atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".Mengacu kepada dakwaan Subsidair yang didakwakan oleh PenuntutUmum, maka dapat diuraikan unsurunsur dari Pasal 11 UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yaitu :1 Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara ;2 Menerima hadiah ataujanji ;3 Diketahuinya ; atauPatut Diduga bahwa hadiah atau

Negeri atau Penyelenggara Negara."

Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara." hanya merupakanelement delict dan bukanlah bestandeel delict (delik inti) yang harusdibuktikan. Menurut hemat kami, unsur "pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara." harus dihubungkan dengan perbuatanselanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak.Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid.

Sus/201324Kalau unsurunsur lainnya terpenuhi, barulah unsur "Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara." dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.Dalam pembahasan unsur "pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"pada Dakwaan Primair telah kami kemukakan pembahasan yuridis yangpada pokoknya kami berpendapat bahwa unsur "Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara" tidak terbukti.

Oleh karena kami telah membahasunsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" di dalam DakwaanPrimair, secara mutatis mutandis pembahasan itu berlaku di dalampembahasan tentang dakwaan Subsidair ini yang tidak perlu kami ulangkembali.Oleh karena itu, kami tetap pada pendapat kami tersebut menyatakanunsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tidak terbukti.Tidak Terbuktinya Unsur "Menerima hadiah atau janji.Bahwa, yang dimaksud dengan "hadiah", menurut Putusan Hoge Raadtanggal 25 April 1916

Negeri milik Sdr.

MAYASARI (karyawan bank Mandiri) sehubunganditanyakan tentang pelunasan pinjaman dana Sdri REHNI di bank BRIbegitu pula jika ditanyakan tentang pengambilan agunan berupa SKPengangkatan Pegawai Negeri milik Sdr.

Letjen Sutoyo Kabupaten Kediri;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalamperkara Terdakwa LORI MUJI S, tersebut diatas;Catatan Putusan Nomor 147/Pid.C/2021/PN Gpr hal 1 dari 2 halMembaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat bukti

Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri KabupatenKediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sukri Safar, S.H., PaniteraPengganti dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Kediri selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;Panitera Pengganti, Hakim,Sukri Safar, S.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.HumCatatan Putusan Nomor 147/Pid.C/2021/PN Gpr hal 2 dari 2 hal

Letjen Sutoyo Kabupaten Kediri;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalamperkara Terdakwa JOKO MULYONO, tersebut diatas;Catatan Putusan Nomor 149/Pid.C/2021/PN Gpr hal 1 dari 2 halMembaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat bukti

Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri KabupatenKediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sukri Safar, S.H., PaniteraPengganti dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Kediri selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;Panitera Pengganti, Hakim,Sukri Safar, S.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.HumCatatan Putusan Nomor 149/Pid.C/2021/PN Gpr hal 2 dari 2 hal

Yadi Mulyadi, tempat Bogor, tanggal lahir 20 April 1973, umur 48 tahun,Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, KebangsaanIndonesia, Alamat KP. Cijeruk, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Tajurhalang,Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, agama Islam;2. Achmad Arief Rachman, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 13 Pebruari 1977,umur 44 tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Veteran GG.

Yadi Mulyadi, tempat Bogor, tanggal lahir 20 April 1973, umur 48 tahun,Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, KebangsaanIndonesia, Alamat KP. Cijeruk, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Tajurhalang,Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, agama Islam;2. Achmad Arief Rachman, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 13 Pebruari 1977,umur 44 tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Veteran GG.

PANITERA PENGGANTIwonennnn Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakimlalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran Kabupaten Lamandau Nomor BP/35/05/2020/SATPOLPPDAMKARtanggal 29 Mei 2020; 2222 n nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn neewonennn n= Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaanLEISCDULn nnn nn nn nnn n nn nnn n nnn nnn nn nen en nn nen ene

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;PANITERA PENGGANTI HAKIMttd ttdEDI ZARQONI, S.H. TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H.

Yadi Mulyadi, tempat Bogor, tanggal lahir 20 April 1973, umur 48 tahun,Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, KebangsaanIndonesia, Alamat KP. Cijeruk, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Tajurhalang,Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, agama Islam;2. Achmad Arief Rachman, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 13 Pebruari 1977,umur 44 tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Veteran GG.

Yadi Mulyadi, tempat Bogor, tanggal lahir 20 April 1973, umur 48 tahun,Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, KebangsaanIndonesia, Alamat KP. Cijeruk, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Tajurhalang,Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, agama Islam;2. Achmad Arief Rachman, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 13 Pebruari 1977,umur 44 tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Veteran GG.

NY.WIWIN SETIAWATI, umur 51 Tahun, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil,beralamat di Jalan Dago Pojok N0O.30/159 D, RT.05, RW.05, Kelurahan Dago,Kecamatan Coblong, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT IV;5. Tn.RONI YOSEP, Umur 49 Tahun, Pekerjaan wiraswasta, beralamatberalamat di Jalan Maleer V NO.289 C/118, RT.002.RW.002, KelurahanMaleer, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT V;6.

Ny.HENY SUKMAWATI, 48 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,beralamat di jalan Cijaura Girang Ill, Kelurahan Margasari, kecamatan BuahBatu, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 571/PDT.G./2014/PN.BdgDalam hal ini diwakili kuasanya EDI PERMADI, S.H., SUHARTONNY,S.H,.Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum PH & Partners beralamatdi Jalan Beunteur No.1, Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasakhusus tertanggal 4 November 2014 dan telah

SAKSI Il, umur 48 tahun, agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, bertempattinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yangmenerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di UjungPandang sekitar satu minggu, kemudian pindah di Tanjung Selor hinggasekarang, dan selama Pemohon dengan Termohon berumah tanggaberumah tangga telah dikaruniai tiga

ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasisebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakandan Majelis sudah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agarrukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan statusPemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Daerah Bulungan yangterikat dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian, dalamkaitannya dengan permohonan perceraian yang diajukannya di PengadilanAgama Tanjung Selor;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian dan berkedudukan sebagai Pihak Pemohon wajib memperoleh izindari pejabat/ atasanya, sedangkan yang berkedudukan sebagai Termohonwajib mendapatkan surat keterangan dari pejabat/ atasannya, sebagaimanadimaksud Pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 tentangPemberian izin Perceraian dari PJ.

Bupati Bulungan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas , dalam perkara aquo Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan/ melengkapiSurat Izin dari pejabat/ atasan sebagaimana dimaksud di atas dengan nomor :Putusan No. 0008/Pdt.G/2015/PA.Tse hal 6 dari 12800/35/BKDII/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 bukti , maka Majelis Hakimtelah cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksisaksi ,Pemohon

TERGUGAT pernah menjalin hubungan dengan wanita lain danperempuan yang menjalin hubungan dengan TERGUGAT tersebutsampai mengalami kehamilanBahwa TERGUGAT juga selalu memaksa PENGGUGAT untuk pindahtinggal di kota Kendari dan hal tersebut tidak bisa dituruti olehPENGGUGAT karena PENGGUGAT mempunyai pekerjaan tetap sebagaiPNS (Pegawai Negeri Sipil) tepatnya sebagai salah seorang guru di SMP 3Tomia Timur, sedangkan TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan tetap dikota Kendari.Bahwa Puncak keretakan hubungan

Tomia Timur kabupaten Wakatobi.Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah telahmemperoleh izin cerai tertulis dari atasan yakni BUPATI KabupatenWakatobi yang dalam hal ini atas nama bupatati Wakatobidiwakili/ditandantangani oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Wakatobidengan Nomor: ;Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai denganketentuan yang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, PENGGUGAT mohon agar KetuaPengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili

MajelisHakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aequo etbono)Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakilikuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya, maasingmasing hadir sendiri dipersidangan.Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahdapat memperoleh/menyerahkan surat izin perceraian No. , tanggalwnennnnnnn=nn === dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wakkatobi maka majelis hakimmenyatakan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat

Negeri Sipil , sedangkan Tergugat tidakmempunyai pekerjaan tetap di Kendari, kemudian pada 11 J anuari 2011,antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan yangmeninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat lalu upayaperdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasilkarena Tergugat tetap berkeras tinggal di Kendari dan tidak mau tinggal diwana nnnnn === , maka Penggugat dinilai tetap tinggal di rumah kediamanbersamanya di Kabupaten Wakatobi, kemudian Tergugatlahyang

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai wanna nnnnn === Kabupaten Wakatobi telah memperoleh izin perceraian dariPemerintah Kabupaten Wakatobi melalui surat Keputusan PemberianIzin Perceraian No. , yang dikeluarkan oleh SekretarisDaerah Kabupaten Wakatobi pada tanggal , maka MajelisHakim berpendapat bahwa sudah semestinya apabila Penggugatmengajukan gugatannya di Pengadilan Agama BauBau untukmemeriksa dan mengadili sekaligus memutuskan perkara ini karena wn Kabupaten Wakatobi

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memperolehSurat izin perceraian dari atasan Penggugat, yang di keluarkan oleh Kepala KantorKementrian Agama Kota Baubau Nomor 01 tahun 2018, tertanggal 7 Agustus2018;9.

G/2018/PA Bb.Bahwa Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementrian Agama Kota Baubau, telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkansurat keputusan izin perceraian dengan Nomor 1 tahun 2018, tertanggal 7 Agustus2018, yang dilampirkan dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap padadalildalil gugatannya untuk bercerai

;Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukanperceraian di Pengadilan sudah tentu melekat aturan yang berlaku pada dirinya untuktertidb administrasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 PeraturanPemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PeraturanPemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil;Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, telah ternyataPenggugat yang merupakan Pegawai Negeri

G/2018/PA Bb.memenuhi syarat administratif selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukanperceraian;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang,maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendakioleh pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. pasal 143 ayat (

PUTUSANNomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Grtaia 5M yak SN al abyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan Pasca Sarjana, tempat kediaman di Perum SawungSari Wates Blok A No. 12, RT. 002 RW. 017, Desa Godog,Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, dalam

Saksi , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Kp.

Kondang Rege, RT. 010 RW. 012, Kelurahan Regol,Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, di persidangan telah memberikanketerangan di bawah sumpah sebagai berikut :e Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena samasamasebagai Pegawai Negeri Sipil;e Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 20093;e Bahwa, saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;e Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Perum Saung Sari Wates, Desa

Saksi ll, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 115, RT. 005 RW. 003, KelurahanJayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, di persidangantelah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman;Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;Bahwa, saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;Bahwa, setahu saksi setelah menikah

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, dimana menurut ketentuan, apabilamelakukan perceraian harus terlebin dahulu memperoleh izin dari Pejabat yangberwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Jo.

PENETAPANNo. 0008/Pdt.P/2012/PA.CrpBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:1 ISDIYANTO bin MADIONO, umur 34 tahun, Agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SLB NegeriKepahiang, bertempat tinggal di Jalan Madrasah RT.11 RW.

IV No. 23Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten RejangLebong, sebagai PEMOHON I;2 MELIANA binti GURATNO, umur 30 tahun, Agama Islam,pendidikan Sl, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SMKN 1Kepahiang, bertempat tinggal di Jalan Madrasah RT.11 RW.

belum dikaruniai anak;Bahwa, NAZWA FADHILAH adalah anak dari NURAINI binti ZAINIsebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 17002LU011020120017Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 01Oktober 2012;Bahwa, orang tua tersebut sebagai wiraswasta dan tergolong orang tidak mampu,sehingga masa depan anak kemungkinannya akan lebih baik bila diadopsi olehPemohon;Bahwa, Pemohon akan memelihara dan mengasuh anak tersebut layaknya anakkandung sendiri;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) berkecukupan untukmemenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan hidupnyaseharihari, biayapendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya ;Bahwa, permohonan pengangkatan anak ini diajukan untuk kepentinganpemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama NAZWA FADHILAH;Bahwa, berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 dan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, Pengadilan

Negeri Sipil dan mereka adalah orang baik,tidak pernah dipidana;Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah merawat Calon AnakAngkat secara baik dan tidak pernah menyakiti jasmaninyaBahwa Pemohon I dan Pemohon IJ membenarkan buktibukti surat danketerangan para saksi dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikankesimpulan yang intinya tetap dengan permohonannya serta mohon agar dijatuhkanpenetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acarapersidangan yang

Telp. 02873878008,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2016,sebagai Pemohon;Melawan:TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan D4, bertempat tinggal di Dukuh XXXX RT 01 / RW02 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumensebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa buktibukti yang diajukan dimuka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang

isidan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahanatau penambahan;Bahwa atas permohonan Pemohon, pada pesidangan tanggal 24Nopember 2016 Termohon memberikan jawaban secara lisan yang padapokoknya bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalildalilpermohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonoan ceraiPemohon ;Bahwa pada taha replik dan dupliknya Pemohon dan Termohon padadasarnya tetap pada permohonan dan jawabannya semula;Bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil (Guru SDNAdiwarno) XXXX yang masih aktif, maka dengan adanya permohonan cerai dariPemohon, Termohon terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomo 10 Tahun 1983, dimana dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa setiapPNS yang mau melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau SuratKeterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;Bahwa

Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil(Guru SDN Adiwarno) XXXX yang masih aktif, maka dengan adanyapermohonan cerai dari Pemohon, Termohon terikat dengan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.

tanggapan terhadap Kontra memori bandingyang pada pokoknya:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI Masih mempersoalkan surat izin yang di keluarkan oleh pejabat atasanPemohon yang dinilai premature oleh Termohon/Pembanding;DALAM POKOK PERKARA Masalah Termohon/Pembanding yang masih keberatan (Tidak maudiceraikan oleh Pemohon/Terbanding);DALAM REKONPENSI Tentang pembagian gaji Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Tentang pembagian gajiPemohon/Terbanding sebagai Pegawai

Negeri Sipil berdasarkanketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan Termohon/ Pembandingdalam eksepsi dan dalam pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding merasaperlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa anggapan Termohon/Pembanding tentang suratizin Pemohon/Terbanding Nomor 474.2/0190/101.6.10/2018 tertanggal 23Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan WilayahKota Malang

2015 harus dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding harus sudah dianggapmempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki yangamar selengkapnya sebagaimana diktum putusan Pengadilan Tingkat Banding;DALAM REKONPENSITentang pembagian gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbandingsebagai Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, nafkah madiyah dan hartabersama (gono gini).Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikanpertimbangan terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang pembagian gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19883, telah diajukan olehTermohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding

Negeri Sipil tidak dapat diterima;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biayaperkara ditingkat pertama sebesar Rp 916.000,00 (sembilan ratusenambelas ribu rupiah); Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara padatingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019Miladiyah, bertepatan dengan

PUTUSANNomor 27/Pdt.G/2020/PA.TulSayaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yangdilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkarapermohonan cerai talak yang diajukan olehPEMOHON, tempat dan tanggal lahir Rat, 25 September 1968, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan Si, tempat kediaman di Ohoi Rat,Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten MalukuTenggara

hukumBahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izindari atasan sesuai peraturan yang berlaku;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;Hal. 3 dari 12 Hal.

TulPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohontelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, makatelah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo.

negeri sipilharus sesuai menurut peraturan yang berlaku, dan alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan olehPemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat administratif menurut aturanhukum yang berlaku bagi seorang pegawai negeri sipil yang hendakmengajukan perceraian, hal tersebut sesuai

PUTUSANNomor : 237/Pdt.G/2013/PA.PtkBISMILLAAHITRRAHMAANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ceraitalak yang diajukan oleh :PEMOHON, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK,sebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif guna memenuhimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, di depan sidang Pemohon telah menyerahkan surat Izin PerceraianDirektur Nomor 31/Kpts/KP.050/I/2013 yang dikeluarkan oleh Direktur tertanggal 6Januari 2013;Bahwa, pada hari sidang perdamaian Pemohon dan Termohon

SAKSI P I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalahteman sekantor saksi, sedangkan Termohon adalah ister1 Pemohon yangbernama TERMOHON; Bahwa, mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidakmengetahui karena sewaktu kenal dengan Pemohon Pemohon dan Termohonsudah sebagai suami isteri; Bahwa, Pemohon

tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan olehbukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 26 Oktober 1991 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama KecamatanBatu Ampar, Kota Pontianak serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya,10terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa, Pemohon selaku Pegawai

Negeri Sipil yang masih aktifguna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Pemohon telah menyerahkan suratIzin Perceraian Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 31/Kpts/KP.0S0/I/2013 yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan tertanggal 6 Januari 2013;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonanperceraian yang didasarkan atas dalil antara Pemohon dan Termohon sering terjadipertengkaran dan perselisihan

Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan bulanJanuarii 2014, oleh Badan Kesbang Politik Dan Linmas Kabupaten Luwu Utara,bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telahbermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P4.5.

Negeri Sipil.2.

Bahwa para Pemohon tergolong mampu secara ekonomi karena paraPemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapunlagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalamperkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimanadiuraikan di atas.Menimbang

Negeri Sipil pada BadanKesbang Politik Dan Linmas Kabupaten Luwu Utara, membuktikan bahwa Pemohon(Dania) mempunyai penghasilan tetap.Menimbang, bahwa bukti P5, berupa fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuatoleh ibu kandung dari Rania Humaira Zahra bernama Cahyaning Wulan danPemohon (Dania), pernyataan mana disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi dandiketahui oleh Kepala Desa setempat (Mappadeceng).Menimbang, bahwa orang tua dari Rania Humaira Zahra tidak dapat didengarketerangannya karena tidak hadir

Bahwa para Pemohon tergolong mampu secara ekonomi karena Pemohon(Dania) adalah Pegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa keterangan saksi para Pemohon tersebut adalah faktayang dilinat sendiri dan atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harusdibuktikan oleh para Pemohon, keterangan mana bersesuaian satu dan lainnya, olehkarena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal309 R.Bg., oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kKekuatan atau nilai pembuktian.Menimbang, bahwa