Dgtanggal 07 Desember 2020 dan tanggal 22 Desember 2020, Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidakdisebabkan oleh alasan yang sah;Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil, maka bagi pegawaiNegeri Sipil dalam mengajukan perceraian harus tunduk kepada PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil yaitu seorang pegawai negeri

Dglperkaranya dan sekaligus memberikan peringatan kepada Pemohonkemungkinan sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, namunPemohon melalui Kuasanya tetap bertekad untuk melanjutkan perkaranya danPemohon menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Januari 2021 yangmenyatakan bahwa Pemohon bersedia dan siap menanggung segala resikokepegawaian akibat perceraian ini;Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupayamenasihati Pemohon melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumahtangganya

dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai PNS belummendapatkan surat izin ataupun penolakan untuk bercerai dari atasanlangsungnya atau pejabat yang berwenang itu, maka majelis hakim menasehatiPemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan mencabut perkaranyadan sekaligus memberikan peringatan kepada Pemohon kemungkinan sanksipemberhentian sebagai Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 16Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun Pemohon melalui Kuasanyatetap bertekad untuk melanjutkan perkaranya dan bersedia membuat danmenyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 07 Januari 2021 yang menyatakanbahwa Pemohon bersedia dan siap menanggung segala resiko akibatperceraian ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon

;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P1, P2, Saksi 1 danSaksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29Januari 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dan dikaruniai 2 orang anak;2 Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin atasan untukbercerai dengan Tergugat;3 Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

pihak tidak melaksanakan kewajibannyasebagaimana layaknya suami istri;Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untukmendamaikan kedua belah pihak;Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugatdengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapat disimpulkan faktahukum sebagai berikut:1ZBahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah mendapat izin atasan untukbercerai dengan Tergugat;Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak ada surat keterangan adanyagugatan Penggugat dari atasan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 tidak rukun lagi sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh, Tergugat seringberbohong, Tergugat sering marahmarah dan merusak perabot

Negeri Sipil telah mendapatkan izinatasan untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Pengadilanmenilai bahwa Penggugat sangat bersunguhsungguh untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak ada suratketerangan dari atasan Tergugat tentang adanya gugatan Penggugat meskipun ia telahdipanggil secara resmi dan patut dan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo.

Sedangkan surat izinperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI.Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipildan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah RI.

Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawianan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, Ketentuan dalam peraturan tersebut sesungguhnya tidak mengikatwaktu bagi seorang Pegawai Negeri Sipil mengajukan perkara di Pengadilan, Namun jikapada proses persidangan perkara ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belummemiliki izin perceraian dari atasan, maka Majelis Hakim harus memberikan kesempatanuntuk mendapatkan izin perceraian dari atasan dalam kurun waktu enam bulan supayaPegawai yang bersangkutan

terhindar dari sanksi hukum kepegawaian pasal 16,diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa permohonan sendiri, halini sesuai dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (3)Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensiwajib menyerahkan sebagian gajinya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensisetiap bulan sampai Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi kawin lagi;Menimbang, bahwa untuk nafkah iddah, karena Penggugat Rekonvensi telahmendapat setengah dari gaji Tergugat Rekonvensi, maka nafkah iddah bagi isteri telahterpenuhi

Sedangkan istri hanya sebagai iburumah tangga dan masih menanggung beban pinjaman di Bank (KreditProfesi PNS) sampai dengan Tahun 2015;Bahwa Penggugat memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)bermula dari sebagai tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) padaDinas Pertanian dengan status Tenaga Honorer dari Tahun 1983 sampaidengan Tahun 1988 dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) masih pada Dinas Pertanian pada Tahun 1988 dan penghapusanCPNS pada Tahun 1989 masih dipekerjakan

Negeri Sipil atas namaMuhamad Nasir (Penggugat) yang Penggugat terima tanggal Juni2010 dan dengan adanya Surat Keputusan Bupati tersebut Penggugatmengajukan keberatan, yang diajukan pada tanggal 11 Juni 2010 danoleh Bupati Surat Keputusan tersebut beserta surat keberatan PenggugatHalaman 5 dari 11 halaman.

