kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68945/PP/M.XIIIA/16/2016, tanggal 2 Maret 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP853/WPJ.31/2014 tanggal 29 September2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Nomor00001/207

Pertambahan Nilai sebesar Rp680.400.000,00 danJumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir HasilVerifikasi adalah Rp0,00 (Nol Rupiah) atau "NIHIL", sehingga berdasarkanPasal 36 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harusmelakukan pembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalahsebesar Rp0,00 untuk itu perhitungan pajak tidak diperlukan;KRONOLOGI SENGKETABahwa kronologi sengketa sebagai berikut:Surat Ketetapan PajakBahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00001/207

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 680.400.000,00 Surat KeberatanBahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00001/207/12/922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak Maret 2012tersebut telah diajukan Keberatan dengan Surat Nomor 024/SMRJKT/I/2014tanggal 21 Januari 2014 dan dikirimkan via pos pada tanggal 22 Januari 2014Halaman 3 dari 26 halaman.

Surat Keputusan KeberatanBahwa terhadap keberatan yang diajukan telah diterbitkan SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP853/WPJ.31/2014 tanggal 29 September2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memutuskan MenolakKeberatan Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor 024/SMRJKT/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 dan mempertahankan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00001/207

lisan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68945/PP/M.XIIIA/16/2016, tanggal 2 Maret 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP853/WPUJ.31/2014 tanggal 29September 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor00001/207/12/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PT Soe

Putusan Nomor 208/B/PK/Pjk/2016Bahwa berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP912/WPJ.02/2013 tanggal 25 September 2013 sebesar Rp29.271.204,00(Lampiran ) tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa PajakJanuari 2008 Nomor 00001/207/08/213/13 tanggal 08 Februari 2013 sebesarRp29.271.204,00 (lampiran 2), yang memutuskan menolak Keberatan PemohonBanding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalamSKPKB PPN Nomor 00001/207/08/213113 tanggal 08 Februari 2013

KETETAPAN SEMULABahwa dalam Pemeriksaaa Pajak oleh Direktorat Pemeriksaan danPenagihan terhadap perusahaan Pemohon Banding, yang kemudian olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat telah diterbitkan SKPKB PPN Nomor00001/207/08/213/13 tanggal 08 Februari 2013 untuk Masa Pajak Januari 2008dengan perincian yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut: (Rupiah)Menurut:= Peronon Banding Tabada jembarasanDasar Pengenaan Pajak:a. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0 0a.2.

Putusan Nomor 208/B/PK/Pjk/2016menolak Keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlahpajak yang masih dibayar sesuai dengan perhitungan dalam SKPKB PPNNomor 00001/207/08/213/13 tanggal 08 Februari 2013;.

Untuk itu, atas KeputusanTerbanding Nomor KEP912/WPJ.02/2013 tentang Keberatan terhadapSKPKB PPN Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00001/207/08/213/13 yangditerbitkan tanggal 08 Februari 2013, dapat diperiksa perkaranya olehMajelis Hakim yang terhormat;IV.

URAIAN POKOK BANDING1.Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP912/WPJ.02/2013 tanggal 25September 2013 sebesar Rp29.271.204,00 tentang Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2008 Nomor00001/207/08/213/13 tanggal 08 Februari 2013 sebesarRp29.271.204,00 yang diterbitkan berdasarkan Surat PerintahHalaman 5 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 1627/B/PK/PJK/2016hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Surat KeputusanTerbanding Nomor:KEP559/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentangkeberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00248/207/08/441/10 Masa/Tahun Pajak :Desember 2008 tanggal 29 Maret 2010, yang Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian Surat Keputusan tersebut, permohonan PemohonBanding, diterima sebagian dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah / Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 106.080.757 (23.427.272) 82.653.485Sanksi Administrasi 106.080.757 (23.427.272) 82.653.485Jumlah PPN YMH (Lebih) 212.161.514 (46.854.544) 165.306.970Dibayar Bahwa penolakan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00248/207

Rp 0,00bahwa dengan demikian pajak terutang sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah / Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 82.653.485 (82.653.485) 0Sanksi Administrasi 82.653.485 (82.653.485) 0Jumlah PPN YMH (Lebih) Dibayar 165.306.970 (165.306.970) 0 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Ayat (4) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, maka Pemohon Bandinglampirkan juga pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor: 00248/207

