Harta kekayaan bersama milik H. DARLAN Bin GADUL (Alm)dengan HJ. HELYATI (Alm) yang dikuasai TERGUGAT :Uang Perseroan CV. KARYATI yang digunakan sejak tanggal 11Januari 2013 sampai dengan 9 September 2015 dan belumdikembalikan ke Perseroan CV.KARYATI sebesar Rp.5.084.000.000, (lima milyar, delapan puluh empat juta rupiah).c. Harta kekayaan bersama milik H. DARLAN Bin GADUL (Alm)dengan HJ.

DARLAN (ayah kami) tidakmendaftarkan kekayaan Hj. HELYATI secara keseluruhan, padahalmasih banyak harta kekayaan peninggalan Hj. HELYATI yang belumdidaftarkan.15.Kiranya perlu kami sampaikan dimuka persidangan ini bahwa pada saatHj. HELYATI masih hidup CV. KARYATI pernah kehilangan kertas KOPCV. KARYATI kosong yang sudah dibubuhi dan ditandatangani Hj.HELYAATI sebanyak 5 lembar. Adapun kepentingannya CV.

tidak pernah tahu berapa harta kekayaan yangdikeluarkan untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT dan berapapenambahan atas hartaharta peninggalan tersebut terkait keuntunganusaha penambangan CV.Karyati.Tanggapan:Seluruh harta kekayaan sebagaimana tercantum dalam gugatan warisitulah yang merupakan harta yang menjadi hak ahli waris Alm.HJ.HELYATI.

Jika TERGUGAT menemukan dan dapat membuktikanharta kekayaan Alm.HJ.HELYATI di luar yang tercantum dalam gugatanwaris maka kami persilahkan untuk menyampaikannya kepada majelishakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.5. Dalil Jawaban TERGUGAT I:TERGUGAT sependapat waris dibagi secara faraid dan TERGUGAT menolak waris dibagi dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam(KHI) dengan alasan seluruh harta kekayaan HJ HELYAT!

Jika TERGUGATII memiliki buktibukti yang sah bahwauang tersebut adalah termasuk harta kekayaan peninggalan Alm.HJHELYATI (lbunda) maka silahkan ajukan ke hadapan persidanganuntuk dibuktikan..

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo selaku (Instansi) atasan TurutTergugat, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo bukan organisasiyang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara,oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannyatersebut ; 222 nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nn esBahwa Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo bukan merupakan badanhukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yangdisebut Negara, dimana salah satu Instansi atasan dari Turut Tergugat adalah PemerintahRepublik Indonesia cq.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timura cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo.

Hal ini sesuai dengan jurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yangharus ditujukan kepada pemerintah pusat ;3 Eksepsi Turut Tergugat I dikeluarkan sebagai Pihak dalam Perkara A quo ;Hal.33 dari 59 Putusan No.17/G.Lainlain/2014/PN.Niaga.Sby3434Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo (Turut Tergugat)merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas danfungsi pelaksanaan pelelangan

Tjipto yang diselenggarakan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo ternyata obyek lelang tersebut masih dibebanHipotik I (tingkat pertama) No.24 /1996 oleh PT.

Konsumen dari Pelaku Usaha yaitudengan membayar/setor suku bunga setiap perbulannya kepada PelakuUsaha, dan juga Konsumen telah membayarkan/setor sebahagian pokokpinjaman kredit modal kerja Konsumen kepada Pelaku Usaha;Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yangtelah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Permintaan lelang yang akan dan atau telah dilakukan Pelaku Usahadengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Medan terhadap agunan yang menjadi jaminanKonsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada di atasnya;e Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Suratsurat lainnya yangmenjadi agunan/jaminan konsumen/Risma Tupa Tobing kepadapelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ,Tbk.;B.

Nomor 319 K/Padt.SusBPSK/2018o.10.11.12.Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalahseperti/antara lain: Membalik namakan sertifikat hak milik (SHM) ke atas nama oranglain atau menerbitkan sertifikat (GHM) keatas nama orang lain; Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalamperkara a quo dikuasai dan/atau dimilki oleh orang lain;Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan danatau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang eksekusi haktanggungan di muka

umum atas agunan yang menjadi jaminan untukpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikanoleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, dengan cara melalui perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medanberupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada di atasnya;e Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Suratsurat lainnya yangmenjadi agunan/jaminan Konsumen/Risma Tupa Tobing kepadaPelaku Usaha/PT.

