Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dandinasehati oleh keluarga dan karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawainegeri sipil maka Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi Oleh KepalaBadan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Banyuasin tetapi tidak berhasil, serta kKemudian Penggugatsudah mendapatkan izin Cerai dari Kepala Badan Kepegawaian DanPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin;8.

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin Nomor:474.2/1797/BKPSDM/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang PemberianIzin Melakukan Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama FitriZulia Santi, S.Pd.SD NIP. 19760625 201408 2 001, telah bermeteraicukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P3.B. Bukti Saksi1.

Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati olehkeluarga dan karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilmaka Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi oleh Kepala BadanKepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KabupatenBanyuasin tetapi tidak berhasil, serta kemudian Penggugat sudahmendapatkan izin Cerai dari Kepala Badan Kepegawaian DanPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin;6.

lamanya (Ladzhim) disebabkan karena adapertengkaran dan perselisihan secara terus menerus (Maldzhum);Menimbang, bahwa bedasarkan jawaban Tergugat nomor 4 (empat) yangmengatakan sudah pernah 2 (dua) kali menjemput Penggugat tetapi Penggugatmenolaknya dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi II Penggugat,dan juga berkaitan dengan Posita penggugat nomor 7 yang tidak dibantah olehPenggugat bahwa penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Barang SiapaMenimbang, bahwa unsur Barang Siapa orientasinya selalu menunjukkepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban .

Hal inidapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu Tindak Pidana yangterdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapatdipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalahpenjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan ; Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalahmenyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yangberakal, maka kepada manusia saja yang

dapat dibebani pertanggung jawabanmengenai kesalahannya ; Ad.2.Menimbang, bahwa Terdakwa UAR Alias JUAR Bin JAMAINadalah sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban yang setelah diperiksadipersidangan adalah manusia yang sehat akal pikirannya dan dapat dibebanipertanggung jawaban, maka dengan demikian unsur Barang Siapa ini telahterpenuhi ; Mengambil Baran Yan luruhnva A ian Milik OranLain Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untukmenguasai sesuatu barang dan pengambilan itu telah

mengalami luka di bagian tangan dan kaki dan ada pula yangmeninggal dunia;Bahwa cuacanya cerah karena kecelakaan terjadi pada jam 12.00 tengahhari;Bahwa mobilnya terbalik 2 kali;Bahwa mobil tersebut tidak bisa dikendalikan dan mengalami kecelakaanpada saat jalan tikungan menurun;Bahwa setelah kehjadian ada yang datang tolong dan membawa kami kePuskesmas Atapupu dan selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit di Atambua;Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN AtbBahwa di truck tersebut selain memuat manusia

tersebut terbalik dan masih kedalam jurang;Bahwa saksi mengalami luka di bagian tangan dan kaki dan ada pula yangmeninggal dunia;Bahwa cuacanya cerah karena kecelakaan terjadi pada jam 12.00 tengahhari;Bahwa mobilnya terbalik 2 kali;Bahwa mobil tersebut tidak bisa dikendalikan dan mengalami kecelakaanpada saat jalan tikungan menurun;Bahwa setelah kehjadian ada yang datang tolong dan membawa kami kePuskesmas Atapupu dan selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit di Atambua;Bahwa di truck tersebut selain memuat manusia

Bahwa kecelakaan mobil truk di jalan raya jurusan teluk gurita, di kampungFatuloko, dusun Susuk, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak; Bahwa penumpang yang ada didalam mobil itu ada sekitar 30 orang lebih; Bahwa di truck tersebut selain memuat manusia ada juga memuat barangberupa lemari, kulkas, rak dan barangbarang lainya ada banyak karenaorang yang punya barang itu mau buka kios di kampungnya; Bahwa waktu itu kami baru saja pulang antar orang ke pelabuhan teluk guritayang akan berangkat ke Ambon

dengan pengemudi pasal 1 ayat 23undangundang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalanadalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang telahmemiliki Surat izin mengemudi;Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkanpasal 1 ayat 24 undangundang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas danangkutan jalan adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidakdisengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yangmengakibatkan korban manusia

Bahwa REMAONG KOETAI BERJAYA selanjutnya disingkatRKB, dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(ADART) tertanggal 08 Februari 2018 yang telah disahkan oleh KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0012354.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Remaong Koetai Berjaya, yang mana salah satulambang RKB tersebut yakni warna Merah melambangkan Tiadamajudalam kesalahan dan tiadamundur dalam Kebenaran.