Putusan Nomor 1627/B/PK/PJK/2016 Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Desember 2008 Nomor:00248/207/08/441/10 tanggal 29 Maret 2010, atas nama: PT Karya AbadiSamarga, NPWP: 02.009.020.5441.000, beralamat di JI.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan NomorPut.37950/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang amarnyamemutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP558/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Desember 2008Nomor: 00248/207/08/441/10 tanggal 29 Maret 2010, atas nama: PTKarya Abadi

Putusan Nomor 1753/B/PK/PJK/2016Bahwa berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan TerbandingNomor KEP1454/WPJ.19/2013 tanggal 23 Oktober 2013 sebesarRp1.808.399.902 selanjutnya disebut KEP1454 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00514/207/10/092/12 tanggal 25 Oktober 2012Masa Pajak November 2010, yang memutuskan menolak permohonankeberatan Pemohon Banding, maka Pemohon Banding mengajukanpermohonan banding terhadap KEP1454

Pengajuan Surat KeberatanBahwa Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00514/207/10/09212 tanggal 25 Oktober 2012 MasaPajak Novembe 2010 yang telah diajukan Keberatan oleh PemohonBanding melalui Surat Nomor 12/SMUKb/I/13 tanggal 21 Januari 2013yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Duaberdasarkan LPAD Nomor PEM 000084/092/jan/2013 tanggal 23 Januari2013 sehingga pengajuan keberatan Pemohon Banding sudah memenuhijangka waktu sebagaimana dipersyaratkan

Pengajuan Surat Bandinge Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP1454/WPJ.19/2013tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp1.808.399.902 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00514/207/10/092/12 tanggal 25 Oktober 2012 Masa Pajak November2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 23 Oktober 2013sehingga dengan demikian pengajuan banding yang diajukanPemohon talah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalamPasal 27 ayat (8) UndangUndang

Putusan Nomor 1753/B/PK/PJK/2016e Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP1454/WPJ.19/2013 tanggal 23 Oktober 2013tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00514/207/10/092/12 tanggal 25 Oktober 2012 Masa PajakNovember 2010, disertai dengan alasanalasan yang jelas, sehinggadengan demikian pengajuan banding sudah memenuhi syarat formalsebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undangundang

Tata Cara PerpajakanPasal 27 ayat (25c) :Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding belummerupakan pajak yang terutang, sampai dengan Putusan Bandingditerbitkan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggalpenerbitan Putusan Banding;Bahwa Pemohon Banding sudah membayar pajak atas jumlah pajakyang disetujui oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan keberatansebagaimana tercantum juga pada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00514/207

Putusan Nomor 808/B/PK/PJK/201 7hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KeputusanTerbanding Nomor : KEP2052/WPJ.07/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yangPemohon Banding terima pada tanggal 19 Agustus 2011, yang menolakkeberatan Pemohon Banding atas atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar("SKPKB") PPN Masa Pajak November 2008 Nomor : 00850/207/08/052/10tanggal

SKPKB PPN;Bahwa sebagai hasil pemeriksaan pajak tahun pajak 2008, KantorPelayanan Pajak ("KPP")Penanaman Modal Asing Satu ("KPP PMA I")menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00850/207/08/052/10 Masa PajakNovember 2008 tanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp161.872.362,00;Bahwa berikut ini ikhtisar perhitungan koreksi menurut SPT MasaPemohon Banding dan SKPKB PPN barang dan jasa tersebut: No.Jumlah Menurut (Rp) SPT Masa SKPKB Dasar Pengenaan Pajak: a.

Pelunasan SKPKB PPN;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN NomorIV.00850/207/08/052/10 Masa Pajak November 2008 tanggal 24 Mei 2010sebesar Rp. 161.872.362,00 telah Pemohon Banding lunasi seluruhnyamelalui pembayaran Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 161.872.362,00;Permohonan Keberatan;Bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak setuju dengan sebagiankoreksi yang telah dilakukan oleh Terbanding maka Pemohon Bandingmengajukan Permohonan Keberatan pada tanggal 23 Agustus 2010dengan nomor surat FATX/

Pemohon Banding sajikan ringkasan perbandinganperhitungan antara SPT Pemohon Banding, SKPKB PPN Nomor00850/207/08/052/10 tanggal 24 Mei 2010 (lama) dan KeputusanTerbanding Nomor KEP00187/WPJ.07/KP.0203/201 1Agustus 2011 (baru):tanggal 4Halaman 4 dari 34 halaman.

