perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara CeraiTalak antara :Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan DIII pertanian, pekerjaanPegawai Negeri Sipil (PNS) di Satpol PP Provinsi Riau,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Sail Kota Pekanbaru,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanTermohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan DIV Kebidanan,pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS) di RSUD Arifin AhmadPekanbaru , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXXKXKXKXXKXKXXKXKXXXKXXKKXKXKKXKecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagaiTermohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara Pemohon;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;DUDUK PERKARAPemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis denganpermohonannya tanggal 13 Nopember 2019, yang diterima dan didaftar diKepaniteraan

Negeri Sipil, Pemohon telah mendapat izin daripejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianDaerah Provinsi Riau Nomor : Kpts.xxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTermohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menyampaikan SuratKeterangan dari Pejabat yang berwenang karena tidak pernahhadirdipersidangan;Untuk mempertahankan dalildalil permohonan Pemohon, Pemohontelah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah NomoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Yang dikeluarkan

Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat(1), ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Termohon,adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian MajelisHakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor:KptS.xxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hal ini sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian Pegawai Negeri Sipil;Halaman 8 dari 13 halaman Put.No.1775/Pdt.G/2019/PA.PbrMenimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan iniadalah, Pemohon mohon

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harusmengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Keputusan MenteriPerhubungan sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PPNomor 45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telan Pemohon milikisebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;HIm 2 Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA. Sel4.

disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar maubersabar menunggu Termohon dan kumpul kembali dengan Termohon akantetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telahdidaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Pemohon menyatakantetap dengan permohonannya dengan perbaikan pada posita permohonanangka 1 dan 2 nama kecamatan yang benar adalah kecamatan Kramat Jati;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah mendapatkan izinuntuk melakukan perceraian dari Kementrian Perhubungan dengan KeputusanMentri Perhubungan Nomor : KP.550 Tahun 2017 tentang Pemberian IzinMelakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil, tanggal 5 Juni 2017;dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakanpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa :1.

Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnyaTermohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil makasesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983HIm 8 Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA.

Seltentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, ternyata Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukanperceraian dari Kementrian Perhubungan dengan Keputusan MentriPerhubungan Nomor: KP.560 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017, oleh karena itupemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat keterangan

Bahwa dikarenakan Pemohon adalah seorang pegawai Negeri Sipil Aktif,oleh karenanya Pemohon telah Mendapatkan Surat Ijin Atasan secara Resmi,dari beberapa Tahapan salah satunya melalui mediasi antara Pemohon danTermohon yang mana intinya Pemohon dan Termohon Sepakat untukmenyelesaikan Permasalahan Rumah Tangganya dengan Jalan perceraian;9.

sidang yang telah ditetapbkan Pemohon hadir diwakiliKuasanya dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapitidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuktidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalildalilpermohonannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh izin dariatasan atau pejabat yang berwenang melalui Keputusan Kepala Dinas PendidikanBuranga, Kabupaten Buton Utara, Nomor: 154 Tahun 2016 tertanggal 20September 2016;Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang

yangdiajukan oleh Pemohon sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorangPegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah ternyata dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, in cassu Kepala Dinas Pendidikan BurangaKabupaten Buton Utara yang merupakan atasan langsung dari Pemohon, sertatelah pula sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga patut dinyatakan bahwaSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapatditerima ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipiltelah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, maka perceraianPemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu. putusan yang dijatuhnkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaniPemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Cipil (PNS) telah mendapatsurat izin dari Kepala Puskesmas dengan nomor: SURAT IZIN,tanggal 20 Mei 2014;11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Solok Cq. Majelis Hakim memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMER:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

2014,sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka usaha damai tidak dapat dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupunmelalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Solok,kecuali hanya memberi nasehat dan pandangan seperlunya kepadaPenggugat supaya Penggugat bersabar dan berusaha untukmempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidakberhasil;Bahwa Pemohon adalah Pegawai

Negeri Sipil yang diwajibkan untukmemperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang;Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakansurat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:KUTIPAN AKTA NIKAH tanggal 23 Maret 2011 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama, KABUPATEN SOLOK (bukti P);Bahwa Penggugat di samping mengajukan alat bukti surat

ketidakhadiran Tergugattersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanyaHalaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA Sik0117/Pdt.G/2014/PA.SIkberdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diputus denganverstek,Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Angka Il ayat (2) tentang petunjuk pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil dinyatakan Pegawai Negeri Sipilbaik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian danberkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebihdahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut,Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh danmenyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Rekomendasi dari KepalaPuskesmas Singkarak dengan Nomor: 103/Kepeg/V/2014, tanggal 20 Mei2014, oleh karenanya syarat formil pengajuan perkara telah terpenuhi

I AGAMA MALUKU UTARADalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili danmemutuskan dalam perkara cerai gugat yang diajukan :PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipildi Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Timur), pendidikanStrata II (S.2), bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Tengah,Kota Ternate, untuk sementara berdomisili di RT 005/RW 003.Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Darwis Moh.Said, S.H, Muh. Afdal Hi. Anwar, S.H, dan Abd.

