Ditemukan 2675669 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 11-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2830 K/PDT/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN UTARA cq KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA TARAKAN, dkk. VS HAERUDDIN, dkk.
65 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN UTARA cq KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA TARAKAN, dkk. VS HAERUDDIN, dkk.
    atau apabila Pengadilantidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauUndangUndang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi : PEMERINTAH
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-09-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN SORONG Nomor 6/PID.PRA/2013/PN.SRG
Tanggal 5 September 2013 — OPAN JALIL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA DI JAYAPURA CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG KOTA DI SORONG
113 — 50
  • OPAN JALILPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA DI JAYAPURA CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG KOTA DI SORONG
    Alasan Pengajuan Permohonan Praperadilan:Pemohon dengan ini mengajukan Praperadilan kepada Pemerintah RepublikIndonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura Cq.
    Terhadap pernyataan Pemohon pada garis datar ke 1 yang menyatakan :Pemohon mengajukan praperadilan kepada pemerintah Republik Indonesia diJakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq. KepalaKepolisian Daerah Papua di Jayapura Cq.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 12-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN SUMEDANG Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN Smd
Tanggal 6 Nopember 2017 — Penggugat:
1.ACIH binti ABDUL RAHMAN
2.JOJON bin JUKARTA
3.NONI MARLENI binti JUKARTA
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK CQ SATUAN KERJA NON VERTIKAL JATIGEDE
113 — 37
  • Penggugat:
    1.ACIH binti ABDUL RAHMAN
    2.JOJON bin JUKARTA
    3.NONI MARLENI binti JUKARTA
    Tergugat:
    PEMERINTAH REPUBLIK CQ SATUAN KERJA NON VERTIKAL JATIGEDE
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 02-06-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bil
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Hasyim Wijaya
2.Samsul Islam
3.Ruly Wahyuhidayat
4.Etty Ermawatie
Tergugat:
Achmad Rochim
Turut Tergugat:
Pemerintah Desa Karangmenggah
24 — 8
  • Penggugat:
    1.Hasyim Wijaya
    2.Samsul Islam
    3.Ruly Wahyuhidayat
    4.Etty Ermawatie
    Tergugat:
    Achmad Rochim
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Desa Karangmenggah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 06-12-2006 — Upload : 28-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 701K/PDT/2003
Tanggal 6 Desember 2006 — ROBBY WOWOR ; DINTJE POLI ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MINAHASA Cq. CAMAT/PPAT WILAYAH KECAMATAN SONDER
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROBBY WOWOR ; DINTJE POLI ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAMNEGERI Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MINAHASA Cq. CAMAT/PPAT WILAYAH KECAMATAN SONDER
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-01-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 April 2021 — Putriasi Utama Sari
Tergugat:
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta cq Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Turut Tergugat:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
405 — 177
  • Putriasi Utama Sari
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta cq Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
    Turut Tergugat:
    Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Pengadilan PN BALIGE Perdata Tanah
Putus : 02-02-2010 — Upload : 29-05-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2009/PN BLG
Tanggal 2 Februari 2010 — Mitsu Batumamak Sianipar, Dkk Lawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan Cq. Bupati Toba Samosir di Balige, Dk
88 — 54
  • Mitsu Batumamak Sianipar, DkkLawanPemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan Cq. Bupati Toba Samosir di Balige, Dk
    Raja Bona Ni Onan Pardede selaku pemilik.9 Bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak berhak dan tidak punyasangkutpaut bahkan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanahterperkara karena tanah terperkara dahulu dipinjamkan kepada PemdaTingkat If Tapanuli Utara bukan kepada Pemerintah Kabupaten TobaSamosir vide surat perjanjian tanggal 19 Mei 1962.10 Bahwa keluarnya UU No. 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan KabupatenTingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Tingkat IIT Mandailing Natal makabenar Tapanuli
    Utara berpisah dengan Toba Samosir.11 Bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bahwatanahterperkara tidak ikut diserahkan menjadi Asset Pemerintah Kabupaten TobaSamosir (Pedoman proses administrasi penyerahan Asset dari Pemda Taputkepada Pemda Tobasa).Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas patut dan adil menurut hukumbilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut :Dalam Pokok Perkarae Menolak gugatan Penggugatpenggugat sepanjang mengenaikepemilikan.Dalam
    Pardede.e Menyatakan dalam hukum bahwa Pemerintah Kabupaten TobaSamosir tidak berhak dan tidak punya sangkut paut bahkan tidakmempunyai hubungan hukum dengan tanah terperkara karenatanah terperkara dahulu dipinjamkan kepada Pemda Tingkat IITapanuli Utara bukan kepada Pemerintah Kabupaten TobaSamosir.
