa Saudara Agus SK lah yangmeminjami uang kepada Penggugat Il dengan jaminan 1 unit mobit merk IsuzuPanther Touring Mt bahwa dengan demikian maka haruslah Agus SK juga harusditarik sebagai subjek dalam perkara ini, bahwa dengan tidak ditariknya AgusSK menjadi kekurangan subjek hukum sehingga harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan para Penggugat prematur, bahwa di dalam poin 20gugatannya para Penggugat menyatakan

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan PengadilanNegeri Yogyakarta yang diperkuat oleh putusan Pengadilan TinggiYogyakarta yang hanya mengabulkan eksepsi Tergugat I/PemohonKasasi dan Tergugat mengenai kekurangan subjek hukumnya saja.Bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa:a. Para Penggugat/para Termohon Kasasi telah salah dalammenyebutkan alamat Tergugat /Pemohon Kasasi;b.

melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Tanpa hak atau melawan hukum ;3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa pengadilan mempertimbangan terpenuhi tidaknya unsurunsur tersebut sebagai berikut:Tentang unsur ke1: Setiap orang :Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan Undangundang adalah subjek

Bahwaunsur Barang Siapa ini menunjukkan subjek hukum pidana yang menurut Mulyadidan Barda N. Arief, dalam bukunya Teoriteori dan Kebijakan Pidana, pengertian"subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan". Bahwa terdakwamememenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyaikemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang diperbuatnya.

Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidairyaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya sebagai berikut:e Setiap orang ;e Secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menguasai,menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukantanaman ;Menimbang, bahwa pengadilan mempertimbangan terpenuhi tidaknya unsurunsur tersebut sebagai berikut:Tentang unsur ke1: Setiap orang :Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan Undangundang adalah subjek

pelaku dari suatu tindak pidana.Dari faktafakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksidan terdakwa dalam perkara ini, diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwaDarmelli Bin Laso adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadarisepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukumdihadapkan di muka persidangan yang identitas lengkapnya telah kami uraikan dalamsurat dakwaan kami dan di bagian awal tuntutan pidana ini.

Setiap orang;Menimbang, bahwa yang di dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenaiSiapa yang dimaksud dengan setiap orang, namun berdasarkan penafsiransistematis oleh Majelis Hakim, makna setiap orang merujuk pada subjekbiologis yang alami (naturlijk person) serta subjek yang dibentuk undangundang yaitu badan hukum (rechtperson) dalam hal ini korporasi;Menimbang, Majelis Hakim berpandangan setiap orang secarafilosofis menunjukkan subjek

ADHY PUTRA Bin MASEHIyang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memilikiidentitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam PDM345/ SGT / 08 /2021 tanggal 16 Agustus 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yangsedang dihadapkan di depan persidangan memang benar TerdakwaHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgtsebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidakterdapat unsur kekeliruan mengenai orang (error in persona);Menimbang, bahwa subjek

delik setiap orang dalam rumusan deliktidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yangdiajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yangmelanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan bagian inti maupun unsurunsur delik terlebin denganmenghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan kepersidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsurunsur

delik tersebutterpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik makasetiap orang sebagai subjek delik (normadressaat) adalah terpenuhi;Ad.2.

dihubungkan denganTerdakwa sebagai subjek delik atau pelaku maka rumusan setiap orangadalah telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa ADHY PUTRA BinMASEHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai subjek hukumtelah melakukan tindak sebagaimana Pasal 112 Ayat 1 UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukanoleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Idiom bersilatlidah ini dilekatkan pada subjek kau yang merujuk juga pada si wajahcantik dan predikat pandai, artinya penutu menganggapsi wajah canticatau kau ini pandai berdalih atau memutarbalikan perkataan.

Kemudiankalimat bersilat d membohongi kalimat tersebut adalah ragam cakapBahasa Indonesia yang ditulis tidak utuh karena ditemukan fonem d(dalam konteks kalimat tersebut cenderung bermakna dan, dengan)kata membohongi dalam kalimat tersebut dilekatkan pada subjek kauyang merujuk pada si wajah cantik dan objek banyak orang. Hal iniberarti penutur menganggap kau atau si wajah canti berbohong kepada/ mendustai banyak orang.

Kemudian kata licik dalam kalimat tersebutmerupakan adjektiva yang berfungsi sebagai subjek yang menerangkankata sebelumnya, yaitu manusia. Hal ini berarti penutur menganggapmanusia (subjek yang dia maksud) dilekati sifat banyak akal yang buruk,pandai menipu/culas/curang. Kemudian kata menggelapkan merupakankata kerja yang melekat pada subjek dia dan pelengkap uang.

Kalimat tersebut akan bermuatan pencemaran nama baik jikasubjek yang dimaksud memiliki identitas yang jelas dan nama baiknyadilindungi oleh hukum;Bahwa Ahli menjelaskan kalimat Memang benar2 manusia licik yangtidak tau diri kalimat tersebut bermuatan penghinaan karena seperti yangsudah dijelaskan diatas, kalimat ini melabeli subjek manusia dengan katasifat yang bermakna negatif. Ditambah lagi pernyataan ini bias dilihat oleh10public.

Kalimat tersebut akan bermuatan pencemarannama baik jika subjek yang dimaksud memiliki identitas yamh jelas dannama baiknya dilindungi oleh hukum;AHLI YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom Bahwa Ahli menerangkan memiliki keahlian di bidangBahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan mendistribusikaninformasi elektronik adalah perbuatan menyebarluaskan informasi ataudokumen elektronik melalui media elektronik seperti web, mailing list,social media.

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipilyang mengalami kesalahan tullis redaksional adalah menjadi wewenang PejabatPencatatan Sipil sesuai Pasal 71 UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta yang dimaksud adalah padasaat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atauakan diserahkan kepada subjek

UndangUndang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukantidak mengatur mengenaib pembetulan akta yang terdapat kesalahantulisredaksional dimana akta telah diserahkan kepada subjek akta, namun demikianapabila Pejabat Pencatatan Sipil tidak bersedia melakukan pembetulan kesalahanredaksional yang mana akta yang lamadiserahkan kepada subjek akta denganalasan dalam register akta kematian telah tertulis sama dengan kutipan aktakematian

dan pada akhirnya Pejabat Pencataan Sipil memerintahkan subjek aktaHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN Skhuntuk memohonkan Penetpan terlebin dahulu kepada Pengadilan, maka menurutHakim hal dalam permohonan tersebut dapatlah diterima yang selanjutnya akandiperikSa mengenai kesalahan redaksional tersebut apakah ada benang merahyang terait dengan dokumen pribadi subjek akta yang dalam hal ini adalahdokumen Pemohon yang dpat mendukung untuk pembetulan kesalahanredaksional tersebut;Menimbang

Pengiasan Desa Dauh Puri KauhDenpasar Barat Kota Denpasar ;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat alat bukti P 1, P 2 dan P 3dapat membuktikan perihal kediaman dari subjek hukum yang akan diampu(Curatele) yaitu Hendro Laksono, dan sesuai dengan alat bukti P 1, P 2 dan P3 tersebut diatas, subjek hukum yang akan diampu yaitu Hendro Laksonoberkediaman di Jalan Teuku Umar No.56, Br.

Pengiasan Desa Dauh Puri KauhDenpasar Barat Kota Denpasar yang merupakan daerah hukum PengadilanNegeri Denpasar;Menimbang, bahwa oleh karena Hendro Laksono sebagai subjek hukumyang akan diampu (Curatele) berkediaman di daerah hukum Pengadilan NegeriDenpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa danmengadili Permohonan Pengampuan atas Hendro Laksono ;Hal 5 dari hal 8 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2020/PN.Dps.Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah HendroLaksono, dapat

ditaruh di bawah pengampuan, dan untuk mempertimbangkan haltersebut, Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 433 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak ataumata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun Jika ia kadangkadang cakapmempergunakan pikirannyaMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 2 dan alat bukti P 3,subjek hukum yang bernama Hendro Laksono lahir di Madiun, pada

tanggal 08Nopember 1947, sehingga usianya sekarang kurang lebih adalah 72 (tujuh puluhdua) tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Hendro Laksono telahdewasa menurut hukum (vide Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);Menimbang, bahwa pada asasnya setiap subjek hukum yang telahdewasa menurut hukum haruslah dipandang cakap hukum, kecuali apabila subjekhukum tersebut berada di bawah pengampuan yang disebabkan karena dalamkeadaan dungu, atau sakit otak, atau mata gelap, atau pemboros;Menimbang

bicara sudah susah untuk mengerti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi INEKEHELYAMARTHA,SE dan IRINE HERMINA TIRIN, dalam kesehariannya, HendroLaksono hidup dalam kondisi bukan seperti orang normal pada umumnya, karenaHendro Laksono sering tidak pernah menyambung atau merespons dengan tepatjika diajak berkomunikasi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 6 serta dikuatkan alat buktiketerangan Saksi INEKE HEYAMARTHA,SE dan IRINE HERMINA TIRIN, Hakimberkesimpulan bahwa Hendro Laksono, subjek

Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa kurangpihak subjek berperkaranya atau subjek Tergugat/Turut Tergugatnyatidak lengkap (execeptio plurium litis consortium), Karena PTMillenium Atlantic Securities tidak ditarik sebagai subjek berperkara,padahal Fireworks Ventures Limited membeli piutang dari PTMillenium Atlantic Securities selaku penjual tersebut, oleh karenanyapatut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Yang ada 7 subjek hukum Pemberi Pinjaman PerjanjianKredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut adalah Bank PDFCI, BankMulticor, Bank Rama, Bank Indovest, Bank Finconesia, Bank ANK,Bank Dharmala;Bahwa dengan demikian telah teroukti menurut hukum bahwagugatan salah subjek Turut Tergugatnya (error inpersona), karena PTBank Windu bukan dan tidak merupakan subjek Perjanjian KreditNomor 08 Tahun 1995 tersebut, oleh karenanya patut dan adilapabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquomenyatakan

Eksepsi Tentang Gugatan Salah Subjek Turut Tergugatnya (error inpersona), karena Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, SH dalam Perjanjian JualBeli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) tersebutHalaman 23 dari 58 Hal. Put.

Nomor 531 PK/Padt./201512.08 Tahun 1995 tanggal 28 November 1995 yang dibuat di hadapan HendraKaryadi, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga objek dan subjek perkara a quoadalah sama dengan objek dan subjek dalam perkara Nomor490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., yaitu Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor08 Tahun 1995, tanggal 28 November 1995 yang dibuat antara pihakPemohon Peninjauan Kembali keIl (PT. Geria Wijaya Prestige) denganpihak Bank Sindikasi i.c. Termohon Peninjauan Kembali keIl (PT.

Dasar Gugatan / Objek Gugatan :Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 28November 1995, dibuat dihadapan HendraKaryadi, S.H., Notaris di Jakarta;PihakPihak / Subjek Gugatan:PT. GRIYA WIJAYA PRESTIGE,sebagai: Penggugat. Dasar Gugatan / Obyek Gugatan :Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 28Nopember 1995, dibuat dihadapan HendraKaryadi, SH, Notaris di Jakarta ;PihakPihak / Subjek Gugatan :PT. BANK AGRIS (d/h.FINCONESIA,sebagai: Penggugat.PT. BANK Halaman 41 dari 58 Hal. Put.

Subjek gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Bahwa objek perkara penggugat kabur dan tidak jelas, didalamgugatan penggugat terkait dengan subjek hukum dalam gugatanpenggugat, maka dengan tidak jelasnya subjek hukum dalam perkaratersebut maka dapat menyebabkan kekeliruan dalam putusannantinya;> Bahwa dalam hal ini tergugat bukan sabjek hukum yang harusdituntut untuk mengganti kerugian yang dialami olehpenggugat; Bahwa dalam gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawanhukum yang ditujukan

Subjek gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel); 2.

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;Bahwa subjek hukum dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kurang subjek hukum;Bahwa Tergugat bukan subjek hukum yang harus dituntut ;Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepadaTergugat tidak memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdata secarakumulatif ; Bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawanhukum dengan kerugian Penggugat dan tidak ada kesalahan yangdilakukan Tergugat ; Bahwa masalah kerugian Penggugat tidak ada hubungan sama

hukum yangharus dituntut menurut majelis eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagaiberikut : Menimbang bahwa pengertian subjek hukum dalam hukum Perdataadalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkanwewenang hukum (rechtsbevoegheid), sedangkan yang dimaksud denganwewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek darihakhak.Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memilikihak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dimana yang termasuk dalamsubjek hukum

hukum(manusia/orang) sebagai Tergugat dalam posita gugatan aquo tidak jelas (tidakHal 27 dari 30 Put No.6/Pdt.G./2018/PN.Spnterang, tidak nyata, tidak tegas dan tidak ditarik) sebagai subjek hukum dalamgugatan aquo sebagai pihak, dalam artian bahwa masih ada subjek hukum lainyang harus dituntut atau ditarik sebagai pihak dalam hal ini adalah BESLYTUMANGGOR yang merupakan sopir truck dengan Nomor Polisi B 9201 SMKyang dikirim atau diperintahkan oleh Tergugat KASTA HERMAN untuk datangke gudang usaha