Bahwa Pembanding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Pembatalan Surat IzinPerkawinan telah lewat waktu karena diterima pada sidang tahap Pembuktian,tentu hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan danperceraian bagi pegawai negeri sipil, oleh karena telah dikeluarkan pembatalanSurat

Bahwa selama proses dikeluarkannya/diterbitkannya Surat Izin PerceraianPembanding tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dipanggil untuk didengar keterangannya oleh atasan Pembanding, hal tersebut jelasbertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil.Demikian alasanalasan Pembanding, selanjutnya mohon kepada KetuaPengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Cq Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama

Ketentuan tersebut bersifatadministratif yang mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan dengan pejabat atasannya atau institusinya, artinyaketentuan tersebut diluar kewenangan lembaga peradilan dan tidak menjadibagian dari hukum acara yang berlaku (due process law);Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil untukmengajukan gugatan perceraian telah mendapatkan surat izin perceraian daripejabat atasannya Nomor 188/95/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017

Negeri Sipil merupakan wilayahhukum dari institusi yang bersangkutan atau diluar kewenangan lembagaperadilan, oleh karena itu keberatankeberatan yang diuraikan dalam memoribanding Pembanding harus dikesampingkan;Dalam Pokok PerkaraMenimbang bahwa gugatan Penggugat/Terbanding terdiri dari gugatanperceraian dan pemeliharaan anak (hadhonah).

Bahwa sejak akad nikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai,dan Pemohon adalah satusatunya istri dari Bakarudin Paris bin Paris;Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipildi Kejaksanaan Tinggi Palembang yang telah Pensiun serta telah menerimauang peensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2012;Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 September2012 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan di TPUDesa Muara Penimbung, Kabupaten

Negeri SipilKejaksaan Tinggi Palembang dan telah mendapat Pensiun; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, karenaPemohon dengan suaminya bernama Bakarudin Paris bin Paris sejak pemikahsampai sekarang belum memempunyai Buku Nikah, yang akan digunakan olehPemohon untuk mengurus hakhak Pensiun suaminya ke PT.TASPEN Palembang;Marzuki binti Sulaiman, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan PensiunanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumnas Sako Jalan Sianum RayaRT.11, RW.04

suami Pemohon telah dikaruniai 7 oranganak, dari ke 7 orang anak, 2 orang anak sudah meninggal dunia; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah bercerai dengan suaminya dantetap memeluk agama Islam; Bahwa suami Pemohon bernama Bakarudin Paris bin Paris telah meninggal dunia diPalembang hari Sabtu tanggal 1 September 2012 karena sakit; Bahwa sepengatahuan saksi sampai saat ini Pemohon adalah satusatunya istri dariBakarudin Paris bin Paris; Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah sebagai Pegawai

Negeri Sipil pada KejaksaanTinggi Palembang telah menjalani masa Pensiun terhitung mulai tanggal 01September 2010;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto kopi (P.4) Surat Kematian yangdikeluarkan Lurah Sialang, terbukti bahwa Bakarudin Paris bin Paris telah meninggaldunia pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012;Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan buktibuktitertulis dan keterangan saksisaksi dimuka persidangan telah ditemukan fakta yangpada pokoknya sebagai berikut;Bahwa Pemohon

Al Novas bin Bakarudin Paris, lakilaki, umur 23 tahun;e Bahwa Suami Pamohon bernama Bakarudin Paris bin Paaris semasahidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan TinggiPalembang terhitung tanggal 01 September 2011 telah menjalani Pensiun;e Bahwa suami Pemohon bernama Bakarudin Paris bin Paris telah meninggaldunia pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 karena sakit;Hal 7 dari9 halaman Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.PlgMenimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah terbukti denganmeyakinkan