dengan sah pekerjaanatauyang nyatanyatamempunyai tujuan sebagai Barang Pusakaataubarang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), yang secara langsungmenggugurkan unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 yang diterapbkan TERMOHON;Menimbang bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut Hakimpraperadilan mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik Indonesia 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwaBenda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia

, baikbergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaandan sejarah perkembangan manusia selanjutnya dan selanjutnya didalam Pasal5 mengatur kriteria cagar budaya bahwa benda, bangunan, atau strukturdapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atauStruktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;b. mewakili masa gaya paling singkat berusia

50 (lima puluh)tahun;c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan,pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;Menimbang bahwa dalam Pasal 6 dipertegas bahwa Benda CagarBudaya dapat:a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yangdimanfaatkan oleh manusia, serta siSasisa biota yang dapatdihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapatdihubungkan dengan sejarah manusia;b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; danc. merupakan

Bahwa pasal 28J ayat (1) UUD 1945 setiap orang wajib menghormati hakasasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara. Sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratismaka undangundang menjamin sepenuhnya hak asasi manusia;4.

Tiga PuluhTujuh) Jam) dan dipersilahkan pulang tanpa keterangan apapun dariTERMOHON;Bahwa perbuatan TERMOHON yang baru membebaskan Keluarga PARAPEMOHON baru setelah 37 (tiga puluh tujuh) jam tanpa keterangan apapunmerupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 3Jo 27 ayat (1) UdangUndang No. 39 tahun 1999 tentang HAK ASASIMANUSIA yang menyatakan :Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yangmenyatakan :Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia

yangsama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidupbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.Pasal 3 ayat (2) UndangUndang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yangmenyatakan :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuanhukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yangsama di depan hokum.Pasal 3 ayat (3) UndangUndang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yangmenyatakan :Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia

dan kebebasandasar manusia, tanpa diskriminasPasal 27 ayat (1) UndangUndang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yangmenyatakan :Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak,berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara RepublikIndonesia..

LembagaPraperadilan terbatas hanya menyangkut formalitas keabsahan prosedurpenyidikan untuk menghormati Hak Asasi Manusia;Menimbang bahwa proses menjadikan Tersangka kepada diri keluargaPARA PEMOHON (sdr.Aulya Pazar dan sdr. Deril Ramlan) diawali dengan adanyapenangkapan atas diri keluarga PARA PEMOHON (sdr.Aulya Pazar dan sdr.

No. 3023/2009 dan Tambahan Berita Negara R.I.tanggal 3 Pebruari 2009 No. 10 yang memuat Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU87927 .AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yangmenyesuaikan dengan Undangundang No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.(Bukti T2);3.Photo copy Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.

(BuktiT12);13.Photo copy Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Dengan Ikatan Dinas Nomor : 635/DSDMTK/SJ/2006 tanggal 01 Juli 2006 yang ditanda tangani olehKepala Divisi Sumber Daya Manusia dengan Herry Togi Manalu.(Bukti T13);14.Photo copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 050/Dir/DSDMTK/SK/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberhentian DenganTidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut Atas Nama Herry TogiManalu.

(Bukti T20);21.Photo copy Memorandum dari Divisi Sumber Daya Manusia Nomor:158/DSDMTK/Mm/2014 tanggal 10 Maret 2014 Hal. Pengenaan Sanksi atasTindakan Fraud pada KCP Sangnawaluh. (Bukti T21);22.Photo copy Memorandum dari PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar kepadaPemimpin Divisi Pengawan PT. Bank Sumut No. 001/KC02Ops/28pihak;MM/2013 tanggal 03 September 2013 Hal. Laporan Tim atas HasilPemeriksaan KPR atas nama Elfrida Hutabarat.

Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan dan telah mendapatpengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiadengan Nomor AHU87927.AH.01.02.

Tata Cara Pemeriksaan ;(1) Dalam rangka pemeriksaan Pejabat yang berwenang mengenakansanksi atau Pejabat bawahannya yang ditunjuk atau Pejabat DivisiSumber Daya Manusia atau Pejabat divisi Pengawasan atau Tim yangdibentuk dan diketuai oleh Kepada Divisi Sumber Daya Manusia atauKepala Divisi Pengawasan memanggil Pegawai yang didugamelakukan pelanggaran disiplin melalui Kepala Unit Kerja Pegawaiyang bersangkutan harus dilakukan Secara Patut dan Tertulis ;48(7) Dalam menentukan jenis sanksi harus diperhatikan

UNSUR BARANG SIAPAMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia maupunBadan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan EgikIskandar Bin Yahimi sebagai terdakwa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mereka mampu dan cakapuntuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, sehingga

membawa manfaat dan bergunapula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuansebagai balas dendam atau duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa dikemudianhari setelah selesai menjalani Pidana, dapat kembali ke masyarakat dan menempuh hidup dankehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekat dan prinsip untuksenantiasa lebih berhatihati didalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupan dan berusahamenempa kembali dirinya sebagai manusia

