Ditemukan 2675669 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 14-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 14 Juni 2024 — Pemohon:
ARDIANTO
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
27 — 9
  • Pemohon:
    ARDIANTO
    Termohon:
    1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
    2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 05-10-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 31/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 13 April 2015 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : M.NURDIN,SH.
Terbanding/Penggugat : ZULKIFLI, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. MANDIRI KARYA UTAMA RIZKY
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
66 — 4
  • Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : M.NURDIN,SH.
    Terbanding/Penggugat : ZULKIFLI, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. MANDIRI KARYA UTAMA RIZKY
    Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
    Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 23-01-2019 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Prgi
Tanggal 8 Februari 2019 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
16 — 10
  • Biaya Perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019;
    Kantor Urusan Agama KecamatanPalasa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil danKependudukan Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka penerbitanbuku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah DaerahKabupaten Parigi Moutong Tahun 2019, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan
    ,Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Negara melalui Anggaran PendapatanBelanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun2019;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangHal. 5 dari 7 hal.
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 07-06-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 23-10-2012
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1039/Pdt.G/2012/PA.Sit.
Tanggal 8 Agustus 2012 — PEMOHON & TERMOHON
54 — 15
  • Bahwa mengenai nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon yang merupakan kewajiban Pemohon sebagaimana telah diatur dalarn Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil jo.
    Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk Pemohon memberikan nafkah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik lndpnesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang lzin Perkawinan dan Penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.
    Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang lzin Perkawinan Dan Perceralan Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu : -------------------------------------------------------------------a. Sepertiga (1/3) untuk Pemohon (PEMOHON) ; -------------------------------------------b. Sepertiga (1/3) untuk Termohon (TERMOHON) ; ---------------------------------------c.
    Sepertiga (1/3) untuk anak-anaknya (ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II) ; -------------------------------------------------------------------------------------------Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.
    Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun l983 Tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ; -------------------------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi surat pernyataan bersama pada dictum point 4 (empat) tersebut di atas ; -----------------------------------------------------------6.
    Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1833 Tentang IzinPerkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (1) dan (2) ayat (1)apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajibmenyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anakanaknya.
    Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka PenggugatRekonvensi memohon agar supaya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikansebagian gajinya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil jo.
    Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk Pemohonmemberikan nafkah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indpnesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan
    Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo.
    Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk Pemohonmemberikan nafkah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indpnesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT cq. WALIKOTAMADYA PONTIANAK, cq. DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PONTIANAK, yang diwakili oleh Plt.Direktur Utama Ir. Ismail, 2. KOPERASI TIRTA DHARMA, yang diwakili oleh Ketua Koperasi Suroso vs 1. TEMI HARYELA, SE., 2. PARNEN
95 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT cq. WALIKOTAMADYA PONTIANAK, cq. DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PONTIANAK tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT cq. WALIKOTAMADYA PONTIANAK, cq. DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PONTIANAK, yang diwakili oleh Plt.Direktur Utama Ir. Ismail, 2. KOPERASI TIRTA DHARMA, yang diwakili oleh Ketua Koperasi Suroso vs 1. TEMI HARYELA, SE., 2. PARNEN
    subyek yang sama dan telah diputus sertamempunyai kekuatan hukum;3 Bahwa gugatan Para Penggugat berkaitan dengan obyek pembatalansurat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 06/KTD/VII83/2011, tanggal 21 September 2011 atas nama Temy Haryela,SE dan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 07/KTD/VU84/2011, tanggal 21 September 2011 atas nama Parnenyang merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yangdikeluarkan oleh Perusahaan dalam bentuk Koperasi Badan UsahaMilik Negara (Pemerintah