., MT Bapak Kandung dari ArrielRadja Herawan) berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 216.2Tahun 2018 Tanggal 7 Desember 2018, Telah Diberhentikan Tidak DenganHormat (Tanpa Hak Pensiun) Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga saat initidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk memenuhi biayaHalaman 1 dari 8 Penatapan No.139/Pdt.P/2020/PN Bglpendidikan anakanak (Arriel Radja Herawan, Ratnarisa Sashi Kirana dan AlyaKirania Herawan);Bahwa atas dasar point 1 (Satu) sampai dengan point 4 (empat

Foto copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 216.2 Tahun 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaDr.lr. HERAWANSYAH, M.Sc.,M.T., yang diberi tanda bukti P4;5. Fotocopy Akta Hibah Nomor 02/2016 tanggal 4 Januari 2016, yang diberitanda bukti P5;6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang diberi tanda bukti P67. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala keluarga, yang diberitanda bukti P7;8. Fotocopy Surat Pernyataan dari Hj. MAGHDALIANSI, S.H.

No.02/2016 tanggal 04012016; Bahwa ARRIEL RADJA HERAWAN beserta 2 (dua) orang saudaranya yaituRATNARISA SASHI KIRANA dan ALYA KIRANIA HERAWAN saat ini tinggaldan dalam perwalian Pemohon;Halaman 3 dari 8 Penatapan No.139/Pdt.P/2020/PN BglBahwa Pemohon telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehinggasaat ini tidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk memenuhi biayapendidikan anakanaknya dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anakanak, tanah tersebut akan dijual kepada Sdr.

HERAWANSYAH, M.Sc, bukti P4 adalah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 216.2 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dr.Ir. HERAWANSYAH, M.Sc.,M.T., bukti P5 adalahAkta Hibah Nomor 02/2016 tanggal 4 Januari 2016, bukti P6 adalah Kutipan AktaNikah Pemohon, bukti P7 adalah Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala keluarga dan bukti P8 adalah Surat Pernyataan dari Hj. MAGHDALIANSI, S.H.

No.02/2016 tanggal04012016 dan sekarang ARRIEL RADJA HERAWAN beserta 2 (dua) orangsaudaranya yaitu RATNARISA SASHI KIRANA dan ALYA KIRANIA HERAWAN saatini tinggal dan dalam perwalian Pemohon;Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi SRI RAHMI GUSTIANI,S.H. dan saksi DONI SAPUTRA yang saling bersesuaian, Pemohon telahdiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga saat ini tidak mempunyaikemampuan secara finansial untuk memenuhi biaya pendidikan anakanaknya danuntuk memenuhi kebutuhan pendidikan

KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telahmenjatunkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkaraantara:1.NamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaanNamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaanNamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaanBaig Rochini:Indonesia,Jin Nuri No. 51 Monjok Baru Mataram, KelurahanMonjok Timur, Kecamatan Selaparang, KotaMataram;Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil,;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;Lalu Rusnan Mulyadi;Indonesia,Jin Nuri No. 52 Monjok Baru Mataram, KelurahanMonjok Timur, Kecamatan Selaparang, KotaMataram;Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;Baiq Dewi Trisnawati, S.T.

Il Mataram, Kelurahan MataramTimur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat3;Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 210/B/2020/PTUN.SBY.4.

NamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaanNamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaanNamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaanLalu Putrawangsa;Indonesia;Jin Jombang 1/15 BIN Taman Baru, KelurahanPagesangan Timur, Kecamatan Mataram, KotaMataram;Wiraswasta;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;Lalu Rahmat Suryaningrat;Indonesia;Blok XIll No. 6BIN Taman SejahteraKelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, KotaMataram;Pegawai Negeri SipilSelanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;Lalu Kusuma Wijaya;Indonesia

;Jin Walet No. 11 Mataram, Kelurahan Pejanggik,Kecamatan Mataram, Kota Mataram;Pegawai Negeri Sipil,Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18Maret 2020 memberikan Kuasa kepada: ArifRahman Abadi, S.H., M.H., berkewarganegaraanIndonesia, beralamat di Kantor Advokat &Konsultan Hukum Arif Rahman Abadi, S.H.M.H.

PENETAPANNomor 24/Pdt.P/2021/PA.BuolSes DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapandalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil diDinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pendidikan S1,tempat kediaman di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,sebagai Pemohon;Dalam hal ini bertindak

Negeri Sipil diKementerian Agama Kabupaten Buol; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalahuntuk melengkapi syarat administrasi yang diajukan di PT.