PUTUSANNomor 104 PK/Pdt.SusHKI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek padapemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalamperkara antara:1. CHING SEN SUGINO, bertempat tinggal di Gg. Samarasa ,Nomor 16, RT 006, RW 004, Kelurahan Angke, KecamatanTambora, Jakarta Barat;2. CHING MIN SUGINO, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Gg.

Nomor 104 PK/Padt.SusHKI/2019Termohon Peninjauan Kembali;danPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, berkedudukan JalanH.R. Rasuna Said Kav. 89, Jakarta Selatan, diwakili olehFathlurachman, S.H., M.M., selaku Plh.

Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan segera putusan inikepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat);9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat , Tergugat Il, danTergugat III;Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta berpendapat lain,mohon meminta keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut:1.

Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan segera putusan inikepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat);9.

ditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, Bahwasebelum ada Peraturan PerundangUndangan yang mengaturnya, MakaPeraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBGberlaku terhadap Eksekusi Hak tanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanLelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang Mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Binjai) untukmemerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara danLelang (KPKNL) Medan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yangmeminta kepada kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNI);Bertentangan dengan Yurisdensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, Sehingga PelaksanaanParate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan

terhadap Eksekusi HakTanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanLelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Binjai)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan KerkayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Medan) untuk menjualnya (Bukan PelakuHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 12/Pat.G/2018/PN BnjUsaha yang meminta kepada kantor Pelayanan Kekayaan

Namun dalam gugatan Penggugattidak ada melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang KPKNL2.

Atas lahimyaUU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkanhingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tidakberlaku sebagai peraturan umum karena telah di atur secara khusus dalam UU No 4Tahun 1996 mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusimelalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara danLelang)/Terlawan II.Kewenangan Tergugat juga telah tertuang ataupun dipertegas di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan No.88/2015 tanggal

Karena itu Para Terlawan tidak berhakmewarisi harta kekayaan berupa tanah yang menjadi obyek sengketa .Sehingga Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis agarmenyatakan Para Terlawan tidak berhak atas harta kekayaan berupa tanahobyek sengketa yang ditinggalkan MARUMI (alm);. Bahwa tidak ada hubungan darah dengan MARUMI maka Sertifikat Hak MilikNo 1966/Pananjung. Surat Ukur tanggal 4072003 No 400/ Pananjung tahun2003 atas nama Para Terlawan adalah Cacat Hukum.

Sehingga dengan demikian bilaternyata anak dari perkawinan mereka meninggal dunia dan tidak mempunyalketurunan maka harta bawaan tersebut bukanlah menjadi hak dari Saudaratiri MARSIDAH ( Para Penggugat) melainkan jatuh ketangan Keluarga/Saudara MARUMI (alm).Pertimbangan Hukum diatas sangat jelas bahwa Para Terlawan tidak dapatmewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan MARUMI ( alm) melainkan jatuhketangan Saudara Sekandung atau Sedarah dengan MARUMI (alm)sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

Untuk itu MARSIDAH Meninggal dunia dengan tidakmeninggalkan harta kekayaan berupa anak maupun tanah. Dengan demikianPelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis agar menyatakanMARSIDAH meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2002 tidakmeninggalkan harta kekayaan berupa anak maupun tanah .. Bahwa Pelawan menguasai tanah obyek sengketa ini sejak MARSIDAHmasih hidup.

Menyatakan Para Terlawan tidak berhak atas harta kekayaan berupa tanahyang menjadi obyek sengketa yang ditinggalkan MARUMI (alm)3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 1966/Pananjung,Surat Ukur tanggal 4072003 No 400/ Pananjung tahun 2003 tidak memiliki Kekuatan hukummengikat.4. Menyatakan Obyek Sengketa ini jatuh ketangan Saudara Sedarah denganMARUMI (alm).Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 130/PDT/2021PT.BDG.5.