    Menyatakan dalam hukum meskipun Pemerintah KabupatenTapanuli Utara telah berpisah dengan Pemerintah KabupatenToba Samosir bahwa tanah terperkara tidak ikut diserahkanmenjadi Asset Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (vide prosesadministrasi penyerahan Asset dari Pemda Taput kepada PemdaTobasa).DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI e Menghukum para Penggugat dkk dan Tergugat dkk/paraTergugat dr secara tanggung renteng untuk membayar segalaongkosongkos yang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya
    KARL SIANIPAR COMPANYyang terletak di areal bekas tanah Sertifikat Hak Guna BangunanNo.1 (Pardede Onan) Sonak Malela, Balige, dengan menggunakanalat berat Excavator milik Pemohon Eksekusi / Pemerintah DaerahToba Samosir, i.c. Tergugat.21 P20 Foto Copy sesuai asli Rekapitulasi Anggaran BiayaPembangunan / Ganti Rugi Bangunan Pabrik Pertekstilan /Pertenunan Fa. KARL SIANIPAR COMPANY (Fa. KARSITEK)Balige, tanggal 14 Maret 2009, yang dibuat oleh CV.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 02-08-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 543/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Januari 2020 — AGUNG PODOMORO LAND
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA
2.WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR
3.LURAH KLENDER
313 — 77
  • AGUNG PODOMORO LAND
    Turut Tergugat:
    1.PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA
    2.WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR
    3.LURAH KLENDER
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1078 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR cq JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim, VS PT OTO MULTIARTHA
76 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI cqKEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cqKEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR cq JAKSA PENUNTUT UMUMDALAM PERKARA PIDANA NOMOR 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim,tersebut;
    PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN AGUNG RI cqKEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq KEJAKSAANNEGERI JAKARTA TIMUR cq JAKSA PENUNTUTUMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim, VSPT OTO MULTIARTHA
    Nomor 1078 K/Pdt/2016semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah akhirnyacampur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undangundanguntuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum ...
    mobil Toyota Avanza a quo sebagai pihakyang berhak atas objek sengketa selaku kreditur dan selaku pemegang hakjaminan fidusia, karena objek sengketa yang dirampas untuk negara dalam perkarapencurian dengan kekerasan, padahal Penggugat tidak terlibat dalam perkarapidana a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PEMERINTAH
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI cqKEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cqKEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR cq JAKSA PENUNTUT UMUMDALAM PERKARA PIDANA NOMOR 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim,tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 25 Juli 2016, oleh Prof. Dr.
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 190/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 15 Agustus 2018 — Pemohon:
1.IWAN bin HAMID SA ADA
2.PERTIWI binti ABIDIN
16 — 15
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum
Register : 08-01-2024 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 19-04-2024
Putusan PN BATULICIN Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bln
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum:
MIFTAHUL JANNAH, SP., SH
Terdakwa:
EVAN ROVIYAN Als EVAN Bin AHMAD SANUSI
46 — 26
  • pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 26 Agustus 2020;
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah
      Desa Wiritasi Nomor: 21/590/DSW-KKH/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas nama Nur Hafifah;
    • 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang atas nama pihak pertama NANA FITRYANA tanggal 26 Agustus 2020;
    • 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wiritasi Nomor: B/142/368/KKH/D-WRT/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wiritasi Nomor: 21
      /590/DSW-KKH/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas nama Evan Roviyan;

    terlampir dalam berkas perkara;

    • 1 (satu) buah buku agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2017;

    dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiritasi melalui Saksi Islamin Nurul Qomariah alias Islamin binti H.

Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 05-06-2024 — Putus : 05-07-2024 — Upload : 07-07-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Juli 2024 — Pemohon:
DJURIAH
15 — 0
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian almarhum Lodang yang meninggal pada tanggal 29 Juli 1989 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
    DKI Jakarta Cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Pengadilan PN TEMANGGUNG Perdata
Register : 10-06-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 67/Pdt.P/2015/PN Tmg
Tanggal 23 Juni 2015 — SUGIANTO
31 — 3
  • Menetapkan bahwa nama anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323-LT-28112014-0035 tanggal 01 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung dirubah dari semula bernama FERGIE SAMITA KIRANA LIM menjadi bernama MIRACLE FERGIE LIEM ; 3.
    Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;4.
    Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 221/2010 tanggal29 November 2010 atas nama SUGIANTO dengan DEFI KIRANA,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang kemudiandiberi tanda P.2 ;3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor KK : 3323131204110003tertanggal 25082014 atas nama Kepala Keluarga : SUGIANTO,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang kemudiandiberi tanda P.3;4.
    Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323LT281120140035 tanggal 01 Desember 2014 atas namaFERGIE SAMITA KIRANA LIM, lahir di Temanggung pada tanggal17 Agustus 2014, anak kesatu perempuan dari Ayah SUGIANTOdan Ibu DEFI KIRANA, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah KabupatenTemanggung, yang kemudian diberi tanda P.4 ;5.
    Kabupaten Temanggung dan Fotocopy KutipanAkta Kelahiran Nomor : 3323LT281120140035 tanggal 01 Desember2014 atas nama FERGIE SAMITA KIRANA LIM, lahir di Temanggung padatanggal 17 Agustus 2014, anak kesatu perempuan dari Ayah SUGIANTOdan Ibu DEFI KIRANA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung yang diperkuatdengan keterangan dari Saksi TAN KIEM LIONG dan Saksi ZAENAL ANWARmaka dapat diketahui fakta bahwa benar anak Pemohon lahir diTemanggung pada
    Menetapkan bahwa nama anak Pemohon sebagaimana termuatdalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323LT281120140035tanggal 01 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah KabupatenTemanggung dirubah dari semula bernama FERGIE SAMITAKIRANA LIM menjadi bernama MIRACLE FERGIE LIEM ;3.
    Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan NegeriTemanggung untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepadaPejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung untukmembuat catatan pinggir tentang perubahan nama anakPemohon tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil danKutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan inikepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluhsatu
Pengadilan PA WONOSOBO Perdata Agama
Register : 27-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PA WONOSOBO Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Wsb
Tanggal 11 September 2017 — Pemohon
13 — 0
  • Menetapkan bahwa nama N dalam Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 12 Maret 1995 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dan Akta Kelahiran No, : - tanggal 28 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah DATI II Wonosobo dengan nama S dalam KTP Nomor - tanggal 25-12-2012 dan Kartu Keluarga nomr - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon
    . : , yang aslinya dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tk Il Wonosobotanggal 28 Desember 1994, bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya (Bukti P.4);Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati
    senyatanya milik satu orang yaitu Pemohon,oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat nama Pemohon berkaitan denganbiodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P2)tidak perlu dirubah namun cukup ditetapbkan bahwa Pemohon dengan nama Ndalam Kutipan Akta Nikah No. tanggal 2 Maret 1995 yang aslinya dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang,Kabupaten Wonosobo dan Kutipan Akta Kelahiran No. : , yang aslinyadikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah
    Menetapkan bahwa nama N dalam Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 12Maret 1995 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KecamatanWatumalang Kabupaten Wonosobo dan Akta Kelahiran No, : tanggal 28Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan SipilPemerintah DATI Il Wonosobo dengan nama S dalam KTP Nomor tanggal25122012 dan Kartu Keluarga nomr yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wonosoboadalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;3.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 02-04-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Tjk
Tanggal 29 April 2019 — Pemohon:
Thio Hui Lan
15 — 0

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Thio Hui Lan menjadi nama Vilani pada semua dokumen resmi dan untuk dipergunakan pada semua keperluan baik yang terkait dengan keperluan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, administrasi pelayanan publik dan keperluan administrasi dengan instansi non pemerintah;
    3. Memerintahkan kepada instansi pemerintah yang membidangi kewenangan
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PA PARIGI Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon:
1.AJAS ABAS BIN SAMSUDIN
2.RISNAWATI BINTI KARIM BAKARI
20 — 12
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 08-11-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 949/Pdt.P/2016/PN Sby
Tanggal 8 Nopember 2016 — Agnes Dian Anggreani
16 — 1
  • Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Hadi Prasetia pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 29775/2011, tertanggal Delapan belas Juli dua ribu sebelas, yang semula tertulis nama Adinda Atiqah Prasetya dirubah nama menjadi Adinda;3.
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon seperti tersebut diatas dalam Register KelahiranTahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
    Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Hadi Prasetia di karuniai anakPerempuan, yang diberi nama Adinda Atiqah Prasetya, lahir di Surabaya, tanggalDua April dua ribu sebelas, Jam : 05.15 Wib, sebagaimana tercatat dalamKutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan CatatanSipil Pemerintah Kota Surabaya nomor : 29775/2011, tertanggal Delapan belasJuli dua ribu sebelas;3.
    Bahwa oleh karena Anak Pemohon dengan Hadi Prasetia sering sakit sakitanmaka penulisan nama anak di Akta Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkanoleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya nomor29775/2011, tertanggal Delapan belas Juli dua ribu sebelas dirubah nama darinama semula Adinda Atigah Prasetya dirubah menjadi Adinda;4.