Islam,maka berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (3) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya padahuruf b dan perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo,Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonanPenetapan Ahli Waris adalah karena saudara kandung Pemohon bernamaAlmarhum yang mana merupakan Pegawai

Negeri Sipil diKantor Kementerian Agama Kabupaten Buol ; Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untukmelengkapi syarat administrasi yang diajukan di PT.

PUTUSANNomor 0039/Pdt.G/2018/PA.Bgi.Feu JossDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banggaiyangmemeriksa dan mengadili pada tingkatpertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atasperkara Cerai Talak antara:PEMOHON, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Hukum), pekerjaan(Pegawai Negeri Sipil), berkediaman di KABUPATENBANGGAI LAUT, sebagai PEMOHON;MelawanTERMOHON, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Paket C),pekerjaan lou rumah tangga, berkediaman

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Keputusan BupatiBanggai Laut, NOMOR, tertanggal 23 Januari 2018, oleh karenanya telahterpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Hal. 2 dari 13 hal.Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA Bgi.Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon merasa

Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh Surat Izin atasan(Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian;Hal. 3 dari 13 hal.Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA Bgi.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Majelis menilai tidak diperlukanlagi replik dan duplik dalam perkara ini;Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dailildalil permohonannyatersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :A.

Surat: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut (dahuluKabupaten Banggai Kepulauan), NOMOR tertanggal 01 Juni 2005 Buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, diberi kode (bukti P.1); Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Laut NOMOR, tanggal 09Oktober 2017, tentang ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atasnama Sofyan Lans, S.H yang dikeluarkan oleh

Negeri Sipil telahmendapat izin bercerai dari atasannya sesuai Fotokopi Surat Keputusan BupatiBanggai Laut, tentang pemberian izin cerai NOMOR, tertanggal 23 Januari2018, oleh Bupati Banggai Laut, sehingga patut untuk diproses lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi surat izin cerai bagiPegawai Negeri Sipil, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuaidengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo.

Bukti Saksi :1. xx, tempat lahir xx, 6 Juni 1970, umur 51 tahun, agama Islam,pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desaxx, Kecamatan xx, Kabupaten x, saksi tersebut adalah paman paraPemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah anak dari xx dan xx;halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/MS.KC Bahwa xx dan xx telah menikah sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang laludan telah dikarunai 3

Negeri Sipil;.

XX;Bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat dalam upaya pembunuhanataupun penganiayaan terhadap Dasmiati yang menyebabkankematiannya;Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli warisini bertujuan untuk melengkapi syarat pengurusan Taspen atas namaxx karena xx merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil;Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukanapapun lagi dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara

Islam pada tanggal 2 Februari 2021;Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui secara pasti, bahwapada saat meninggal dunia, Pewaris xx masih beragama islam danmeninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama xx, xxdan xx serta tidak ada ahli waris lainnya;Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengajukanpenetapan ahli waris untuk mengurus syarat adminstrasi pengurusan taspendari xx yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa saksisaksi yang

Bahwa semasa hidup Almarhumah xx seorang Pegawai Negeri Sipil;7.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dariBupati Agam sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor : 865/176/BKD/2016, yang di keluarkan pada tanggal 31 Agustus 2016;.

Arnel dan ternyata mediasi yangtelah dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2016 juga gagal dan tidak berhasilmendamaikan Penggugat dan Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkanSurat izin perceraian dari Bupati Agam tanggal 28 Juni 2016 dan Tergugat jugasebagai Pegawai Negeri Sipil menyerahkan surat keterangan izin perceraiandari atasan Tergugat tertanggal 28 Juni 2016;Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 10Oktober 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh

Arnel dan laporan dari Hakim mediatorternyata upaya mediasi juga gagal;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmenyerahkan surat izin perceraian dari Bupati Agam tanggal 28 Juni 2016,maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Tergugat juga berkedudukan sebagai PegawaiNegeri Sipil dan

Tergugat telah menyerahkan surat keterangan izin perceraiandari atasan Tergugat tertanggal 28 Juni 2016 maka Tergugat telah memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwaPenggugat telah menikah dengan Tergugat di Masjid AlKarim di Jorong KotoKaciak pada tanggal 17 Desember

. ;19641024 1994011002 ;Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;DINDIN SOLIHIN, S.H. ;19750915 201001 1 010 ;Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;YUKY BAHTIAR M., S.H., M.H.;19850801 200902 1 003 ;Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;DIANA WULANDARI C., S.H.;: 19840229 200902 2 008 5: Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;: NINA RISNAWATI, S.H. ;: 19790520 200901 2 002 ;: Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;: AGUS RAHMAT : 19650611200312 1 001 5: Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Dari Tim Penanganan Perkara Hukum (TPPH) PemerintahKabupaten Cianjur yang