UNSUR BARANG SIAPAMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia maupunBadan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan IrwanIrpan Bin Mardan sebagai terdakwa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mereka mampu dan cakapuntuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, sehingga

Unsur Barangsiapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia maupunBadan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ERMIBinti SAUDIN sebagai terdakwa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mereka mampu dan cakapuntuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, sehingga

Unsur Barangsiapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia maupunBadan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkanRUSLAN Bin ZAINUDIN sebagai terdakwa dan dapat menjawab semua pertanyaan yangdiajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mereka mampudan cakap untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, sehingga

telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No 17 Tahun2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan setiap anak berhak atassuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan , sehingga hak atas nama sebagai identitas diri, tetap melekat untuk selamanya ;Menimbang, bahwa ternyata UUD juga telah memberikan jaminan atashak tersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapanhukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa ternyata nama yang dipilih Pemohon setelah ditelitidengan seksama, ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadat, agama,kebudayaan

Edriyanto Alias Jaka didampingi oleh Orangtuanya dan Anak Il.Didampingi oleh Kakakya, didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Klas Makassar TRIUMBARA ARTAMA, S.Ksijuga didampingi Tim PembelaHalaman 1 dari 6 Putusan Nomor 9/Pid.SAnak/2019/PN MksUmum/Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Perhumpunan Bantuan Hukum danHak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan (PBHI SULSEL) berkantor diMakassar berkedudukan di JI. Topaz Raya Komp.

perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.Menimbang, Bahwa Anak EDRIYANTO ALS JAKA dan Anak Lel WANDISAPUTRA ALS WANDI yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkanfakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi,barang bukti dan keterangan anak anak sendiri yang membenarkan identitasnyamasing masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka anak yangdiajukan dalam perkara ini adalah EDRIYANTO ALS JAKA dan WANDI SAPUTRAALS WANDI sebagai manusia

mempertimbangkanapakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkanberdasarkan buktibukti tersebut;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 223/Padt.P/2019/PN.IldmMenimbang, bahwa dari bukti P1 sampai dengan P6 dihubungkandengan keterangan saksisaksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaiberikut:Pemohon bernama NURAENI, lahir di Indramayu tanggal 26 Maret 1980anak dari pasangan orangtua ayah MOHAMMAD FADILI dan ibuNURYATI;Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon padapokoknya dikabulkan dan Penetapan ini untuk kepentingan Pemohon, makaPemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkandalam amar penetapan dibawah ini;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Unsur Barang Siapa,Barang siapa disini menunjuk pada manusia selaku subjek hukum pendukunghak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab. Terdakwa LEMAN BinMANAN yang dihadapkan kedepan persidangan adalah manusia selaku subjekhukum yang sehat akalnya sehingga mampu bertanggung jawab dan terdakwatelah mengankui identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.2.

SehinggaPemohon bermaksud akan memperbaiki kesalahan ketik tempat lahir Pemohondalam Akte kelahiran Pemohon yang sudah terbit akta kelahirannya sesualdengan tempat lahir yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahandikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan halhal yangberkaitan dengan hakhak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagaiwarganegara, maka oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dariPengadilan ;Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakul sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksisaksi yang diajukan dalampersidangan

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.i Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan denganakte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PenindunganAnak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejakkelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia

, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu) nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdninistrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(2)

dipertimbangkan lebih lanjut oleh MajelisHakim adalah alasan Pemohon mengajukan despensasi nikah ini adalahkarena adanya kekhawatiran dari Pemohon terhadap anak Pemohon () dancalon suaminya yang telah berhubungan sedemikian eratnya selama 1 tahunkalaukalau. mereka akan = melakukan perbuatan melanggar hukum(maksiat/zina);Menimbang, bahwa sesuai ketentuan perundangundangan yangberlaku, anak Pemohon adalah termasuk anak yang belum dewasasebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (5) UU No. 3 tahun 1989 tentang hakazazi manusia

Junto pasal 1 (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungananak;Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajid memenuhi hakanaknya, memberikan perlindungan dan membesarkannya, memelihara danmerawatnya, mendidik, mengarahkan serta membimbingnya hingga anaknyadewasa sebagaimana dimaksud pasal 52 dan 57 UU No. 3 tahun 1989 tentanghak azazi manusia, junto pasal 26 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal perundangundangan dan seperti

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikansejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia

, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu) nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(2)