Negeri Sipil;3 Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut kembaliKeputusan Nomor 090/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 30 Desember 2011tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Muhamad Nasir;4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi Perintahkepada Bupati Kotawaringin Timur untuk:e Menerbitkan keputusan tentang rehabilitasi Penggugat ke dalamkedudukan dan harkat martabat nama baik sebagai Pegawai NegeriSipil dan mengangkat kembali dalam keadaan semula;5 Menghukum Tergugat

Dengan demikian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan uang Rp.5.000.000, tersebut telah dikembalikan Termohon Kasasi, akan tetapi tidakmempertimbangkan bahwa perbuatan Termohon Kasasi bertentangan denganhukum, dan melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan denganprogram Pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Oleh sebab itu perbuatan Termohon Kasasi dilakukan berulang kali dan selalumenerima sejumlah uang, maka sudah selayaknya dijatuhi hukuman disiplinberupa

Mengingatperbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi sangat berat serta dilakukanberulang kali serta merugikan kas keuangan daerah serta masyarakat, makaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PegawaiNegeri Sipil sudah tepat dan benar;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 21alinea 1 telah salah dalam pertimbangan hukum karena Termohon Kasasi jelasjelas telah melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak mentaatiperaturan kedinasan yang

Moh Saleh, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SarjanaPendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SMP 15Palu, bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim No. 10, KelurahanBaru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.

Bahwa semasa hidupnya, Pewaris adalah seorang Pegawai Negeri Sipil(Guru) unit kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Palu danmempunyai hak atas tabungan pensiun (Taspen) di PT. Taspen Palu;10.Bahwa Penetapan Ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus danmengambil tabungan pensiun (Taspen) yang ditinggalkan oleh Almarh. InceAmi binti Hi.

Fatmakakak kandung dari almarhumah Ince Ami;e Bahwa almarhumah Ince Ami adalah pegawai negeri sipil yang masihaktif ketika meninggal dunia;e Bahwa almarhumah Ince Ami mempunyai saudara 9 (sembilan) orangyakni 1). Hj. Fatma (almarhumah), 2). Dra. Hj. Rahmah, 3). Taufik(almarhum), 4). Wahidin (almarhum), 5). Adam, SH. 6). Ichsan,SH.,M.Si. 7). Shafiah (Pemohon), 8) Dra. Aisyah, 9). Srilulu;e Bahwa almarhumah Hj. Fatmah mempunyai anak masingmasingsebagai berikut : a). Muh. Fahmi, b). Moh.

Hilma Damayanti binti Wahidin, umur 32 tahun, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KementerianAgama Kabupaten Donggala, bertempat tinggal di JalanCemara No. 15 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu BaratKota Palu, tanoa sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut :e Bahwa almarhumah Ince Ami adalah isteri sah dari Prof. Dr. MH.

Noor Sulaimantelah meninggal lebih dulu dari almarhumah;e Bahwa almarhumah semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif dan mempunyai tabungan pensiun pada PT.TASPEN;e Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah yangakan mengurus tabungan pensiun almarhumah pada PT.

Bli.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :NI NENGAH RATNINGSIH, SE :Batur Selatan, 25 Nopember 1970, KOMANG PUTRAWANMELperempuan, umur + 44 tahun, AgamaHindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Dinas Perhubungan), Alamat: dulunyadi Banjar Tandang Buana Sari, Desa BaturSelatan, Kecamatan Kintamani, KabupatenBangli, sekarang beralamat

Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Kantor Dinas Perhubungan, Kabupaten Bangli, makasebelum mengajukan atau mendaftarkan gugatannya, Penggugat telahmendapatkan ijin atau rekomendasi terlebin dahulu dari BUPATI,Kabupaten Bangli, dengan Nomor : 800/ 1921/ BKD, tertanggal 18 Juni2014;6.Bahwa...hal. 5..

Negeri Sipil (PNS) pada Kantor DinasPerhubungan di Kabupaten Bangli, sedangkan Tergugat yang memilikipenghasilan dari usaha Bengkelnya hanya memberikan biaya SPP dan bekalsekolah kepada anak Kedua dan Ketiga dan itupun dilakukan oleh Tergugatpada tahun 2011 dan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah.

Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang perubahaanatas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 berlaku dan mengikat bagiPenggugat dan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun1983 jo.pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 menentukanbahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin perceraian dari Pejabat yang diajukan secara tertulis danharus mencantumkan alasan lengkap yang mendasari perceraian itu,sehingga berdasarkan ketentuan tersebut

, maka Penggugat yangberkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli, wajib memperoleh ijindari .. .hal. 26.dari Pejabat/ atasannya dan ijin tersebut secara resmi dikeluarkan oleh BupatiBangli;35Menimbang, bahwa berdasarkan adanya surat keterangan untukmelakukan perceraian yang sesuai asli ternyata Penggugat telahmendapatkan izin untuk melakukan perceraian, maka secara hukumPenggugat dapat melakukan gugatan cerai ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim

SdkPeraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 ayat (1).Demikianlah jawaban saya selaku Tergugat.Jawaban ini saya buat untuk membersihkan nama baik saya sebagai iburumah tangga karena Penggugat telah menyebarluaskan fitnah yang sudahmemburukburukkan saya.