Penta, Hl Niplo aoe tio Lelaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil padasreeavedersaceebrusssisessen(essesnha een ences anmse Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat telah Melakukan Pemeriksaan terhadap seorang LakiLaki/perempudan menerangkan sebagal berikUt......rssesscmmmannnneermen werewewne Tanda tangan ~~ tangan re twtee lanic : baneur, od aio Saks!Noneny SS .....Agama.. 202Nama:. .UMUr..Pekerjaan . Me... Alamat 2..

Jule 201 ENYIDI PHen en oy 5) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPILMTG... SH.Pp ENGADI : PELAKSANAAN HUKUMANKurungan : Denda Rp : 2.02.a se ee0Pengeluaran Barang Bukti ;Tanda Tangan Tanda TanganPanitra Jaksa Tek BAe GES Cae ees eA OePERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurutseme. a

PUTUSANNomor 0103/Pat.G/2018/PA Una.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Talak antara:PEMOHON, Warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir, , agama Islam,pendidikan terakhir : Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,yang dalam perkara ini memilin domisili hukum di kantorkuasanya dan telah memberikan kuasa kepada RISAL AKMAN,S.H., M.H

,telahHalaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 0103/Padt.G/2018/PA Unamengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagaiberikut:1.Bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, pemohon telah mendapatpersetujuan/izin dari Atasan sebagaimana Surat Persetujuan Cerai Nomor :Hanae yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab.

Konawe selama kurang lebih2 (dua) tahun lamanya, namun pada sekitar awal tahun 2012 rumah tanggapemohon dan termohon mulai tidak berjalan harmonis lagi, bahkanseringkali terjadi percekcokan yang disebabkan karena sikap dan perilakutermohon yang tidak menghargai usaha dan pendapatan pemohon danbahkan termohon seringkali mengeluarkan perkataan yang bernada hinaandengan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa diharap dari seorang Iakilaki seperti pemohon yang hanya berstatus Pegawai Negeri Sipil denganpenghasilan

Negeri Sipil yang menyerahkan SuratPernyataan yang berisi bahwa Pemohon sudah pernah mendapatkan Surat IzinCerai dengan nomor 474.2/3.977 tanggal 02 Nopember 2015 dan surat tersebuttelah kadaluarsa dan untuk perkara ini Pemohon siap menanggung segalaresiko atas permohonan cerainya tersebut;Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihatiPemohon melalui Kuasanya agar dapat kembali rukun dengan Termohon,namun Kuasa Pemohon menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya ;Bahwa perkara in tidak

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejaktahun 2012 disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarankarena Termohon tidak menghargai Pemohon dan pendapatan Pemohonsebagai Pegawai Negeri Sipil;3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulanSeptember tahun 2012 hingga sekarang, tanpa saling peduli satu denganyang lain dan tidak ada hubungan layaknya suami istri;4.

P UTUSANNomor 9/Pdt.G/2020/PA.DrhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa danmengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidanganHakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:Pemohon, NIK 8106040510820002, umur 37 tahun, tempat/tanggal lahirWaeyasel 5 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan Strata, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SMP Negeri 1Waesala), tempat tinggal di Dusun Ulusadar, RT 04 RW OO,Desa Waesala

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanyauntuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmidan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasanyang sah menurut hukum.Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil yang hendakmelakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenangsebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor420/15/SPII/2020, tanggal 8 Februari 2020, dengan demikian Pemohontelah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak melakukan perceraian.Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehinggaproses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karenanya Termohon yangtelah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksadan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuanpasal 149 ayat (1) R.Bg.Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil hendakHalaman 9 dari 15 HalamanPutusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drhmelakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan daripejabat, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintahnomor

45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yangberwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor 420/15/SPII/2020, tanggal 8 Februari 2020, dengan demikianPemohon telah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, sehingga

seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa danmengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agarrukun kembali membina rumah tangganya, kemudian upaya perdamaian dilanjutkandengan upaya mediasi oleh Mardha Areta S.H, sebagai Mediator dari HakimPengadilan Agama Dumai yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2012, akantetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia (Polri) telah mendapatkan surat izin untuk melaksanakan perceraian daripejabat yang berwenang dengan Surat Izin Perceraian Nomor: XXXXX tanggalXXXX;Bahwa Tergugat sebagai karyawan yang merupakan Pegawai Badan UsahaMilik Negara yang dalam hal ini dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS),telah mengurus surat izin untuk melaksanakan perceraian ke pejabat yang berwenang,namun pejabat aquo menerangkan bahwa perusahaan tempat Tergugat bekerja tidakterikat