Menyatakan MARSIDAH meninggal dunia pada tanggal 14 Desember2002 tidak meninggalkan harta kekayaan berupa anak maupun tanah .8. Menyatakan Pelawan beritikad baik9.

perlindungan konsumen ;Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat danditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usahaadalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yangmengikat;Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan atau telah melakukanLelang eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yangmenjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredityang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitudengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

maka ditegaskanlebih lanjut dalam undangundang ini, bahwa sebelum ada peraturanperundangundangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusihypotek yang diatur dalah HIR/RBG berlaku terhadap ekseksui haktanggungan ;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelangmelalui Pegawai Umum Pengadilan negeri;Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara A quo adalah Pengadilan Negeri Stabat)untuk memerintahkan Kantor Pelayanan kekayaan

Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha yaitu denganmelalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Medan terhadap Agunan yangmenjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha,yaitu berupa:e Sebidang tanah seluas 15.698 M2 (lima belasribu enam ratus sembilan puluh delapan meterpersegi) berikut segala yang ada diatasnyasesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor350/Desa/Kel Bekulap, terletak diProvinsi : Sumatera UtaraKabupaten: LangkatKecamatan : SelesaiDesa: BekulapLebih jauh diuraikan

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu denganmelalui Perantara kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Medan adalah seperti/antara lain:Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (GHM) ketas nama orang lain ataumenerbitkan Sertifikat Hak Milik (GHM) keatas nama orang lainApabila Tanah, Rumah dan Kebun yang menjadi sengketa dalam perkara aquo di kuasai dan/atau dimiliki orang lain1.

Menghukum Pelaku Usaha untukmembatalkan Lelang eksekusi HakTanggungan di muka umum atas agunanyang menjadi jaminan pembayaran kembaliatas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yangtelah diberikan oleh Pelaku Usaha kepadakonsumen yaitu dengan melalui perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Medan yaitu berupa:e Sebidang tanah seluas 15.698 M2(lima belas ribu enam ratus sembilanpuluh delapan meter persegi) berikutsegala yang ada diatasnya sesuaidengan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor

pengamatan Majelis Hakim selamapemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk pula dalam kualifikasiorang yang dapat dimintakan pertanggungan jawabnya menurut hukumsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa unsurpertama ini telah terpenuhi;2.Tentang Unsur Mengambil sesuatu barangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurutProfesor Van Bemmelen dean Profesor Van Hattum adalah setiap tindakanyang membuat sebagian harta kekayaan

orang lain menjadi berada dalam13penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupununtuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu denganbagian harta kekayaan yang dimaksud (DelikDelik Khusus KejahatanKejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.

,SH, Hal.14 ) ;Menimbang, bahwa tentang pengertian benda menurut ProfesorSimons yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah segalasesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapatdiambil (oleh orang lain) (DelikDelik Khusus KejahatanKejahatan TerhadapHarta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.

Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lainMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lainmenurut Profesor Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harusdiketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa bendabenda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku (DelikDelik KhususKejahatanKejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.

Tentang Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukumMenimbang, bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrestnyamengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (zichtoeeigenen) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah bendaseolaholah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuatbenda tersebut berada padanya (DelikDelik Khusus KejahatanKejahatanTerhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.

kepada petugas Penyedia JasaKeuangan mengenai asal usul sumber uangnya dalam rangka penempatan(placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan(uang) dari pelaku dan kejahatannyan. melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas namasendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atauperusahaan illegal dan seterusnya (layering).

berasal. sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha,gaji, honor, fee, infaq, shodagoh, hibah, warisan dan sebagainya. lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi HartaKekayaan dengan pemilik yang senya. peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan. pengalihan hakhak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formalatas kepemilikan Harta Kekayaan. kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanyaterkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara

fisik ataskepemilikan Harta kekayaan.. menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorangmemperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.. menguasai penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkanadanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlahuang atau Harta Kekayaan.. menggunakan adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untukmemperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.Halaman 33 dari 61t.

Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidakbergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperolehbaik secara langsung maupun tidak langsung.u.