Negeri Sipil (PNS) pada Kab.

(1) mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahuluHalaman 19 dari 23 halamanPutusan Nomor 1 / Pdt.G / 2016/ PN.

Sdkdari pejabat, dimana majelis hakim berpendapat izin dari pejabat berupa suratmerupakan suatu syarat formil yang harus dipenuhi seorang Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang hendak atau sedang melakukan perceraian di persidanganpengadilan;Menimbang, bahwa dari bukti surat P6 tentang Surat PernyataanMengizinkan Untuk Mengajukan Penggugatan Perceraian Nomor127/BPUK/I/2016 an. BRIJON BERUTU, tertanggal 21 Januari 2016, yangdikeluarkan oleh Pit.

Negeri Sipil dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

negeri sipil / guru diSMP 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur,sedangkan Tergugat saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil / KepalaSekolah di SMA Desa Tampa Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur ;Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan bersama tanggal 07April 2016 yang dibuat olen Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas saksipada saat itu sebagai ahli waris dari Penggugat ;2.

negeri sipil / guru diSMP 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur,sedangkan Tergugat saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil / KepalaSekolah di SMA Desa Tampa Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur ;Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan bersama tanggal 07April 2016 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas saksipada saat itu sebagai ahli waris dari Tergugat ;13 PT SNNo: 2/PdtG/2017/PN.TMLMenimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut

negeri sipil ;Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianwajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat (Vide Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil) ;Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret2017 dihubungkan dengan keterangan saksi PUNSAK dan saksi MINTIPMANRANG di persidangan

, diketahui bahwa Penggugat merupakan pegawainegeri sipil / guru di SMP 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur KabupatenBarito Timur, dimana Penggugat telah memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dariWakil Bupati Barito Timur selaku atasan Penggugat untuk melakukan proses16 PT SNNo: 2/PdtG/2017/PN.TMLperceraian dengan Tergugat sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor : 800/231/ ORG tanggal 09 Maret 2017, sehingga syarat formalitas gugatan yangdiajukan oleh Penggugat yang merupakan pegawai negeri

negeri sipil / KepalaSekolah di SMA Desa Tampa Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur ;Menimbang, bahwa dari bukti P.8 berupa Surat Keterangan tentangPerceraian Secara Adat Dayak Maanyan Nomor : 004/ DKA.PXBT/ N/ 2017bulan April 2017 serta dari bukti P.9 berupa Surat Pernyataan An.

Bahwa Penggugat adalah subjek hukum perorangan pribadi, WargaNegara Indonesia yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil padainstansi Kejaksaan Republik Indonesia dengan NIP/NRP: 19600908Halaman 4 dari 25 halaman.

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY NomorKEPII002/K4/G/1983, tanggal 30 Juni 1983 dan lulus pendidikanJaksa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP001/H/3/1987,tanggal 10 Maret 1987, tentang Surat Keputusan Kepala PusatPendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI;2. Penerbitan Objek Sengketa Merugikan Penggugata.

Aspek prosedural :Penerbitan objek sengketa secara prosedural bertentangan denganketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 TentangJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2010, yang dikutip,sebagai berikut :Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsionalpada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenangsesual formasi yang ditetapkan;Bahwa dalam objek sengketa diktum pertama pada pokoknyamenyatakan

Adapun ketentuan tersebutdikutip, sebagai berikut :Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapatmenduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupundengan jabatan fungsionalOleh karenanya secara prosedural objek sengketa bertentangandengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994sebagaimana dikutip di atas, karena setelah menjatuhkan hukumandisiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural sebagaimanadimaksud dalam surat keputusan Tergugat Nomor:

(Penggugat) melawanJaksa Agung RI (Tergugat);Berdasarkan prosedur yang telah dilakukan sesuai denganperaturan perundangundangan tersebut, diperoleh hasil inspeksikasus bahwa Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 3angka 5, angka 9 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo.

ditetapkan, Penggugat telah hadir didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan, sekalipun telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai

Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang hendak melakukan perceraian;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Nomor : 800/572BKD/2013 tanggal 19

Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris DaerahKabupaten/Kota Serang, demikian pula Tergugat selaku Pegawai NegeriSipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiansebagaimana Surat Nomor : 800/572BKD/2013 tanggal 19 Juni 2013 yangdikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serang, oleh karenaitu perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikianpula Tergugat selaku Pegawai

Negeri Sipil belum memperoleh suratketerangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapipermohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulandan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itupemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat PP 10 Tahun 1983 jo.