Putusan Nomor 808/B/PK/PJK/201 7** Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2052/WPJ.07/2011 tanggal 18Agustus 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2008 Nomor : 00850/207/08/052/10 tanggal 24 Mei 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor :KEP KEP00187/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 4 Agustus 2011, atasnama : PT.

Uraian Banding tanggal 22 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86581/PP/M.IIA/16/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1700/WPJ.19/2014 tanggal25 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2011 Nomor 00335/207

Putusan Nomor 494/B/PK/Pjk/2019Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2011 Nomor 00335/207/11/092/13 tanggal 26 Juni 2013, atasnama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat diJalan Medan Merdeka Barat, Nomor 21, Jakarta Pusat 10110,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1700/WPJ.19/2014 tanggal 25 Agustus 2014,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011Nomor 00335/207

Putusan Nomor 553/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put68959/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 2 Maret 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2434/WPJ.07/2014tanggal 17 September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2008 Nomor 00062/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2434/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2008 Nomor 00062/207/08/058/13 tanggal 9 Juli 2013, atas namaPT Citranusa Intisawit, NPWP 01.847.579.8058.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Halaman

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2434/WPJ.07/2014 tanggal 1/7September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2008 Nomor 00062/207

2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81019/PP/M.XVIIIA/16/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP976/WPJ.04/2014 tanggal 7Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2011 Nomor 00018/207

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP976/WPJ.04/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2011 Nomor 00018/207/11/015/13 tanggal 29April 2013, atas nama PT Andalas Wahana Berjaya, NPWP02.291.916.1015.000, beralamat di Graha TNT Lantai 3, Jalan Dr.Saharjo Nomor 107, Tebet, Jakarta Selatan, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP976/WPJ.04/2014 tanggal 7 Juli 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2011 Nomor 0001 8/207

Putusan Nomor 1236/B/PK/Pjk/2019Peninjauan Kembali, dengan petitum banding sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP298/WP.J.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00045/207/10/057/14 tanggal 24 November2014 Masa Pajak Mei 2010, sehingga jumlah Pajak Penghasilan yangharus dibayar menurut Pemohon Banding

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87618/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP298/WPJ.07/2016 tanggal26 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00045/207

Putusan Nomor 1236/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor KEP298/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00045/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.307.663.3057.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp935.715.204,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.77986/PP/M.XIIA/16/2016, tanggal 28 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP545/WPJ.07/2015 tanggal 23 Februari2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari Tahun 2012 Nomor 00045/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP545/WPJ.07/2015 tanggal 23 Februari 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari Tahun2012 Nomor: 00045/207/12/058/13 tanggal 26 November 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00053/WPJ.02/KP.0603/2015 tanggal 13 Februari2015, atas nama PT Harapan Sawit Lestari, NPWP: 01.564.259.8058.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 28 Jalan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP545/WPJ.07/2015 tanggal 23 Februari2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari Tahun 2012 Nomor00045/207

TEDUH KARYA UTAMA, jyang diwakili oleh A.PRIHANTOYO sebagai Direktur, beralamat di Jalan WismaPagesangan 207 Blok D Kav 8 9 Surabaya, dalam hal ini diwakili olehkuasanya : TAUFAN HIDAYAT, SH.MH., dan kawankawan ParaAdvokat/Penasehat Hukum, dan Konsultan Hukum yang berkantor diKantor Hukum WIRJOHARDJO & REKAN? di Jalan Kertajaya VIIIC/45 A dan Bratang Binangun IX/22 A, Kota Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2013;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding;Melawan:Ir.

putusan Pengadilan, maka mohon kepada Majelis Hakim untukmenetapkan Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugatsebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalaimelaksanakan isi putusan;Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat serta agar gugatan Penggugat tidaksiasia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untukmeletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset Tergugat berupatanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wisma Pagesangan 207