Unsur Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, ataumenggunakan Harta Kekayaan.3. Unsur Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).Ad.1.

Memberikan izin kepada Pemohon Arif Jatmiko bertindak selaku Wali Pengampu (Kurator) dari Ayah Kandungnya yang bernama Suprapto Bin Martodiono tersebut di atas khusus untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengurus Akta Jual Beli sebidang tanah, atas harta kekayaan milik Suprapto Bin Martodiono, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Komp Perkantoran Pemkab Bangka Barat;4.

Memberikan izin kepada Pemohon Arif Jatmiko bertindak selaku WaliPengampu (Kurator) dari Ayah Kandungnya Suprapto Bin Martodionotersebut di atas khusus untuk melakukan perbuatan hukum dalamMenandatangani Akta Jual Beli sebidang tanah, atas harta kekayaan milikSuprapto Bin Martodiono, yaitu sebidang tanah yang terletak di JalanKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;4.

Memberikan izin kepada Pemohon Arif Jatmiko bertindak selaku WaliPengampu (Kurator) dari Ayah Kandungnya yang bernama Suprapto BinMartodiono tersebut di atas khusus untuk melakukan perbuatan hukum dalammengurus Akta Jual Beli sebidang tanah, atas harta kekayaan milik SupraptoBin Martodiono, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan KompPerkantoran Pemkab Bangka Barat;Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesarRp.3.396.000,00 (Tiga juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu

Notaris PPAT Kabupaten Bogor2.Notaris Agus Syamsudin SH3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR

DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawabarat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bogor, yang berkantor di Gedung Djuanda Halaman 2 dari 73 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt G/2018/PN CjrKementerian Keuangan,Lantai 3, Jalan Dr.

Menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukumdengan cara mengikuti lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II/ KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) berkedudukan dikotaBogor pada tanggal 24 Oktober 2014 risalah nomor 1133/2014 tidak sah danmengandung cacat hukum;7. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap :a.

Bahwa selanjutnya pada tanggali6 Februari 2015, berdasarkan KutipanRisalah Lelang Nomor 1133/2014, yang dibuat oleh Kepala kantor DODOSUKANDAR, Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKLN) Bogor, Kantor Badan Pertanahan Nasional Cianjur telahmencatatkan pendaftaran peralinan hak dari MITRA TANIA kepadaDAMIANUS TAKNDARE, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 2536 danSertifikat Hak Milik Nomor 2536;5.4.

Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor (KPKNLBogor) merupakan bagian dari institusi Negara dimana salah satu instansiatasan dari Turut Tergugat III adalah Pemerintah Republik Indonesia;. Bahwa perlu Turut Tergugat Ill tegaskan, bahwa secara lengkap identitasTurut Tergugat Ill yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. KementerianKeuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat cq.

KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor;. Bahwa berdasarkan pada alasanalasan di atas, maka terhadap gugatanPenggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dengan kurang lengkapdalam penyebutan instansi atasannya maka berakibat gugatan Penggugatyang kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapatditerima seluruhnya (NietOntvankelijkVerklaard).

Bank Dipo Internasional tersebut, KantorPelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Jakarta III melaksanakan lelangpada tanggal 18 Juni 2010 dan menetapkan Andy Fendyarto sebagai pemenang lelangdengan nilai Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) sebagaimana catatan yangdimuat dalam Risalah Lelang Nomor : 049/2010 tertanggal 18 JuniBahwa karena Penggugat dan suami Penggugat sangat keberatan apabila jaminanutangnya dijual dengan harga mengajukan gugatan Perdata terhadap PT.

Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJakarta III tanggal 21 Juni 2010; d. Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJakarta UI No.KET025/WKN.7/KP.03/2010 tanggal 23 Junie. Fotocopy KTP dan KK atas nama pemohon/pembeli (in casu atas namaAndy Fendyarto); f. Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (SSBBPHTB) atas nama Andy Fendyarto;g. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH atas nama Penggugat;h. Bukti Kuitansi No.