    Bahwa untuk perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran, diperlukan CatatanPinggir dalam Daftar Kelahiran nama yang sedang berjalan dari Kantor DinasHalaman 2 Penetapan Nomor: 949/Pdt.P/2016/PN SbyKependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya harus terlebihdahulu mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya;Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Bongkaran, Kecamatan PabeanCantian, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kartu TandaPenduduk N.LK nomor : 3578126908910005, tertanggal
    08102015 dan KartuKeluarga nomor : 3578121808140009, tertanggal 09062015;Berdasarkan uraian dan alasan alasan tersebut di atas, maka Pemohonmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenanmemberikan penetapan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Permohonan Pemohon;Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama di Kutipan Akta KelahiranAnak Pemohon dengan Hadi Prasetia pada Kutipan Akta Kelahiran yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah KotaSurabaya Nomor :
    Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama di Kutipan Akta KelahiranAnak Pemohon dengan Hadi Prasetia pada Kutipan Akta Kelahiran yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah KotaSurabaya Nomor : 29775/2011, tertanggal Delapan belas Juli dua ribu sebelas,yang semula tertulis nama Adinda Atiqah Prasetya dirubah nama menjadiAdinda;3.
Pengadilan PN REMBANG Perdata Agama Perceraian
Register : 17-03-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PN REMBANG Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Rbg
Tanggal 10 Juli 2014 — - M. TITIK WAHYUDIATI lawan - EDY HARIYANTO
48 — 3
  • MENGADILI:- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ; - Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Titik Wahyudiati) dengan Tergugat (Eddy Hariyanto) tanggal 17 September 1987 yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Akta Perkawinan No.532/ 1987 tanggal 17 September 1987, putus karena perceraian ;- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang agar
    mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang supaya menerbitkan akta perceraian ;- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 294.000,00 ( dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
    Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di KantorCatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang padatanggal 17 September 1987 dengan Akta Perkawinan No.532/2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan yang bernama Merryta (umur 26 tahun)dan Destyka (umur 21Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Rbg3.
    Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Titik Wahyudiati) denganTergugat (Eddy Hariyanto) tanggal 17 September 1987 yang dicatatkandi Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IISemarang dengan Akta Perkawinan No.532/ 1987 tanggal 17 September1987, putus karenaDEFCCIAIAN ja=2
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 25-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Sbr
Tanggal 10 April 2019 — MUNIRI
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Ciebon
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
4.Sdr MAKSUM
106 — 11
  • MUNIRI
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
    2.Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Ciebon
    3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
    4.Sdr MAKSUM
    Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1.4. Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang KabupatenCirebon;Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2.5. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon;Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3.6. Sdr.
    Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon2. Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon3. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon4. Sdr. MAKSUM, Alamat Blok 01 RT/RW 02/01 Kec. Klangenan Kab.Cirebon Bahwa sesungguhnya kepemilikan tanah sengketa tersebut atas namaAlmarhum bapak Sardina, namun sepeninggal Almarhum Bapak Sardinapemerintah Desa Bakung yang sekarang menjadi Desa Bakung Lor tanpaseizin ahli waris lainnya mengkonversikan tanah itu atas nama H.
    Diduga adanya penyimpangan Surat Keputusan KesikapanDesa Bakung Lor melakukan pelanggaran hukum, tanah tersebut dari dahulusampai dengan meninggalnya Bapak Sardina tetap digarap oleh Almarhum (BapakSardina) dan Ibu Marsiah yang kemudian oleh Pemerintah Desa Bakung tanggal10 Juni 1967 dengan No.
    KADMA pada Bulan Januari Tahun 2003 dantelah diketahui oleh Pemerintahan Desa Bakung Lor yang dahulu pemerintah DesaBakung, diberi tanda T12;Akta Jual Beli No : 57/Agr/1979, diberi tanda T13;Sertifikat Hak Milik No. 199/ Bakung Lor atas nama KARINI selaku (Tergugat 1),diberi tanda T14;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017,diberi tanda T15;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016,diberi tanda T16;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
    KADMA pada Bulan Januari Tahun 2003 dantelah diketahui oleh Pemerintahan Desa Bakung Lor yang dahulu pemerintah DesaBakung. diberi tanda T24;5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017,diberi tanda T25;6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016,diberi tanda T26;7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015,diberi tanda T27;8.
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-04-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Mjk
Tanggal 29 Nopember 2016 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktotrat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya - LIM SOENJOTO - GATOT INDRIARTO SOEMALI - 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor pusat Jakarta Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Surabaya
351 — 129
  • Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktotrat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya- LIM SOENJOTO- GATOT INDRIARTO SOEMALI- 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor pusat Jakarta Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Surabaya