12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perjanjian Jual Beli Nomor 016/TKUSJ/SPJB/IX/09 tanggal 1Oktober 2009 dan Perjanjian Nomor 17/TKUSJ/SPJB/IX/09 tanggal 1 Oktober2009 tentang Pengadaan saluran Precat UGutter & Box Culvert antaraPenggugat dan Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi /Ingkar janji;Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas asset Tergugat berupatanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wisma Pagesangan 207

2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56532/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 30 Oktober 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1141/WPJ.07/2010 tanggal 3 November 2010, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari Februari 2008Nomor 00095/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1141/WPJ.07/2010 tanggal 3 November 2010, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atauJKP Masa Pajak Januari Februari 2008 Nomor00095/207/08/055/09 tanggal 18 November 2009, atas nama PTKawasaki Motor Indonesia, NPWP 01.070.803.0055.000 adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1141/ WPJ.07/2010 tanggal 3 November2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari Februari 2008 Nomor00095/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Januari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81156/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 22 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP439/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 13 Mei 2013tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor: 00136/207

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP439/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2010 Nomor: 00136/207/10/431 /12 tanggal 17 April 2012, atasnama: PT Dunia Kimia Jaya, NPWP: 01.119.562.5431.000,alamat: Kawasan Industri Greenland Batavia Blok BD No. 1Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP439/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 13 Mei 2013mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor: 00136/207

Putusan 24926/PP/M.V16/2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikutMenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP915/PJ.07/2009 tanggal 30 Nopember2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak JanuariDesember 2003 Nomor : 128/207/Halaman 3 dari 8 halaman.

Nomor: 128/207/03/331/08 tanggal29 Oktober 2008.2. Surat Keberatan No. 02/TMlKeb//2009 tanggal 30 Nopember 2009.3. Akte Notaris PT. Tamarona Mas Utama, NPWP. 01.654.747.3.331.000.4. Laporan Audit Independen No. 2406LAA22005 atas PT. TamaronaMas Utama tertanggal 1 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh KantorAkuntan Drs. Amin Syahri, AK.5.

bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikutBahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali tidak dapatdibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP915/PJ.07/2009 tanggal 30 Nopember2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak JanuariDesember 2003 Nomor : 128/207

Putusan Nomor 4087/B/PK/Pjk/2019 Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00114/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2011 Nomor 00142/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atas namaPT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP 01.310.668.7091.000, beralamat di JI.Jend.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00114/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011Nomor 00142/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atasnama PT Bank CIMB Niaga, Tbk., NPWP 01.310.668.7091.000,beralamat di JI. Jend. Sudirman Kav. 58, Graha Niaga, JakartaSelatan 12190 (alamat korespondensi: Menara Sentraya Lt. 31,Jl.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP001 14/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 20 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor00142/207

Bahwa, sebagaimana pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku Il, Cetakan ke5, Mahkamah Agung RI,Tahun 2004, halaman 144148, yaitu: Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak danbarang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau pasal 225RBg.Il. KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN:1. Bahwa, PELAWAN mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malangberdasarkan pasal 28 D ayat (1) UndangUndang Dasar RepublikIndonesia yang menyatakan (1).

Bahwa, PELAWAN mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriKepanjen berdasarkan Pasal 207 HIR atau Pasal 25 RBg,sebagaimana dimaksud pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke5, Mahkamah Agung RI,Halaman 2 dari 11 halaman perkara Nomor 300/PDT/2016/PT SBYTahun 2004, halaman 144148, yaitu:Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak danbarang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225RBg.KEDUDUKAN HUKUM TERLAWAN:1.