BuktiT3 : Surat Keterangan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jakarta II tanggal 21 Juni 2010 atas bidang tanah SertipikatHalaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor: 85/G/2013/PTUNJKT.Hak Milik No.113/Cipete Selatan Sisa. (Fotocopy sesuai dengan4. BuktiT4 : Surat Keterangan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Jakarta IIT Nomor : KET025/WKN.7/ KP.03/2010, tanggal23 Juni 2010 atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.113/CipeteSelatan Sisa.

Fotokopi Surat Keterangan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jakarta III tanggal 21 Juni 2010 atas bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.113/Cipete Selatan (Sisa) (Vide Bukti T3);4. Fotokopi Surat Keterangan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jakarta II Nomor : KET025/WKN.7/ KP.03/2010, tanggal 23 Juni 2010 atasHalaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor: 85/G/2013/PTUNJKT.bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.113/Cipete Selatan (Sisa) (Vide Bukti5.

Fotokopi Kwitansi dari Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jakarta III Nomor : KW163/049/2010, tanggal 23 Juni 2010 atas nama AndyFendyarto (Vide Bukti T5);6.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL III PEKANBARU Cq. KPKNL Bukittinngi
Terbanding/Turut Tergugat : ELIZA BETRI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQDIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH(DKJN) WILAYAH Ill PEKANBARU CQ, KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BUKIT TINGGI yangberlamat di Jalan Muhammad Yamin Nomor 60 Aur Kuning Bukit Tinggi,Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukriah HG, S.H., M.Hum.

TERHADAP TERLAWAN e Bahwa, Terlawan telah melanggar Perjanjian yang dibuatnya denganPelawan, padahal telah terjadi perselisihan antara Terlawan denganPelawan dan Terlawan tidak menyelesaikannya sesuai dengan isiPerjanjian Kredit yang telah disepakati masingmasing pihakya itumelalui Kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat melainkan melaluiKementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat JendralKekayaan Negara Kantor Wilayah (DKJN) Wilayah III Pekan Baru Cq,Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

TERHADAP TERLAWAN IIe Bahwa, di dalam Surat Perjanjian pemberian Fasilitas Kredit antaraPelawan dengan Terlawan disebabkan terjadinya perselisinan, makaKEDUA BELAH PIHAK MEMILIH KEDUDUKAN HUKUM YANGTETAP DAN SEUMUMNYA DIKANTOR PENGADILAN NEGERIPASAMAN BARAT bukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi yang berlamat di Jalan MuhammadYamin Nomor 60 Aur Kuning Bukit Tinggi maka sudah seharusnyaTerlawan Il tidak menerima permintaan menerima permintaan lelangoleh Terlawan

DALAM EKSEPSI1.Bahwa Terlawan II dengan tegas menolak seluruh dalildalil Pelawan,kecuali terhadap halhal yang diakui Secara tegas kebenarannya.Eksepsi Persona Stundi Non Yudisio2.1 Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat perlawananPelawan, yang dijadikan sebagai Terlawan II dalam perkara a quoadalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia c/q DirektoratJenderal Kekayaan Negara Wilayah III Pekan Baru c/q KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi,penyebutan hierarki yang

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi, yangmerupakan instansi atasan dari Terlawan Il, dimana dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya Terlawan II bertanggungjawab kepada atasannya tersebut, maka dalam hal tuntutan jugaharus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut;2.2 Bahwa penyebutan identitas Terlawan II oleh Pelawan dalam suratperlawanannya sudah selayaknya dinyatakan tidak

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat PerjanjianPerkawinan;Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugatmempunyai harta kekayaan, yaitu berupa :1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya, yangdikenal setempat sebagai Jalan Salak Masir No.2, Rt.014, Rw.005,Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan,Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak MilikIHM, Nomor124/Tanjung Duren Utara, Pemegang Hak atas nama : MARZUKICHAEDIR/ Tergugat, Luas 490 M2

Bahwa oleh karena harta kekayaan tersebut diatas diperolen selamaberlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harta kekayaantersebut adalah Harta Bersama ( Harta GonoGini ) antara Penggugat danTergugat, sesuai dengan bunyi Pasal 35 (1) UU No.1 tahun 1974 yangmenyatakan :"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".3.

Yang menyatakan bahwa: "Penggugat danTergugat mempunyai harta kekayaan yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah danbangunan yang berada diatasnya yang dikenal setempat sebagai Jalan SalakMasir No.2. Rt.014 Rw,005 Kel.Tanjung Duren Utara, Kec,GrogolPetamburan,Jakarta Barat; atas nama Sdr.Marzuki Chaedir Sertifikat Hak Milik(SHM) No.124/Tanjung Duren Utara; dst". " yang jika ditaksir sehargaRp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah)".

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegqas pernyataan PENGGUGAT didalamdalil gugatannya pada Hal.3 (tiga) angka 5 (lima) "Bahwa oleh karena hartakekayaan tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan Penggugatdan Tergugat , maka harta kekayaan tersebut adalah harta bersama (gonogini)antara Penggugat dan Tergugat" dst.

antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknyamenyatakan bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat danTergugat mempunyai harta kekayaan harta bersama (harta gono gini) yaitu berupa1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya, yang dikenalsetempat sebagai Jalan Salak Masir No.2, Rt.014, Rw.005, Kelurahan TanjungDuren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atas namaMARZUKI CHAEDIR/ Tergugat Sertifikat Hak

Penggugat:
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
Tergugat:
1.Wahyudi Prasetio
2.PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III
Turut Tergugat:
1.Lembaga Penjamain Simpanan
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat

Kutisari Indah Barat X No. 16 Surabaya, sesuai dengan surat kuasatertanggal 14 Februari 2020, ................ selanjutnya disebut TERLAWAN I;PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, selanjutnya disebutTERLAWAN Il;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta Ill ,disebut sebagai TERLAWAN III;Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Bank Jtrust Indonesia, Tbk, yang terletak di jalanPangeran Jayakarta No. 73 Blok A3, Kelurahan Mangga DuaSelatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, tetapdilaksanakan karena Pelawan dalam hal ml telah salah dalammemasukan Pihak yakni yang melaksanakan lelang seharusnyaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Pusatnamun oleh PelawanPihak yang dimasukan Adalah Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang III Jakarta Barat;2.

Bank Jtrust Indonesia, Tbk, yang terletak dijalan Pangeran Jayakarta No. 73 Btok A3, Kelurahan Mangga DuaSelatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Mohon untukHalaman 21 Putusan Nomor 91/Pdt.Bth/20120/PN Sbytetap dilaksanakan karena mengingat dalam Perkara aquo pihakyang menjadi Terlawan Il Adalah salah Pihak yakni KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ill Jakarta Barat, bukanKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Pusat;Il.

Bank Jtrust Indonesia, Tok, yangterletak di jalan Pangeran Jayakarta No. 73 Blok A3, KelurahanMangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta PusatMembebankan Biaya Perkara kepada Pelawan;DALAM REKONPENSIds2.Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Untuk Seluruhnya;Memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Pusat agar dapat segera melaksanakan Eksekusi Lelangatas sebidang Tanah dan Bangunan, sesuai sertifikat hak gunabangunan Nomor 3058 seluas 89 m2, Atas Nama PT.

Negaradan Lelang Ill Jakarta barat Kerena seharusnya Terlawan IIadalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Pusat, hal mi dapat dilihat dan letak Objek LelangSebidang tanah dan bangunan nomor 3058 seluas 89 m2, Atasnama PT.

Cipedes milik/terdaftar atas nama TERGUGAT II/HALIM WIJAYA.Hal.15Perkara Nomor :07/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga JKT.PstHARTA PAILIT ADALAH HARTA KEKAYAAN MILIK/TERDAFTARATAS NAMA DEBITOR PAILIT/PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYABahwa yang dimaksud dengan Debitor Pailit adalah Debitor yang sudahdinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan.

DISTRIBUSI INDONESIA JAYA Pailit dengansegala akibat hukumnya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan danPKPU, yang dimaksud dengan Kepailitan adalah Sita Umumatas semua Kekayaan Debitor Pailityang pengurusan dan pemberesannyadilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawassebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan dan PKPU:Kepailitan adalah Sita Umum atas semua Kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator

di bawahpengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan danPKPU,Kepailitan meliputi seluruh Harta Kekayaan Debitor Pailit padasaat putusan pernyataan pailit diucapkan.