    keberatankeberatan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I tersebut tidak dapat diterima,oleh karena setelah meneliti surat kuasa Pemohon Kasasi I tertanggal 03 Juli2012 dan surat kuasa substitusi tertanggal 9 Juli 2012 tidak memenuhi ketentuanBuku IT Mahkamah Agung RI jo Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun2012, yang menentukan bahwa Jaksa tidak dapat mewakili BUMN/BUMD untukberacara di Pengadilan karena BUMN/BUMD adalah badan hukum tersendiri diluar Negara/Pemerintah
    karenaTergugat I dan Tergugat IJ ikut andil dalam pemutusan hubungan kerja yang tidaksah terhadap Para Penggugat maka patut dan adil hakhak yang diperoleh olehPara Penggugat ditanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehinggapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH
    2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangHal. 19 dari 20 hal.Put.Nomor 207 K/Pdt.SusPHI/2013Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :PEMERINTAH
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 28-08-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 534/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 22 Oktober 2020 — PT BRI KANTOR CABANG BANYUWANGI
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI cq. KEPALA KANTOR BPN JAWA TIMUR, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA KEDIRI
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI cq. KEPALA KANTOR BPN JAWA TIMUR, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MALANG
91 — 37
  • PT BRI KANTOR CABANG BANYUWANGI
    Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI cq. KEPALA KANTOR BPN JAWA TIMUR, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA KEDIRI
    Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI cq. KEPALA KANTOR BPN JAWA TIMUR, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MALANG
    Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor BPN Jawa Timur, Cq. Kepala KantorPertanahan Kotamadya Kediri, berkedudukan di Jalan BismoNo. 39 Kota Kediri, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;3. Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor BPN Jawa Timur, Cq. Kepala KantorPertanahan Kotamadya Malang, bertempat tinggal di JalanHalaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 534/PDT/2020/PT SBYJonge No. / 1 Kota Malang, sebagai Terbanding III semulaTergugat Ill;Pengadilan Tinggi tersebut;1.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 09-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 22/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 13 April 2015 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : KAMARUDDIN, SH
Terbanding/Penggugat : H. T. SOFYAN SULAIMAN, SELAKU DIREKTUR PT. BEUKEN UTAMA
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
36 — 30
  • Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : KAMARUDDIN, SH
    Terbanding/Penggugat : H. T. SOFYAN SULAIMAN, SELAKU DIREKTUR PT. BEUKEN UTAMA
    Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
    Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
    SalinanPUTUSANNomor : 22/ PDT / 2015 / PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, yangberkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 219, BandaAceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : (1)Dr. Iskandar A.
    Pemerintah Republik Indonesia Cq. MenteriDalam Negeri Republik Indonesia, Cq. GubernurAceh, Cq. Kepala Dinas Pengairan Aceh,berkedudukan di Jalan Ir. Mohd. Thaher No. 18 BandaAceh , dalam hal ini memberikan kuasa kepada (1) InRosmalia, MT. (2) Mahdisyah ST. (3) Zulkifli, ST.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding /semula Tergugat ;halaman 2 Perkara Perdata Nomor. 22/Pdt/2015/PTBNA2.
    2014, guna membayar dan melunasi sisaharga volume pekerjaan Penggugat Kepada Perusahaan Penggugat.Menghukum Tergugat Ill menetapkan dan mengesahkan anggaransebesar 13% pertahun dari total nilai volume hasil pekerjaanPenggugat Rp. 22.909.438.000,00 (dua puluh duamilyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan riburupiah) dalam Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) SKPA Dinas PengairanAceh dalam APBAP tahun 2014, untuk membayar kerugian yang dialamiPenggugat setara dengan bunga Bank Pemerintah
    membayarkewajibannya sebagaimana SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. 602/AIRP/03/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pelaksanaan PekerjaanPengamanan Pantai Kuala Kiran Kabupaten Pidie Jaya (Bencanahalaman 9 Perkara Perdata Nomor. 22/Pdt/2015/PTBNAMenimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Bandingdapat membenarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Tergugat dan Il sebagaimana yang telah dipertimbangkan olehPengadilan Tingkat Pertama, yaitu) perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Pemerintah
    petitum gugatan penggugat;halaman 10 Perkara Perdata Nomor. 22/Pdt/2015/PTBNAMenimbang, bahwa tentang petitum 1 akan dipertimbangkan setelahmempertimbangkan petitum yang lain ;Menimbang, bahwa tentang petitum 2,3,4,5,6, dan 7 sebagaimanayang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, petitumpetitum ini dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang petitum ke 8,9 dan 10, adalah suatukeputusan yang diambil secara kolektif kolegial, yang telah memasuki ranahkebijakan (policy) yang dilakukan oleh Pemerintah
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 11-08-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PT MANADO Nomor 147/PDT/2023/PT MND
Tanggal 21 September 2023 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara.
Terbanding/Tergugat II : ? PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.
58 — 39
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara.
    Terbanding/Tergugat II : ? PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-05-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 314/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 22 Desember 2014 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Walikota Jakarta Selatan Cq. Kecamatan Pesanggrahan Cq. Lurah Kelurahan Pesanggrahan, 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Walikota Jakarta Selatan Cq. Camat Kecamatan Pesanggrahan, 4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kakanwil BPN DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,
70 — 37
  • Pemerintah Republik Indonesia Cq. Walikota Jakarta Selatan Cq. Kecamatan Pesanggrahan Cq. Lurah Kelurahan Pesanggrahan, 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Walikota Jakarta Selatan Cq. Camat Kecamatan Pesanggrahan,4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kakanwil BPN DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,
    Pemerintah Republik Indonesia Cq. Walikota Jakarta Selatan Cq.Kecamatan Pesanggrahan Cq. Lurah Kelurahan Pesanggrahan,berkantor di Jalan Pesanggrahan Raya No. 1 Pesanggrahan, JakartaSelatan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 19 Juni 2014, telah memberikan surat kuasa kepada : Zulkifli, SH. MH Juli Susanto, SH Tumbur Parluhutan, SH.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
JEREMIA MELIALA
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
24 — 0
  • Pemohon:
    JEREMIA MELIALA
    Termohon:
    1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
    2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
RASITA TARIGAN
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
30 — 0
  • Pemohon:
    RASITA TARIGAN
    Termohon:
    1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
    2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 11-10-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN SLEMAN Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Smn
Tanggal 2 Nopember 2022 — Pemerintah RI Cq Menteri dalam Negeri Cq Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq Bupati Sleman Cq Panewu Depok Cq Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
Turut Tergugat:
1.2. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
2.3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
3.ESTI IKA INDRARTI
4.M.ARIF NOFRIYANTO
5.SITI NURAENI
97 — 61
  • Pemerintah RI Cq Menteri dalam Negeri Cq Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq Bupati Sleman Cq Panewu Depok Cq Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
    Turut Tergugat:
    1.2. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
    2.3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
    3.ESTI IKA INDRARTI
    4.M.ARIF NOFRIYANTO
    5.SITI NURAENI
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Permohonan
Putus : 01-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 748/Pdt..P/2017/PN.Sby
Tanggal 1 Nopember 2017 — FAUZI MAHENDRA cs
73 — 0
  • Memberi ijin kepada para Pemohon untuk menambah nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya No. 14274/2005 tertanggal 9 Agustus 2005, dari yang semula tertulis YASINTAH ditambah FILSA sehingga nama lengkap anak para Pemohon menjadi tertulis FILSA YASINTAH, untuk selanjutnya nama anak para Pemohon ditulis dan dipanggil FILSA YASINTAH ;3.
    Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPemerintah Kota Surabaya, untuk melakukan penambahan nama anak para Pemohon tersebut diatas sebagaimana ketentuan yang berlaku ;4. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp 181.000,00 ( seratus delapn puluh satu ribu rupiah ) ;
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 09-12-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 939/Pdt.P/2014/PN.SBY
Tanggal 9 Desember 2014 — 1. CHOIRUL ANWAR ; 2. RAHAYUNINGSIH
8 — 0
  • Memberi ijin kepada para Pemohon untuk membetulkan penulisan nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya No : 19582/2000 tertanggal 1 Nopember 2000 dari yang semula tertulis MUHAMMAD SULKAN dibetulkan menjadi MUHAMMAD SULHAN, sehingga nama lengkap anak para Pemohon yang benar ditulis dan dibaca MUHAMMAD SULHAN ;3.
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang pembetulan nama anak para Pemohon seperti tersebut diatas dalam Daftar Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku ; 4. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp 131.000,00 ( seratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;
    menghadap pihaknya sendiri dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetappada isi permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohondipersidangan menyerahkan fotocopy surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dandibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut :1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh PakisNomor : 231/19/XI/1999 tertanggal 20 Nopb 1999, bukti tertanda P.1 ;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Pemerintah
    DN05 Dd 0037187 tertanggal 16 Juni 2012 atas namaMUHAMMAD SULHAN, bukti tertanda P.3 ;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.ILK : 3578215508800001 tertanggal 31032013 atasnama RAHAYUNINGSIH dan Kartu Tanda Penduduk N.IK : 3578211809790004tertanggal 31032013 atas nama CHOIRUL ANWAR, bukti tertanda P.4;Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah KotaSurabaya No. 3578210101081950 tertanggal 07032013 atas nama kepala keluargaCHOIRUL ANWAR, bukti tertanda P.5 ;Menimbang, bahwa
    sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenanguntuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ;Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis Nomor : 231/19/XI/1999 tertanggal 20 Nopb 1999,membuktikan para Pemohon Choirul Anwar dan Rahayuningsih telah melangsungkan perkawinandi Surabaya pada tanggal 20 Nopember 1999, bilamana alat bukti tersebut dihubungkan denganbukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Pemerintah
    Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biayapermohonan dibebankan kepada para Pemohon ;Mengingat Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil serta peraturanperaturan hukum lainnya ;halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 939/Pdt.P/2014 PN.SBYMENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;2 Memberi ijin kepada para Pemohon untuk membetulkan penulisannama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari PencatatanSipil Pemerintah
    Kota Surabaya No : 19582/2000 tertanggal 1Nopember 2000 dari yang semula tertulis MUHAMMAD SULKANdibetulkan menjadi MUHAMMAD SULHAN, sehingga nama lengkapanak para Pemohon yang benar ditulis dan dibaca MUHAMMADSULHAN ;3 Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan CatatanSipil Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan Pinggirtentang pembetulan nama anak para Pemohon seperti tersebut diatasdalam Daftar Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yangdiperuntukkan untuk itu sebagaimana
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama
Register : 10-02-2014 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PA MALANG Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Mlg
Tanggal 28 Februari 2014 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
18 — 7
  • Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2014 untuk membayar biaya perkara para Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;
    Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan AgamaMalang tahun 2014 untuk membayar biaya perkara para Pemohonsebesar Rp. 206.000, (dua ratus enam ribu rupiah) ;Demikianlah penetapan ini dijatunkan dalam sidangpermusyawaratan Pengadilan Agama Malang pada hari Jumat tanggal28 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir1435 Hijriyah, oleh kami H. MUH. DJAMIL, SH. sebagai HakimKetua Majelis, dan H. SYAMSUL ARIFIN, SH. dan Dra.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/PDT/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — 1. BUDI DARMAWAN, S.H, DK VS 1. DESMAN, DK
64 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU CQ KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU, tersebut;
    ., beralamat di Jalan JenderalSudirman Nomor 16, Kelurahan Cinta Raja,Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQKEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQKEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU CQKEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU, berkedudukandi Jalan Jendral Sudirman Nomor 16, Kelurahan CintaRaja, Kecamatan Sail, Kota pekanbaru, diwakili olehSuripto Irianto, S.H., selaku Kepala Kejaksaan NegeriPekanbaru, dalam hal ini keduanya memberikan kuasakepada Rizky Rahmatullah, S.H., dan kawankawan,Para Jaksa
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIACQ KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAANTINGG! PEKANBARU CQ KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU,tersebut:Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 222 K/Pdt/20202. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 27-12-2021 — Putus : 14-06-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 67/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 14 Juni 2022 — Penggugat:
khairul zaman
Tergugat:
kepala kantor pertanahan koya pekanbaru
Intervensi:
1.GUBERNUR RIAU
2.Universitas Riau
213 — 30

  • DALAM EKSEPSI:

    Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai No. 1, Surat Ukur No. 01214/21, dahulu Sertipikat Hak Pakai No. 14/Kelurahan Simpang Baru tanggal 30 Mei 2002, Surat Ukur No. 334/Simpang Baru/2000 tanggal 22 Agustus 2000, luas 235.217 Ha atas nama Pemerintah Propinsi Riau, sebatas luas
    505 m2;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 1, Surat Ukur No. 01214/21, dahulu Sertipikat Hak Pakai No. 14/Kelurahan Simpang Baru tanggal 30 Mei 2002, Surat Ukur No. 334/Simpang Baru/2000 tanggal 22 Agustus 2000, luas 235.217 Ha atas nama Pemerintah Propinsi Riau, sebatas luas 505 m2;
  • Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Riau atau Universitas Riau setelah dikurangi tanah milik Penggugat seluas 505 m2
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PA PARIGI Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon:
1.AMRUN ABAS BIN ABAS PANGGAREMBA
2.SA DIA BINTI LAPALAWA LAMADUPA
23 — 16
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PA PARIGI Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon:
1.Fadli bin Salim
2.Sriyuni binti Sirjon A
19 — 13
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1341 K/Pdt/2001
Tanggal 3 Desember 2014 — PEMERINTAH RI, dalam hal ini diwakili oleh MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI JAKARTA CQ. PERTAMINA PUSAT DI JAKARTA CQ. PIMPINAN UMUM PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN V BALIKAPAPAN, vs Ny. YULIANA,
64 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI, dalam hal ini diwakili oleh MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI JAKARTA CQ. PERTAMINA PUSAT DI JAKARTA CQ. PIMPINAN UMUM PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN V BALIKAPAPAN, vs Ny. YULIANA,