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak karenamalas bekerja.Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) di SDN631 Rumaju II Kabupaten Luwu telah mendapatkan izin untuk berceraiberdasarkan Surat Keputusan nomor : 011/BKPSDM/I/2019 yangdikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 17 Januari 2019.Hal. 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.77/Padt.G/2019/PA. Bip6.

Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil(Guru) di SDN 631 Rumaju Il Kabupaten Luwu telah mendapatkanizin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 17Januari 2019.

Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil(Guru) SDN 631 Rumaju II Kabupaten Luwu.

BipBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara inisebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil,Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan surat jijinperceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983

PUTUSANNomor 272/Pdt.G/2020/PA.PkbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara :Penggugat, Umur,51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan S2, tempat kediaman , RT 22 RW O, Kel.sukajadi,Kecamatan , Kab.

berpendapat lain, mohon untukmenjatuhkan putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetaokan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataukuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaaspanggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil yang mengajukan gugatanperceraian, maka Penggugat perlu adanya surat jjin cerai pejabat yangberwenang.

Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama danketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilantidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidanganmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka untukmengajukan gugatan cerai Penggugat harus memiliki Surat ijin mengajukan cerai,hal ini sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

PUTUSANNomor 267/Pdt.G/2016/PA.PwlseatsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atasperkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan diploma tiga (D3),pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Tinambung,bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebutPenggugat.MelawanPENGGUGAT, umur 37 tahun, agama

Putusan No.267/Pdt/2016/PA.Pwl10.11.12.Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkanPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izincerai dari atasan Penggugat sebagaimana Nomor R09/W.Bupati/472.2/07/2016 tertanggal 1 Juli 2016;Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar PaniteraPengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Putusan No.267/Pdt/2016/PA.Pwlrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang manadi persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari WakilBupati Polewali Mandar, dengan Nomor R09/W.Bupati/472.2/07/2016, tertanggal1 Juli 2016 dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukanjawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikanjawaban terhadap dalildalil

Putusan No.267/Pdt/2016/PA.PwlMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang PegawaiNegeri Sipil yang telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya, makaamanah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perceraian danPerkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pada posita gugatanPenggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Penggugat telah mengajukan alatbukti

ditetapbkan, Penggugat telah hadir didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan, sekalipun telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian,Dan Rujuk Bagi Pegawai

Negeri Pada Kepolisian Negara Republik IndonesiaATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipil yanghendak melakukan perceraian;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Nomor : 800/488BKD/2016 tanggal 30

November 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris DaerahKabupaten Serang, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian pulaTergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keteranganuntuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapi permohonan izinperceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetapingin melanjutkan perkaranya, oleh karena

Bahwa setelah perkawinan rumah tangga kami hidup bersama dalamkeadaan rukun, tentram dan bahagia, namun kurang lebih mulai bulanOktober 2010, telah terjadi ketidak cocokan lagi di sebabkan olehperbedaan pendapat dan pandangan antara Penggugat dan Tergugat,perbedaan tersebut adalah Tergugat menghendaki Penggugat pindah keJawa dimana pada saat itu masih berstatus calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) tentunya masi belum bisa pindah karena sebagai Pegawai tentuterikat dengan aturanaturan yang berlaku di

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguhsungguhmendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali denganTergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmahnamun tidak berhasil ; Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, makaselanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutupuntuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adaperubahan ; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil yang masihaktif, telah memperoleh izin bercerai dari Pejabat yang berwenangsebagaimana surat Nomor W19A/1015/PS.00/VI/2012 tertanggal O5 Juni2012, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/71/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang diterbitkan oleh PPN Kantor UrusanAgama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinyaternyata

lain datang menghadap sebagaiwakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya,sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Sesuai dikehendaki Pasal27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugatberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka denganketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatanPenggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150R.Bg ; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam dudukperkaranya; Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana dimaksud tersebutdalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertibadministrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian ataupoligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atautidak adanya Surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterimaatau

PUTUSANNomor 3036/Pdt.G/2018/PA.CJRESAS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 02 Oktober 1965, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Kabupaten Cianjur dalam hal inimemberikan kuasa kepada Sunandar Hendri Sakti,S.H., Advokat yang