Latar Belakang/Kronologis Permohonan Banding1.Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun Pajak Juni2008 Nomor: 00007/207/08/322/10 tanggal 10 Maret 2010 (seharusnya01 Maret 2010) sebesar Rp5.046.874.480,00 sedangkan PajakPertambahan Nilai Masa/Tahun Pajak Juni 2008 menurut perhitunganPemohon Banding adalah Lebih Bayar sebesar (Rp4.313.834.929,00)(salinan SKPKB PPN dilampirkan);Pemohon Banding telah mengajukan Keberatan

(salinan Surat Keberatan dan tanda terimaSurat Keberatan dilampirkan);Pada tanggal 08 Nopember 2010 Terbanding menerbitkan SuratKeputusan Nomor:KEP641/WPJ.28/KP.03/2010 tentang PembetulanAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa/Tahun Pajak Juni 2008 Nomor: 00007/207/08/322/10 tanggal 10Maret 2010 (seharusnya 01 Maret 2010) (salinan Surat KeputusanPembetulan SKPKB PPN dilampirkan);Pada tanggal 01 Desember 2010 Pemohon Banding menerima SuratKeputusan Keberatan Nomor: KEP721

Nomor PUT35334/PP/M.XIII/16/2011, Tanggal 1 Desember 2011 yang telah berkekuatanHalaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 969/B/PK/PJK/2015hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP721/WPJ.28/2010tanggal 30 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPDan/Atau JKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor: 00007/207

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.35334/PP/M.XIlII/16/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang amarnyamemutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP721/WPuJ.28/2010 tanggal 30November 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPDan/Atau JKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor: 00007/207/08/322/10tanggal 01

demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor :Put.35334/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP721/WPJ.28/2010 tanggal 30 November 2010, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai BarangHalaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 969/B/PK/PJK/2015dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Juni 2008Nomor: 00007/207

) 1(26) 2(5) 2(1511) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 257.00 347.00 Im/F12 1 TE(232) 2(205) 2(65) 2(11) 100(26) 2(5) 2(2326) 2(7) 1(11) 100(17) 1(2) 2(3221513153011) 100(26) 2(5) 2(2326) 2(7) 1(11) 100(15324) 1(152311) 100(17) 1(2) 2(17) 1(5) 2(2326) 2(5) 2(11) 100(7) 1(231524) 1(11) 100(10) 1(5) 2(10) 1(1511) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 257.00 318.00 Tm/F12 1 TE(26) 2(5) 2(2326) 2(7) 1(11) 17(17) 1(2) 2(345) 2(17) 1(V27FVE) 1(10) 1(11) 17(207) 1(26) 2(5) 2(

1511) 17(24) 1(2) 2(1326) 2(2) 2(271524) 1(11) 17(65) 2(311) 17(17) 1(2) 2(345) 2(325) 2(5) 2(17) 1(11) 17(235013275) 2(311) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 257.00 289.00 Tm/Fl2 1 TE(62) 2(345) 2(311) 125(17) 1(2) 2(344 1535) 2(235) 2(311) 125(207) 1(26) 2(S) #2(1511) 2125(62) 2(345) 2(311) 125(17) 1(2) 2(345) 2(24) 1(5) 2(235) 2(3) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 495.00 289.00 Tm/F12 1 Tf(73) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 501.00 289.00 Tm/F12

0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 527.00 289.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 257.00 260.00 Tm/F12 1 TEQF =231524) 1deh) 505) 231) 1eS) =211) 5022502311) 50232) 2275) 232) 15) 230) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 361.00 260.00 Tm/F12 1 TE(11) 50(56) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rga Se eS ee SS SS SS eS12.00 0.00 0.00 12.00 369.00 260.00 Tm/F12 1 TE(26) 2(5) 2(17) 1(277) 1(10) 1(11) 50(26) 2(5) 2(225) 2(11) 50(17) 1(2) 2(35065034235) 2(311) 50(207

) 1(26) 2(5) 2(1L511) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 257.00 231.00 Tm/F12 1 TE(232) 2(11) 137(5) 2(135) 2(3011) 137(207) 1(3445) 2(3411) 137(235013275) 2(3) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 381.00 231.00 Tm/F12 1 TE(5711) TdETQgqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 390.00 231.00 Tm/F12 1 TE(26) 2(2) 2(24) 1(2 #2(10) 1(5) 2(3011) 137(7) 1(24) 1(1511) 137(235013275) 2(ASd1) 2137(17) 1(2) 2(315131524) 1(7) 1(11) TaRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00

257.00 202.00 Tm/F12 1 TE(10) 1(5) 2(10) 1(1511) 117(26) 2(5) 2(2326) 2(7) 1(11) 117(17) 1(2) #2(3222) 2(135) 2(SO239) 2(311) 117(232) 2(17) 1(2Z75 2(10) 1(7) 1(11) 117(207) 1(26) 2(5) 2(1511) 117(24) 1(2) 2(1326) 2(2) 2(271524) 1(11) 117(232) 2(208) 2(65) 2(11) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 257.00 173.00 Tm/Fl12 1 TF(16) 2(61353) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 277.00 173.00 Tm/F12 1 TE(11) ToRTQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 282.00 173.00 Tm/

Putusan Nomor 1626/B/PK/PJK/2016hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: KEP555/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 24 Maret2011 tentang keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00245/207/08/441/10Masa/Tahun Pajak: Agustus 2008 tanggal 29 Maret 2010, yang PemohonBanding

terima tanggal 1 April 2010;Bahwa berdasarkan uraian Surat Keputusan tersebut, permohonanPemohon Banding diterima sebagian dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Semula Dikurangi Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang Bayar 75.256.620,00 0,00 75.256.620,00Sanksi Administrasi 75.256.620,00 0,00 75.256.620,00PPN yang masih harus dibayar 150.513.240,00 0,00 150.513.240,00 Bahwa penolakan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00245/207

dibayar Rp 0,00bahwa dengan demikian pajak terutang sebagai berikut:Uraian Semula Dikurangi Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang Bayar 75.256.620,00 75.256.620,00 0,00Sanksi Administrasi 75.256.620,00 75.256.620,00 0,00PPN yang masih harus 150.513.240,00 150.513.240,00 0,00dibayar Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Ayat (4) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, maka Pemohon Bandinglampirkan juga pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor: 00245/207

Putusan Nomor 1626/B/PK/PJK/2016Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2008 Nomor:00245/207/08/441/10 tanggal 29 Maret 2010, atas nama: PT Karya AbadiSamarga, NPWP: 02.009.020.5441.000, beralamat di JI.

nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan NomorPut.37946/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang amarnyamemutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP555/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2008Nomor: 00245/207

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapaikesepakatan, maka Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda telahmembuat Surat Anjuran Nomor : 567/207/105 tanggal 7 Nopember 2016sebagai berikut :MENGANJURKAN :1. Mewajibkan pihak Perusahaan PT. Rejeki Abadi Sakti membayar uangPesangon dan hakhak lainnya kepada Sdr.

Asli Kartu Keluarga No.6472062611079272atas nama kepala keluarga SUTOMO (Penggugat) yangmasih berlaku tertanggal 21 Juni 2016;P3 : Fotocopy dari Asli Panggilan Kadisnaker Kota SamarindaNomor : 565/387/105 tanggal 03 Oktober 2016;P4 : Fotocopy dari Asli Panggilan ll (Kedua) Kadisnaker KotaSamarinda Nomor : 565/400/105 tanggal 10 Oktober 2016;P5 : Fotocopy dari Asli Panggilan Ill (Ketiga) Kadisnaker KotaSamarinda Nomor : 565/410/105 tanggal 18 Oktober 2016;P6 : Fotocopy dari Asli Anjuran Nomor : 565/207

berupa Surat Keterangan Nomor : 477/27.580/DKPS/XV2016tertanggal 22 Nopember 2016 a/n SUTOMO bukti mana Surat Keterangantersebut adalah sebagai pengganti eKTP, Bukti P2 berupa Kartu KeluargaNo. 6472062611079272 atas nama SUTOMO, Bukti P3, P4 dan P5 berupaSurat Panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda agar Tergugatmenghadap Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam rangkapenyelesaian masalah perselisinan hubungan industrial a/n Sutomo,sedangkan Bukti P6 berupa ANJURAN Nomor : 567/207

Keluarga No.6472062611079272 atas nama SUTOMO, sebagaimana bukti P2 majelisberpendapat bahwa Pengganti e KTP dan Kartu Keluarga adalah hanyamerupakan identitas resmi seseorang sebagai warga negara atau penduduk,sedangkan ANJURAN Nomor : 567/207/105 tanggal 7 Nopember 2016sebagaimana bukti P6 dan RISALAH MEDIASI oleh Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tanggal 29 Nopember 2016sebagaimana bukti P7, Majelis Hakim berpendapat Anjuran dan atau Risalahbukanlah merupakan alat bukti