DISTRIBUSIINDONESIA JAYA adalah seluruh Harta Kekayaan milik/terdaftar atasnama Debitor Pailit/PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.TANAH SHM NO. 2544/KEL. CIPEDES ADALAH MILIK/TERDAFTARATAS NAMA TERGUGAT II/HALIM WIJAYA SEHINGGA JELASJELASBUKAN MERUPAKAN HARTA PAILIT PT. DISTRIBUSI INDONESIAJAYABahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1)jo.

DISTRIBUSI INDONESIA JAYA adalahseluruh Harta Kekayaan milik/terdaftar atas nama Debitor Pailit/PT.DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Bahwa dari penjelasanpenjelasan tersebut diatas, terobukti Tanah SHMNo. 2544/Kel.

Bahwa sebagaimana maksud Penggugat tersebut (ikutmengururusi Yayasan), maka untuk itu telah diadakanrapat (musyawarah keluarga) yaitu : dari pihak Penggugatsebagai Isteri Pertama yang sah Almarhum Victor Siahaanbeserta anakanak Penggugat dan dari Pihak TergugatIsebagai isteri kedua Almarhum Victor Siahaan serta anakanaknya, pada tanggal 03 Agustus 2008 yang selaindaripada maksud Penggugat tersebut juga membicarakanseluruh harta kekayaan atau Hutang yang ditinggalkanoleh Almarhum Victor Siahaan, sebagaimana

Pebruari 2012) =Rpl.250.000,X 19 = Rp 23.750.000, (dupuluh tiga jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwaberhubung karena Penggugat merasa khawatir, TergugatIdan TergugatII tidak akan mematuhi isi putusan dalamperkara a quo apabila telah berkekuatan hukum tetap danpasti, sehingga gugatan Penggugat menjadi hampa, yangakan menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka olehkarena itu Penggugat memohon agar Ketua Pengadila NegeriKisaran meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)terhadap harta kekayaan

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelasbahwa andai kata benar (quad non) kesepakatanatau perikatan keluarga tanggal 3 Agustus 2008tersebut dilakukan, maka jelas kesepakatankeluarga tanggal 3 Agustus 2008 tersebutmerupakan kesepakatan terkait dengan pembagianpenghasilan atas harta kekayaan yang diperolehdari Yayasan Pendidikan Kesatuan;177.

yang dipisahkan dari kekayaanpendirinya, harta kekayaan yayasan itu digunakanuntuk kepentingan tujuan yayasan dibidangsosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sehinggapendiri yayasan tidak terikat lagi dan tidaklagi memiliki hak atas kekayaan yang telahmenjadi milik yayasan itu..

yang dipisahkan untukmencapai tujuan tertentu dibadang sosial, keagamaan, dankemanusiaan dan berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka,yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas hartakekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya, hartakekayaan yayasan itu digunakan untuk kepentingan tujuanyayasan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanuSiaan, sehinggapendiri yayasan tidak terikat lagi dan tidak lagi memilikihak atas kekayaan yang telah menjadi milik yayasan itu danselain itu berdasarkan ketentuan

Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hakpenggugat atas harta bersama tersebut, yaitu separuh dari hartakekayaan bersama;4.

Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hakPenggugat atas harta bersama tersebut, yaitu separuh dari hartakekayaan bersama setelah dikurangi hutang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);4.

peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NURHARJATItersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor610/PDT/2018/PT SBY tanggal 21 November 2018 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 797/Pdt.G/2017/PN Sbytanggal 18 April 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:DALAM KONVENSIDalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.2.4.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan harta kekayaan

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yangmenjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu separuh dariharta kekayaan bersama jika tidak dapat dibagi secara natura makaharus dijual lelang, yang hasil penjualannya harus dibagi dua antaraPenggugat dan Tergugat setelah dikurangi lebin dahulu dengan hutangsebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Menolak gugatan Penggugat selebihnya;DALAM REKONVENSIMenolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;Halaman 8 dari 9 hal.