TH.97 tanggal 28 Mei 1997 besertaperubahannya dengan susunan pengurus terakhir Sesuai dengan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14Juni 2019 Nomor 05 yang dibuat oleh notaris Syamsuhardi SH di Padang telahmendapat pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0095749.AH.01.11 tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019dalam hal ini bertindak sah dalam jabatannya tersebut dan karenanyaberwenang untuk dan atas nama PT.Bank Perkreditan Rakyat HARAUberkedudukan

TH.97 tanggal 28 Mei 1997 beserta perubahannya dengansusunan pengurus terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Juni 2019 Nomor 05 yangdibuat oleh notaris Syamsuhardi S.H., di Padang telah mendapat pengesahanKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0095749.AH.01.11 tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 dalam hal ini bertindak sahdalam jabatannya tersebut dan karenanya berwenang untuk dan atas nama PT.Bank Perkreditan Rakyat

hari ini gugatan Penggugat kami ajukan ke Pengadilan AgamaKelas A Indramayu antara Tergugat dengan Orang tua Kandung PenggugatPrincipal tidak akur dan bahkan melawan, antara mertua dengan menantusaling bermusuhan, hal ini juga yang membuat tambah bulat, niat dan tekaddari Penggugat Principal untuk mengajukan Gugat cerai terhadap tergugat;16.Bahwa Penggugat Principal sudah berulang kali memaafkan Tergugat demikeutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak memiliki niat tekad untukberubah menjadi manusia

yang lebih baik, untuk menjadi manusia yangberdasarkan Hukum Agama dan Negara, maka dengan demikian penggugatprincipal telah hilang rasa cinta dan kasih sayang terhadap tergugat danpenggugat bertekad bulat ingin mengakhiri rumah tangga dengan tergugatdengan mengajukan Gugatan Cerai ke hadapan Sidang Pengadilan AgamaKelas A Indramayu;17.Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu membentuk keluargayang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi,sebaliknya yang terjadi adalah

Bahwa Penggugat Principal sudah berulang kali memaafkanTergugat demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak memiliki niattekad untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi manusiayang berdasarkan Hukum Agama dan Negara, maka dengan demikian penggugatprincipal telah hilang rasa cinta dan kasih sayang terhadap tergugat danpenggugat bertekad bulat ingin mengakhiri rumah tangga dengan tergugat denganmengajukan Gugatan Cerai ke hadapan Sidang Pengadilan Agama Kelas AINGPAMAYU

PenuntutUmum kepadanya;Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, makaperbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1)KUHP, yang unsur unsurnya sebagaiberikut;1 Unsur Barang Siapa.2 Unsur Melakukan Penganiayaan.Ad.1. unsur barang siapa.Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa berarti menunjuk pada manusia

pribadi sebagaisubyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepadasetiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baikberdasarkan Keterangan SaksiSaksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan ataukeberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagaipelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa

HELI SANTO KARAUTA LENANGAlias HELI, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telahdiuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidanganadalah manusia dewasa, tidak cacad mental sehinga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaanyang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasanalasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertangungjawabkansecara hukum;Menimbang

Melakukan penganiayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut diatas, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukumdibawah ini;Mengenai unsur ke1 : Barang Siapa; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiaporang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwamelakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidanganterdakwa

pengertianpenganiayaan ini pada doktrin (ilmu pengetahuan) yaitu Penganiayaan diartikansebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaantidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain.Yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku memang menghendakiperbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaktidaknya dapat membayangkanakibat dari perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas ataukegiatan dari manusia

adalah memangdikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa juga mengetahui atau setidaktidaknyadapat membayangkan akibatnya kalau seseorang dipukul akan menimbulkan rasasakit atau tidak enak;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DINAmengalami luka secara fisik dan menimbulkan sakit sebagaimana Visum EtRepertum dan tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari karena rawat diPuskesmas;Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwatersebutmerupakan aktivitas atau kegiatan manusia

itujuga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubunganlagi sebagaimana halnya suami istri; Halaman 2 dari 15 halamanPutusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mrd6.7.8.9.Bahwa Penggugat seharihari bekerja sebagai xxxxxxXx XXXXXX XXXXXdengan pangkat/ golongan : Penata Muda golongan Ill/a jabatan :Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMPN 1 TigaDihaji dan telah mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berwenangdengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Ogan KomeringUlu Selatan tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama: RusdianaS.Sos, NIP: 198005172014102001, Nomor: 800/61/KPTS/ BKPSDM.OKUSII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan KomeringUlu Selatan, tertanggal 25 November 2021;Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerustersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembalimembina

undangundang;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugatdan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia