Pulusan Perkara Nomor 0460Pot 6/207 rvPA, hersudah menyerahkan sepenuhnya kepada kedua pihak apapun oeyang akan diambil;9 Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, Penggugat menilai sudahterpenuhi syarat tejjadinya perceraian,Berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat diatas, mohon kiranya KetuaPengadilan Agama Koto Baru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat,2.

sering berselisihdan bertengkar Karena sikap Tergugat yang suka meneleponperempuan lain, ketika Penggugat bertanya siapa yang Tergugattelepon, Tergugat marah pada Penggugat, kejadian tersebut sangatsering terjadi bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat karenaemosi pada Penggugat yang selalu bertanya tentang siapa yangditelepon Tergugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;Hel S dad 73 hal Putusan Pertara Nomer O460/P alg. /207

Putusan Perkara Nomor 0460/Pot. 6/207 PA, KBrfh aw Ab hia 34 9 ps ay,Artinya: Ketika istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakimdiperkenankan menjatuhkan talak si suami,Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perselisinan dan pertengkaranyang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka cukup alasanbagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesualdengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1995 tanggal 17Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok

FAKHRURAZI, MHHal 13 dan 73 hal Putusan Perkara Nomor O46Q/Pdt G 207 PA. KBr.

namaYusuf (Tergugat) kepada pihak ketiga maupun termasuk din Penggugat sendin,mennyerahkan tanah tersebut kepada pembeli, menetapkan harga dan syaratsyaratpenjualan, menerima uang hasil penjualan dan atau ganii ngi seramemindahtangankan dan atau melepaskan hak dan member tarda terimanyasebagaiamana yang tercantum dalam Akta Surat Kuasa No.10 tanggal 28 Juni 2014.Bahwa dengan dasar pegangan Surat Kuasa tersebut, Penggugat telah meniualtanah tersebut kepada pihak ketiga, dengan akta Jual Beli Nomor: 207

Menyatakan Akta Jual Beli No.207/2014 yang dihadapan Notaris/PPAT DewHasibuan, SH tanggal 16 Desember 2014 adalah sah secara hukum.4. Menyatakan perouatan Tergugat yang mencabut Akta Surat Kuasa No.10 tanggal 28Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yuheri Alioes, SH Jl Raya PadangBukitinggi Km.20 No.50 Batang Anai Padang Pariaman adalah perbuatanWanprestasi.5. Menghukum Tergugat tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.6.

Menyatakan Akta Jual Beli No.207/2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPATDevi Hasibuan, SH., tanggal 16 Desember 2014, adalah sah secara hukum;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;ll. DALAM REKONVENSI :e DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;lil.

Bahwa Akita Surat Kuasa No.10 tertanggal 28 Juni 2014 adalah akta yang cacathukum dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawahtangan, sehingga mutatis mutandis akta Jual Bell NO.207/2014 yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT Dew Hasibuan, SH tanggal 16 Desember 2014 jugahanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.2.

mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87348/PP/M.VA/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP433/WPJ.19/2015 tanggal 5 Maret2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor: 00061/207

Putusan Nomor 1373/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor: 00061/207/12/091/14 tanggal 25 Maret 2014 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00016/WPJ.19/KP.0103/2015 tanggal 9 Februari2015 atas Nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP433/WPJ.19/2015 tanggal 5 Maret 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor:00061/207

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KUAKabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/23/X1/2011 tanggal14 Nopember 201 1);2.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/23/XI/2011 tanggal 14 Nopember2011 yang dikeluarkan KUA. Kabupaten Sumenep; , yang telah cocokdengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti (P1);b.

disampaikan dan selanjutnya mohonpututsan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan inimaka ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibuktikan dengan Kutipan AktaNikah Nomor : 207

Putusan Nomor 60/B/PK/Pjk/2020April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2014 Nomor 00024/207/14/402/16 tanggal 9 Februari 2016, atasnama PT Stahl Chemicals Indonesia, NPWP 31.769.822.3402.000, alamat:Jl. Palem Raya Selatan Ruko Madrid No.7, Palem Semi, PanungganganBarat, Keb.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2014 Nomor 00024/207/14/402/16 tanggal 9 Februari 2016dengan segala akibat hukumnya;Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 60/B/PK/Pjk/20204.

Putusan Nomor 60/B/PK/Pjk/2020mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 Nomor00024/207/14/402/16 tanggal 9 Februari 2016 atas nama PemohonBanding, NPWP 31.769.822.3402.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp639.940.884,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu alasan butir A tentang Koreksi Pajak Masukan

No : 2542/Pdt.G/2015/PA.KrsNomor : K.k.15.8.12/PW.01/207/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo ;2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagai suamiister! di rumah kediaman orangtua Termohon di Kabupaten Probolinggodalam keadaan rukun dan dikaruniai 1 orang anak, umur 5 tahun ;3.

Surat: Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KabupatenProbolinggo Nomor : 101/10/V/2008 sesuai dengan Duplikat Akta NikahNomor : K.k.15.8.12/PW.01/207/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015.Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;B. Saksi:1.

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebankanPemohon untuk membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa surat bukti P21 dinilai sebagai bukti otentik,bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh sebab itu harusdinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sahsesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/10/V/2008 sesuai denganDuplikat Akta Nikah Nomor : K.k.15.8.12/PW.01/207

Putusan No.793/Pat.G/2019/PA.BgrKecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dengan Kutipan Akta Nikah No.207/43/V/1998, tertanggal 12 Mei 1998;2. Bahwa status saat dilangsungkan pernikahan Pemohon adalah Jejakadan Termohon adalah Janda;3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup = rukunsebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, sudah berhubungan badandan bertempat tinggal di (rumah ibu kandung Pemohon ) yangberalamat di , Kota Bogor;4.

dilakukan dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebin dahulu dibacakan surat permohonan Pemohonyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olen Pemohon;Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohontidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah NomorKutipan Akta Nikah No. 207

mengajukan bukti surat tertanda P. dan saksisaksi;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sereal, Nomor207/43/VII/1998 Tanggal 12 Mei 1998 yang ternyata cocok sesuai denganaslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka buktibukti Surat tersebut telahmemenuhi syarat formal sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P. berupa FotocopyKutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan,Nomor 207

banding tanggal 22 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116675.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01108/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 20Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2014 Nomor 00172/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP01108/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juni 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2014 Nomor 00172/207/14/055/16 tanggal 13 April 2016,atas nama PT Karya Sumiden Indonesia, NPWP01.824.613.2055.000, beralamat di Jalan Industri VI, KelurahanPasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang 15135, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01108/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 20 Juni 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Oktober 2014,Nomor 00172/207

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakanpada tanggal 27 September 2000 di rumah orangtua Tergugat dengan wali nikah walihakim mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunaiyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanJatinegara, Kota Jakarta Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta NikahHal 1 dari 8 Perkara Nomor :0104/Pdt.G/2013/PA.TnkNomor : 207/61/IX/2000, tertanggal 27 September 2000

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermaterai cukup),Nomor : 207/61/ITX/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur tanggal 27 September 2000,kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2; Saksisaksi : 222292 = 22222222 nnonane neeSAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKelurahan Bumi Waras,Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar

kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidakdatang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menuruthukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dandiputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

Putusan Nomor 2694 B/PK/Pjk/2018tanggal 23 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2010 Nomor 00015/207/10/052/15 tanggal 25 Maret 2015, atas namaPT Trinseo Materials Indonesia (d.h.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00914/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010Nomor 00015/207/10/052/15 tanggal 25 Maret 2015, atas nama PTTrinseo Materials Indonesia (d.h.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00914/KEB/ WPJ.07/2016 tanggal 23 Juni 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor00015/ 207

muka persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29Agustus 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan AgamaPurwokerto di bawah register perkara nomor 1762/Pdt.G/2012/PA.Pwt tanggal30 Agustus 2012 mengajukan halhal sebagai berikut :Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 Juli 1996yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSokaraja, Kabupaten Banyumas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :207

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 207/II/V13/1996 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja tanggal 2 Juli 1996 (bukti P.2);3. Surat Keterangan Ghoib nomor 474.2/1178/VIII/2012 dari Kepala KelurahanTeluk Kecamatan Purwokerto Selatan tanggal 30 Agustus 2012 (bukti P.3);Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,Pemohon juga mengajukan saksisaksi masingmasing bernama :1.

wilayah hukum Pengadilan AgamaPurwokerto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurupa dan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakimmenyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan AgamaPurwokerto; nonMenimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yangpernikahannya dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 1996 di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, KabupatenBanyumas dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 207

Putusan Nomor 102/B/PK/Pjk/2020 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111398.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00866/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Desember2016 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor00046/207/11/092/16 tanggal 16 Mei

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00866/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2011 Nomor 00046/207/11/092/16 tanggal 16 Mei 2016 atasnama PT Sumber Indah Perkasa, NPWP 01.466.654.9092.000,beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 30, JalanM.H.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00866/KEB/ WPJ.19/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor:00046/207