Kuitansi itu kemudian atassuruhan/persetujuan saksi SUBERKAH Bin (Alm) SANMOHARI digunakansebagai pendukung dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan uangADD;Bahwa pembelian komputer dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2008.Komputer tersebut berdasarkan ketentuan Bupati Banjarnegara Nomor 231tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, seharusnya berada dan digunakandi kantor desa, namun karena Terdakwa ingin memperkaya diri sendiriataupun

Kuitansi itu. kemudian atassuruhan/persetujuan saksi SUBERKAH Bin (Alm) SANMOHARI digunakansebagai pendukung dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaanuang ADD ;Kemudian sapisapi yang telah dibeli (pembelian tahap maupun Il) itudiserahkan ke 8 (delapan) orang untuk dipelihara ;Bahwa berdasarkan ketentuan yakni Pedoman Umum Pengelolaan ADDdan Pedoman pengelolaan Kekayaan Desa, penyerahan sapisapi ke 8(delapan) orang untuk dipelihara itu harus kepada anggota masyarakatdalam bentuk kelompok peternak

Nomor : 1067 K/Pid.Sus/2015Bupati Banjarnegara No. 433 Tahun 2008 tentang PengelolaanKeuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Kekayaan Desa, serta peraturan/ketentuan yang terkaitlainnya:Bahwa berdasarkan pedoman umum ADD, pelaksanaan kegiatankegiatan yang dibiayai ADD, ditentukan sbb:Untuk tahap perencanaan :1.

Nomor : 1067 K/Pid.Sus/2015Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Kekayaan Desa, serta peraturan/ketentuan yang terkaitlainnya:Bahwa berdasarkan pedoman umum ADD, pelaksanaan kegiatankegiatan yang dibiayai ADD, ditentukan sbb:Untuk tahap perencanaan :1. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Musrenbangdes,a. Dilaksanakan untuk menggali gagasan seluruh warga masyarakat mengenai rencana kegiatan pembangunan dan penetapankegiatan yang dibiayai dari ADD ;b.

Kuitansi itu kemudianatas suruhan/persetujuan saksi SUBERKAH Bin (Alm)SANMOHARI digunakan sebagai pendukung dalam LaporanPertanggungjawaban Pengelolaan uang ADD ;o Kemudian sapisapi yang telah dibeli (pbembelian tahap maupun II)itu diserahkan ke 8 (delapan) orang untuk dipelihara ;o Bahwa berdasarkan ketentuan yakni Pedoman Umum PengelolaanADD dan Pedoman pengelolaan Kekayaan Desa, penyerahan sapiHal. 51 dari 88 hal. Put.

PUTUSANNomor 76 PK/Pdt.SusHKI /2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) padapemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:KING POINT ENTERPRISE CO.

Putusan Nomor 76 PK/Pdt.SusHKI/2015untuk kelas barang 06 (enam) tanggal 22 April 2010, kepada Kantor Merek,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan Nomor AgendaD002010014821, untuk jenis barang: paku, sekrup dari logam,perlengkapan dari logam untuk jendela, perlengkapan pintu terpasang darilogam, barangbarang yang terbuat dari logam biasa tidak termasuk dalamkelas lain (terlampir 2);.

Bahwa Merek Tergugat meniru/mempergunakan identitas merek milikPenggugat (Bukti P48);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan jelas dan pastiPenggugat adalah Pemilik merek resmi dan Pemegang Hak Eksklusif darimerek dagang PATTA kelas 06;10.Bahwa diketahui oleh Penggugat ternyata tanpa seizin Penggugat , telah11.Terdaftar Merek PATTA atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merekpada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan

Apakah merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut dalam kelasbarang atau jasa yang sejenis dengan merek yang sudh terdaftar lebih dulu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 A dan P1 B ternyata bahwaPenggugat sekarang pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanPermohonan pendaftaran merek PATTA di Direktorat Merek, DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indoneisa pada tanggal 22 April 2010 dengan Nomor AgendaD002010014821 untuk kelas barang

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. DirektoratMerek telah menerbitkan Sertifikat Merek PATTA kelas 06 Nomor 473246 danHal. 17 dari 19 Hal.