Negeri Sipil (PNS),sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipersamakan dengan PegawaiNegeri Sipil (PNS), maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45

melakukan perceraian lebih dahulu dari pejabatyang berwenang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut di atas, Tergugattelah mengurus surat keterangan untuk melaksanakan perceraian ke pejabat yangberwenang, namun pejabat aquo menerangkan bahwa perusahaan tidak mengaturperceraian karyawan di lingkungan tersebut;Menimbang, bahwa meskipun pejabat tersebut menerangkan bahwaperusahaannya tidak mengatur perceraian karyawan di lingkungannya walaupunsenyatanya Tergugat dipersamakan dengan Pegawai

Negeri Sipil, bukan merupakanhalangan bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadappokok perkara yang diajukan Penggugat, karena ketentuan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebutdi atas merupakan ketentuan administrasi yang mengikat diri Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalahPenggugat

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkunganSekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor(UP.317/1/DN1984 tanggal 13 Februari 1984 ;2. Bahwa tergugat berkedudukan di Kantor Bupati pada Kawasan BukitLimau Sarilamak Propinsi Sumatera Barat yang masuk dalam wilayahhukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;halaman 3 dari 73 halaman Putusan No. 09/G/2011/PTUNPDG3.

Penggugat dalamjabatan sebagai Sekretaris pada Dinas Kebudayan dan PariwisataSetda Kabupaten Lima Puluh Kota sangat bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dimana didalammenempatkan seseorang dalam suatu jabatan terlebih dahulu harusmelalui mekanisme yang ada terutama harus ada rekomendasi dariBAPERJAKAT tentang layak atau sudah memenuhi syarat untukmenduduki suatu jabatan 516.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalamJabatan Struktural pada Pasal 9 ayat 2 dinyatakan :secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja,dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahunsejak seseorang diangkat dalam Jabatan Struktural ;halaman 8 dari 73 halaman Putusan No. 09/G/2011/PTUNPDG17.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Struktural, pada bagian Ill D Tata Kerja BAPERJAKAT,huruf

C : Usul Pemberhentian dari Jabatan Struktural :Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural yang perlumendapat pertimbangan BAPERJAKAT adalah Pemberhentian yangdikarenakan Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan dianggap tidakmenunjukkan kinerja yang baik, Karena alasan :a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani.b. tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif danefesien dalam kurun waktu antara 1 (Satu) tahun sampai dengan 2(dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan. c

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural ataujabatan fungsional harus dilakukan secara obyektif dan selektif,sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagisemua Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kemampuanprofesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yangterbaik kepada masyarakat.22.Bahwa adapun dasar pengambilan keputusan oleh Tergugat untukmenerbitkan Surat Keputusan objek sengketa aquo adalah ataspertimbangan BAPERJAKAT Badan Kepegawaian Daerah KabupatenLima

PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :Xxxx, Umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Diploma Ill, tempat kediaman di KabupatenLangkat, sebagai Penggugat;melawanXxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSekolah

Negeri Sipil (PNS) apabila hendakHalaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.StbHalaman 3 dari 14halaman Putusan Nomor xxxx/Padt.G/2020/PA.

Saksi Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma Ill,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Langkat : Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah keluarga mereka; Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri yang menikahpada tahun 2011; Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumahmilik orang tua Penggugat; Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat padaawalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai

Stb(KHI), sedangkan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) hurufb Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)apabila hendak bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat harusmendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Satuan Kerja tempat Penggugatbekerja sebagai PNS sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan(3) Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan dalam hal ini Penggugat telahmemperoleh izin tertulis dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin bagiPenggugat untuk bercerai sebagaimana tersebut pada pokok Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor xxxx/U/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yangdikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PIt.)

Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yangdiajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi PamongPraja Pemerintah Kabupaten Tabanan ;b.

., dan MADE SARTIKA telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa IdaPutu Adnyana Putra, adalah benar dan sesuai dengan berita acaraPenyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi PamongPraja Pemerintah Kabupaten Tabanan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudianmenjatuhkan Putusan sebagai berikut :"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara