Ditemukan 122638 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diteruskan ditetapkan diterapkan ditugaskan dijelaskan
Pengadilan PA BLAMBANGAN UMPU Perdata Agama
Register : 04-01-2021 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0005/Pdt.G/2021/PA.Bbu
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 18
  • tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapatdinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak(broken marriage) yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika dinasehati Termohon selalu membantah, sehingga telah terdapat alasan untuk berceralsebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan
    Oleh karena itu, manakala suami istridalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapatmewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka padadasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilainilai dan tujuan luhur danmulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 21-09-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 103/Pdt.P/2016/PA.Bjb
Tanggal 4 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 6
  • Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman155, yang diambil alin sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:fae Cee ill gga Le Line) AG5 aslLally saLdls pall Gls oy!Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 103/Padt.P/2016/PA.
    Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yangdiriwayatkan oleh Bukhari:abavall SY Std abe y agle ail chee alll oy) ate alt ey an) Gy Akal Ye(co tEall ol 5.5) alucall 8lSI) Sr py y alsArtinya:Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidakberhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orangmuslim Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada alQuran surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahliwaris yang sah dan bagiannya masingmasing
Pengadilan PA JENNEPONTO Perdata Agama
Register : 28-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Jnp
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 13
  • yangterkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf aKompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawanhukum, karena itu tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugatadalah patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugatdengan Tergugat (PENGGUGAT dan TERGUGAT) yang dilangsungkan padabulan Januari tahun 2000 di Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf aKompilasi Hukum Islam ditegaskan
    No.302/Pdt.G/2019/PA.Jnp.dipertimbangkan itsbat nikah penggugat tersebut di atas, maka selanjutnya akandipertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat di bawah ini sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 21-07-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 189/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 16 Agustus 2017 — - PEMOHON I - PEMOHON II
17 — 13
  • dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan BukuIl Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan keberatan dari pihakpihak lainhingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara inidilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon Idan Pemohonll;Menimbang
    Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakanurusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwakewenangan
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Perceraian
Register : 27-04-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 03-03-2017
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 361/Pdt.G/2016/PA.Sgm.
Tanggal 20 Juli 2016 — Pemohon Vs Termohon
15 — 7
  • akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohondan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsungselama 4 bulan; Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon danTermohon ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangatditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusahamembentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
    hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuail dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama
Register : 22-06-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.PST
Tanggal 20 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 9
  • yang berbunyi:Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan,maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesualdengan bunyi lafaznya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dandikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (i) KompilasiHukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talaksatukhuli Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan
    kediaman di wilayah KUA Kecamatan Siantar Martoba, KotaPematangsiantar dan berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P, pernikahanPenggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA Kecamatan SiantarSitalasari, Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasalinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantarkepada PPN KUA Kecamatan Siantar Sitalasari dan Kecamatan SiantarMartoba, Kota Pematangsiantar untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, sebagaimana akan ditegaskan
Pengadilan PA SANGATTA Perdata Agama
Register : 10-11-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.Sgta
Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 6
  • rumahkarena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ; Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agarhidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
    No 0404/Pdt.G/2017/PA.SgtaHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; Perselisihan dan pertengkaran tersebut
Pengadilan PA SANGATTA Perdata Agama
Register : 24-09-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0403/Pdt.G/2018/PA.Sgta
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
  • No 0403/P dt.G/2018/PA.S gtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 30-03-2010 — Putus : 05-04-2010 — Upload : 23-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 300/Pdt.P/2010/PN.Kds
Tanggal 5 April 2010 — S U K A R D I
11 — 4
  • sekarang karena kesibukan Pemohondengan istrinya SITI ROHMAH, kelahiran anaknya yang bernama MUHAMAD FADLIARDIANSYAH itu belum dibuatkan Akta Kelahiran, maka oleh karena itu untuk persyaratan dan proses pembuatan Akta Kelahiran terlambat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukandiperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kudus (vide bukti surat P1, P2,P3, P 4); Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndangUndang No.23 Tahun 2006jii tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 13-12-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 256/Pdt.P/2016/PA Sgm
Tanggal 28 Desember 2016 — Pemohon I Pemohon II
13 — 3
  • Pemohon Il atas permohonan isbat nikah yang telahdiajukannya, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil memberikanpemahaman kepada Pemohon dan Pemohon Il, sehingga atas penjelasanMajelis Hakim tersebut Pemohon dan Pemohon II menyatakan secara lisan dipersidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memikirkankembali prosedur pengajuan permohonan isbat nikah atas pernikahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. joyurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan
Pengadilan PTA SAMARINDA Perdata Agama Perceraian
Register : 30-07-2012 — Putus : 05-09-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PTA SAMARINDA Nomor 31/Pdt.G/2012/PTA.Smd
Tanggal 5 September 2012 — Pembanding vs Terbanding
35 — 12
  • KHI sebagaimana putusanMajelis Hakim Pertama pada halaman 16, yang dapat dijunctokan dengan Pasal 134 KHIadalah Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa selain itu, pencantuman dan pengambilalihan pendapatMuhammad ibn Umar dalam kitabnya Nihayatuz Zain (Putusan, hal. 21) dan dalilfighiyyah dari Kitab AlMuhadzdzab (Putusan, hal.22) adalah tidak tepat, oleh karenadikabulkannya gugatan cerai tidak sematamata tergantung pada ketidaksenangan/kebencian isteri kepada suaminya sebagaimana ditegaskan
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Jbg
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 3
  • melalui Kuasanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaberalasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan ParaPenggugat melalui Kuasanya untuk mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dariPara Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan, maka Gugatantersebut haruslah dinyatakan dicabut ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan dicabut,sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv ditegaskan
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 06-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6698/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 3
  • Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PasalPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa Perceraian dapatterjadi karena alasan bahwa antara suami isteri terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga10.
    Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
    Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahansurat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat lEdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
Pengadilan PA PANDEGLANG Perdata Agama
Register : 20-02-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Pdlg
Tanggal 30 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 1
  • Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
    yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
    Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 01-11-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 09-02-2017
Putusan PA TANGERANG Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 25 Januari 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
17 — 4
  • dalildalil permohonan Pemohontelah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (expressis verbis) danmempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende bewjskracht), namun karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian (person recht) yang berkaitan eratdengan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhurdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri danmengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan
    atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
    TngMenimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut di atas adalah sematamata ditujukan pada eksistensiatau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanoa mempersoalkan siapayang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinyaperselisinan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telahmengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untukdiperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumberperselisihan
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 30-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3705/Pdt.G/2019/PA.Tgrs
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
  • Tgrs.mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, sertauntuk menghindari kKemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan, sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor
    atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
    hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 23-04-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 305/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
YOHANES Alias ANDRI
15 — 5
  • Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataanbarang siapa atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagaisubjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab,kecuali secara tegas undangundang menentukan lain;Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini,maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaandaarheid) tidakperlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengankemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-10-2010 — Upload : 09-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892 K/PDT/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — MULYADI, DK VS RAMLI ALIAS LIE WIE, DK
25 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Patokan ini sesuaidengan azas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata:persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yangmembuatnya. Prinsip ini disebut dengan contract party pada satu segi,dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian padasisi lain. Selanjutnya pasal ini juga menegaskan persetujuan tidak dapatmenimbulkan kerugian kepada para pihak ketiga. Sebaliknya pihak ketigatidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut ;7.
    Bahwa demikian pula sebaliknya, pihak ketiga tersebut tidak dapatdijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat, orang yang akanditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 1270K/Pdt/1991, yang menyatakan suatu perjanjian kerja sama sesuai denganketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka.Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat dan II yang tidak ikutmenandatangani perjanjian adalah keliru
    haknya pada tanggal 23 September1980, sedangkan Akta Penjualan dan Pembelian No. 162 dibuat padatanggal 23 Maret 1983 ;Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat danPara Termohon Kasasi/TergugatTergugat adalah hubungan perdatadalam bentuk jual beli dan jual beli tersebut telah dilahirkan setelahtercapainya sepakat, mengenai barang dan harga ;Bahwa begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang danharga, maka lahirlah jual beli yang sah ;Bahwa sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum
Register : 19-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Sml
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.PRASETYO PURBO, S.H.
2.ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, S.H.
Terdakwa:
GOTLIF LUTURMAS Alias OTIS
48 — 16
  • Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintasMenimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwayang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yangdigerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yangberjalan di atas rel;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 24 UndangUndang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwayang
    Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tigapuluh) hari.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa yangdimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiriatas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barangatau benda berwujud maupun tidak berwujud;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerusakan kendaraandan/atau barang
Pengadilan PTA MAKASSAR Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 22-10-2012 — Putus : 26-12-2012 — Upload : 25-01-2013
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 137/Pdt.G/2012/PTA.Mks
Tanggal 26 Desember 2012 — Pembanding VS Terbanding
50 — 19
  • diri tidak berwenang mengadili perkara yangdiperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atautermasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mestidilakukan secara exofficio meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dimaksud ;Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,ditegaskan
    bahwa : Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, objeksengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersamasama perkara sebagaimanaHal. 5 dari 16 hal Put.No.137/Pdt.G/2012/PTA.Mkscedimaksud dalam Pasal 49, kemudian pada penjelasan ayat (2), ditegaskan bahwa :Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligusmemutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketayang
    No. 34 K/Sip/1960, tanggal3 Februari 1960, ditegaskan bahwa surat petuk pajak bumi bukan merupakan buktimutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam pajakbumi tersebut, maka bukti P.6 berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(obyek sengketa) tahun 2012 atas nama Suparman bin Wahab, hanya dapat dinilaisebagai petunjuk, sedangkan bukti P.7 berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No.161,tanggal 20 November 1978, atas nama Suparman Wahab (penggugat II/terbanding), atasseluas