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008, Penggugat dan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung dansesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat talik talaksebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/28/V1/2008tanggal 17 Juni 2008;2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 207/28/V1/2008tertanggal 17 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, tanda P.2 ;Il. Saksisaksi :1.

saksisaksi sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili dalamwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Temanggung oleh karenanya sesuaiketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Temanggung;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KutipanAkta Nikah dengan Nomor : 207

Putusan Nomor 1754/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak PUT116118.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00139/KEB/WPJ.23/2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00009/207/13/ 542/16,

Putusan Nomor 1754/B/PK/Pjk/2019keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00009/207/13/542/16, tanggal 18 Mei 2016, atas nama PT GameloftIndonesia, NPWP 31.275.268.6542.000, beralamat di PacificBuilding Lantai 1 Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157 RT 08 RW 03Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta 55281, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00139/KEB/WPJ.23/2017, tanggal 13Juni 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00009/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104612.16/2010/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00071/KEB/WPJ.04/2016tanggal 13 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00033/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00071/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 13 April 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00033/207/10/062/15 tanggal 25 Februari 2015 Masa PajakFebruari 2010, atas nama: PTI Dos Ni Roha, NPWP01.301.911.2062.000, beralamat di Wisma Indovision 2 Lantai 7,Jalan Panjang, Kompleks Green Garden Blok A8 Nomor 1, JakartaBarat, adalah telah sesuai dengan ketentuan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00071/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 13April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor : 00033/207

Putusan Nomor 1199/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT69813/PP/M.XIA/16/2016, tanggal 4 April 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP659/WPJ.02/2014 tanggal 02 Juni 2014tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00039/207/10/218/13 tanggal 31 Juli 2013, atas nama

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP659/WPJ.02/2014 tanggal 08 Juli 2014 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00039/207/10/218/13 tanggal 31 Juli 2013, atas nama: PT SuburArum Makmur, NPWP 01.496.349.0218.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.

Putusan Nomor 1199/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor: KEP659/WPJ.02/2014 tanggal 02 Juni 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00039/207/10/218/13 tanggal 31 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.496.349.0218.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp6.436.678,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Januari 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60574/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 30 Maret 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1457/WPJ.07/2012 tanggal O02 Agustus 2012tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor: 00241/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1457/WPJ.07/2012 tanggal O02 Agustus 2012 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2009Nomor; 0024 1/207/09/091/11 tanggal 1 Juni 2011, atas nama: PTHalliburton Logging Services Indonesia, NPWP:01.061.527.6081.000 (d.h. 01.061.527.6091.000), adalah telahHalaman 4 dari 9 halaman.

PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1457/WP4J.07/2012 tanggal O02 Agustus 2012mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor:0024 1/207

tanggal 9 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT108796.16/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01294/KEB/WPJ.07/2016tanggal 8 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Masa Pajak September 2010 Nomor 00099/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01294/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 8 September2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor0099/207/10/054/15 tanggal 11 Juni 2015 Masa PajakSeptember 2010, atas nama PT Agung Podomoro Land, Tbk,NPWP 02.380.812.4054.000, beralamat APL Tower Lantai 43,Jalan S.

2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP01294/KEB/ WPJ.07/2016 tanggal 8 September 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2010 Nomor00099/207

Putusan Nomor 3953/B/PK/Pjk/20192011 Nomor 00138/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atas namaPT Bank CIMB Niaga, Tbk., NPWP 01.310.668.7091.000, beralamat diJalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Graha Niaga, Jakarta Selatan 12190,dan beralamat korespondensi di Menara Sentraya Lantai 31, JalanIskandarsyah Raya Nomor 1A, Blok M, Jakarta Selatan 12160, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: UraianJumlah MenurutMajelis (Rp) Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Penyerahan yang PPN nya

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00107/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00138/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atasnama PT Bank CIMB Niaga, Tok, NPWP 01.310.668.7091.000,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Graha Niaga,Jakarta Selatan 12190, beralamat korespondensi di MenaraSentraya Lantai 31, Jalan Iskandarsyah

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00107/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 20 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret2011, Nomor: 00138/207

banding tanggal 5 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119065.16/2015/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01548/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00079/207

terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01548/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2015 Nomor 00079/207

Putusan Nomor 3591/B/PK/Pjk/2019Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP01548/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 20 September2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2015 Nomor 00079/207/15/055/16 tanggal 28 September 2016 atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.869.469.5.055000