Ditemukan 26473 data
51 — 7
demi terwujudnya tertib administrasi dan sekaligusmelaksanakan amanat pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menyampaikansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana amar di bawah ini;Menimbang, bahwa penggugat telah memohon berperkara secara CumaCuma maka berdasarkan Surat Penetapan Layanan
32 — 18
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelismemandang patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkanperkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal Pemohon I dan Pemohon Il tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaMataram Nomor 437/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 5 Agustus 2016 tentanglayanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon dan Pemohon Ildiberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negaramelalui DIPA
13 — 7
ditentukan ParaPemohon telah hadir secara in person di muka persidangan, dan kemudiandibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalildalilnya tetap dipertahankanoleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon untuk berperkarasecara Cumacuma (prodeo) karena para Pemohon adalah orang yang tidak mampu,Ketua Pengadilan Agama Cianjur telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 0287/Pdt.P/2015/PA.Cjr tanggal 18 Mei 2015 yang amarnya mengabulkan permohonanPara Pemohon untuk mendapatkan layanan
10 — 4
seorang perempuan harus dapatmenyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali nikah dan duaorang saksi yang adil ";Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka permohonan paraPemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanyapermohonan tersebut dapat dikabulkan;10Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KetuaPengadilan Agama Cianjur Nomor : 0104/Pdt.P/2014/PA.Cjr.tanggal O4 Maret 2014, kepada para Pemohon telahmendapatkan layanan
76 — 29
penggugat patutuntuk dikabulkan;Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat,maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI),majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangansedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan
31 — 0
/Pdt.G/2018PA.Srgperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 5ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 yang menyatakanbahwa biaya perkara dibebankan kepada penerima layanan terpadu. Olehkarena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada paraPemohon;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku danketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.
16 — 11
pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, makaHakim yang memeriksa perkara a quo secara exofficio memerintahkan kepadapara Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku TengahMenimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam petitumangka 3 (tiga) telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua PengadilanAgama Masohi Nomor W24A2/404/HK.05/IV/2016, tertanggal 27 April 2016tentang Penetapan Layanan
5 — 0
Pen No. 0057/Padt.P/2014/PA.Bdw.kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahitempat tinggal Para Pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan layanan pembebasan biayaperkara dari Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0057/Pdt.P/2014/PA.Bdw serta telah pula memeriksa berkas permohonan perkara secara cumacuma(prodeo) yang diajukan oleh Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepadanegara.Memperhatikan ketentuanketentuan peraturan perundangundangan yangberkaitan
12 — 9
Putusan Nomor 939/Pdt.G/201 7/PA.BmPengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang bahwa berdasarkan Penentapan Ketua Pengadilan AgamaBima tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara bagi Penggugat tanggal 19Juli 2017, maka biaya yang
10 — 0
keadilan yang beragama Islam,disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan statuspribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa pentingyang di alami oleh Penduduk Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkanpernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agamayang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan layanan
11 — 6
dalam bidang perkawinanseharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tentang Perubahankedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat, tetapi karena Penggugat adalahorang yang tidak mampu maka sesuai Penetapan Ketua Pengadilan AgamaTanjungkarang Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Tnk, tanggal 27 Januari 2016,Tentang Layanan
20 — 1
., tanggal 05 Juli 2019, makaMajelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa buktibukti kKelayakan Pemohonberperkara secara prodeo (cumacuma), ketentuan ini Sesuai dengan Pasal 9ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang PedomanPemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) junctopenjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan
dengan Undangundang Nomor 32 Tahun1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohonuntuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untukdilakukan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
8 — 0
Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapatlain mohon putusan yang seadiladilnya.Meimbang, bahwa Majlis Hakim telah memeriksa Surat Penetapan LayananPembebasan Biaya Perkara Nomor W12A4/981/HK.05/V/2017 yangdikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari tanggal 22 Mei 2017, yangisinya mengabulkan permohonan layanan pembebasan biaya perkara;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugattelah hadirsendiri
11 — 5
ditentukan ParaPemohon telah hadir secara in person di muka persidangan, dan kemudiandibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalildalilnya tetap dipertahankanoleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon untuk berperkarasecara Cumacuma (prodeo) karena para Pemohon adalah orang yang tidak mampu,Ketua Pengadilan Agama Cianjur telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 0292/Pdt.P/2015/PA.Cjr tanggal 18 Mei 2015 yang amarnya mengabulkan permohonanPara Pemohon untuk mendapatkan layanan
30 — 8
ditentukan ParaPemohon telah hadir secara in person di muka persidangan, dan kemudiandibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalildalilnya tetap dipertahankanoleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon untuk berperkarasecara Cumacuma (prodeo) karena para Pemohon adalah orang yang tidak mampu,Ketua Pengadilan Agama Cianjur telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 0298/Pdt.P/2015/PA.Cjr tanggal 18 Mei 2015 yang amarnya mengabulkan permohonanPara Pemohon untuk mendapatkan layanan
13 — 5
maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepadaPemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, KotaMataram ( wilayah hukum tempat tinggal Pemohon ).Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaMataram Nomor 433/Pdt.P/2019/PA.Mtr. tanggal 07 November 2019 tentanglayanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon dan Pemohon Ildiberikan layanan
37 — 19
dijatuhkan oleh Pengadilan AgamaManinjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipundalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),tetap kKeduanya boleh melakukan akad nikah baru;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukberperkara secara prodeo telah dikabulkan Ketua Pengadilan AgamaManinjau, sesual dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah AgungTahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Dadang bin Enul
13 — 5
persidangan yang telah ditentukan paraPemohon telah hadir secara in person di muka persidangan, dan kemudiandibacakan surat permohonan para Pemohon, yang dalildalilnya tetapdipertahankan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Pemohon untukberperkara secara Cumacuma (prodeo) karena para Pemohon miskin, KetuaPengadilan Agama Cianjur telah mengeluarkan Penetapan nomor0109/Pdt.P/2015/PA.Cjr tanggal 25 Februari 2015 yang amarnya mengabulkanpermohonan para Pemohon untuk mendapatkan layanan
17 — 11
Bahwa Penggugat bermohon memperoleh layanan pembebasan biayaperkara di Pengadilan Agama Simalungun untuk mengajukan gugatan ceraiHalaman 1 dari 11 him. Putusan No.619/Pdt.G/2018/PA.Simkarena Penggugat keluarga kurang mampu sesuai dengan surat keterangandari Nagor i, KabupatenSimalungun Nomor; iS tangoa! a.