Arief RahmanHakimno. 81, Kabupaten Cianjur berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 24 September 2018 Nomor279/SKSHS/IX/2018 yang terdaftardiKepaniteraanPengadilan Agama Cianjur tanggal 2 Oktober 2018Nomor 1907/3036/RSK/2018/PA Cjr, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 02 Oktober 1964, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Kabupaten Cianjur sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan

Pemohon telah datangbahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan paitut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil, tidak mendapatkanSurat Izin Untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi Penggugatmendapat dan menyerahkan asli Surat Rekomendasi dari Kepala SekolahDasar (SD) Negeri Mekarsri Kecamatan Bojongpicung Kabuapeten Cianjur danmenyatakan secara lisan bersedia menanggung segala akibat yang timbul dariperceraian ini;Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan/memediasi Penggugatdengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namunMajelis Hakim telah menasehati Penggugat

Negeri Sipil, bukan merupakan syarat formal untukmengajukan perkara perceraian di pengadilan karena tidak termasuk hukumacara.

PUTUSANNomor 287/Pdt.G/2019/MS.BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Jml bt M.I, NIK 1171064607800001, Tempat Tgl Lahir Cot Geulumpang, 06 Juli1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Twk.Abdul Azis, Lingk. ......... ,

BahwaPenggugat Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk perceraianint telah memperoleh izin dari atasan Penggugat, No.Peg.474.2/1079/2019, tanggal : 09 April 2019, yang dikeluarkanolehKepala Dinas Kesehatan di Banda Aceh ;Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2019/MS.BnaBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Mahkamah Syariyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1.

dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebutPenggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dariatasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/1079/2019 tanggal 09 April 2019yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan perdamaianmelalui proses Mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara

Negeri Sipil, telahmemperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telahterpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

PUTUSANNomor 1222/Pdt.G/2014/PA MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yangdiajukan oleh :PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D Il,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KelurahanBangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagaipenggugat;melawanTERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan

Nurcaya Hi Mufti, M.H., hakim Pengadilan AgamaMakassar, namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukanperceraian telah mendapatkan Surat Pemberian Izin Perceraian NO.

No.1222/Pdt.G/2014/PA.MksPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sepertidiuraikan tersebut di muka.Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untukmelakukan perceraian telah mendapatkan Surat Pemberian Izin PerceraianNO.

W22U.16/069/KP/III/2014, yang dikeluarkan oleh Ketua PengadilanNegeri Takalar tertanggal 28 Maret 2014, sehingga perkara ini telahmemenuhi Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 JoPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Prekawinan danPerceraian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanyasatu kali tergugat menghadap dan telah dimediasi oleh mediator, HakimPengadilan Agama Makassar namun proses mediasi tersebut dinyatakantidak berhasil

tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak becerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugt tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperolehsurat izin untuk bercerai dari Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan suratNomor: 472.23/35/X/BKD/2020, Tanggal 08 Oktober 2020 sebagaimanamaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo.

Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Mksayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti surat dan saksisaksi sebagai berikut :A.

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh izin cerai dari Gubernur Sulawesi Selatan, berdasarkan SuratNomor : 472.23/35/X/BKD/2020, tanggal 08 Oktober 2020, dengan demikianPenggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat administrasiuntuk menceraikan Tergugat di Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatancerai adalah bahwa sejak bulan Maret 2017, antara Penggugat dan Tergugatsering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menjalankankewajibannya sebagai seorang

Bahwa, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat Surat IzinMelakukan Perceraian dengan Nomor : 800/5613/BKD tertanggal 23 Nopember2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Sidenreng Rappang.7.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR:Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.Bahwa, majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikankedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.Bahwa, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat IzinMelakukan Perceraian dengan Nomor : 800/5613/BKD tertanggal 23 Nopember 2012yang dikeluarkan

berhasil.Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keteranganapapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya memohon agarpengadilan menjatuhkan putusan.Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harusdianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon padapokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai

Negeri Sipil yang akanmengajukan perceraian yang mana wajib memperoleh izin dari pejabat sebagaimanamaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983dan Pemohon di persidangan telah mengajukan Surat Keterangan Izin untuk berceraidari atasan Pemohon Nomor 800/5613/BKD tertanggal 23 Nopember 2012 dikeluarkanoleh Bupati Sidenreng Rappang, yang pada pokoknya memberikan izin kepadaPemohon untuk mengajukan perceraian, sehingga dengan adanya Surat keterangan dariatasan

Selain itu upayauntuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil, baik melalui prosedurmediasi bahkan oleh atasan Pemohon karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil,terbukti pula di persidangan hal mana majelis hakim telah berupaya maksimal untukmerukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membinah rumah tangganamun Pemohon tetap memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai denganTermohon.